Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
- 1. Page 1 BAB I Pendahuluan A. Latar belakang Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi: Presidensial Parlementer Semipresidensial Komunis Demokrasi liberal liberal Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif
- 2. Page 2 lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Dan dalam kesrmpatan kali penulis hanya akan membahas tentang sistem pemerintahan Presidensial Dan Perlementer dengan ciri ciri serta bentuk-bentuk sistem pemerintahan kedua sistem tersebut B. Rumusan Makalah 1. Bagaimana pengertian sistem Pemerintahan? 2. Bagaimana bentuk-bentuk sistem Pemerintahan? 3. Bagaimana bentuk-bentuk sistem Pemerintahan Parlementer? 4. Bagaimana bentuk-bentuk sistem Pemerintahan Presidensial? C. Tujuan Makalah 1. Mengenal sistem pemeritahan 2. Mengenal sistem Pemerintahan Presidensial 3. Mengenal sistem Pemerintahan Parlementer 4. Mengenal ciri ciri kedua Pemerintahan tersebut serta kelebihan dan kekurangannya
- 3. Page 3 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Sistem Pemerintahan Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata yaitu, sistem dan pemerintahan. 1. Sistem Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa inggris) yang berarti susunan, jaringan atau cara Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata sistem berarti sebuah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Menurut Carl J. Friedrich sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Dengan demikian arti kata sistem adalah suatu tatanan atau susunan yang berupa suatu struktur yang tediri dari bagian-bagian atau komponen- komponen yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai suatu tujuan, apabila salah satu dari bagian atau komponen tersebut berfungsi melebihi atau kurang dari kapasitasnya, maka akan mempengaruhi keseluruhan. 2. Pemerintahan Di lingkunag Ahli Hukum Tata Negara, pemahaman mengenai kata pemerintahan masih belum ada kesepahaman yang sama. Hal ini dikarenakan oleh adanya cara pandang yang berbeda dalam memberi arti dari kata pemerintahan itu. Dan ketidaksepahaman ini merupakan sesuatu yan wajar terjadi di dalam dunia akademik dan ilmu pengetahuan. Dari segi bahasa kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata tersebut berarti:
- 4. Page 4 1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. 2) Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial,nomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. 3) Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dalam memahami kata pemerintahan sebagian ada yang menyamakan dengan eksekutif dan sebagian yang lain menyamakan dengan negara. Perbedaan semacam ini disebabkan oleh adanya ajaran Trias Politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga pilar kekuasaan utama, yaitu Eksekutif (kekuasaan untuk malaksanakan peraturan perundang- undangan), Legislatif (kekuasaan untuk membuat peraturan perundang- undangan) dan Yudikatif (kekuasaan untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan). Untuk menambah pemahaman mengenai pengertian pemerintahan B. Hestu Handoyo memberi jalan tengah, yaitu dengan meletakkan pengertian pemerintahan dalam dua arti, yaitu arti luas dan sempit. a) Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. b) Pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan Eksekutif sesuai dengan tugas dan funginya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya. 3. Sistem pemerintahan Dengan demikian, jika pengertian sistem dikaitkan dengan pengertian pemerintahan, maka yang dimaksud dengan pengertian sistem pemerintahan negara adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara
- 5. Page 5 dan saling melakukan hubungan fungsional diantara organ-organ tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga- lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen- departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri atau kabinet. Kabinet dapat berbentuk kabinet presidensial dan kabinet ministrial. a) Kabinet Presidensial Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR melainkan kepada presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amarika Serikat dan Indonesia b) Kabinet Ministrial Kabinet ministrial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksaan pemerintahan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kebinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet ini adalah negara-negara di Eropa Barat. Apabila dilihat dari cara pembentukannya, kabinet ministrial dapat dibagi menjadi dua, yaitu Kabinet parlementer adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada didalam parlemen. Jika dilihat dari komposisi (susunan keanggotaannya), cabinet parlementer dibagi menjadi tiga, yaitu kabinet koalisi, kabinet nasional, dan kabinet partai.
- 6. Page 6 Kabinet Ekstraparlementer adalah kebinet yang pembentukannya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara serta keadaan dalam parlemen atau DPR. B. Sistem Pemerintahan Presidensil dan Parlementer. Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu: 1. Sistem Pemerintahan Presidensil 2. Sistem Pemerintahan Parlementer Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas. Negara Ingris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan perlemen. Bahkan Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen), sedangkan negara Amerika Serikat merupakan tipe ideal dengan sistem pemerintahan presidensil. Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri- ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan presidensil dan sistem parlementer.
- 7. Page 7 a. Sistem Pemerintahan Presidensil Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu: Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. a) Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu : Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- 8. Page 8 Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. b) Kelebihan dan kelemahan sistempresidensial Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial: Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. c) Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial: Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar- menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. b. Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan
- 9. Page 9 parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan. Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya. a) Ciri-ciri Pemerintahan Parlemen yaitu: Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
- 10. Page 10 Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. b) Kelebihan dan kelemahan sistem Parlementer Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. c) Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer: Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu- waktu kabinet dapat bubar. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
- 11. Page 11 BAB III PENUTUP Demikianlah pembahasan tentang sistem pemerintahan negara (presidensil dan parlementer) dan sistem pemerintahan Dimana kedua sistem tersebut mempunyai ciri ciri tersendiri serta kelebihan dan kekurangannya . dimana Negara kita Indonesia memilih sistem Pemerintahan Presidensial dan juga di anut oleh banayak Negara lain seperti Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, Argentina. Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan penyusunan makalah ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan dari segi apapun. Oleh karena itu, kami akan selalu membuka kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan makalah ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
- 12. Page 12 DAFTAR PUSTAKA John M. Echols dan Hassan Sadily, An English-Indonesian Dectionary, cet. 25, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial http://ngekrest.blogspot.com/2010/06/sistem-pemerintahan-presidensil-dan.html