ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Konsep sanksi dalam uu ciptaker

•Download as PPTX, PDF•
•
OHEOKH K.HARIS
OHEOKH K.HARIS

ok

1 of 15
Download to read offline
KONSEP SANKSI DALAM PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN IMPLEMENTASINYA ROMLI ATMASASMITA /GURU BESAR UNPAD DAN UNIV.PASUNDAN/KONSULTAN AHLI RPP UU CIPTAKER
Apakah Sanksi Sanksi adalah derivatif Hak Negara untuk menjatuhkan hukuman = ius puniendi Sanksi merupakan the end of the criminal justice processes Konsep Sanksi meliputi: 1.criminal/penal Sanctions- CS/PS/SP 2. non-criminal administratif sanctions- NCAS,or 3. civil sanctions-CS Sanksi non-kriminal/non-penal dapat dikumulatif dengan Criminal sanctions tetapi tidak dapat menggantikannya
Bagaimana penjatuhan sanksi? SP/NP/SA harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat keseriusan- gravity dari perbuatan atau akibat dari perbuatannya – Sanksi yang dikenakan atau dijatuhkan harus memenuhi syarat: 1. Effective= berhasil dan sesuai dengan tujuan sanksi 2. Proportionate= seimbang dengan perbuatannya, dan 3. Dissuasive= menjerakan, membuat pelaku usaha mengakui kesalahannya
Perkembangan [tujuan] Sanksi 1. Pergeseran perubahan dari tujuan sanksi orientasi retributif[ pembalasan/revenge] menuju ke tujuan berorientasi rehabilitatif-reformatif 2. Pergeseran perubahan dari tujuan berorientasi rehabilitatif-reformatif kepada tujuan berorientasi restoratif – pemulihan Tujuan sanksi yang berorientasi retributif merupakan sarana terakhir jika tujuan berorientasi rehabilitatif-reformatif tidak efektif atau tidak berhasil memaksa kepatuhan pelaku usaha Tujuan sanksi yang berorientasi reformasi merupakan sarana yang bersifat memulihkan suatu keadaan dari perselisihan/sengketa kepada keadaan semula-damai tanpa sengketa
Bagaimana cara mencapai ketiga tujuan sanksi? 1, tujuan sanksi dengan orientasi pembalasan adalah dengan cara pemenjaraan baik dalam/untuk batas waktu tertentu, seumur hidup atau pidana mati 2. Tujuan sanksi dengan orientasi rehabilitatif/reformatif adalah dengan cara peringatan, teguran, tindakan disiplin(disciplinary measures), pencegahan(preventif detention), penghentian sementara kegiata usaha, pencabutan izin usaha 3. Tujuan sanksi dengan orientasi restoratif adalah dengan cara plea-bargaining system, Non- prosecution agreement/NPA atau Deferred prosceution agreement/DPA atau proses alternatif sanction yi penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan perdamaian
Model Sanksi PENAL SANCTION=SANKSI PIDANA Bersifat memaksa= represif Tujuan penjeraan/retributive –efek deterrence Akibat pembatasan hak dan kebebasan bergerak NON-PENAL SANCTION- SANKSI ADMINISTRATIF Sifat tidak memaksa= rehabilitative Tujuan korektif, rehabiliatif dan restoratif Akibat pemulihan risiko dari pelanggaran
SANKSI DI DALAM UU CIPTA KERJA - TERDAPAT SANKSI PIDANA , 114 PASAL DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM STELSEL MINIMUM UMUM/KHUSUS DAN MAKSIMUM KHUSUS. -SANKSI ADMINISTRATIF , 18 PASAL PENERAPAN SANKSI DAPAT BERSIFAT ALTERNATIF ATAU KUMULATIF ATAU ALTERNATIF-KUMULATIF -RUMUSAN NORMA: DELIK MATERIEL [ 56 pasal]; DELIK FORMIL[ 54 pasal] DELIK MATERIEL= tindak pidana telah (dianggap) terjadi ketika timbul akibat dari suatu perbuatan yang dilarang DELIK FORMIL= tindak pidana telah terjadi seketika dilakukan perbuatan yang dilarang - bandingkan dengan TUJUAN AWAL UU CIPTAKER[Pasal 4] yang mencerminkan: a. 9(SEMBILAN) CLUSTER- REGULATIF(huruf a sd i), dan, b..1 (SATU) CLUSTER BERSIFAT SANKSI( huruf j) -
