際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Makalah ttg asean deplu 10 des.2010

?Download as PPT, PDF?
?
Amril Taufik Gobel
Amril Taufik Gobel

Dokumen tersebut membahas peran pemerintah daerah dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Pemerintah daerah dapat memainkan peran melalui forum kerjasama sub-regional seperti BIMP-EAGA yang mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei untuk meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan SME di sektor pertanian, transportasi, dan teknologi informasi. Kerjasama sub-regional ini penting untuk mengembangkan ekonomi dan sumber daya al

1 of 28
Downloaded 174 times
OLEH BASRI HASANUDDIN Dibawakan pada Sosialisasi Perkembangan ASEAN dan Hubungan Kerjasama dengan Mitra Wicara ASEAN, Makassar, 10 Desember 2010 PERAN PEMERINTAH DAERAH DI TENGAH PERKEMBANGAN KERJASAMA ASEAN
PENDAHULUAN Ada beberapa agenda besar Asean yang menuntut peran Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan manfaat dari kerjasa ASEAN : (1) Kesepakatan AFTA ; (2) Kesepakatan C-AFTA ; dan (3) Pembentukan Asean Economic Community (AEC) Dari ASEAN ke AFTA AFTA disepakati pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura oleh 6 negara ASEAN yaitu: Brunei Darussalam, Indonesia , Malaysia , Filipina , Singapura dan Thailand . Vietnam bergabung dalam AFTA tahun 1995 , sedangkan Laos dan Myanmar pada tahun 1997 , kemudian Kamboja pada tahun 1999 Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. AFTA direncanakan beroperasi penuh pada tahun 2008 namun dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003.
Graphic Trend of Extra ASEAN Exports and Imports by selected member country 1993-2003 (% of total ASEAN Exports and Imports)
Graphic Trends of Extra and Intra ASEAN Trade (ASEAN 8), 1993-2003
Graphic Trend of Extra ASEAN Exports and Imports and Intra-ASEAN Exports and Imports of ASEAN 8, 1993-2003 (000US$)
Graphic Trend of Extra-ASEAN Exports by selected member country, 1993-2003 (000US$)
Table 18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ASEAN Statistics Intra- and extra-ASEAN trade, 2006 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? as of 15 August 2007 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? value in US$ million; share in percent Country Exports Imports Total trade Intra-ASEAN Extra-ASEAN Intra-ASEAN Extra-ASEAN Intra-ASEAN Extra-ASEAN Value Share to country total Value Share to country total Value Share to country total Value Share to country total Value Share to country total Value Share to country total Brunei Darussalam 1,887.3 24.8 5,732.0 75.2 745.8 50.1 743.1 49.9 2,633.2 28.9 6,475.1 71.1 Cambodia 235.4 6.7 3,279.1 93.3 991.2 33.9 1,931.8 66.1 1,226.5 19.1 5,210.9 80.9 Indonesia 18,483.1 18.3 82,315.5 81.7 19,379.2 31.7 41,686.3 68.3 37,862.3 23.4 124,001.8 76.6 Lao, PDR 289.8 72.0 112.8 28.0 500.7 85.2 86.8 14.8 790.5 79.8 199.7 20.2 Malaysia 40,979.6 26.1 116,247.3 73.9 32,290.7 25.2 96,025.5 74.8 73,270.2 25.7 212,272.7 74.3 Myanmar 2,149.7 61.2 1,365.0 38.8 1,174.7 55.5 940.8 44.5 3,324.4 59.0 2,305.9 41.0 The Philippines 8,192.2 17.3 39,217.9 82.7 10,218.3 19.7 41,555.3 80.3 18,410.5 18.6 80,773.3 81.4 Singapore 83,801.6 30.9 187,806.3 69.1 62,300.4 26.1 176,181.6 73.9 146,102.0 28.6 363,987.9 71.4 Thailand 26,944.2 22.2 94,635.3 77.8 23,539.8 18.5 103,569.0 81.5 50,484.0 20.3 198,204.3 79.7 Viet Nam 6,214.0 16.8 30,819.7 83.2 12,453.7 31.0 27,783.1 69.0 18,667.7 24.2 58,602.8 75.8 ASEAN 189,176.8 25.2 561,531.0 74.8 163,594.5 25.0 490,503.3 75.0 352,771.4 25.1 1,052,034.3 74.9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Source: ASEAN Trade Database (compiled from data submission and/or websites of ASEAN Member Countries' ? ? ? ? ? ? ? national statistical offices and other relevant government agencies) ? ? ? ? ? ? ? ? ? Notes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - not available as of publication time ? Some figures may not sum up to totals due to rounding off errors. ? ? ? ? ? ? x not available/not compiled ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Pasca AFTA, total volume perdagangan intra C ASEAN meningkat menjadi US$ 404 milyar pada tahun 2007, atau naik lebih dari duakali lipat dibandingkan dengan volume perdagangan intra-ASEAN tahun 2000 sebasar US$ 167 milyar, sedangkan ＾share￣ ASEAN dalam total perdagangan meningkat menjadi 25% dibandingkan dengan 21,8 % pada tahun 2000. Total nilai perdagangan ASEAN pada tahun 2007 mencapai US$ 1,62 trilyun , naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan nilai perdagangan tahun 2000 sebesar US$ 757 milyar. Negara-negara ASEAN secara keseluruhan mengalami surplus neraca perdagangan sebesar US$ 108 milyar pada tahun 2007. ? ?
