Makalah Optimalisasi Peran Dewan Pengawas 2024 v01.pdf
?
0 likes?9 views
Data dan Informasi sebagai darah nadi organisasi (perusahaan maupun unit pemerintahan) belum sepenuhnya ditata-kelola dengan baik seperti uang. Risiko pencapaian tujuan unit (K/L) pemerintah belum dikelola dengan baik, demikian pula benefit realisation plan, optimasi risiko serta optimisasi sumber daya. Peraturan perundangan belum dipahami sebagai salah satu control (kendali) terhadap risiko pencapaian tujuan organisasi ataupun risiko pencapaian tujuan negara Indonesia. PP60/2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan selayaknya konsep kerangka pengendalian internal COSO. Konsep model tiga lini juga belum diterapkan sebagai praktek COSO yang baik.
Makalah Optimalisasi Peran Dewan Pengawas 2024 v01.pdf
- 1. 1 Makalah singkat oleh Sarwono Sutikno tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi v06 14Juli2024 Data & Informasi sebagai darah nadi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi & Pencucian Uang (PPK&PU) Data dan Informasi sebagai darah nadi organisasi (perusahaan maupun unit pemerintahan) belum sepenuhnya ditata-kelola dengan baik seperti uang. Risiko pencapaian tujuan unit (K/L) pemerintah belum dikelola dengan baik, demikian pula benefit realisation plan, optimasi risiko serta optimisasi sumber daya. Peraturan perundangan belum dipahami sebagai salah satu control (kendali) terhadap risiko pencapaian tujuan organisasi ataupun risiko pencapaian tujuan negara Indonesia. PP60/2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan selayaknya konsep kerangka pengendalian internal COSO. Konsep model tiga lini juga belum diterapkan sebagai praktek COSO yang baik. Visi: Penerapan best practice kerangka pengendalian internal COSO dan COBIT untuk mendapatkan manfaat maksimum data & informasi dan optimasi risiko serta optimasi sumber daya (resource) untuk pencapaian tujuan negara Indonesia dan termasuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Misi: ? Mengajak Pimpinan KPK dan mendorong Dewan Pengawas KPK untuk bersepakat sesuai dengan PP60/2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (yang telah berjiwa COSO dan Model Tiga Lini) ? Mendorong Governance pemanfaatan AI, Data Science & Big Data Analytic di instansi dalam koordinasi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ? Mendorong Governance penerapan Tata Kelola Informasi pada instansi dalam supervisi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
- 2. 2 ? Mendorong Governance pemanfaatan AI, Data Science & Big Data dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi serta Pencucian Uang ? Secara aktif mendorong prasyarat pemanfaatan AI, Data Science & Big Data Analytic dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ? Mendorong penerapan model tiga ini terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk mendorong rencana manfaat (benefit realisation plan) ? Mendorong model System Dynamics dari CPI (Corruption Perception Indeks) dan ¡°crowdsourcing¡± untuk ide, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan PPK&PU Garis besar gagasan: Pertama, data dan informasi tentang transaksi uang harus ditingkatkan kualitasnya, kendali terkait risiko tidak terlacaknya transaksi harus dibuat lebih efektif (keberjalanan kendali) dan tegas. Misalnya perkuatan peraturan perundangan dengan transaksi tunai maksimum, pembuatan peraturan perundangan tentang transaksi keuangan di kantor pengacara dan notaris. Contoh lain, kualitas data pertanahan dan real-estate harus ditingkatkan melalui peraturan perundangan yang jelas sasaran kendalinya (control objective) agar dapat diukur efektifitas kendalinya. Kedua, AI, Data Science & Big Data misalnya rekaman camera CCTV dan data pergerakan smart phone dimanfaatkan untuk penyelidikan dan analisa gaya hidup aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Ketiga, Tata Kelola Informasi yang baik pada lembaga di bawah supervisi KPK dapat menghasilkan kualitas data dan informasi yang baik dan memudahkan mengukur proses proses utama untuk pencapaian tujuan organisasi. Metrik tingkat maturitas kematangan maupun maturitas pencapaian (lead indicator dan lag indicator) harus sesuai output dan outcome. Keempat, sebelum AI, Data Science & Big Data dapat dimanfaatkan tentunya konsep model tiga lini harus diterapkan sebagai dasar membuat informasi sebagai darah nadi pencapaian tujuan organisasi. Lini pertama harus memahami risiko dan menjalankan kontrol yang dirancang atau dipilih. Lini kedua harus menyebarkan kemampuan manajemen risiko pada seluruh organisasi dan mendorong tata kelola risiko yang baik. Lini ketiga dijalankan audit internal
- 3. 3 sebagai assurance dan internal consulting. Misalnya audit internal harus sanggup juga melakukan assurance dalam konteks informasi sebagai darah nadi organisasi. Kelima, mendorong peraturan perundangan yang mendorong kewajiban forensik ready pada seluruh penyelenggara transaksi elektronik sehingga AI, Data Science & Big Data dapat syah sebagai alat bukti hukum. Keenam, mendorong semua lembaga pendidikan aparat penegak hukum dan pembinaan karier penegak hukum lebih jujur dan transparan dengan menerapkan tata kelola informasi yang baik dan menjalankan three lines of defence secara berkesinambungan. Ketujuh, perbaikan pembinaan karier pns dan sistem reward-punishment yang baik, termasuk kemudahan proses pemberhentian pns atau penyelenggara negara yang tidak berkinerja baik. Kedelapan, mendorong BPK menjadi Supreme Audit sesuai best practice dunia. Kesembilan, mendiskusikan peraturan perundangan sebagai kendali terhadap risiko tercapainya tujuan negara Indonesia. Pengukuran keberjalanan kendali harus dicantumkan dalam tiap peraruran perundangan. Kesepuluh, model system dynamics CPI (atau IPK, Indeks Persepsi Korupsi) untuk penciptaan korupsi sebagai ¡°musuh¡± bersama bangsa Indonesia. Kesebelas, penggunaan ¡°crowdsourcing¡± untuk ide, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi & Pencucian Uang (PPK&PU) untuk mencapai Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaulat sesuai UUD¡¯45. Demikian sebagian gagasan untuk Indonesia yang lebih berdaulat, termasuk PPK&PU.
- 4. 4 Gambar 1. Kubus COSO di PP 60/2008 SPIP Pasal 3 angka (1) Rujukan: https://researchspace.auckland.ac.nz/handle/2292/19582