ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
PENUGASAN
LOKAL
SKALA DESA
ASAL USUL
KEWENANGAN
LAIN YG
DITUGASKAN
UU
JENIS
PEM-AN
PEMB
KEMASY.
PEMBERDY
PEM-AN
PEMB
KEMASY.
PEMBERD
Y
PEM-AN
PEMB
KEMASY.
PEMBERD.
PEM-AN
PEMB
KEMASY.
PEMBERDY
RKPRPJMDES
PEM-AN
PEMB
KEMASY.
PEMBERDY
PEM-AN
PEMB
KEMASY.
PEMBERDY
APBDES
PEM-AN
PEMB
KEMASY.
PEMBERDY
VISI DAN MISI
KADES
KEWENANGAN
D
E
S
A
LPPD
ARAH KEBIJK.
KAB/KOTA
KONDISI DESA
KADES
BPD
BIDANG
mengacu
terjemahkan
NON
APBDesa
umpan balik
RUANG LINGKUP/ALUR PIKIR PERMEN KEWENANGAN
dilampiri

More Related Content

Viewers also liked (20)

Rapb des 2017
Rapb des  2017Rapb des  2017
Rapb des 2017
bulurejo rengel
Ìý
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Sugeng Budiharsono
Ìý
APLIKASI ADMINITRASI DESA dari CV. Nusantara Prima Group.
APLIKASI ADMINITRASI DESA dari CV. Nusantara Prima Group.APLIKASI ADMINITRASI DESA dari CV. Nusantara Prima Group.
APLIKASI ADMINITRASI DESA dari CV. Nusantara Prima Group.
PUJI ANDRIANI
Ìý
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Rooy John
Ìý
Ppt 7
Ppt 7Ppt 7
Ppt 7
khory oi
Ìý
Sekretaris desa pns
Sekretaris desa pnsSekretaris desa pns
Sekretaris desa pns
Rooy Salamony
Ìý
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Ìý
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Muhammad Muqouwis. AT
Ìý
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desaKewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Arie Martapane
Ìý
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriMateri paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Rooy John
Ìý
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Ìý
Perpajakan desa
Perpajakan desaPerpajakan desa
Perpajakan desa
Inspektorat
Ìý
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
joihot
Ìý
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Yudhi Aldriand
Ìý
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Nene Mulyana
Ìý
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Sutardjo ( Mang Ojo )
Ìý
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desa
Yudhi Aldriand
Ìý
Panduan BUMDes
Panduan BUMDesPanduan BUMDes
Panduan BUMDes
Pekerja Sosial Masyarakat
Ìý
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
ari_sukomanah
Ìý
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Sugeng Budiharsono
Ìý
APLIKASI ADMINITRASI DESA dari CV. Nusantara Prima Group.
APLIKASI ADMINITRASI DESA dari CV. Nusantara Prima Group.APLIKASI ADMINITRASI DESA dari CV. Nusantara Prima Group.
APLIKASI ADMINITRASI DESA dari CV. Nusantara Prima Group.
PUJI ANDRIANI
Ìý
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Rooy John
Ìý
Ppt 7
Ppt 7Ppt 7
Ppt 7
khory oi
Ìý
Sekretaris desa pns
Sekretaris desa pnsSekretaris desa pns
Sekretaris desa pns
Rooy Salamony
Ìý
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Ìý
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Muhammad Muqouwis. AT
Ìý
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desaKewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Kewajiban perpajakan bagi bendahara desa
Arie Martapane
Ìý
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriMateri paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Rooy John
Ìý
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Ìý
Perpajakan desa
Perpajakan desaPerpajakan desa
Perpajakan desa
Inspektorat
Ìý
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
Dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011 - 2031
joihot
Ìý
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Yudhi Aldriand
Ìý
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Nene Mulyana
Ìý
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Sutardjo ( Mang Ojo )
Ìý
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desa
Yudhi Aldriand
Ìý
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
ari_sukomanah
Ìý

Recently uploaded (6)

Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdfHasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
ANdika370558
Ìý
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White PaperBuku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
DNcen
Ìý
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
yuyundharmawacana
Ìý
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdfPermendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Ìý
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdfHasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdf
ANdika370558
Ìý
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White PaperBuku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...
DNcen
Ìý
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptx
yuyundharmawacana
Ìý
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdfPermendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
Permendagri No 15 Tahun 2024 Pedoman APBD 2025.pdf
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Ìý

Kontruksi pembagian kewenangan desa

  • 1. PENUGASAN LOKAL SKALA DESA ASAL USUL KEWENANGAN LAIN YG DITUGASKAN UU JENIS PEM-AN PEMB KEMASY. PEMBERDY PEM-AN PEMB KEMASY. PEMBERD Y PEM-AN PEMB KEMASY. PEMBERD. PEM-AN PEMB KEMASY. PEMBERDY RKPRPJMDES PEM-AN PEMB KEMASY. PEMBERDY PEM-AN PEMB KEMASY. PEMBERDY APBDES PEM-AN PEMB KEMASY. PEMBERDY VISI DAN MISI KADES KEWENANGAN D E S A LPPD ARAH KEBIJK. KAB/KOTA KONDISI DESA KADES BPD BIDANG mengacu terjemahkan NON APBDesa umpan balik RUANG LINGKUP/ALUR PIKIR PERMEN KEWENANGAN dilampiri