Dari AFTA ke C-APTA Penerapan perdagangan bebas China-ASEAN (C-AFTA) mulai awal Januari 2010 merupakan babak baru bagi perekonomian Indonesia. C-AFTA merupakan kebijakan nasional dalam rangka hubungan bilateral dengan negara lain. Tujuannya adalah untuk memacu persaingan dan pengembangan industri dalam negeri dengan negara lain. Awal tahun 2010 yang merupakan saat mulai diberlakukanya C-AFTA sampai hari ini masih menimbulkan banyak kontroversi pendapat terutama dari kalangan pebisnis di Indonesia C-AFTA dianalisis dilihat dari aspek manfaat maupun kerugian yang ditimbulkannya.
DAMPAK NEGATIF : Serbuan produk Cina tidak akan terbendung (tekstil, jamu, dll) Realokasi sumberdaya pengusaha sebagai produsen berbagai produk eskpor ke pengusaha impor, yang dapat membawa dampak terhadap kesempatan kerja dan neraca pembayaran. (TPT Cina lebih murah 15 C 25% dibandingkan dengan produk TPT Indonesia.) Karakter perekonomian Indonesia akan semakin tidak mandiri ( beras, gula, kedele masih saja diimpor). Peluang peningkatan ekspor Indonesia ke Cina kemungkinan hanya akan tergantung kepada ekspor bahan mentah dengan nilai tambah yang terbatas. Akan berlangsung proses deindustrialisasai - ? berkurangnya peranan sektor industri dalam GDP yang akan berdampak pada penciptaan kesempatan kerja.
DAMPAK POSITIF : C-AFTA dapat menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dan produknya dapat diekspor ke negara non C C-AFTA. C-AFTA dapat meningkatkan laba BUMN karena dapat mengimpor barang modal dari Cina yang lebih murah dan produknya dapat diekspor ke Cina. ( Catatan : Produk BUMN terutama terdiri dari sektor pertambangan, jasa perbankan, dan telekomunikasi yang memerlukan barang modal yang besar). 3. Dapat meningkatkan volume perdagangan (trade creation) ke Cina karena kemungkinan peningkatan daya saing produk eskpor karena berkurangnya tarif impor.
Posisi Neraca Perdagangan Indonesia - China, 1990 C 2009 ( 000 US$) Tahun Total Perdagangan Ekspor Impor Neraca Perdagangan 1990 1486729 834385.8 652343.4 182042.4 1995 3236941 1741718 1495223 246494.5 2000 4789679 2767708 2021971 745736.6 2005 12505216 6662354 5842863 819491.3 2009 20074672 9055010 11019662 -1964652 ? ? ? ? ? Pertumbuhan (%) ? ? ? ? 1990-1995 16.8 15.9 18.0 6.2 1995-2000 8.2 9.7 6.2 24.8 2000-2005 21.2 19.2 23.6 21.2 2005-2009 12.6 7.9 17.1 ? ?????????????????????? - 1990-2009 ???????????????????? ???? - 13.4 16.0 ?????????????????????? ? -
Tabel 2 Struktur Perdagangan Indonesia-China, 2003-2009 (%) URAIAN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ? ? EKSPOR (Juta USD) 3803 4605 6662 8344 9676 10295 9055.0 ? Minyak dan Gas 25.9 25.4 40.57 34.5 31.1 34.2 24.5 ? Industri 49.0 48.8 36.91 40.0 40.5 38.6 42.3 ? Pertanian 7.7 8.5 8.05 9.0 10.3 9.9 12.2 ? Pertambangan 17.4 17.3 14.48 16.5 18.1 17.2 21.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? IMPOR (Juta USD) 2958 4101 5843 6637.0 8558 13108 11020 ? Minyak dan Gas 21.0 18.1 22.1 17.1 7.0 1.8 2.4 ? Industri 63.8 66.2 63.5 67.2 75.9 79.6 80.1 ? Pertanian 11.6 15.5 13.8 15.4 16.5 18.0 17.2 ? Pertambangan 3.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.6 0.2 ?
