![prinsip ini mengharuskan agar negara tidak boleh membatasi kebebasan individu kecuali untuk
melindungi kebebasan orang lain.
Menurut Rawls, kebebasan ini harus menjadi prioritas utama dalam perancangan suatu
sistem politik yang adil. Kebebasan tidak dapat dikompromikan demi alasan lain, seperti
keadilan distributif atau pembangunan ekonomi3
. Hal ini mengarah pada sebuah visi masyarakat
di mana setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, selama kebebasan
tersebut tidak merugikan kebebasan orang lain. Prinsip ini juga mencakup pengakuan atas
martabat dan nilai setiap individu sebagai entitas yang setara dalam masyarakat4
.
2. Prinsip Perbedaan
Prinsip kedua dalam teori keadilan Rawls adalah prinsip perbedaan, yang menyatakan
bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat hanya bisa diterima jika
ketidaksetaraan tersebut menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Dalam hal ini,
Rawls berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mungkin menerima ketidaksetaraan sebagai
hal yang wajar dalam masyarakat, asalkan kebebasan individu dihormati5
. Rawls berpendapat
bahwa meskipun ketidaksetaraan dapat diterima dalam distribusi sumber daya dan kesempatan,
ketidaksetaraan ini harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada mereka yang paling
tertinggal dalam masyarakat, seperti orang miskin dan kelompok terpinggirkan6
.
Dalam prakteknya, prinsip perbedaan ini menjadi dasar untuk kebijakan ekonomi yang
berorientasi pada pemerataan dan pemberian kesempatan yang setara kepada semua lapisan
masyarakat. Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan tidak boleh dibiarkan begitu saja,
melainkan harus ada upaya sistematis untuk mengurangi ketimpangan tersebut dan memberikan
keuntungan yang lebih besar bagi mereka yang paling kurang beruntung7
.
3
Takdir, M. (2018). TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: STUDI KRITIS TEORI KEADILAN JOHN
RAWLS. Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(2), 327352. https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1430
4
(Takdir, 2018)
5
Faiz, P.M. (2009) Teori Keadilan John Rawls (John Rawls theory of justice), SSRN Electronic Journal
[Preprint]. doi:10.2139/ssrn.2847573.
6
Takdir, M. (2018). TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: STUDI KRITIS TEORI KEADILAN JOHN
RAWLS. Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(2), 327352. https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1430
7
Sunaryo, S. (2018). Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas
Pendekatan Institusionalisme. Respons: Jurnal Etika Sosial, 23(01), 1137.
https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.464](https://image.slidesharecdn.com/jurnalfilpolitikdocx-250301212604-ad538898/85/Konsep-Keadilan-dalam-Filsafat-Politik-Perspektif-John-Rawls-dan-Aplikasinya-dalam-Demokrasi-Modern-3-320.jpg)
More Related Content
Featured (20)
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya dalam Demokrasi Modern
- 1. Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya dalam Demokrasi Modern Hisyammahribi Dipatias Pranata Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogayakarta Email : dipatias26@gmail.com Abstrak Konsep keadilan dalam filsafat politik, khususnya melalui perspektif John Rawls, menjadi sangat relevan dalam konteks demokrasi modern. Dalam karya terkenalnya, A Theory of Justice, Rawls memperkenalkan teori "keadilan sebagai fairness" yang menekankan dua prinsip utama: Prinsip Kebebasan Dasar yang Setara dan Prinsip Perbedaan. Prinsip pertama menuntut agar setiap individu memiliki kebebasan politik dan hak-hak dasar yang setara, sementara prinsip kedua menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan publik, seperti pendidikan yang setara dan sistem kesejahteraan sosial, bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Namun, tantangan dalam implementasi teori Rawls, seperti resistensi dari kelompok yang diuntungkan oleh ketidaksetaraan dan keterbatasan sumber daya, tetap menjadi hambatan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil. Meskipun demikian, prinsip-prinsip Rawls memberikan pedoman yang kuat untuk menciptakan struktur sosial yang inklusif dan berkeadilan. Kata Kunci : Keadilan, Filsafat Politik, John Rawls, Demokrasi Modern Pendahuluan Rawls (2021, para. 3) Keadilan merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam filsafat politik, dan berbagai filsuf sepanjang sejarah telah memberikan pemikiran yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan "keadilan" dalam konteks kehidupan bersama. John Rawls, seorang filsuf politik abad ke-20, memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemikiran keadilan, terutama dalam konteks masyarakat demokratis. Dalam karya terkenalnya A Theory of Justice (1971), Rawls memperkenalkan teori yang dikenal sebagai keadilan sebagai
