Power Point LEGAL ASPECT & ETIQUETTE BUSINESS Macam-Macam Hukum dan Ruang Lingkup Bisnis
- 1. MACAM-MACAM HUKUM DAN RUANG LINGKUP BISNIS LEGAL ASPECT & ETIQUETTE BUSINESS KELOMPOK II : REHANI WARTA NUR AFIFA ISNAINI LECTURER : NERI ASLINA, SHI, MA
- 2. Macam macam hukum di Indonesia Indonesia merupakan suatu Negara yang kompleks atau heterogen karena terdiri dari banyak suku dan budaya. Tak jarang terjadi perpecahan di Indonesia karena perbedaan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan hukum untuk mengontrol keamanan dan kenyamanan di Negara ini. Adapun macam-macam hukum di Indonesia yaitu : 1. Hukum perdata Indonesia 2. Hukum pidana Indonesia 3. Hukum tata negara 4. Hukum tata usaha (administrasi) negara 5. Hukum acara perdata Indonesia 6. Hukum acara pidana Indonesia
- 3. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
- 4. Kitab undang-undang hukum perdata ( KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu : 1. Buku I tentang Orang 2. Buku II tentang kebendaan 3. Buku III tentang Perikatan 4. Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian;
- 5. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).
- 6. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas.Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.
- 7. Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya .hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,
- 8. Hukum Administrasi Negara sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam keadaan yang bergerak. Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.
- 9. Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu(misalnya; Het Herziene Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO).
- 10. Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.
- 11. Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Adapun ruang lingkup hukum bisnis, antara lain : 1. KONTRAK BISNIS 2. BENTUK-BENTUK BADAN USAHA 3.PERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASAR MODAL 4.JUAL BELI PERUSAHAAN 5.PENANAMAN MODAL/INVENTASI 6. dll
- 12. Jenis-jenis Bisnis : Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi Monopsoni sering terjadi di daerah-daerah perkebunan dan industri hewan potong (ayam), sehingga posisi tawar menawar dalam harga bagi petani adalah nonsen. Perlu diteliti lebih jauh dampak fenomena ini, apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan Monopsoni sehingga tingkat kesejahteraan petani berpengaruh. Salah satu contoh monopsoni lainnya adalah penjualan perangkat kereta api di Indonesia. Perusahaan Kereta Api di Indonesia hanya ada satu yakni KAI, oleh karena itu, semua hasil produksi hanya akan dibeli oleh KAI.
- 13. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk kedalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki capital intensive yang tinggi, seperti, industri semen, industri mobil, dan industri kertas
- 14. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebagiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel. Oligopsoni adalah keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas Monopoli (dari bahasa Yunani: monos, satu + polein, menjual) adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai "monopolis". Sebagai penentu harga (price-maker), seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk tersebut atau lebih buruk lagi mencarinya di pasar gelap (black market)
- 15. Tujuan Kebijakan Bisnis a. Melindungi Usaha Kecil Menengah (UKM) b. Melindungi lingkungan hidup sekitarnya c. Melindungi konsumen. d. Pendapatan Negara Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum di Indonesia terbagi dalam hukum perdata Indonesai, hukum pidana Indonesia, hukum tata Negara, hukum tata usaha (administrasi) Negara, hukum acara perdata Indonesia, dan hukum acara pidana Indonesia.
- 16. Saran kami sebagai pemakalah kepada pembaca adalah untuk menambah pengetahuan serta wawasan pembaca agar lebih mengetahui macam-macam hukum yang ada di Indonesia serta dapat memahami perbedaan dari tiap-tiap hukum yang ada. Begitu juga dengan ruang lingkup hukum bisnis, agar pembaca khususnya mahasiswa/i yang kedepannya ingin menjadi pengusaha agar mengetahui dan memahami ruang lingkup hukum bisnis melalui makalah ini. Kami sebagai pemakalah sadar jika makalah ini masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Kami akan memperbaiki kesalahan di masa yang akan datang dan tentunya kami sangat menerima dan menghargai setiap kritikan dan saran yang ditujukan kepada kami sebagai proses pendewasaan diri.