MODEL LEGISLATION PARTIAL LEGISLATION Singlefaceted approach Non-benefit-cost based –Non-BCA Digunakan sebelum 1974 Best practices negara2 sebelum 1974 Based on the quantitative of regulation Indonesia sejak berlaku UU No 10 tahun 2004 yang dicabut UU No 20 tahun 2011 Pembentukan Per-UU-an Diutamakan Asas Ketertiban, kepastian, dan keterbukaan Produk UU selama ini INTGRATED LEGISLATION [REGULATORY IMPACT ANALYSIS-RIA] Multifaceted approach Benefit and cost based- -BCA Digunakan setelah 1974 OECD best practices since 1997 Based on the qualitative of regulation Diutamakan Asas kepastian,dan kemanfaatan, dan asas keterbukaan UU No. 11 THN 2020 CIPTA KERJA = INTEGRATED LEGISLATION= INTEGRATED LEGISALTIVE DRAFTING
Regulatory Impact Analysis(RIA)/Impact Analysis(IA) 1. RIA= is a mechanism for systematically identifying assessing the benefit and costs of a regulatory proposal. 2.metoda khusus untuk membangun best-practices dalam corporate governance 3. model pembentukan perUUan- dengan pendekatan Kualitatif -Qualitative approach 4. model pembentukan per-Uuan berdasarkan pendekatan Benefit and Cost /BCA –dampak 5.. RIA harus diimplementasikan sejak awal proses legislasi –i.e. tahap perencanaan dan penyusunan naskah RUU 6. metoda RIA/IA untuk pembangunan hukum jangka panjang –dengan asumsi, lebih mudah membuat UU daripada menguatkan kualitias peraturan per-UU-an. Referensi: OECD REVIEWS OF REGULATORY REFORM- REGULATORY IMPACT ANALYSIS- A tool for Policy Coherence- 2009
Metodologi RIA/IA 1. benefit-cost analysis- BCA 2.valuation of a statistical life-VSL 3.cost effectiveness analysis-CEA 4. risk and uncertainty tests 5. threshold tests Metodologi RIA/IA berbeda2 di tiap negara tergantung dari faktor sosek,politik, dan budaya- Belanda 2003: Business Impact test(BI test);Environmental impact test (EI test); Predictability & Enforceability test(PE test), and Cost/benefit test (C/B test)
Tujuan metoda RIA/IA 1. melahirkan kualitas peraturan perUUan yang terukur, pasti dan bermanfaat baik masa kini dan masa depan 2. menghilangkan egoism sectoral karena sifat interdependensi yang mencegah praktik KKN 3. mencegah timbul konflik Norma (Conflict of Norms) antar peraturan per_UU-an baik yang merupakan primary legislation(UU)maupun secondary legislation (peraturan di bawah UU) Metoda RIA/IA harus secara implisit terkandung (sejak awal perencanaan ) dalam pembentukan perUUan
Hambatan2 RIA/IA 1. omissions kemungkinan tidak meliputi bagian dari struktur regulasi khusus pada sub-supra struktur 2, inadequate Teknik evaluasi peraturan peruuan 3.tingkat ketidakpatuhan yang sulit diatasi 4.kompleksitas dan fragmentasi ketentuan yang sangat variatif 5. gagal untuk menemukan sarana peraturan yang penting dan strategis 6. kelemahan dalam proses integrasi dan konsultasi dalam implementasi peraturan PerUUan.
