Kontrak
- 1. Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Jalur Non- litigasi Ira Chandra Puspita Primita Anggraeni Nur Hotimah Indah Nailufar Erry Fitrya Yunizar Prajamufti Satria Wardhani
- 2. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk arbitrase) dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independent yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut ADR atau Alternative Dispute Resolution sering diartikan sebagai alternative to litigation dan alternative to adjudication. Hal ini tentu saja menimbulkan implikasi yang berbeda. Pengertian yang pertama menjadi acuan seluruh penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk arbitrase, sedangkan pada pengertian kedua, maka ADR hanya mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti negosiasi, mediasi, konsoliasi dan tidak termasuk arbitrase.
- 3. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan ADR (Alternative Dispute Resolution) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam UU No. 30 Tahun 1999, terdapat sekurangnya ada lima macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- 4. ADR dan perjanjian Dalam penyelesaian sengketa, ADR berintikan bahwa para pihak yang bersengketa memiliki niat untuk menyelesaikan permasalahannya di luar pengadilan dengan cara dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan kesepakatan para pihak tersebut terdiri atas penyelesaian-penyelesaian sengketa untuk dilaksanakan di kemudian hari dan dituang dalam bentuk perjanjian. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar sengketa ter-isolasi untuk menunggu penyelesaiannya yang sudah ditetapkan dengan cara-cara tertentu.
- 5. Dalam Blacks Law Dictionary yang dikutip oleh Gunawan Widjaja, pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada kliennya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali. Konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.
- 6. Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut. Negosiasi dilakukan oleh seorang negosiator. Mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri. Sampai kepada menyedia negosiator khusus, atau memakai lawyer sebagai negosiator. Dalam Pasal 5 UU No.30 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang menurut Undang- Undang yang berlaku dapat diadakan perdamaian dapat pula dinegosiasikan. Suatu negosiasi berhasil apabila terdapat kompromi atas posisi- posisi para pihak yang antara lain dapat diukur dengan nilai uang. Pendekatan Problem Solving dalam negosiasi menekankan pencapaian apa sebenarnya yang dikehendaki kedua belah pihak dan mencari hal-hal yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Pendekatan dilakukan sebagai ganti dari pendekatan untuk keuntungan salah satu pihak atas pihak lainnya (Rajagukguk, 2001).
- 7. MEDIASI Menurut Munir Fuady : Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan. Menurut rumusan Pasal 6 ayat (3) UU No.30 Tahun 1999, Mediasi adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU No.30 Tahun 1999 itu juga dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator
- 8. KONSILIASI Seperti halnya konsultasi, negosiasi, maupun mediasi, UU No.30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi. Jika mengacu kepada asal kata konsiliasi yaitu conciliation dalam bahasa Inggris yang berarti perdamaian dalam bahasa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian. Konsiliasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dengan tugas sebagai fasilitator untuk menemukan para pihak agar dapat dilakukan penyelesaian sengketa. Konsiliator dalam menjalankan tugasnya harus mengetahui hak dan kewajiban para pihak, kebiasaan bisnis, sehingga dapat mengarahkan penyelesaian sengeta dengan berpegang kepada prinsip keadilan, kepastian dan objektivitas dari setiap kasus tertentu.
- 9. Tugas dari konsiliator seperti juga mediator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak. Pihak konsiliator hanya melakukan tindakan- tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung, dan lain-lain. Sementara pihak mediator melakukan lebih jauh dari itu. Namun, keputusan dan persetujuan terhadap keputusan perkara tetap terletak penuh di tangan para pihak yang bersengketa.
- 10. PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM Pemberian pendapat hukum yang dalam hal ini adalah Lembaga Arbitrase merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau memuat kontrak yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam kontrak yang telah dibuat oleh para pihak. Rumusan Pasa 52 UU No.30 Tahun 1999 menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Pendapat hukum ini bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak pokok. Pendapat hukum ini juga bersifat akhir (final) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU NO.30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum. Adanya berbagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang mempermudah para pelaku bisnis dalam menghadapi sengketa dagang. Pada saat ini sudah harus ditinggalkan pembuatan kontrak yang tradisional dan beralih kepada model-model kontrak modern ynag mencantumkan penyelesaian sengketa melalaui forum non litigasi. Para konsultan hukum atau advokat disarankan agar kliennya dalam membuat kontrak dagang selalu mencantumkan cara penyelesaian sengketa dengan memasukkan beberapa pilihan. Misalnya dalam kontrak mensyaratkan bahwa dalam hal timbul sengketa hubungan dengan perikatan tersebut, para pihak pertama- tama akan mencoba menyelesaikannya dengan cara negosiasi atau mediasi. Jika upaya ini
- 11. Selain 5 cara diatas, terdapat upaya koordiansi, yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan banyak pihak agar terhindar dari penanganan yang tumpang tindih.
