Lampiran kebijakan pembiayaan perumahan
Download as pptx, pdf0 likes72 views
Dokumen ini menjelaskan mengenai progres dan alokasi anggaran bantuan pembiayaan perumahan tahun anggaran 2018 oleh Kementerian PUPR, dengan berbagai jenis bantuan seperti KPR-FLPP dan SSB. Diajukan juga instruksi presiden dan peraturan terkait penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan untuk mempercepat proses pembangunan. Selain itu, terdapat batasan harga jual rumah sejahtera sesuai wilayah yang ditentukan oleh kepmen PUPR.
Lampiran kebijakan pembiayaan perumahan
- 1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN LAMPIRAN
- 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHANPROGRES BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 2 FLPP 42.000 unit Rp. 2.180.000.000.000 TARGET 11.854 unit (28,22%) Rp. 1.361.161.971.027 REALISASI SSB SBUM 225.000 unit Rp. 2.529.737.000.000 TARGET 45.198 unit (20,09%) Rp. 19.775.199.424 REALISASI 344.500 unit Rp. 1.378.000.000.000 TARGET 51.365 unit (14,91%) Rp. 205.460.000.000 REALISASI 100% 50% 62,44% 28,22% 0,78% 20,09% 14,91%14,91% Status: 2 Agustus 2018
- 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN 3 ALOKASI ANGGARAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2018 KEBUTUHAN ANGGARAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2019
- 4. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHANJENIS BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN 4 1 2 3 4 5 6 KPR-FLPP (Kredit Pinjaman Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) KPR-SSB (KPR Subsidi Selisih Bunga) SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) TAPERA* BLU-PPDPP (Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan) Ditjen Pembiayaan Perumahan BP-TAPERADikelola Oleh Dikelola Oleh Dikelola Oleh PSMP** (Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan) BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN 4oleh Kementerian PUPR Catatan: * Sumber dana dari tabungan masyarakat yang dikelola dari BP Tapera. ** Tidak mendapat bantuan pembiayaan perumahan dari APBN (seluruh sumber pembiayaan dari LKB).
- 5. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN 5 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan (ditetapkan tanggal 14 April 2016) PKE XIII tentang program deregulasi kebijakan pembangunan rumah dalam hal percepatan perizinan. (ditetapkan tanggal 23 Agustus 2016) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR. (ditetapkan tanggal 29 Desember 2016) Permendagri No.55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di Daerah. (ditetapkan tanggal 20 Juli 2017) Gubernur, Bupati/Walikota untuk: 1. Melaksanakan percepatan pendelegasian kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 2. Melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 3. Melaksanakan seluruh proses perizinan pembangunan perumahan melalui sistem online paling lambat tahun 2017. 1. Hanya untuk pembangunan kompleks hunian seluas 5 hektar. Jika lebih dari 5 hektar, pengembang harus ikut prosedur dan proses yang normal; 2. 33 perizinan dan tahapan, dideregulasi menjadi 11 perizinan; 3. Perijinan Perumahan yang sebelumnya 769- 981 hari menjadi 44 hari. 1. Pembangunan perumahan MBR dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari (lima) Ha dan paling kurang 0,5 (nol koma lima) Ha serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah tapak 1. Bupati/Walikota menyampaikan laporan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan pembangunan Perumahan bagi MBR di daerahnya kepada Gubernur secara berkala 6 (enam) bulan. 2. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan pembangunan Perumahan bagi MBR di daerahnya kepada Menteri melalui Ditjen. Bina Pembangunan Daerah secara berkala setiap tahun KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PERUMAHAN MBR
