Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Download as PPTX, PDF
0 likes3,124 views
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
- 2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar penting Negara demokratis Sirkulasi kekuasaan di setiap jenis dan level kekuasaan melalui mekanisme Pemilu harus dipastikan berjalan secara jujur dan adil Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu merupakan kunci utama suksesnya penyelenggaraan Pemilu Penyelenggara yang kompeten, kredibel dan berintegritas mutlak diperlukan untuk memastikan hak peserta Pemilu (partai politik dan perseorangan) dan pemilih terlayani dengan baik BY GEBRIL DAULAI
- 3. KPU sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan semua tahapan Pemilu KPU berkepentingan untuk memastikan semua peserta Pemilu dan pemilih terlayani dengan baik KPU berkepentingan untuk memastikan semua peserta Pemilu dan pemilih mematuhi aturan yang sudah ditetapkan KPU perlu berkoodinasi dengan lembaga-lembaga negara yang lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu KPU harus memastikan semua jajaran penyelenggara Pemilu dapat memahami aturan kepemiluan, baik yang bersifat teknis dan etis BY GEBRIL DAULAI
- 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rekrutmen Tim Seleksi Untuk KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota KPU RI dan KPU Provinsi secara proaktif dapat mencari personal yang memenuhi syarat menjadi tim seleksi Masyarakat secara perorangan dan kelompok dapat menyampaikan nama-nama tim seleksi ke KPU dan KPU Provinsi KPU menetapkan persyaratan yang cukup ketat dalam proses rekrutmen calon-calon tim seleksi Sebagai aspek kehati-hatian dan upaya untuk mendapatkan tim seleksi yang sesuai standar, 10 nama tim seleksi yang tersaring diumumkan di website KPU untuk dicermati masyarakat Masukan dan tanggapan masyarakat, setelah dilakukan verifikasi dan konfirmasi menjadi pertimbangan KPU dalam menetapkan tim seleksi Setelah tim seleksi terbentuk, KPU melakukan pembekalan untuk memberikan kesamaan pemahaman secara utuh tentang sistem dan mekanisme seleksi serta standar penyelenggara yang dibutuhkan BY GEBRIL DAULAI
- 5. 1. 2. 3. 4. KPU menekankan kepada tim seleksi untuk mengembangkan 4 strategi dalam proses rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota : Pelaksanaan seleksi berbasis kompetensi yakni mengutamakan calon-calon yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang kepemiluan Tim seleksi harus proaktif menjaring calon potensial untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU Tim seleksi diminta berkoordinasi dengan lintas sektoral untuk memudahkan otentifikasi persyaratan para calon seperti ijazah, kartu tanda penduduk (KTP) dan surat keterangan lainnya Melibatkan masyarakat dalam proses seleksi dengan membuka ruang dan mendorong masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses seleksi dan profil calon BY GEBRIL DAULAI
- 6. Seleksi PPK dan PPS merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi anggota PPK dengan tahapan pengumuman pendaftaran, menerima pendaftaran, melakukan penelitian administrasi, seleksi tertulis, wawancara dan penguman hasil Partisipasi publik dalam setiap tahapan dibuka seluas-luasnya Nama-nama yang lulus seleksi administrasi, seleksi tertulis dan wawancara diumumkan di tempat-tempat yang mudah diakses publik Setiap masukan dan tanggapan masyarakat akan diklarifikasi pada tahap seleksi wawancara Untuk anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan atau sebutan lainnya Kewenangan pengusulan anggota PPS diberikan kepada unit pemerintahan tingkat desa/kelurahan dengan harapan, calon anggota PPS yang diusulkan, selain memiliki pengetahuan kepemiluan juga memiliki pengetahuan kewilayahan (geografis, demokrafi dan sosiokultural) PPS memiliki otoritas membentuk KPPS di setiap TPS BY GEBRIL DAULAI
