際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Landasan Hukum Pers di Indonesia

Download as PPTX, PDF
R
Rghine Ayrghine

Menguraikan beberapa landasan hukum pers di indonesia, norma - norma pers, organisasi - organisasi pers dan lain sebagainya yang tertera dalam powerpoint tersebut.

1 of 8
Downloaded 21 times
Landasan Hukum Pers di Indonesia
Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia
1. Pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi kemredekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan UU. 2. Pasal 28 F UUD 1945, yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. 3. Tap. MPR No. XVII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Rincianya terdapat pada Piagam Hak Asasi Manusia, Bab VI, pasal 20 dan 21; 4. UU No. 39 Tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia; 5. UU No. 40 Tahun 1999 dalam pasal 2 dan pasal 4 tentang Pers. 6. UU No. 40 Tahun 1999 telah dirundingkan pada tanggal 23 september 1999 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 16.
Norma Norma Pers Nasional Pers sebagai salah satu unsur massa media yang hadir di tengah tengah masyarakat demi kepentingan umum, harus sanggup hidup bersama sama dan berdampingan dengan lembaga lembaga masyarakat lainnya dalam suatu suasana keserasian secara sosiologis. Dalam hal ini corak hubungan antara satu dengan yang lainnya tidak akan luput dari pengaruh falsafat yang dianut oleh masyarakat bangsa kita, yakni Pancasila dan struktur sosial dan politik yang berlaku disini. Dalam melaksanakan fungsinya sehari hari , partisipasi pers dalam pembangunan melibatkan lembaga lembaga masyarakat lainnya yang lingkup hubungannya dapat di bagi menjadi dua golongan sebagai berikut : 1. Hubungan antara pers dan pemerintah. 2. Hubungan antara pers dan masyarakat dengan golongan golongan dalam masyarakat.
Organisasi pers yaitu, wartawan dan perusahaan pers (pasal 1: 5). Orgnisasi ini pertama kali dilatar belakangi oleh PWI (persatuan Wartawan Indnesia) yang lahir di Surakarta, dalam kongresnya yang berlangsung tanggal 8-9 Febuari 1946 dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) yang lahir di Serambi kepatihan Yogyakarta pada hari sabtu tanggal 8 Juni 1946. dari organisasi ini muncullah komponen sistem pers, yang didalamnya terdapat Dewan Pers sebagai lembaga tertinggi yang memiiki peran utama untuk membangun instansi bagi pertumbuhan pan perkembannga pers. Anggota dewan Pers antara lain : 1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; 2. Pemimpin perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; 3. Tokoh masyarakat yang ahli di bidang Pers; 4. Ketua dan wakil ketua Dewan Pers yang dipilih oleh anggota.
1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; 2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan pers; 3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; 4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian dan pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan tentang pemberitaan pers; 5. Mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat, dan pemerintah; 6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers daam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi dan kewartawanan; 7. Mendata perusahan pers (pasal 15 ayat 2).
Sistem pers Indonesia adalah sistem pers yang berlaku di Indonesia. Kata Indonesia adalah pemberi, sifat, warna, dan kekhasan pada sistem pers tersebut. Ciri-ciri sistem pers, antara lain: 1. Intergrasi 2. Keteraturan 3. Keutuhan 4. Organisasi 5. Kohersi 6. Keterhubungan 7. Ketergantungan.
Kode Etik Jurnalistik Kode etik jurnalistik merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam penyiarannya. Kode etik jurnalistik antara lain : 1. Pembukaan; 2. Pasal 1 Keperibadian Wartawan Indonesia; 3. Pasal 2 Pertanggung Jawaban.

More Related Content

Landasan Hukum Pers di Indonesia

  • 2. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia
  • 3. 1. Pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi kemredekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan UU. 2. Pasal 28 F UUD 1945, yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. 3. Tap. MPR No. XVII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Rincianya terdapat pada Piagam Hak Asasi Manusia, Bab VI, pasal 20 dan 21; 4. UU No. 39 Tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia; 5. UU No. 40 Tahun 1999 dalam pasal 2 dan pasal 4 tentang Pers. 6. UU No. 40 Tahun 1999 telah dirundingkan pada tanggal 23 september 1999 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 16.
  • 4. Norma Norma Pers Nasional Pers sebagai salah satu unsur massa media yang hadir di tengah tengah masyarakat demi kepentingan umum, harus sanggup hidup bersama sama dan berdampingan dengan lembaga lembaga masyarakat lainnya dalam suatu suasana keserasian secara sosiologis. Dalam hal ini corak hubungan antara satu dengan yang lainnya tidak akan luput dari pengaruh falsafat yang dianut oleh masyarakat bangsa kita, yakni Pancasila dan struktur sosial dan politik yang berlaku disini. Dalam melaksanakan fungsinya sehari hari , partisipasi pers dalam pembangunan melibatkan lembaga lembaga masyarakat lainnya yang lingkup hubungannya dapat di bagi menjadi dua golongan sebagai berikut : 1. Hubungan antara pers dan pemerintah. 2. Hubungan antara pers dan masyarakat dengan golongan golongan dalam masyarakat.
  • 5. Organisasi pers yaitu, wartawan dan perusahaan pers (pasal 1: 5). Orgnisasi ini pertama kali dilatar belakangi oleh PWI (persatuan Wartawan Indnesia) yang lahir di Surakarta, dalam kongresnya yang berlangsung tanggal 8-9 Febuari 1946 dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) yang lahir di Serambi kepatihan Yogyakarta pada hari sabtu tanggal 8 Juni 1946. dari organisasi ini muncullah komponen sistem pers, yang didalamnya terdapat Dewan Pers sebagai lembaga tertinggi yang memiiki peran utama untuk membangun instansi bagi pertumbuhan pan perkembannga pers. Anggota dewan Pers antara lain : 1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; 2. Pemimpin perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; 3. Tokoh masyarakat yang ahli di bidang Pers; 4. Ketua dan wakil ketua Dewan Pers yang dipilih oleh anggota.
  • 6. 1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; 2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan pers; 3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; 4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian dan pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan tentang pemberitaan pers; 5. Mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat, dan pemerintah; 6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers daam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi dan kewartawanan; 7. Mendata perusahan pers (pasal 15 ayat 2).
  • 7. Sistem pers Indonesia adalah sistem pers yang berlaku di Indonesia. Kata Indonesia adalah pemberi, sifat, warna, dan kekhasan pada sistem pers tersebut. Ciri-ciri sistem pers, antara lain: 1. Intergrasi 2. Keteraturan 3. Keutuhan 4. Organisasi 5. Kohersi 6. Keterhubungan 7. Ketergantungan.
  • 8. Kode Etik Jurnalistik Kode etik jurnalistik merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam penyiarannya. Kode etik jurnalistik antara lain : 1. Pembukaan; 2. Pasal 1 Keperibadian Wartawan Indonesia; 3. Pasal 2 Pertanggung Jawaban.