- 6. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Bank Pelaksana Akad KPR-FLPP Mengangsur KPR FLPP 5% Tenor 20 Tahun Kementerian PUPR Dana FLPP Kemenkeu Pengembalian FLPP Penyaluran FLPP Pencairan Dana untuk Pembayaran Rumah MBR Menerima Rumah Keterangan: * BA 999.03 = BA Bendahara Umum Negara (BUN) Pengelolaan Investasi Pemerintah FLPP = Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Alokasi dari BA. 999.03* Pengajuan FLPP Membeli Rumah Pengembang Menyerahkan Rumah Pengembang Membangun dan Menjual Rumah Pengembang KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN SKEMA KPR FLPP 6
- 7. Pencairan Dana untuk Pembayaran Rumah Pencairan Dana untuk Pembayaran Rumah SSB SBUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN SKEMA KPR SSB DAN SBUM 7
- 8. No. Wilayah Tahun 2017 2018 1 Jawa (Kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) 123.000.000 130.000.000 2 Sumatera (Kecuali Kep. Riau, dan Bangka Belitung) 123.000.000 130.000.000 3 Kalimantan 135.000.000 142.000.000 4 Sulawesi 129.000.000 136.000.000 5 Maluku dan Maluku Utara 141.000.000 148.500.000 6 Bali dan Nusa Tenggara 141.000.000 148.500.000 7 Papua dan Papua Barat 193.500.000 205.000.000 8 Kep. Riau dan Bangka Belitung 129.000.000 136.000.000 9 Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) 141.000.000 148.500.000 SESUAI DENGAN KEPMEN PUPR NO. 552/KPTS/M/2016 Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak per Wilayah DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 8
- 9. No. Wilayah Harga Jual/unit Rumah Susun Paling Banyak (Rp) Harga Jual/m2 Paling Banyak (Rp) 1 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 306,000,000 8,500,000 2 Provinsi Sumatera Utara 280,800,000 7,800,000 3 Provinsi Sumatera Barat 316,800,000 8,800,000 4 Provinsi Riau 342,000,000 9,500,000 5 Provinsi Kepulauan Riau 360,000,000 10,000,000 6 Provinsi Jambi 316,800,000 8,800,000 7 Provinsi Bengkulu 288,000,000 8,000,000 8 Provinsi Sumatera Selatan 313,200,000 8,700,000 9 Provinsi Bangka Belitung 320,400,000 8,900,000 10 Provinsi Lampung 288,000,000 8,000,000 11 Provinsi Banten kecuali Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 273,600,000 7,600,000 12 Provinsi Jawa Barat kecuali Kota Depok, Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi 262,800,000 7,300,000 13 Provinsi Jawa Tengah 259,200,000 7,200,000 14 Provinsi DI Yogyakarta 262,800,000 7,300,000 15 Provinsi Jawa Timur 284,400,000 7,900,000 No. Wilayah Harga Jual/unit Rumah Susun Paling Banyak (Rp) Harga Jual/m2 Paling Banyak (Rp) 16 Provinsi Bali 298,800,000 8,300,000 17 Provinsi Nusa Tenggara Barat 266,400,000 7,400,000 18 Provinsi Nusa Tenggara Timur 309,600,000 8,600,000 19 Provinsi Kalimantan Barat 349,200,000 9,700,000 20 Provinsi Kalimantan Tengah 338,400,000 9,400,000 21 Provinsi Kalimantan Utara 352.800.000 9.800.000 22 Provinsi Kalimantan Timur 356,400,000 9,900,000 23 Provinsi Kalimantan Selatan 324,000,000 9,000,000 24 Provinsi Sulawesi Utara 280,800,000 7,800,000 25 Provinsi Gorontalo 298,800,000 8,300,000 26 Provinsi Sulawesi Tengah 248,400,000 6,900,000 27 Provinsi Sulawesi Tenggara 295,200,000 8,200,000 28 Provinsi Sulawesi Barat 313,200,000 8,700,000 29 Provinsi Sulawesi Selatan 262.800,000 7,300,000 30 Provinsi Maluku 273,600,000 7,600,000 31 Provinsi Maluku Utara 345,600,000 9,600,000 32 Provinsi Papua 565,200,000 15,700,000 33 Provinsi Papua Barat 385,200,000 10,700,000 PROVINSI PROVINSI SESUAI DENGAN KEPMEN PUPR NO. 552/KPTS/M/2016 Batasan Harga Jual Satuan Sejahtera Susun 9