- 7. 1. 2. 3. 4. 5. Tertib Regulasi dan Konsultasi Salah satu kewenangan melekat yang dimiliki oleh KPU adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah Konsultasi ini bukan sebagai bentuk intervensi DPR tetapi upaya membangun pemhaman yang sama antara institusi pembuat undang undang dengan pelaksana undang-undang Dalam konteks penyusunan regulasi, KPU mengembangkan mekanisme partisipatif Setelah regulasi ditetapkan, KPU menyosialisasikannya secara intensif kepada pihak-pihak terkait KPU di semua tingkatan menyediakan help desk untuk membantu peserta Pemilu yang ingin melakukan konsultasi dalam hal pemenuhan berbagai regulasi yang diterbitkan tersebut BY GEBRIL DAULAI
- 8. Tertib Mengelola Tahapan, Program dan Jadwal 1. Tahapan, program dan jadwal yang disusun merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan tahapan sebelumnya 2. Setiap program dan kegiatan dikelola dengan SOP yang rinci dan jelas 3. Petugas yang terlibat dalam kegiatan diberi pembekalan yang cukup agar dapat memahami secara utuh setiap tahapan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 4. KPU memberlakukan sistem reward dan punishment (penghargaan dan hukuman) bagi petugas yang terlibat dalam melaksanakan setiap kegiatan BY GEBRIL DAULAI
- 9. 1. 2. 3. 4. 5. Tertib Melakukan Konsolidasi dan Koordinasi Koordinasi dan pengendalian di tingkat internal kunci utama penyelenggaraan Pemilu yang aman dan tertib Satuan kerja yang berjumlah 531 harus mampu melaksanakan setiap program sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan KPU membangun strategi manajemen kelembagaan dengan pemberian kewenangan kepada jajaran KPU di setiap tingkatan secara proporsional Koordinasi lintas institusi terutama dengan lembaga yang sangat terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilu seperti peserta Pemilu, pemerintah, media massa, organisasi profesi dan lain sebagainya Koordinasi dengan peserta Pemilu dilakukan dalam hal sosialisasi atas setiap regulasi yang diterbitkan dan pelaksanaan semua tahapan Pemilu BY GEBRIL DAULAI
- 10. 1. 2. 3. 4. 5. Tertib Administrasi dan Penggunaan Sistem Informasi Pelaksanaan Pemilu yang aman dan tertib tidak dapat dilepaskan dari tata administrasi yang baik KPU mengelola data kepemiluan yang jumlahnya sangat banyak (data partai politik, data jumlah alokasi kursi dan peta daerah pemilihan, data caleg, data jumlah dan jenis logistik serta peta distribusi, data sumber dan besaran penerimaan serta pengeluaran dana kampanya, data penghitungan suara dan calon terpilih Pemakaian sistem informasi dalam setiap penghimpunan dan pengelolaan data menjadi sangat penting untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penyediaan data baik sebagai alat bantu pengambilan keputusan maupun penyediaan data untuk layanan informasi kepada publik Pengembangan sistem informasi ini dilakukan bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi KPU melakukan uji publik terhadap sistem informasi yang digunakan BY GEBRIL DAULAI
- 11. KPU bersama dengan Bawaslu dan DKPP telah berhasil merumuskan peraturan bersama tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kode etik tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU beserta jajarannya sampai ke tingkat KPPS dan Bawaslu beserta jajarannya sampai ke tingkat panitia pengawas lapangan (panwaslap) Kode etik tersebut tidak hanya berlaku bagi jajaran komisioner tetapi juga sekretariat penyelenggara Pemilu KPU bersama Bawaslu dan DKPP sedang merumuskan draf peraturan tentang tata laksana penyelenggaraan Pemilu Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu merupakan pedoman untuk koordinasi diantara KPU, Bawaslu, dan DKPP Koordinasi antar penyelenggara Pemilu dilakukan dalam dua hal yakni penyusunan peraturan dan penyelenggaraan tahapan BY GEBRIL DAULAI
- 12. Sekian Terima Kasih BY GEBRIL DAULAI