際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

makalah NPWP

Download as DOC, PDF
Silvia 'Via' Widiarahmi
Silvia 'Via' Widiarahmi

Dokumen tersebut membahas tentang diskriminasi tarif pajak antara wajib pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP. Tarif pajak untuk wajib pajak tanpa NPWP lebih tinggi, khususnya untuk PPh Pasal 21 dan 23. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memperoleh NPWP.

1 of 15
Downloaded 362 times
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Istilah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nampaknya sudah mulai populer dikalangan masyarakat seiring dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kewajiban untuk memiliki NPWP. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui iklan yang terkenal dengan slogan Punya penghasilan tapi tidak punya NPWP? Apa kata dunia? NPWP juga telah menjadi satu bahan pembicaraan setelah munculnya program Sunset Policy oleh Dirjen Pajak. Dalam Undang-Undang KUP, pasal 1 NPWP dijelaskan sebagai berikut: Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak (WP), berdasarkan pasal 2 UU KUP, yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP sangat terkait dengan adanya subjek dan objek pajak. Sebagai karyawan jika telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tentunya telah memenuhi unsur subjek dan objek pajak. Jika tidak memiliki NPWP, wajib pajak akan mengalami berbagai kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan hal lain yang berkaitan dengan NPWP. Beberapa kesulitan diantaranya adalah berupa sanksi kurungan dan denda berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU KUP Tahun 2000, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan NPWP tanpa hak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara 1
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selain itu, wajib pajak tidak memiliki identitas diri, apabila pada suatu saat, kita (sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi) tidak lagi memperoleh atau menerima penghasilan yang merupakan objek pajak, maka kita dapat mengajukan permohonan pencabutan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak tempat kita terdaftar, wajib membayar fiscal pada saat akan berangkat ke Luar negeri, dan dibebankan tariff pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Berdasarkan undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009 menganut diskriminasi tarif, dimana wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Diskriminasi tersebut misalnya pembebanan tariff pajak PPh 20% lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Pemerintah juga akan mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karya-wan/ pegawai yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) Terhitung mulai 1 Januari 2009, Direktorat Jenderal Pajak akan mengenakan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal. Aturan lain, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tarif fiskal ke luar negeri bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, naik menjadi Rp2,5 juta untuk jalur udara dan Rp 1 juta untuk jalur laut. Tujuan Ditjen Pajak menaikkan tarif fiskal tersebut adalah semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dalam hal kepemilikan NPWP. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ingin lebih mengetahui bagaimana sebenarnya pembebanan tarif pajak bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Oleh karena itu penulis mengambil judul Tarif pajak bagi Orang Pribadi atau Badan Non NPWP. 2
1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah 1.2.1 Rumusan Masalah Untuk memperjelas ruang lingkup yang mejadi sasaran dalam makalah ini, maka perlu diadakan rumusan masalah. Berikut rumusan masalah tersebut: 1) Mengapa ada diskriminasi tarif pajak antara orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP? 2) Tarif pemotongan pajak yang manakah yang akan menerapkan tarif lebih tinggi kepada orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP? 3) Bagaimana system penerapan tarif pajak kepada orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP? 4) Bagaimana perbandingan tarif pajak antara orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP? 1.2.2 Pembatasan Masalah Pembahasan tentang nomor pokok wajib pajak (NPWP) memiliki cakupan yang sangat luas, oleh karena itu untuk membatasinya penulis hanya membahas tentang pembebanan tarif pajak bagi orang pribadi non NPWP. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Maksud dan tujuan penyusunan makalah ini adalah: 1) Mengetahui alasan terjadinya diskriminasi tarif pajak antara orang pribadi atau badan non NPWP dengan wajib pajak ber-NPWP. 2) Mengetahui tarif pemotongan pajak yang dnerapkan tarif lebih tingigi kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. 3) Mengetahui sistem penerapan tarif pajak untuk orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP. 3
