Konteks kenegaraan hak asasi manusia
Download as ppt, pdf0 likes528 views
Dokumen ini membahas perubahan paradigma peran kenegaraan dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia sejak tahun 1993. Menyoroti perlunya pemutakhiran visi hak asasi manusia dan tantangan sejarah dalam penyelesaiannya, serta pentingnya pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Selain itu, dokumen ini juga mengevaluasi dinamika kelembagaan Komnas HAM dan sumbangan untuk pemulihan hak asasi manusia di Indonesia.
![06/19/14 5
Bersisian dengan adanya negative rights [khususnya hak
sipil dan politik] yang memerlukan perlindungan terhadap
kemungkinan penyalah gunaan kekuasaan negara dan
pemerintah, telah tumbuh konsep positive rights
[khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya], yang justru
memerlukan intervensi negara dan pemerintah.](https://image.slidesharecdn.com/kontekskenegaraanhakasasimanusia-140619053239-phpapp01/85/Konteks-kenegaraan-hak-asasi-manusia-5-320.jpg)
![06/19/14 15
Penyelesaian Konflik Intern Komnas HAMPenyelesaian Konflik Intern Komnas HAM
Konflik internal yang seyogyanya dapat diselesaikan
secara dewasa secara intern pula, dalam kenyataan telah
melebar ke masyarakat, sehingga menimbulkan
kebingungan masyarakat dan kemerosotan wibawa
Komnas HAM.
Syukurnya, setelah melalui ketegangan hubungan beberapa
waktu, dewasa ini telah ada kesediaan para anggota
Komnas HAM [lama] untuk menyelesaikan konflik ini
secara mendasar dalam waktu dekat, melalui penyusunan
rancangan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM](https://image.slidesharecdn.com/kontekskenegaraanhakasasimanusia-140619053239-phpapp01/85/Konteks-kenegaraan-hak-asasi-manusia-15-320.jpg)
Konteks kenegaraan hak asasi manusia
- 1. 06/19/14 1 KONTEKS KENEGARAAN HAKKONTEKS KENEGARAAN HAK ASASI MANUSIAASASI MANUSIA Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2002
- 2. 06/19/14 2 Materi PaparanMateri Paparan:: Perubahan Paradigma Peran Kenegaraan sejak tahun 1993. Kebutuhan Pengembangan Paradigma Baru yang Akomodatif terhadap Peran Baru Negara. Urgensi Pemutakhiran Visi tentang Hak Asasi Manusia. Beban Sejarah Republik Indonesia dan Dilemma Penyelesaiannya. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai suatu Alternatif. Peran Sejarah LSM dan Sifat Konservatifnya. Dinamika Kelembagaan Komnas HAM. Penyelesaian Konflik Internal Komnas HAM. Posisi dan Substansi Buku Ini. Sekedar Sumbangan bagi Rekoveri Indonesia. Lain-lain.
- 3. 06/19/14 3 Perubahan Paradigma Peran Kenegaraan sejakPerubahan Paradigma Peran Kenegaraan sejak Tahun 1993Tahun 1993 Sebelum tahun 1993: amat berpengaruh paradigma State vs Civil Society, yang memandang negara dan pemerintah sebagai ancaman permanen, dan secara konseptual memisahkan pemerintah dari rakyat, sehingga tidak mampu melihat potensi positif negara dan pemerintah untuk kepentingan rakyatnya. Selalu bersikap konfrontatif terhadap segala yang terkait dengan negara dan pemerintah.
- 4. 06/19/14 4 Sejak tahun 1993, dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina, telah tumbuh suatu paradigma baru yang masih tanpa nama, yang justru memberikan tugas dan tanggung jawab kepada negara dan pemerintah untuk melindungi, memajukan, memenuhi dan menghormati hak asasi manusia.
- 5. 06/19/14 5 Bersisian dengan adanya negative rights [khususnya hak sipil dan politik] yang memerlukan perlindungan terhadap kemungkinan penyalah gunaan kekuasaan negara dan pemerintah, telah tumbuh konsep positive rights [khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya], yang justru memerlukan intervensi negara dan pemerintah.