IMPLEMENTASI SANKSI UU Ciptaker 1. –BC test yaitu Dampak pada: a. eko-sistem investasi dan iklim dunia usaha b. keselamatan masyarakat luas c. perorangan/kelompok/lingkungan usaha D. kepastian dan kemanfaatan dunia usaha pada umumnya dan pelaku usaha ybs 2. sanksi administrative dan perdamaian- primum remedium; sanksi pidana ultimum remedium 3. prinsip restorative justice diutamakan daripada retributive justice 4. penerapan BJR [ Business Judgment Rules] terhadap korporasi sesuai UU PT harus dilaksanakan secara intensif disertai pengawasan oleh DEKOM secara intensif dan berkala
Saran-saran pembentukan dan penegakan hukum masa depan PEMBENTUKAN PERATURAN PERUU-AN Perubahan UU UU nomor 40 tahun 2007 dan perubahan 12 tahun 2011 Efisiensi prosedur legislasi –berasal dari pemerintah dan DPR RI Dipertimbangkan Badan Legislasi Nasional setingkat Kementrian PENEGAKAN HUKUM Dipertimbangkan OMBUDSMAN LAW PENEGAKAN HUKUM Dipertimbangkan Revisi KUHAP yang berlaku umum untuk semua jenis perkara
Terima kasih atas perhatiannya

More Related Content

Konsep sanksi dalam uu ciptaker

  • 1. KONSEP SANKSI DALAM PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN IMPLEMENTASINYA ROMLI ATMASASMITA /GURU BESAR UNPAD DAN UNIV.PASUNDAN/KONSULTAN AHLI RPP UU CIPTAKER
  • 2. Apakah Sanksi Sanksi adalah derivatif Hak Negara untuk menjatuhkan hukuman = ius puniendi Sanksi merupakan the end of the criminal justice processes Konsep Sanksi meliputi: 1.criminal/penal Sanctions- CS/PS/SP 2. non-criminal administratif sanctions- NCAS,or 3. civil sanctions-CS Sanksi non-kriminal/non-penal dapat dikumulatif dengan Criminal sanctions tetapi tidak dapat menggantikannya
  • 3. Bagaimana penjatuhan sanksi? SP/NP/SA harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat keseriusan- gravity dari perbuatan atau akibat dari perbuatannya – Sanksi yang dikenakan atau dijatuhkan harus memenuhi syarat: 1. Effective= berhasil dan sesuai dengan tujuan sanksi 2. Proportionate= seimbang dengan perbuatannya, dan 3. Dissuasive= menjerakan, membuat pelaku usaha mengakui kesalahannya
  • 4. Perkembangan [tujuan] Sanksi 1. Pergeseran perubahan dari tujuan sanksi orientasi retributif[ pembalasan/revenge] menuju ke tujuan berorientasi rehabilitatif-reformatif 2. Pergeseran perubahan dari tujuan berorientasi rehabilitatif-reformatif kepada tujuan berorientasi restoratif – pemulihan Tujuan sanksi yang berorientasi retributif merupakan sarana terakhir jika tujuan berorientasi rehabilitatif-reformatif tidak efektif atau tidak berhasil memaksa kepatuhan pelaku usaha Tujuan sanksi yang berorientasi reformasi merupakan sarana yang bersifat memulihkan suatu keadaan dari perselisihan/sengketa kepada keadaan semula-damai tanpa sengketa
  • 5. Bagaimana cara mencapai ketiga tujuan sanksi? 1, tujuan sanksi dengan orientasi pembalasan adalah dengan cara pemenjaraan baik dalam/untuk batas waktu tertentu, seumur hidup atau pidana mati 2. Tujuan sanksi dengan orientasi rehabilitatif/reformatif adalah dengan cara peringatan, teguran, tindakan disiplin(disciplinary measures), pencegahan(preventif detention), penghentian sementara kegiata usaha, pencabutan izin usaha 3. Tujuan sanksi dengan orientasi restoratif adalah dengan cara plea-bargaining system, Non- prosecution agreement/NPA atau Deferred prosceution agreement/DPA atau proses alternatif sanction yi penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan perdamaian
  • 6. Model Sanksi PENAL SANCTION=SANKSI PIDANA Bersifat memaksa= represif Tujuan penjeraan/retributive –efek deterrence Akibat pembatasan hak dan kebebasan bergerak NON-PENAL SANCTION- SANKSI ADMINISTRATIF Sifat tidak memaksa= rehabilitative Tujuan korektif, rehabiliatif dan restoratif Akibat pemulihan risiko dari pelanggaran
  • 7. SANKSI DI DALAM UU CIPTA KERJA - TERDAPAT SANKSI PIDANA , 114 PASAL DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM STELSEL MINIMUM UMUM/KHUSUS DAN MAKSIMUM KHUSUS. -SANKSI ADMINISTRATIF , 18 PASAL PENERAPAN SANKSI DAPAT BERSIFAT ALTERNATIF ATAU KUMULATIF ATAU ALTERNATIF-KUMULATIF -RUMUSAN NORMA: DELIK MATERIEL [ 56 pasal]; DELIK FORMIL[ 54 pasal] DELIK MATERIEL= tindak pidana telah (dianggap) terjadi ketika timbul akibat dari suatu perbuatan yang dilarang DELIK FORMIL= tindak pidana telah terjadi seketika dilakukan perbuatan yang dilarang - bandingkan dengan TUJUAN AWAL UU CIPTAKER[Pasal 4] yang mencerminkan: a. 9(SEMBILAN) CLUSTER- REGULATIF(huruf a sd i), dan, b..1 (SATU) CLUSTER BERSIFAT SANKSI( huruf j) -