- 2. fairness. Teori ini bertujuan untuk menyusun prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menilai apakah distribusi sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat adalah adil atau tidak. Pendekatan Rawls terhadap keadilan didasarkan pada gagasan bahwa struktur dasar masyarakat harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap individu memperoleh kesempatan yang setara, dan ketimpangan hanya bisa diterima jika hal itu menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks demokrasi modern, teori ini memberikan dasar bagi kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta menjaga agar hak-hak dasar semua warga negara dihormati1 . Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep keadilan menurut Rawls, serta bagaimana prinsip-prinsip yang dia ajukan dapat diterapkan dalam sistem demokrasi kontemporer. Artikel ini akan membahas dua prinsip utama dalam teori keadilan Rawls, yaitu prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, serta mengkaji bagaimana kedua prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik dan struktur sosial di dunia modern. Pembahasan/Discussion Teori Keadilan John Rawls John Rawls memperkenalkan teori keadilan yang berfokus pada bagaimana struktur sosial dan ekonomi harus diatur untuk mencapai keadilan yang sejati. Dalam teori ini, Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan yang penting, yaitu Prinsip Kebebasan Dasar yang Setara dan Prinsip Perbedaan2 . 1. Prinsip Kebebasan Dasar yang Setara (Djojorahardjo, 2019) Prinsip pertama Rawls berfokus pada pentingnya kebebasan dasar yang setara untuk semua individu dalam masyarakat. Rawls menegaskan bahwa setiap orang harus memiliki kebebasan politik dan hak-hak dasar lainnya yang setara, seperti kebebasan berbicara, beragama, serta kebebasan untuk memilih. Prinsip ini menuntut agar hak-hak ini tidak hanya ada secara teoretis, tetapi juga dilindungi secara nyata oleh negara. Dengan kata lain, 1 Fattah, Damanhuri. TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS. (2013). 2 Fisip, Fadhilah. Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Kewajaran Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan. (2012).
- 3. prinsip ini mengharuskan agar negara tidak boleh membatasi kebebasan individu kecuali untuk melindungi kebebasan orang lain. Menurut Rawls, kebebasan ini harus menjadi prioritas utama dalam perancangan suatu sistem politik yang adil. Kebebasan tidak dapat dikompromikan demi alasan lain, seperti keadilan distributif atau pembangunan ekonomi3 . Hal ini mengarah pada sebuah visi masyarakat di mana setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, selama kebebasan tersebut tidak merugikan kebebasan orang lain. Prinsip ini juga mencakup pengakuan atas martabat dan nilai setiap individu sebagai entitas yang setara dalam masyarakat4 . 2. Prinsip Perbedaan Prinsip kedua dalam teori keadilan Rawls adalah prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat hanya bisa diterima jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Dalam hal ini, Rawls berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mungkin menerima ketidaksetaraan sebagai hal yang wajar dalam masyarakat, asalkan kebebasan individu dihormati5 . Rawls berpendapat bahwa meskipun ketidaksetaraan dapat diterima dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, ketidaksetaraan ini harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada mereka yang paling tertinggal dalam masyarakat, seperti orang miskin dan kelompok terpinggirkan6 . Dalam prakteknya, prinsip perbedaan ini menjadi dasar untuk kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan dan pemberian kesempatan yang setara kepada semua lapisan masyarakat. Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan harus ada upaya sistematis untuk mengurangi ketimpangan tersebut dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi mereka yang paling kurang beruntung7 . 3 Takdir, M. (2018). TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: STUDI KRITIS TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(2), 327352. https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1430 4 (Takdir, 2018) 5 Faiz, P.M. (2009) Teori Keadilan John Rawls (John Rawls theory of justice), SSRN Electronic Journal [Preprint]. doi:10.2139/ssrn.2847573. 6 Takdir, M. (2018). TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: STUDI KRITIS TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(2), 327352. https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1430 7 Sunaryo, S. (2018). Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme. Respons: Jurnal Etika Sosial, 23(01), 1137. https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.464
- 4. Aplikasi Teori Keadilan Rawls dalam Demokrasi Modern Penerapan teori keadilan Rawls dalam demokrasi modern mengarah pada penciptaan struktur sosial dan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks dunia kontemporer, penerapan prinsip-prinsip8 Rawls dapat dilihat dalam berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa penerapan nyata dari teori keadilan Rawls antara lain: 1. Pendidikan dan Akses terhadap Kesempatan Salah satu cara untuk mewujudkan prinsip kebebasan dasar yang setara dalam masyarakat adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang setara untuk semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi9 . Rawls berpendapat bahwa jika setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, maka ketimpangan sosial dan ekonomi yang muncul karena ketidaksetaraan akses pendidikan dapat diminimalisir Rawls (2021, para. 3) . Negara perlu memberikan kebijakan yang memastikan bahwa pendidikan dasar dan menengah tersedia untuk semua orang, dan bahwa pendidikan tinggi juga dapat diakses oleh mereka yang kurang mampu secara finansial. Sistem pendidikan yang inklusif dan adil akan menghasilkan individu-individu yang lebih siap untuk bersaing secara adil di pasar kerja dan dalam kehidupan sosial-politik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang adil dan merata menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat menurut perspektif Rawls10 . 