Tabel 3, Beberapa Barang Industri Impor Utama dari China, 2008 Barang Impor Proporsi terhadap Total Impor (%) Tekstil 0.56 Besi dan baja 1.84 Ban 0.37 Mebel 0.12 Pengolahan kakao 0.17 Industri alat kesehatan 0.24 Kosmetik 0.09 Aluminium 0.18 Elektronika 0.49 Petrokimia hulu 1.08 Kaca lembaran 0.14 Sepatu 0.47 Mesin industri 0.83 Alat kantor 0.13 Kendaraan bermotor 0.57 Total Impor (Juta USD) 13108
Dari C-AFTA ke AEC Selanjutnya pada bulan Nopember 2007 para kepala negara anggota ASEAN mengeluarkan suatu Deklarasi yang mengesahkan suatu cetak biru?untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN ( The ASEAN Economic Community ) . ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) dirancang untuk transformasi ASEAN kepada ＾a single market and production base, a highly competitive economic region, a region of equitable economic development, and a region fully integrated into global economy￣ . AEC disepakati untuk dlaksanakan pada tahun 2015, tetapi tidak akan menggunakan mata uang tunggal seperti yang dilaksanakan oleh Uni Eropa.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DI TENGAH PERKEMBANGAN KERJASAMA ASEAN Peningkatan peran Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui Forum Kerjasama Sub-Region yang sudah ada. KERJASAMA EKONOMI SUB C REGIONAL Pada tahun 1992, melalui inisiatif negara anggota Asean, Filipina, disepakati pembentukan Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional yang kemudian dikenal sebagai BIMP C EAGA ( The Brunei Darussalam C Indonesia C Malaysia-the Philippines East Asean Growth Area ) dan diresmikan pembentukannya oleh pemimpin negara-negara Asean pada tahun 1994. BIMP-EAGA ini mencakup sub region sbb : 1. Brunei Darussalam 2. Indonesia : Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua 3. Malaysia : Negara Bagian Serawak dan Sabah 4. Philippines : Propinsi Mindanao dan Pulau Palawan
?
Kawasan sub-regional ini mencakup luas 1,6 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa , dan pemilik kawasan hutan terbesar dunia ( Kalimantan dan Papua) dan relatif tertinggal dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di masing-masing negara (kecuali Brunei C Darussalam) BIMP-EAGA telah membentuk beberapa Task Force yang mencakup : Natural Resources Development (NRD), Transport, Infrastructure and ICT Development ( TIICTD); and Joint Tourism Development (JTD); SME Development ( SMED); Customs-Immigration- Quarantine Security ( SIQS). Pada November tahun 2007, Asean Summit di Singapura telah menyetujui BIMP-AEGA Roadmap to Development (2006 C 2010), dengan tujuan : 1. Mendorong perdagangan intra dan extra EAGA, investasi, turisme, agro C industri, transport, infrastruktur, investment and communication technology , dengan tekanan pada pengembangan SME di sektor-sektor tersebut .
2 . Berkoordinasi dalam pengembangan sumberdaya alam yang berkelanjutan di sub-sub region; 3. Berkoordiansi dalam perencanaan dan implementasi dukungan infrastruktur untuk mendukung integrasi ekonomi, dengan keterlibatan secara aktif sektor swasta; 4. Memperkuat struktur dan mekanisme kelembagaan BIMP-EAGA untuk mengefektifkan pelaksanaan Roadmap dan Rencana Aksi BIMP-EAGA. KINERJA BIMP-EAGA Intra EAGA Trade : 1. Perdagangan Intra BIMP-EAGA tercatat hanya US$729 ribu pada tahun 2005 dan turun menjadi US$ 601 ribu tahun 2006 ( 17,6%). 2. Penurunan Intra C EAGA trade terutama disebabkan oleh tidak adanya jaringan pelayaran regular antara pelabuhan-pelabuhan di EAGA. 3. Adanya perdagangan lintas batas yang tidak tercatat.