  • 8. MODEL LEGISLATION PARTIAL LEGISLATION Singlefaceted approach Non-benefit-cost based –Non-BCA Digunakan sebelum 1974 Best practices negara2 sebelum 1974 Based on the quantitative of regulation Indonesia sejak berlaku UU No 10 tahun 2004 yang dicabut UU No 20 tahun 2011 Pembentukan Per-UU-an Diutamakan Asas Ketertiban, kepastian, dan keterbukaan Produk UU selama ini INTGRATED LEGISLATION [REGULATORY IMPACT ANALYSIS-RIA] Multifaceted approach Benefit and cost based- -BCA Digunakan setelah 1974 OECD best practices since 1997 Based on the qualitative of regulation Diutamakan Asas kepastian,dan kemanfaatan, dan asas keterbukaan UU No. 11 THN 2020 CIPTA KERJA = INTEGRATED LEGISLATION= INTEGRATED LEGISALTIVE DRAFTING
  • 9. Regulatory Impact Analysis(RIA)/Impact Analysis(IA) 1. RIA= is a mechanism for systematically identifying assessing the benefit and costs of a regulatory proposal. 2.metoda khusus untuk membangun best-practices dalam corporate governance 3. model pembentukan perUUan- dengan pendekatan Kualitatif -Qualitative approach 4. model pembentukan per-Uuan berdasarkan pendekatan Benefit and Cost /BCA –dampak 5.. RIA harus diimplementasikan sejak awal proses legislasi –i.e. tahap perencanaan dan penyusunan naskah RUU 6. metoda RIA/IA untuk pembangunan hukum jangka panjang –dengan asumsi, lebih mudah membuat UU daripada menguatkan kualitias peraturan per-UU-an. Referensi: OECD REVIEWS OF REGULATORY REFORM- REGULATORY IMPACT ANALYSIS- A tool for Policy Coherence- 2009
  • 10. Metodologi RIA/IA 1. benefit-cost analysis- BCA 2.valuation of a statistical life-VSL 3.cost effectiveness analysis-CEA 4. risk and uncertainty tests 5. threshold tests Metodologi RIA/IA berbeda2 di tiap negara tergantung dari faktor sosek,politik, dan budaya- Belanda 2003: Business Impact test(BI test);Environmental impact test (EI test); Predictability & Enforceability test(PE test), and Cost/benefit test (C/B test)
  • 11. Tujuan metoda RIA/IA 1. melahirkan kualitas peraturan perUUan yang terukur, pasti dan bermanfaat baik masa kini dan masa depan 2. menghilangkan egoism sectoral karena sifat interdependensi yang mencegah praktik KKN 3. mencegah timbul konflik Norma (Conflict of Norms) antar peraturan per_UU-an baik yang merupakan primary legislation(UU)maupun secondary legislation (peraturan di bawah UU) Metoda RIA/IA harus secara implisit terkandung (sejak awal perencanaan ) dalam pembentukan perUUan
  • 12. Hambatan2 RIA/IA 1. omissions kemungkinan tidak meliputi bagian dari struktur regulasi khusus pada sub-supra struktur 2, inadequate Teknik evaluasi peraturan peruuan 3.tingkat ketidakpatuhan yang sulit diatasi 4.kompleksitas dan fragmentasi ketentuan yang sangat variatif 5. gagal untuk menemukan sarana peraturan yang penting dan strategis 6. kelemahan dalam proses integrasi dan konsultasi dalam implementasi peraturan PerUUan.
  • 13. IMPLEMENTASI SANKSI UU Ciptaker 1. –BC test yaitu Dampak pada: a. eko-sistem investasi dan iklim dunia usaha b. keselamatan masyarakat luas c. perorangan/kelompok/lingkungan usaha D. kepastian dan kemanfaatan dunia usaha pada umumnya dan pelaku usaha ybs 2. sanksi administrative dan perdamaian- primum remedium; sanksi pidana ultimum remedium 3. prinsip restorative justice diutamakan daripada retributive justice 4. penerapan BJR [ Business Judgment Rules] terhadap korporasi sesuai UU PT harus dilaksanakan secara intensif disertai pengawasan oleh DEKOM secara intensif dan berkala
  • 14. Saran-saran pembentukan dan penegakan hukum masa depan PEMBENTUKAN PERATURAN PERUU-AN Perubahan UU UU nomor 40 tahun 2007 dan perubahan 12 tahun 2011 Efisiensi prosedur legislasi –berasal dari pemerintah dan DPR RI Dipertimbangkan Badan Legislasi Nasional setingkat Kementrian PENEGAKAN HUKUM Dipertimbangkan OMBUDSMAN LAW PENEGAKAN HUKUM Dipertimbangkan Revisi KUHAP yang berlaku umum untuk semua jenis perkara