4) Mengetahui perbandingan antara orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. 1.4 Manfaat Penyusunan Penulis mengharapkan makalah ini mempunyai manfaat sebagai berikut: a. Bagi Penulis Dengan penyusunan makalah ini penulis berharap akan lebih mengetahui dan memahami tentang tarif pajak dan pembebanan tarif pajak kepada orang pribadi non NPWP dan lebih menyadari akan pentingnya NPWP. b. Bagi Pembaca Dengan adanya makalah ini semoga pembaca lebih mengetahui adanya perbedaan pembebanan tarif pajak. Bagaimana pembebanan tarif pajak bagi orang pribadi non NPWP. 4
BAB 2 PEMBAHASAN Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP) pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan diatas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib pajak dapat mendaptarkan diri ke kantor pelayanan pajak tempat domisili yang bersangkutan atau melalui pendaptaran via internet. Adanya ketentuan perpajakan yang baru semakin mendorong agar perorangan segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dengan menawarkan manfaat tambahan apabila memiliki NPWP dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Selain itu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 benar-benar akan memaksa Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Beberapa ketentuan dalam UU ini memberikan insentif dan disinsentif agar orang mau secara sukarela memiliki NPWP. Salah satu ketentuan baru yang akan mendorong 5
orang pribadi untuk memiliki NPWP adalah adanya ketentuan tarif pemotongan Pajak Penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan tarif normal. Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru berlaku tersebut, masyarakat menjadi resah karena aturan pajak yang baru menyebutkan bahwa tarif pajak untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Disisi lain, kerugian bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pembayaran fiscal ketika akan pergi ke Luar Negeri. Tujuan dari peraturan pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam hal kepemilikan NPWP. Sehingga diharapkan pada tahun 2011 semua wajib pajak (orang pribadi) yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP. Dengan demikian kewajiban pembayaran fiscal untuk Indonesia dapat dihapuskan. Diskriminsi tarif pajak bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP yaitu pada Pajak Penghasilan (PPh). Tarif pemotongan pajak yang lebih tinggi ini diterapkan pada pajak penghasilan (PPh) dimana terdapat perbedaan persentase yang besar antara tarif pajak bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dengan dengan tarif pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. 2.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pajak penghasilan (PPh) merupakan Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Undang undang ini mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Pada tahun 2008 DPR RI menyetujui diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan baru yang merupakan perubahan ke empat atas Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 7/1983 yang terakhir telah diubah dengan Undang Undang No. 17/2000. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan yang baru, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009, tarif pajak Orang Pribadi mengalami perubahan, berubah tersebut menjadi sebagai berikut: Besar penghasilan Tarif Sampai dengan Rp 50.000.000 5% Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 15 % 6
Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 25 % Di atas Rp 500.000.000 30 % Namun selain mengubah tarif pajak, UU Pajak Penghasilan yang baru memperkenalkan pembedaan perlakuan pajak bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Hal ini tercermin dalam pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. 2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang dimaksud yaitu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Setelah mengalami perubahan sejak tahun 2008, dalam pasal 21 ayat (5A) dijelaskan bahwa orang yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif Pajak 20% lebih tinggi dari tarif normal. Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) : Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5% Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15% Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25% Diatas Rp. 500.000.000,- 30% Tarif Deviden 10% Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yang seharusnya Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut 100% lebih tinggi /potong(Untuk PPh Pasal 23) dari yang seharusnya Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis Agar tidak dikenakan tarif lebih tinggi ini, Wajib Pajak yang dipotong harus dapat menunjukkan kepemilikan NPWP. Kepemilikan NPWP ini dapat dibuktikan antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Contoh penerapan tarif lebih tinggi Pasal 21 ayat 5A : Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp75.000.000,00. Jawab: 7
Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah: 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 25.000.000,00 Rp 3.750.000,00 Rp 6.250.000,00 PPh yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah: 5% x 120% x Rp 50.000.000,00 Rp 3.000.000,00 15% x 120% x Rp 25.000.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 7.500.000,00 2.1.2 Pajak penghasilan Pasal 22 Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak. Pengenaan PPh Pasal 22 dikenakan terhadap kegiatan perdagangan barang. Titik pengenaannya ada yang dilakukan pada saat penjualan ada pula pada saat pembelian. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan dan dengan demikian, pantaslah atas Wajib Pajak tersebut dikenakan cicilan pembayaran Pajak Penghasilan. Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih sulit dibandingkan dengan ketentuan tentang pemotongan PPh yang lain seperti PPh Pasal 23 ataupun PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan karena sangat bervariasinya objek, pemungut dan bahkan tarifnya. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. 3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4. 8
4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau steel, PT Pertamnina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. 5. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, Industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya didalam negeri. 6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Tarif PPh Pasal 22 1. Atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor; yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang; 2. Atas pembelian barang atau pembayaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian. 3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian. 4. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau steel, PT Pertamnina, dan bank-bank 9
BUMN yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian. 5. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN 6. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri rokok sebesar 0,15% dari Harga Bandrol dan bersifat final. 7. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas sebesar 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN 8. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebesar 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN 9. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri otomotif sebesar 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN 10. Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut: SPBU Swastanisasi SPBU Pertamina - Premium 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan Solar 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan Premix/SuperTT 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan Minyak Tanah 0,3 % dari penjualan 11. Pasal 22 yang atas pembelian bahan-bahan oleh Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Tarif PPh Pasal 22 dan pasal 23 dikenakan lebih tinggi kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Nilainya malah lebih besar dibandingkan dengan PPh Pasal 21 yaitu tarif lebih tinggi 100% atau dikenakan tarif dua kali lipat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan pasal 23(1A) undang undang baru. 10
2.1.3 Pajak Penghasilan(PPh) Final PPh Final seperti PPh atas bunga deposito, PPh atas sewa tanah/bangunan, PPh penjualan tanah/bangunan dll? Tidak dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) tentang pengenaan tarif lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak ber NPWP. Pengenaan PPh final Pasal 4 ayat (2) ini memang ketentuan tentang tarif, sifat dan tatacaranya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Nah, jika tidak ada perubahan atas Peraturan Pemerintah yang sekarang berlaku, maka tidak ada pengenaan tarif yang lebih tinggi dalam pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini. 2.2 Tarif fiskal Peraturan lain yang ditetapkan dalam perpajakan adalah mengenai kewajiban ongkos fiscal. Bagi wajib Pajak yang memiliki NPWP dibebaskan ongkos piskal saat akan bertolak ke luar negeri. Sedangkan untuk yang tidak memiliki NPWP dikenakan ongkos fiscal. Ditjen Pajak telah menetapkan tarif fiskal bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar Rp 2,5 juta untuk setiap orang yang bepergian ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Sementara via angkutan laut bagi yang tidak memiliki NPWP akan dikenai fiskal Rp 1 juta. Pembayaran Fiskal Luar Negeri (FLN) itu merupakan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPH) yang dapat dikreditkan terhadap PPH yang terutang pada akhir tahun oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang bersangkutan setelah memiliki NPWP. Pengenaan fiskal naik 150% dibandingkan fiskal via angkutan udara yang saat ini sebesar Rp 1 juta. Sementara untuk via angkutan laut, fiskal berarti naik 100% dari saat ini sebesar Rp 500 ribu. 11
BAB 3 PENUTUP 3.1 Simpulan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang termasuk kedalam wajib pajak. Kewajiban ini sangat ditekankan seiring dengan gencarnya sosialisasi pajak melalui berbagai media. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga semakin menunjukkan keseriusannya mengenai perpajakan. Hal ini terbukti dengan adanya perbaikan perbaikan system perpajakan beberapa tahun ini. Salah satu perbaikan tersebut adanya perubahan undang undang pajak penghasilan yang diamandemen untuk keempat kalinya dan di sahkan pada tahun 2008. Perubahan ini membawa perubahan yang sangt besar karena ada perbedaan tarif pajak antara wajib pajak/ orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Berdasarkan undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009 menganut diskriminasi tarif, dimana wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Diskriminasi 12