Total investasi di EAGA Total investasi ( FDI + domestic investment) yang disetujui pada tahun 2007 di seluruh ASEAN tercatat $87 milyar, naik dari $31 miyar pada tahun 2005. Indonesia menikmati jumlah investasi terbesar pada tahun 2007 ssebesar $ 60 milyar, naik dari $18 milyar pada tahun 2005. 37% dari jumlah investasi tsb dilakasanakan di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua ( I-EAGA). Total Investasi M-EAGA 2007 tercatat $1,8 milyar dari total investasi di Malaysia (2007) sebesar $18,1 milyar, Investasi P-EAGA hanya sebesar $172,82 juta dari $ 8,3 milyar jumlah investasi di Pilipina. Investasi di I-EAGA terutama dilakasanakan di sektor-sektor : pertanian dan perikanan (27%), manufaktur ( 40%), pertambangan (11%), perdagangan eceran (10%), dan konstruksi (12%). Kinerja di sektor pariwisata Jumlah wisatawan asing diseluruh Asean pada tahun 2007 tercatat 4 juta di Indonesia dan 18 juta di Malaysia. Dari 4 juta wisatawan di Indonesia pada tahun 2007, I-EAGA hanya sekitar 1%, P-EAGA 7%, M-EAGA 21%.
Kurang berkembangnya pariwisata di BIMP-EAGA terutama karena : a. Infrastruktur yang masih terkebelakang; b. Tidak tersedianya alur penerbangan regular antar sub-region; c. Citra dan persepsi publik yang rendah terutama dikaitkan dengan faktor keamanan; d. Kurangnya paket wisata yang menarik dan murah; e. Minimnya promosi dan bahan-bahan menyangkut potensi dan tujuan wisata ( Indonesia).
MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH Peran Pemerintah Daerah selama ini : Keterlibatan pemerintah daerah di BIMP-EAGA mulai dilembagakan pada pertemuan tahunan bulan November 2006, yang membentuk Local Government Forum. Dalam pertemuan tahunan selanjutnya pemerintah daerah diberi kesempatan untuk memainkan peran kunci dalam upaya mengembangkan perdagangan, periwisata dan investasi di kawasan BIMP-EAGA dalam konteks kerjasama ASEAN. Dewasa ini, partisipasi pemerintah daerah dalam mengembangkan kerjasama kawasan masih terbatas pada kegiatan-kegiatan dan inisiatif yang menfasilitasi partisipasi local stakeholders dalam pertemuan-pertemuan dan event-event yang dilaksanakan BIMP-EAGA , memobilisasi sumberdaya lokal dalam kerjasama sub-kawasan, dan pengembangan UMKM .
Sejak awal disadari bahwa peran sektor swasta adalah merupakan ＾ engine of growth￣ , dan menentukan dalam pencapaian tujuan pembangunan kawasan. Sektor swasta inilah yang akan memutuskan mengenai proyek-proyek investasi yang akan dilaksanakan yang akan medorong pembangunan. Karena itu strategi pembangunan kawasan dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan sub-kawasan adalah sebagai enabler dan facilitator bagi peningkatan kemampuan sektor swasta dalam memanfaatkan dan melaksanakan berbagai peluang investasi di kawasan EAGA. ?
Sebagai enabler dan facilitator , pemerintah diharapkan dapat memainkan dua peran penting sebagai berikut : Menyiapkan ＾ facilitative framework ￣ sehingga memungkinkan sektor swasta mampu memanfaatkan peluang-peluang investasi yang tersedia di kawasan melalui : a. Penyiapan infrastruktur fisik yang memungkinkan interaksi dan aktivitas pelaku bisnis makin meningkat dan juga akses terhadap pasar regional dan global menjadi makin lancar . b. Sinkronisasi kebijakan kawasan dan ＾ unified policies ￣ terutama kebijakan-kebijakan yang menyangkut investasi, perdagangan dan pariwisata; c. Penyiapan infrastruktur komersial terutama menyangkut bantuan finansial, informasi, dan pengembangan sumberdaya manusia sehingga investasi kawasan di sektor-sektor produktif ( pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, dan industri) dapat ditingkatkan.
2. Langkah kedua yang diharapkan adalah bahwa pemerintah daerah dituntut untuk secara langsung mendorong pelaksanaan ＾ cross-border trading and investment oportunities￣ melalui kebijakan-kebijakan yang khusus, program, dan proyek yang mampu meningktakan volume investasi di sektor-sektor produktif ( mis. pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, dan pembangunan industri) di masing-masing daerah yang berbatasan.