- 12. PERJANJIAN ARBITRASE SEBAGAI PILIHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS Di kalangan dunia bisnis, umumnya lebih mendayagunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang ter adi diantara para pihak, daripada j penyelesaiannya melalui lembaga litigasi atau peradilan. Hal ini ter adi karena saat j sekarang ini ada suatu tendensi bahwa hampir di setiap kontrak dagang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dimana arbitrase merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang sedang populer dan paling dianjurkan untuk digunakan dibandingkan dengan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Dalam menentukan cara penyelesaian sengketa tersebut, tentunya banyak pertimbangan yang mendasari para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa yang akan atau sedang dihadapi. Namun demikian, kadang kala pertimbangan para pelaku bisnis dalam memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa para pihak tidaklah sama, karena itu perlu diketahui dasar pertimbangan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang. Secara umum dalam alinea keempat Pen jelasan Umum UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan dalam lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan.
- 13. Kelebihan-kelebihan Arbitrase (1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. (2) Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrative. (3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. (4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. (5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
- 14. Dasar pertimbangan para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase: (1) Sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka. (2) Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. (3) Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar. (4) Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka karena sengketa diperiksa dan diadili bukan berdasarkan hukum mereka, oleh hakim yang bukan dari negara mereka. (5) Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang diantara mereka, sedangkan putusan melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
- 15. Kelebihan arbitrase dibandingkan dengan pengadilan konvensional : 1. Prosedur tidak berbelit dan 10. Keputusan arbitrase umumnya dapat keputusan dapat dicapai dalam diberlakukan dan dieksekusi oleh waktu relative singkat. pengadilan dengan sedikit atau tanpa 2. Biaya lebih murah. review sama sekali. 3. Dapat dihindari expose dari 11. Proses/prosedur arbitrase lebih keputusan di depan umum. mudah dimengerti oleh masyarakat 4. Hukum terhadap prosedur dan luas. pembuktian lebih rileks. 12. Menutup kemungkinan untuk dilakukan 5. Para pihak dapat memilih hukum Forum Shopping mana yang akan diberlakukan oleh 13. Ketidakpercayaan para pihak pada arbitrase. Pengadilan Negeri 6. Para pihak dapat memilih sendiri 14. Prosesnya cepat para arbiter. 15. Merupakan putusan akhir (final) dan 7. Dapat dipilih para arbiter dari mengikat (binding) kalangan ahli dalam bidangnya. 16. Biaya lebih murah 8. Keputusan dapat lebih terkait 17. Bebas memilih hukum yang dengan situasi dan kondisi. diberlakukan 9. Keputusannya umumnya final dan 18. Eksekusinya mudah binding (tanpa harus naik banding 19. Kepekaan arbiter atau kasasi). 20. Kecenderungan yang modern
- 16. Kelemahan Arbitrase (1) Tidak mudah untuk mengajak para 10. Kurangnya unsure Finalty. pelaku bisnis menyelesaikan 11. Kurangnya power untuk menggiring para sengketanya kepada arbiter. pihak ke settlement. 12. Kurangnya power untuk menghadirkan (2) Klausul arbitrase yang sudah barang bukti, saksi, dan lain-lain. dicantumkan dalam kontrak selalu 13. Kurangnya power untuk hal law diingkari salah satu pihak dengan enforcement dan eksekusi keputusan. berbagai dalih. 14. Dapat menyembunyikan dispute dari (3) Pengingkaran hakim terhadap norma Public Security. hukum yang sudah dinyatakan secara 15. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif. tegas Undang- Undang. 16. Kemungkinan timbulnya keputusan yang (4) Masih ada keengganan para pihak untuk paling bertentangan satu sama lain menyisihkan biaya yang harus dipikul karena tidak ada system precedent dalam proses arbitrase. terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari (5) Pelaksanaan putusan arbitrase masih arbiter. Karena itu, keputusan arbitrase juga berkaitan dengan pengadilan. tidak predektif. (6) Dalam arbitrase tidak dikenal 17. Kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter putusan-putusan yang mengikat arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup sebelumnya (seperti dalam ilmu hukum untuk menjaga standard mutu keputusan dikenal yurisprudensi). arbitrase. Oleh karena itu, sering dikatakan An arbitration is as good (7) Dalam forum arbitrase internasional arbitrators. masih sulit untuk mempertemukan 18. Berakibat kurangnya upaya untuk sengketa hukum yang berbeda sistem mengubah system pengadilan hukumnya dari negara msing-masing. konvensional yang ada. (8) Hanya baik dan tersedia dengan baik 19. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan terhadap perusahaan-perusahaan bonafide. (9) Due Process Kurang terpenuhi.
- 17. Tahap-tahap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (secara non-litigasi) 1. Tahap persiapan 2. Tahap mempelajari kasus posisi 3. Tahap perundingan 4. Tahap perumusan hasil 5. Tahap pendaftaran 6. Tahap pelaksanaan hasil kesepakatan