- 6. 06/19/14 6 Kebutuhan Pengembangan Paradigma BaruKebutuhan Pengembangan Paradigma Baru yang Akomodatif terhadap Peran Baru Negarayang Akomodatif terhadap Peran Baru Negara Paradigma lama State vs Civil Society kelihatannya tidak mampu lagi memberi tempat bagi peran negara yang konstruktif ini. Diperlukan adanya suatu paradigma baru. Salah satu paradigma alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah jabaran lanjut dari pengertian negara berdasar Konvensi Montevideo 1933, yang menyatakan adanya tiga unsur konstitutif negara, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah yang mampu melaksanakan tanggung jawab internasionalnya.
- 7. 06/19/14 7 Telaahan komprehensif terhadap tiga komponen negara berdasar Konvensi Montevideo 1933 tersebut menunjukkan adanya 14 (empat belas) keterkaitan, yang mampu didayagunakan secara komprehensif dan sistematis untuk melaksanakan tanggung jawab negara dan pemerintahnya mengenai hak asasi manusia dari rakyatnya.
- 8. 06/19/14 8 UUD 1 Pemerintah, Cab. Legislatif, Eksekutif, Yudikatif 2. Rakyat, secara Etnik Majemuk 3. Wilayah, secara geografis amat luas Pemerintah Lain Rakyat Lain Wilayah Negara Lain 5 6 11 13 8 9 10 14 KETERKAITAN ANTARA TIGA UNSUR KONSTITUTIF NEGARA BERDASAR KONVENSI MONTEVIDEO 1933 7 PBB 4 12 14 Aspek Dalam NegeriAspek Luar Negeri Aspek Luar Negeri
- 9. 06/19/14 9 Urgensi Mengadakan Pemutakhiran VisiUrgensi Mengadakan Pemutakhiran Visi tentang Hak Asasi Manusiatentang Hak Asasi Manusia Norma-norma hak asasi manusia berkembang dengan cepat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia sejak tahun 1993 tersebut. Agar dapat mempunyai wawasan yang relatif lengkap terhadap konteks kontemporer dari hak asasi manusia, diperlukan pemutakhiran secara terus menerus dari perkembangan instrumen hak asasi manusia internasional itu.
- 10. 06/19/14 10 Beban Sejarah Republik Indonesia dan DilemaBeban Sejarah Republik Indonesia dan Dilema Upaya MengatasinyaUpaya Mengatasinya Sebagai negara yang lahir dari revolusi bersenjata dan harus menghadapi rangkaian pemberontakan rakyatnya, sejarah Republik Indonesia sejak 1945 amat sarat dengan berbagai peristiwa, yang secara retroaktif dapat dinilai sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Oleh karena itu, jajaran pimpinan Republik Indonesia dewasa ini menghadapi dilema yang amat pelik: 1. Jika menerapkan asas umum hukum pidana tentang non-retroaktifitas, akan dinilai melestarikan impuniti. 2. Jika menerapkan asas ekstraordinair retroaktif, akan membuka luka-luka sejarah lama yang sebagian sudah mulai sembuh.
- 11. 06/19/14 11 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaiKomisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai suatu Alternatifsuatu Alternatif Berhadapan dengan dilema yang amat sulit tersebut, dewasa ini sedang dipertimbangkan pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui sebuah undang-undang. Seandainya alternatif ini dapat diterima, akan dapat dicadangkan sebagian energi untuk menangani perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang sama pentingnya dengan hak sipil dan politik. Seandainya belum dapat diterima, Republik Indonesia masih harus menahan nafas untuk waktu yang lama.
- 12. 06/19/14 12 Peran Sejarah LSM dan Sifat Konservatifnya.Peran Sejarah LSM dan Sifat Konservatifnya. Berbagai LSM Indonesia telah berjasa mengintroduksikan konsep-konsep HAM sejak tahun 1970-an. Namun, bersisian dengan peran terhormatnya sebagai pelopor HAM, LSM Indonesia menunjukkan sifat yang amat konservatif, karena tetap berpegang pada paradigma lama state vs civil society, dan tetap memandang negara serta pemerintah Republik Indonesia, serta aparaturnya termasuk yang sudah pensiun sekalipun -- sebagai musuh bebuyutan, walau pun secara konseptual wawasan kenegaraan di dunia sekitar telah demikian banyak.berubah. .