KESIMPULAN Kerjasama ASEAN yang terus meningkat dan akan mencapai klimaks dengan pembentukan Asean Economic Community tahun 2015 menuntut persiapan yang mantap agar Indonesia dapat menikamati manfaat baik dengan AFTA, C-AFTA, dan sebentar lagi kehadiran AEC. Untuk memungkinkan mendapat manfaat optimal itu, peran pemerintah daerah sangat diperlukan. Peran pmerintah daerah dapat diwujudnyatakan melalui Forum Kerjasama Regional yang telah tersedia, yaitu BIMP-EAGA untuk propinsi-propinsi di kawasan Timur Indonesia. Selama ini, partisipasi pemerintah daerah masih terbatas pada menfasilitasi stakeholders lokal dalam pertemuan-pertemuan tahunan maupun event-event yang diselenggarakan oleh BIMP-EAGA.
Ke depan, dengan perkembangan kerjasama ASEAN yang terus meningkat, peran Pemerintah Daerah harus lebih luas dan makin nyata, sehingga daerah-daerah di kawasan kerjasama, dapat menikmati manfaat dari kerjasama ASEAN itu. Pembangunan infrastruktur fisik yang memungkinkan akses dan interaksi antar para pelaku di kawasan maupun global; sinkronisasi dan ＾unified policies￣ di kawasan; dan pengembangan infrastruktur finansial ( fasilitas kredit, pendidikan & latihan, dll) serta kebijakan-kebijakan khusus yang dapat mendorong ＾cross border trade and investment￣ nampaknya menjadi suatu keharusan.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA Makassar, 10 Desember 2010

More Related Content

Makalah ttg asean deplu 10 des.2010

  • 1. OLEH BASRI HASANUDDIN Dibawakan pada Sosialisasi Perkembangan ASEAN dan Hubungan Kerjasama dengan Mitra Wicara ASEAN, Makassar, 10 Desember 2010 PERAN PEMERINTAH DAERAH DI TENGAH PERKEMBANGAN KERJASAMA ASEAN
  • 2. PENDAHULUAN Ada beberapa agenda besar Asean yang menuntut peran Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan manfaat dari kerjasa ASEAN : (1) Kesepakatan AFTA ; (2) Kesepakatan C-AFTA ; dan (3) Pembentukan Asean Economic Community (AEC) Dari ASEAN ke AFTA AFTA disepakati pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura oleh 6 negara ASEAN yaitu: Brunei Darussalam, Indonesia , Malaysia , Filipina , Singapura dan Thailand . Vietnam bergabung dalam AFTA tahun 1995 , sedangkan Laos dan Myanmar pada tahun 1997 , kemudian Kamboja pada tahun 1999 Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. AFTA direncanakan beroperasi penuh pada tahun 2008 namun dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003.
  • 3. Graphic Trend of Extra ASEAN Exports and Imports by selected member country 1993-2003 (% of total ASEAN Exports and Imports)
  • 4. Graphic Trends of Extra and Intra ASEAN Trade (ASEAN 8), 1993-2003
  • 5. Graphic Trend of Extra ASEAN Exports and Imports and Intra-ASEAN Exports and Imports of ASEAN 8, 1993-2003 (000US$)
  • 6. Graphic Trend of Extra-ASEAN Exports by selected member country, 1993-2003 (000US$)
  • 7. Table 18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ASEAN Statistics Intra- and extra-ASEAN trade, 2006 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? as of 15 August 2007 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? value in US$ million; share in percent Country Exports Imports Total trade Intra-ASEAN Extra-ASEAN Intra-ASEAN Extra-ASEAN Intra-ASEAN Extra-ASEAN Value Share to country total Value Share to country total Value Share to country total Value Share to country total Value Share to country total Value Share to country total Brunei Darussalam 1,887.3 24.8 5,732.0 75.2 745.8 50.1 743.1 49.9 2,633.2 28.9 6,475.1 71.1 Cambodia 235.4 6.7 3,279.1 93.3 991.2 33.9 1,931.8 66.1 1,226.5 19.1 5,210.9 80.9 Indonesia 18,483.1 18.3 82,315.5 81.7 19,379.2 31.7 41,686.3 68.3 37,862.3 23.4 124,001.8 76.6 Lao, PDR 289.8 72.0 112.8 28.0 500.7 85.2 86.8 14.8 790.5 79.8 