tersebut misalnya pembebanan tariff pajak PPh 20% lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Perubahan tersebut terjadi pada PPh pasal 21 yang mengatur tentang pembayaran pajak orang pribadi selama tahun berjalan. Dimana orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi dari tarif normal. Tarif PPh Pasal 22 dan tarif PPh Pasal 23 juga dikenakan lebih tinggi kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Nilainya malah lebih besar dibandingkan dengan PPh Pasal 21 yaitu tarif lebih tinggi 100% atau dikenakan tarif dua kali lipat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1A) Undang-undang PPh baru. Peraturan lain yang dikenakan kepada orang pribadi yang tidak memiliki NPWP adalah kewajiban membayar ongkos Fiskal saat akan bertolak keluar negeri. Orang pribadi diwajibkan membayar sebesar Rp 2.500.000 jika akan bertolak keluar negeri melalui jalur udara. Sedangkan untuk jalur laut diwajibkan membayar Rp 1.000.000,00. Semua itu menunjukkan bahwa peran NPWP untuk wajib pajak di Indonesia sangat penting. Sehingga wajib pajak diharuskan untuk memiliki NPWP. 3.2 Saran Dewasa kini keberadaan NPWP sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang sudah tergolong kedalam wajib pajak. Namun, peranan tersebut tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat dan upaya pemerintah untuk mensosialisasikan akan pentingnya NPWP. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang maksimal dari pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Disisi lain, prosedur untuk mendapatkan NPWP jangan dipersulit sehingga masyarakat tidak mengabaikan kewajibannya. Menurut penulis, dengan adanya diskriminasi tarif pajak terhadap WP yang tidak memiliki NPWP merupakan satu langkah yang bagus untuk 13
mendorong orang pribadi untuk memiliki NPWP. Tetapi perlu diawasi pelaksanaannya. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2006. Perpajakan: Edisi Revisi 2006. Yogyakarta:CV ANDI OFFSET. Mardiasmo. 1991. Perpajakan:Cetakan keenan. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET. Soemitro, Rochmat. 1993. Pajak Penghasilan. Bandung: PT. Eresco. SITUS WEB Budiyono dan Abdul Koni. 2009. Pajak untuk Non NPWP. [Tersedia] www.infopajak.com (03 juni2010). 14
Rudi. 2008. Tarif Pajak Versi Undang Undang Baru. [tersedia] www.klinik- pajak.com ( 02 Juni2010). Wahyudi, Dudi. 2008. Tarif Pemotongan Pajak Lebih Tinggi untuk Wajib Pajak Non NPWP. [tersedia] www. Google.com (01 Juni 2010). Wahyudi, Dudi. 2008. PPh Pasal 21 Baru. [Tersedia] www.Google.com (02 Juni 2010). 15

More Related Content

makalah NPWP

  • 1. BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Istilah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nampaknya sudah mulai populer dikalangan masyarakat seiring dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kewajiban untuk memiliki NPWP. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui iklan yang terkenal dengan slogan Punya penghasilan tapi tidak punya NPWP? Apa kata dunia? NPWP juga telah menjadi satu bahan pembicaraan setelah munculnya program Sunset Policy oleh Dirjen Pajak. Dalam Undang-Undang KUP, pasal 1 NPWP dijelaskan sebagai berikut: Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak (WP), berdasarkan pasal 2 UU KUP, yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP sangat terkait dengan adanya subjek dan objek pajak. Sebagai karyawan jika telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tentunya telah memenuhi unsur subjek dan objek pajak. Jika tidak memiliki NPWP, wajib pajak akan mengalami berbagai kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan hal lain yang berkaitan dengan NPWP. Beberapa kesulitan diantaranya adalah berupa sanksi kurungan dan denda berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU KUP Tahun 2000, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan NPWP tanpa hak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara 1
  • 2. paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selain itu, wajib pajak tidak memiliki identitas diri, apabila pada suatu saat, kita (sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi) tidak lagi memperoleh atau menerima penghasilan yang merupakan objek pajak, maka kita dapat mengajukan permohonan pencabutan NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak tempat kita terdaftar, wajib membayar fiscal pada saat akan berangkat ke Luar negeri, dan dibebankan tariff pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Berdasarkan undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009 menganut diskriminasi tarif, dimana wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Diskriminasi tersebut misalnya pembebanan tariff pajak PPh 20% lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Pemerintah juga akan mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karya-wan/ pegawai yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) Terhitung mulai 1 Januari 2009, Direktorat Jenderal Pajak akan mengenakan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal. Aturan lain, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tarif fiskal ke luar negeri bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, naik menjadi Rp2,5 juta untuk jalur udara dan Rp 1 juta untuk jalur laut. Tujuan Ditjen Pajak menaikkan tarif fiskal tersebut adalah semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dalam hal kepemilikan NPWP. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ingin lebih mengetahui bagaimana sebenarnya pembebanan tarif pajak bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Oleh karena itu penulis mengambil judul Tarif pajak bagi Orang Pribadi atau Badan Non NPWP. 2