2. Sistem Kesejahteraan Sosial Rawls juga menekankan pentingnya adanya sistem kesejahteraan sosial yang menjamin bahwa mereka yang paling tidak beruntung memperoleh akses terhadap sumber daya dasar yang mereka butuhkan untuk hidup layak. Program-program kesejahteraan sosial seperti jaminan kesehatan universal, tunjangan pengangguran, dan bantuan sosial untuk keluarga miskin 8 Arifin, Z. (2019). DASAR-DASAR KURIKULUM BERBASIS MULTIKULTURAL (Filsafat Kurikulum yang Mengitarinya). Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 135154. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i1.3401 9 Takdir, M. (2018). TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: STUDI KRITIS TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(2), 327352. https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1430 10 Hasanuddin, I. (2018). Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. Refleksi, 17(2), 193204. https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205
- 5. merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip perbedaan dalam kebijakan publik11 . Dengan memberikan dukungan yang memadai kepada mereka yang paling kurang beruntung, negara dapat mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan struktur masyarakat yang lebih adil. Dalam demokrasi modern, penerapan prinsip perbedaan Rawls juga tercermin dalam kebijakan pajak progresif, di mana mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar. Hasil dari pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai program- program kesejahteraan sosial yang menguntungkan mereka yang lebih miskin dan kurang beruntung (Takdir, 2018) . 2. Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Dalam ekonomi, penerapan teori Rawls mengarah pada kebijakan yang memprioritaskan pemerataan dan mengurangi ketimpangan. Misalnya, kebijakan redistribusi kekayaan melalui pajak progresif dan subsidi untuk sektor-sektor yang membantu masyarakat miskin dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat tetap menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung (Takdir, 2018). Oleh karena itu, negara harus memiliki peran yang aktif dalam mengatur dan mengawasi distribusi sumber daya, sehingga ketimpangan yang terjadi tidak memperburuk kondisi kelompok yang sudah terpinggirkan. Tantangan dalam Menerapkan Teori Keadilan Rawls Meski teori Rawls memberikan pedoman yang jelas untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, penerapannya dalam dunia nyata tidaklah mudah. Beberapa tantangan besar yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip Rawls dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari- hari antara lain: 1. Tantangan Ekonomi Penerapan prinsip perbedaan Rawls yang mengharuskan redistribusi kekayaan sering kali menuai resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem ekonomi yang tidak merata. Kebijakan fiskal yang progresif dan program kesejahteraan sosial memerlukan sumber daya yang tidak sedikit dan sering kali memicu perdebatan politik, terutama di negara-negara dengan 11 Takdir, M. (2018). TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: STUDI KRITIS TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(2), 327352. https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1430
- 6. perekonomian pasar yang kuat. Selain itu, beberapa kelompok mungkin merasa bahwa redistribusi tersebut mengurangi insentif untuk berusaha dan berinovasi12 . 2. Keterbatasan Sumber Daya Pembagian sumber daya yang adil dan kesempatan yang setara sering kali terbentur dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Negara harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua keinginan dan kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi secara simultan13 . Oleh karena itu, implementasi teori Rawls dalam kebijakan publik harus memperhitungkan realitas keterbatasan sumber daya yang ada. Kesimpulan/Conclusion Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, yang berfokus pada prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, memberikan fondasi yang sangat relevan dalam merancang masyarakat yang lebih adil, terutama dalam konteks demokrasi modern. Rawls mengajukan ide bahwa keadilan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak-hak dasar yang setara bagi semua individu, tetapi juga bagaimana mengatur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi secara adil. Menurut Rawls, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberi manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung, yaitu mereka yang berada pada posisi sosial dan ekonomi yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik yang diambil harus memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Prinsip pertama Rawls, yaitu kebebasan dasar yang setara, menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus memiliki kebebasan yang setara untuk menentukan kehidupannya sendiri, bebas dari diskriminasi atau penindasan. Kebebasan ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk memilih dalam sistem politik yang demokratis. Dalam konteks ini, teori Rawls sangat menekankan pentingnya jaminan negara untuk melindungi kebebasan dasar setiap individu, yang dianggap sebagai hak asasi yang tidak 12 (Takdir, 2018) 13 Hasanuddin, I. (2018). Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. Refleksi, 17(2), 193204. https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205