199.7 20.2 Malaysia 40,979.6 26.1 116,247.3 73.9 32,290.7 25.2 96,025.5 74.8 73,270.2 25.7 212,272.7 74.3 Myanmar 2,149.7 61.2 1,365.0 38.8 1,174.7 55.5 940.8 44.5 3,324.4 59.0 2,305.9 41.0 The Philippines 8,192.2 17.3 39,217.9 82.7 10,218.3 19.7 41,555.3 80.3 18,410.5 18.6 80,773.3 81.4 Singapore 83,801.6 30.9 187,806.3 69.1 62,300.4 26.1 176,181.6 73.9 146,102.0 28.6 363,987.9 71.4 Thailand 26,944.2 22.2 94,635.3 77.8 23,539.8 18.5 103,569.0 81.5 50,484.0 20.3 198,204.3 79.7 Viet Nam 6,214.0 16.8 30,819.7 83.2 12,453.7 31.0 27,783.1 69.0 18,667.7 24.2 58,602.8 75.8 ASEAN 189,176.8 25.2 561,531.0 74.8 163,594.5 25.0 490,503.3 75.0 352,771.4 25.1 1,052,034.3 74.9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Source: ASEAN Trade Database (compiled from data submission and/or websites of ASEAN Member Countries' ? ? ? ? ? ? ? national statistical offices and other relevant government agencies) ? ? ? ? ? ? ? ? ? Notes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - not available as of publication time ? Some figures may not sum up to totals due to rounding off errors. ? ? ? ? ? ? x not available/not compiled ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  • 8. Pasca AFTA, total volume perdagangan intra C ASEAN meningkat menjadi US$ 404 milyar pada tahun 2007, atau naik lebih dari duakali lipat dibandingkan dengan volume perdagangan intra-ASEAN tahun 2000 sebasar US$ 167 milyar, sedangkan ＾share￣ ASEAN dalam total perdagangan meningkat menjadi 25% dibandingkan dengan 21,8 % pada tahun 2000. Total nilai perdagangan ASEAN pada tahun 2007 mencapai US$ 1,62 trilyun , naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan nilai perdagangan tahun 2000 sebesar US$ 757 milyar. Negara-negara ASEAN secara keseluruhan mengalami surplus neraca perdagangan sebesar US$ 108 milyar pada tahun 2007. ? ?
  • 9. Dari AFTA ke C-APTA Penerapan perdagangan bebas China-ASEAN (C-AFTA) mulai awal Januari 2010 merupakan babak baru bagi perekonomian Indonesia. C-AFTA merupakan kebijakan nasional dalam rangka hubungan bilateral dengan negara lain. Tujuannya adalah untuk memacu persaingan dan pengembangan industri dalam negeri dengan negara lain. Awal tahun 2010 yang merupakan saat mulai diberlakukanya C-AFTA sampai hari ini masih menimbulkan banyak kontroversi pendapat terutama dari kalangan pebisnis di Indonesia C-AFTA dianalisis dilihat dari aspek manfaat maupun kerugian yang ditimbulkannya.
  • 10. DAMPAK NEGATIF : Serbuan produk Cina tidak akan terbendung (tekstil, jamu, dll) Realokasi sumberdaya pengusaha sebagai produsen berbagai produk eskpor ke pengusaha impor, yang dapat membawa dampak terhadap kesempatan kerja dan neraca pembayaran. (TPT Cina lebih murah 15 C 25% dibandingkan dengan produk TPT Indonesia.) Karakter perekonomian Indonesia akan semakin tidak mandiri ( beras, gula, kedele masih saja diimpor). Peluang peningkatan ekspor Indonesia ke Cina kemungkinan hanya akan tergantung kepada ekspor bahan mentah dengan nilai tambah yang terbatas. Akan berlangsung proses deindustrialisasai - ? berkurangnya peranan sektor industri dalam GDP yang akan berdampak pada penciptaan kesempatan kerja.
  • 11. DAMPAK POSITIF : C-AFTA dapat menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dan produknya dapat diekspor ke negara non C C-AFTA. C-AFTA dapat meningkatkan laba BUMN karena dapat mengimpor barang modal dari Cina yang lebih murah dan produknya dapat diekspor ke Cina. ( Catatan : Produk BUMN terutama terdiri dari sektor pertambangan, jasa perbankan, dan telekomunikasi yang memerlukan barang modal yang besar). 3. Dapat meningkatkan volume perdagangan (trade creation) ke Cina karena kemungkinan peningkatan daya saing produk eskpor karena berkurangnya tarif impor.