  • 3. 1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah 1.2.1 Rumusan Masalah Untuk memperjelas ruang lingkup yang mejadi sasaran dalam makalah ini, maka perlu diadakan rumusan masalah. Berikut rumusan masalah tersebut: 1) Mengapa ada diskriminasi tarif pajak antara orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP? 2) Tarif pemotongan pajak yang manakah yang akan menerapkan tarif lebih tinggi kepada orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP? 3) Bagaimana system penerapan tarif pajak kepada orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP? 4) Bagaimana perbandingan tarif pajak antara orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP? 1.2.2 Pembatasan Masalah Pembahasan tentang nomor pokok wajib pajak (NPWP) memiliki cakupan yang sangat luas, oleh karena itu untuk membatasinya penulis hanya membahas tentang pembebanan tarif pajak bagi orang pribadi non NPWP. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Maksud dan tujuan penyusunan makalah ini adalah: 1) Mengetahui alasan terjadinya diskriminasi tarif pajak antara orang pribadi atau badan non NPWP dengan wajib pajak ber-NPWP. 2) Mengetahui tarif pemotongan pajak yang dnerapkan tarif lebih tingigi kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. 3) Mengetahui sistem penerapan tarif pajak untuk orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP. 3
  • 4. 4) Mengetahui perbandingan antara orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. 1.4 Manfaat Penyusunan Penulis mengharapkan makalah ini mempunyai manfaat sebagai berikut: a. Bagi Penulis Dengan penyusunan makalah ini penulis berharap akan lebih mengetahui dan memahami tentang tarif pajak dan pembebanan tarif pajak kepada orang pribadi non NPWP dan lebih menyadari akan pentingnya NPWP. b. Bagi Pembaca Dengan adanya makalah ini semoga pembaca lebih mengetahui adanya perbedaan pembebanan tarif pajak. Bagaimana pembebanan tarif pajak bagi orang pribadi non NPWP. 4
  • 5. BAB 2 PEMBAHASAN Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP) pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan diatas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib pajak dapat mendaptarkan diri ke kantor pelayanan pajak tempat domisili yang bersangkutan atau melalui pendaptaran via internet. Adanya ketentuan perpajakan yang baru semakin mendorong agar perorangan segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dengan menawarkan manfaat tambahan apabila memiliki NPWP dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Selain itu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 benar-benar akan memaksa Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Beberapa ketentuan dalam UU ini memberikan insentif dan disinsentif agar orang mau secara sukarela memiliki NPWP. Salah satu ketentuan baru yang akan mendorong 5
  • 6. orang pribadi untuk memiliki NPWP adalah adanya ketentuan tarif pemotongan Pajak Penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan tarif normal. Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru berlaku tersebut, masyarakat menjadi resah karena aturan pajak yang baru menyebutkan bahwa tarif pajak untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Disisi lain, kerugian bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pembayaran fiscal ketika akan pergi ke Luar Negeri. Tujuan dari peraturan pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam hal kepemilikan NPWP. Sehingga diharapkan pada tahun 2011 semua wajib pajak (orang pribadi) yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP. Dengan demikian kewajiban pembayaran fiscal untuk Indonesia dapat dihapuskan. Diskriminsi tarif pajak bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP yaitu pada Pajak Penghasilan (PPh). Tarif pemotongan pajak yang lebih tinggi ini diterapkan pada pajak penghasilan (PPh) dimana terdapat perbedaan persentase yang besar antara tarif pajak bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dengan dengan tarif pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. 2.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pajak penghasilan (PPh) merupakan Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Undang undang ini mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Pada tahun 2008 DPR RI menyetujui diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan baru yang merupakan perubahan ke empat atas Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 7/1983 yang terakhir telah diubah dengan Undang Undang No. 17/2000. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan yang baru, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009, tarif pajak Orang Pribadi mengalami perubahan, berubah tersebut menjadi sebagai berikut: Besar penghasilan Tarif Sampai dengan Rp 50.000.000 5% Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 15 % 6