- 7. bisa dikompromikan. Kebebasan ini harus dijaga dan dilindungi dalam kerangka hukum, agar setiap orang, tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya, dapat menikmati hak-hak mereka secara setara. Selain itu, prinsip kebebasan dasar ini juga menjamin martabat setiap individu, mengakui mereka sebagai entitas yang memiliki nilai yang setara dalam masyarakat, serta memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan lebih rendah dari orang lain. Prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan, mengharuskan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi, hanya bisa diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Hal ini memperlihatkan bahwa Rawls tidak sepenuhnya menolak ketidaksetaraan, tetapi ia memberikan syarat ketat bagi ketidaksetaraan tersebut untuk dapat diterima. Ketidaksetaraan yang ada haruslah digunakan untuk memperbaiki kondisi mereka yang berada pada posisi paling bawah, seperti orang miskin dan kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana keuntungan dari ketidaksetaraan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip perbedaan ini, dengan kata lain, mendorong pengembangan kebijakan redistribusi yang lebih adil, seperti pajak progresif dan program kesejahteraan sosial yang dapat mengurangi jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Dalam konteks demokrasi modern, penerapan kedua prinsip tersebut dapat dilihat dalam berbagai kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa keadilan dapat tercapai secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di sektor pendidikan, misalnya, kebijakan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, mencerminkan penerapan prinsip kebebasan dasar yang setara. Pendidikan menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk meratakan kesempatan, karena pendidikan yang setara memberikan individu kemampuan untuk meraih potensi mereka, terlepas dari latar belakang mereka. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan publik yang memadai dan inklusif adalah langkah konkret dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang Rawls gagas. Di bidang kesejahteraan sosial, prinsip perbedaan diterjemahkan dalam kebijakan- kebijakan seperti jaminan sosial, program tunjangan pengangguran, dan akses terhadap layanan kesehatan yang universal. Program-program ini dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial
- 8. dan ekonomi yang ada, dengan cara memastikan bahwa mereka yang berada dalam keadaan kurang beruntung tetap mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti akses terhadap kebutuhan dasar hidup dan pelayanan kesehatan. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan implementasi prinsip Rawls yang menekankan pentingnya redistribusi sumber daya demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan. Namun, meskipun teori keadilan Rawls menawarkan pedoman yang sangat berguna dalam merancang masyarakat yang adil, implementasinya dalam kenyataan menghadapi berbagai tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh ketidaksetaraan yang ada, seperti kelompok elit atau mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi. Kebijakan redistribusi kekayaan yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi sering kali menghadapi penolakan dari mereka yang merasa bahwa kebijakan tersebut merugikan kepentingan pribadi mereka. Resistensi ini sering kali menjadi hambatan utama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara, meskipun kebijakan tersebut dirancang untuk kepentingan bersama. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh negara. Meskipun tujuan dari penerapan prinsip-prinsip Rawls adalah untuk menciptakan keadilan sosial, kenyataannya negara sering kali menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup besar untuk mendanai kebijakan-kebijakan redistribusi yang efektif. Dalam kondisi di mana sumber daya terbatas, negara harus dapat memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang memberikan dampak paling besar bagi kelompok yang paling membutuhkan, sambil tetap mempertahankan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan. Keterbatasan ini memerlukan pendekatan yang hati- hati dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan, agar tujuan keadilan yang diinginkan tetap tercapai meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Terlepas dari tantangan tersebut, prinsip-prinsip Rawls tetap memberikan arah yang jelas dalam merancang masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan memberikan pedoman yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa keadilan dalam distribusi kesempatan dan sumber daya dapat tercapai. Dalam masyarakat yang plural dan kompleks seperti saat ini, penerapan teori Rawls yang mengutamakan kesetaraan hak dasar dan pemerataan kesejahteraan memberikan landasan moral dan praktis bagi pembentukan kebijakan publik yang adil.
- 9. Secara keseluruhan, meskipun penerapan teori Rawls dalam kebijakan publik tidak tanpa tantangan, namun prinsip-prinsip yang diajukan Rawls memberikan fondasi yang sangat kuat bagi upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara. Masyarakat yang berdasarkan pada keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki kebebasan dasar yang setara dan ketidaksetaraan hanya diterima jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung, adalah tujuan yang layak untuk diperjuangkan. Dalam konteks demokrasi modern, teori keadilan Rawls tetap relevan dan menjadi panduan moral bagi kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan bersama.