  • 12. Posisi Neraca Perdagangan Indonesia - China, 1990 C 2009 ( 000 US$) Tahun Total Perdagangan Ekspor Impor Neraca Perdagangan 1990 1486729 834385.8 652343.4 182042.4 1995 3236941 1741718 1495223 246494.5 2000 4789679 2767708 2021971 745736.6 2005 12505216 6662354 5842863 819491.3 2009 20074672 9055010 11019662 -1964652 ? ? ? ? ? Pertumbuhan (%) ? ? ? ? 1990-1995 16.8 15.9 18.0 6.2 1995-2000 8.2 9.7 6.2 24.8 2000-2005 21.2 19.2 23.6 21.2 2005-2009 12.6 7.9 17.1 ? ?????????????????????? - 1990-2009 ???????????????????? ???? - 13.4 16.0 ?????????????????????? ? -
  • 13. Tabel 2 Struktur Perdagangan Indonesia-China, 2003-2009 (%) URAIAN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ? ? EKSPOR (Juta USD) 3803 4605 6662 8344 9676 10295 9055.0 ? Minyak dan Gas 25.9 25.4 40.57 34.5 31.1 34.2 24.5 ? Industri 49.0 48.8 36.91 40.0 40.5 38.6 42.3 ? Pertanian 7.7 8.5 8.05 9.0 10.3 9.9 12.2 ? Pertambangan 17.4 17.3 14.48 16.5 18.1 17.2 21.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? IMPOR (Juta USD) 2958 4101 5843 6637.0 8558 13108 11020 ? Minyak dan Gas 21.0 18.1 22.1 17.1 7.0 1.8 2.4 ? Industri 63.8 66.2 63.5 67.2 75.9 79.6 80.1 ? Pertanian 11.6 15.5 13.8 15.4 16.5 18.0 17.2 ? Pertambangan 3.6 0.2 0.6 0.2 0.6 0.6 0.2 ?
  • 14. Tabel 3, Beberapa Barang Industri Impor Utama dari China, 2008 Barang Impor Proporsi terhadap Total Impor (%) Tekstil 0.56 Besi dan baja 1.84 Ban 0.37 Mebel 0.12 Pengolahan kakao 0.17 Industri alat kesehatan 0.24 Kosmetik 0.09 Aluminium 0.18 Elektronika 0.49 Petrokimia hulu 1.08 Kaca lembaran 0.14 Sepatu 0.47 Mesin industri 0.83 Alat kantor 0.13 Kendaraan bermotor 0.57 Total Impor (Juta USD) 13108
  • 15. Dari C-AFTA ke AEC Selanjutnya pada bulan Nopember 2007 para kepala negara anggota ASEAN mengeluarkan suatu Deklarasi yang mengesahkan suatu cetak biru?untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN ( The ASEAN Economic Community ) . ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) dirancang untuk transformasi ASEAN kepada ＾a single market and production base, a highly competitive economic region, a region of equitable economic development, and a region fully integrated into global economy￣ . AEC disepakati untuk dlaksanakan pada tahun 2015, tetapi tidak akan menggunakan mata uang tunggal seperti yang dilaksanakan oleh Uni Eropa.
  • 16. PERAN PEMERINTAH DAERAH DI TENGAH PERKEMBANGAN KERJASAMA ASEAN Peningkatan peran Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui Forum Kerjasama Sub-Region yang sudah ada. KERJASAMA EKONOMI SUB C REGIONAL Pada tahun 1992, melalui inisiatif negara anggota Asean, Filipina, disepakati pembentukan Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional yang kemudian dikenal sebagai BIMP C EAGA ( The Brunei Darussalam C Indonesia C Malaysia-the Philippines East Asean Growth Area ) dan diresmikan pembentukannya oleh pemimpin negara-negara Asean pada tahun 1994. BIMP-EAGA ini mencakup sub region sbb : 1. Brunei Darussalam 2. Indonesia : Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua 3. Malaysia : Negara Bagian Serawak dan Sabah 4. Philippines : Propinsi Mindanao dan Pulau Palawan
  • 17. ?
  • 18. Kawasan sub-regional ini mencakup luas 1,6 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa , dan pemilik kawasan hutan terbesar dunia ( Kalimantan dan Papua) dan relatif tertinggal dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di masing-masing negara (kecuali Brunei C Darussalam) BIMP-EAGA telah membentuk beberapa Task Force yang mencakup : Natural Resources Development (NRD), Transport, Infrastructure and ICT Development ( TIICTD); and Joint Tourism Development (JTD); SME Development ( SMED); Customs-Immigration- Quarantine Security ( SIQS). Pada November tahun 2007, Asean Summit di Singapura telah menyetujui BIMP-AEGA Roadmap to Development (2006 C 2010), dengan tujuan : 1. Mendorong perdagangan intra dan extra EAGA, investasi, turisme, agro C industri, transport, infrastruktur, investment and communication technology , dengan tekanan pada pengembangan SME di sektor-sektor tersebut .