  • 7. Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 25 % Di atas Rp 500.000.000 30 % Namun selain mengubah tarif pajak, UU Pajak Penghasilan yang baru memperkenalkan pembedaan perlakuan pajak bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Hal ini tercermin dalam pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. 2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang dimaksud yaitu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Setelah mengalami perubahan sejak tahun 2008, dalam pasal 21 ayat (5A) dijelaskan bahwa orang yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif Pajak 20% lebih tinggi dari tarif normal. Daftar Tarif PPh dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) : Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5% Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15% Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25% Diatas Rp. 500.000.000,- 30% Tarif Deviden 10% Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yang seharusnya Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut 100% lebih tinggi /potong(Untuk PPh Pasal 23) dari yang seharusnya Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis Agar tidak dikenakan tarif lebih tinggi ini, Wajib Pajak yang dipotong harus dapat menunjukkan kepemilikan NPWP. Kepemilikan NPWP ini dapat dibuktikan antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Contoh penerapan tarif lebih tinggi Pasal 21 ayat 5A : Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp75.000.000,00. Jawab: 7
  • 8. Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah: 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 25.000.000,00 Rp 3.750.000,00 Rp 6.250.000,00 PPh yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah: 5% x 120% x Rp 50.000.000,00 Rp 3.000.000,00 15% x 120% x Rp 25.000.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 7.500.000,00 2.1.2 Pajak penghasilan Pasal 22 Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak. Pengenaan PPh Pasal 22 dikenakan terhadap kegiatan perdagangan barang. Titik pengenaannya ada yang dilakukan pada saat penjualan ada pula pada saat pembelian. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan dan dengan demikian, pantaslah atas Wajib Pajak tersebut dikenakan cicilan pembayaran Pajak Penghasilan. Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih sulit dibandingkan dengan ketentuan tentang pemotongan PPh yang lain seperti PPh Pasal 23 ataupun PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan karena sangat bervariasinya objek, pemungut dan bahkan tarifnya. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. 3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4. 8
  • 9. 4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau steel, PT Pertamnina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. 5. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, Industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya didalam negeri. 6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Tarif PPh Pasal 22 1. Atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor; yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang; 2. Atas pembelian barang atau pembayaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian. 3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian. 4. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau steel, PT Pertamnina, dan bank-bank 9
  • 10. BUMN yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian. 5. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN 6. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri rokok sebesar 0,15% dari Harga Bandrol dan bersifat final. 7. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas sebesar 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN 8. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebesar 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN 9. Atas penjualan semen oleh Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri otomotif sebesar 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN 10. Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut: SPBU Swastanisasi SPBU Pertamina - Premium 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan Solar 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan Premix/SuperTT 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan Minyak Tanah 0,3 % dari penjualan 11. Pasal 22 yang atas pembelian bahan-bahan oleh Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Tarif PPh Pasal 22 dan pasal 23 dikenakan lebih tinggi kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Nilainya malah lebih besar dibandingkan dengan PPh Pasal 21 yaitu tarif lebih tinggi 100% atau dikenakan tarif dua kali lipat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan pasal 23(1A) undang undang baru. 10