- 13. 06/19/14 13 Dinamika Kelembagaan Komnas HAMDinamika Kelembagaan Komnas HAM Komnas HAM dibentuk oleh negara Republik Indonesia pada tahun 1993 dan berpotensi untuk menerapkan konsep mutakhir tentang hak asasi manusia, yang memberi tempat konstruktif terhadap negara dan pemerintah ini, seandainya oposisi tradisional LSM terhadap negara dan pemerintah secara umum dapat diselesaikan secara mendasar. Namun hal ini ternyata tidak mudah, khususnya dalam menjawab masalah apakah Komnas HAM hanya independen terhadap Pemerintah saja ataukah juga sekaligus independen terhadap Negara. Ironinya, diundangkannya UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia justru merangsang meningkatnya konflik intern Komnas HAM.
- 14. 06/19/14 14 Walau pun demikian, dalam tahun 2000 dan 2001 The International Coordinating Committee dari Perserikatan Bangsa Bangsa menilai Komnas HAM telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam The Paris Principles 1992 dan dinyatakan termasuk Kategori A, yang masih berlaku sampai saat ini. Dengan demikian, berbagai berita dalam media di dalam maupun di luar negeri -- yang menyatakan Komnas HAM tidak memenuhi syarat The Paris Principles 1992 dan terancam dikeluarkan dari The Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions sama sekali tidak benar.
- 15. 06/19/14 15 Penyelesaian Konflik Intern Komnas HAMPenyelesaian Konflik Intern Komnas HAM Konflik internal yang seyogyanya dapat diselesaikan secara dewasa secara intern pula, dalam kenyataan telah melebar ke masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat dan kemerosotan wibawa Komnas HAM. Syukurnya, setelah melalui ketegangan hubungan beberapa waktu, dewasa ini telah ada kesediaan para anggota Komnas HAM [lama] untuk menyelesaikan konflik ini secara mendasar dalam waktu dekat, melalui penyusunan rancangan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM
- 16. 06/19/14 16 Posisi dan Substansi Buku IniPosisi dan Substansi Buku Ini Buku Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia ini merupakan suatu studi penelusuran mengenai peran kenegaraan baru berdasar Deklarasi Wina 1993, dengan memanfaatkan konsep Konvensi Montevideo 1933 dalam mengadakan kompilasi, sistematisasi, kristalisasi, refleksi dan konseptualisasi dari pengalaman berkiprah di Komnas HAM sejak tahun 1995. Dalam buku telah dicoba untuk mengembangkan sebuah paradigma mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dengan memberi tempat bagi peranan pemerintah, komisi nasional hak asasi manusia, dan LSM.
- 17. 06/19/14 17 Sekedar Sumbangan untuk RekoveriSekedar Sumbangan untuk Rekoveri IndonesiaIndonesia Sekedar sebagai sebuah sumbangan dalam upaya rekoveri Indonesia dari krisis berganda dari perspektif hak asasi manusia, dalam buku ini telah dicantumkan puluhan pertanyaan sebagai suatu checklist bagi para penyelenggara negara. Oleh karena jabatan presiden tetap akan memegang peranan penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam buku ini juga telah diupayakan mencari sebuah formal pemilihan calon presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009, sebagai salah satu wacana menghadapi pemilihan umum 2004.
- 18. 06/19/14 18 Lain-lainLain-lain Dalam buku ini, sekedar sebagai sebuah studi kasus aktual, dilampirkan sebuah anneks mengenai kasus PT Semen Padang vs PT Semen Gresik (Tbk) yaitu tentang konflik antara hak ulayat tradisional dari suatu masyarakat adat, aspirasi masyarakat daerah, kompleksitas manajemen sebuah badan usaha milik negara, aktivitas khas sebuah investor asing, dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suasana baru otonomi, yang sudah berlarut sejak tahun 1995. Masalah ini belum dapat diselesaikan sampai saat ini walau pun telah diupayakan berbagai cara, baik politik maupun yuridis.