  • 11. 2.1.3 Pajak Penghasilan(PPh) Final PPh Final seperti PPh atas bunga deposito, PPh atas sewa tanah/bangunan, PPh penjualan tanah/bangunan dll? Tidak dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) tentang pengenaan tarif lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak ber NPWP. Pengenaan PPh final Pasal 4 ayat (2) ini memang ketentuan tentang tarif, sifat dan tatacaranya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Nah, jika tidak ada perubahan atas Peraturan Pemerintah yang sekarang berlaku, maka tidak ada pengenaan tarif yang lebih tinggi dalam pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini. 2.2 Tarif fiskal Peraturan lain yang ditetapkan dalam perpajakan adalah mengenai kewajiban ongkos fiscal. Bagi wajib Pajak yang memiliki NPWP dibebaskan ongkos piskal saat akan bertolak ke luar negeri. Sedangkan untuk yang tidak memiliki NPWP dikenakan ongkos fiscal. Ditjen Pajak telah menetapkan tarif fiskal bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar Rp 2,5 juta untuk setiap orang yang bepergian ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Sementara via angkutan laut bagi yang tidak memiliki NPWP akan dikenai fiskal Rp 1 juta. Pembayaran Fiskal Luar Negeri (FLN) itu merupakan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPH) yang dapat dikreditkan terhadap PPH yang terutang pada akhir tahun oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang bersangkutan setelah memiliki NPWP. Pengenaan fiskal naik 150% dibandingkan fiskal via angkutan udara yang saat ini sebesar Rp 1 juta. Sementara untuk via angkutan laut, fiskal berarti naik 100% dari saat ini sebesar Rp 500 ribu. 11
  • 12. BAB 3 PENUTUP 3.1 Simpulan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang termasuk kedalam wajib pajak. Kewajiban ini sangat ditekankan seiring dengan gencarnya sosialisasi pajak melalui berbagai media. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga semakin menunjukkan keseriusannya mengenai perpajakan. Hal ini terbukti dengan adanya perbaikan perbaikan system perpajakan beberapa tahun ini. Salah satu perbaikan tersebut adanya perubahan undang undang pajak penghasilan yang diamandemen untuk keempat kalinya dan di sahkan pada tahun 2008. Perubahan ini membawa perubahan yang sangt besar karena ada perbedaan tarif pajak antara wajib pajak/ orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Berdasarkan undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009 menganut diskriminasi tarif, dimana wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Diskriminasi 12
  • 13. tersebut misalnya pembebanan tariff pajak PPh 20% lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Perubahan tersebut terjadi pada PPh pasal 21 yang mengatur tentang pembayaran pajak orang pribadi selama tahun berjalan. Dimana orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi dari tarif normal. Tarif PPh Pasal 22 dan tarif PPh Pasal 23 juga dikenakan lebih tinggi kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Nilainya malah lebih besar dibandingkan dengan PPh Pasal 21 yaitu tarif lebih tinggi 100% atau dikenakan tarif dua kali lipat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1A) Undang-undang PPh baru. Peraturan lain yang dikenakan kepada orang pribadi yang tidak memiliki NPWP adalah kewajiban membayar ongkos Fiskal saat akan bertolak keluar negeri. Orang pribadi diwajibkan membayar sebesar Rp 2.500.000 jika akan bertolak keluar negeri melalui jalur udara. Sedangkan untuk jalur laut diwajibkan membayar Rp 1.000.000,00. Semua itu menunjukkan bahwa peran NPWP untuk wajib pajak di Indonesia sangat penting. Sehingga wajib pajak diharuskan untuk memiliki NPWP. 3.2 Saran Dewasa kini keberadaan NPWP sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang sudah tergolong kedalam wajib pajak. Namun, peranan tersebut tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat dan upaya pemerintah untuk mensosialisasikan akan pentingnya NPWP. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang maksimal dari pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Disisi lain, prosedur untuk mendapatkan NPWP jangan dipersulit sehingga masyarakat tidak mengabaikan kewajibannya. Menurut penulis, dengan adanya diskriminasi tarif pajak terhadap WP yang tidak memiliki NPWP merupakan satu langkah yang bagus untuk 13
  • 14. mendorong orang pribadi untuk memiliki NPWP. Tetapi perlu diawasi pelaksanaannya. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2006. Perpajakan: Edisi Revisi 2006. Yogyakarta:CV ANDI OFFSET. Mardiasmo. 1991. Perpajakan:Cetakan keenan. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET. Soemitro, Rochmat. 1993. Pajak Penghasilan. Bandung: PT. Eresco. SITUS WEB Budiyono dan Abdul Koni. 2009. Pajak untuk Non NPWP. [Tersedia] www.infopajak.com (03 juni2010). 14
  • 15. Rudi. 2008. Tarif Pajak Versi Undang Undang Baru. [tersedia] www.klinik- pajak.com ( 02 Juni2010). Wahyudi, Dudi. 2008. Tarif Pemotongan Pajak Lebih Tinggi untuk Wajib Pajak Non NPWP. [tersedia] www. Google.com (01 Juni 2010). Wahyudi, Dudi. 2008. PPh Pasal 21 Baru. [Tersedia] www.Google.com (02 Juni 2010). 15