  • 19. 2 . Berkoordinasi dalam pengembangan sumberdaya alam yang berkelanjutan di sub-sub region; 3. Berkoordiansi dalam perencanaan dan implementasi dukungan infrastruktur untuk mendukung integrasi ekonomi, dengan keterlibatan secara aktif sektor swasta; 4. Memperkuat struktur dan mekanisme kelembagaan BIMP-EAGA untuk mengefektifkan pelaksanaan Roadmap dan Rencana Aksi BIMP-EAGA. KINERJA BIMP-EAGA Intra EAGA Trade : 1. Perdagangan Intra BIMP-EAGA tercatat hanya US$729 ribu pada tahun 2005 dan turun menjadi US$ 601 ribu tahun 2006 ( 17,6%). 2. Penurunan Intra C EAGA trade terutama disebabkan oleh tidak adanya jaringan pelayaran regular antara pelabuhan-pelabuhan di EAGA. 3. Adanya perdagangan lintas batas yang tidak tercatat.
  • 20. Total investasi di EAGA Total investasi ( FDI + domestic investment) yang disetujui pada tahun 2007 di seluruh ASEAN tercatat $87 milyar, naik dari $31 miyar pada tahun 2005. Indonesia menikmati jumlah investasi terbesar pada tahun 2007 ssebesar $ 60 milyar, naik dari $18 milyar pada tahun 2005. 37% dari jumlah investasi tsb dilakasanakan di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua ( I-EAGA). Total Investasi M-EAGA 2007 tercatat $1,8 milyar dari total investasi di Malaysia (2007) sebesar $18,1 milyar, Investasi P-EAGA hanya sebesar $172,82 juta dari $ 8,3 milyar jumlah investasi di Pilipina. Investasi di I-EAGA terutama dilakasanakan di sektor-sektor : pertanian dan perikanan (27%), manufaktur ( 40%), pertambangan (11%), perdagangan eceran (10%), dan konstruksi (12%). Kinerja di sektor pariwisata Jumlah wisatawan asing diseluruh Asean pada tahun 2007 tercatat 4 juta di Indonesia dan 18 juta di Malaysia. Dari 4 juta wisatawan di Indonesia pada tahun 2007, I-EAGA hanya sekitar 1%, P-EAGA 7%, M-EAGA 21%.
  • 21. Kurang berkembangnya pariwisata di BIMP-EAGA terutama karena : a. Infrastruktur yang masih terkebelakang; b. Tidak tersedianya alur penerbangan regular antar sub-region; c. Citra dan persepsi publik yang rendah terutama dikaitkan dengan faktor keamanan; d. Kurangnya paket wisata yang menarik dan murah; e. Minimnya promosi dan bahan-bahan menyangkut potensi dan tujuan wisata ( Indonesia).
  • 22. MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH Peran Pemerintah Daerah selama ini : Keterlibatan pemerintah daerah di BIMP-EAGA mulai dilembagakan pada pertemuan tahunan bulan November 2006, yang membentuk Local Government Forum. Dalam pertemuan tahunan selanjutnya pemerintah daerah diberi kesempatan untuk memainkan peran kunci dalam upaya mengembangkan perdagangan, periwisata dan investasi di kawasan BIMP-EAGA dalam konteks kerjasama ASEAN. Dewasa ini, partisipasi pemerintah daerah dalam mengembangkan kerjasama kawasan masih terbatas pada kegiatan-kegiatan dan inisiatif yang menfasilitasi partisipasi local stakeholders dalam pertemuan-pertemuan dan event-event yang dilaksanakan BIMP-EAGA , memobilisasi sumberdaya lokal dalam kerjasama sub-kawasan, dan pengembangan UMKM .
  • 23. Sejak awal disadari bahwa peran sektor swasta adalah merupakan ＾ engine of growth￣ , dan menentukan dalam pencapaian tujuan pembangunan kawasan. Sektor swasta inilah yang akan memutuskan mengenai proyek-proyek investasi yang akan dilaksanakan yang akan medorong pembangunan. Karena itu strategi pembangunan kawasan dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan sub-kawasan adalah sebagai enabler dan facilitator bagi peningkatan kemampuan sektor swasta dalam memanfaatkan dan melaksanakan berbagai peluang investasi di kawasan EAGA. ?
  • 24. Sebagai enabler dan facilitator , pemerintah diharapkan dapat memainkan dua peran penting sebagai berikut : Menyiapkan ＾ facilitative framework ￣ sehingga memungkinkan sektor swasta mampu memanfaatkan peluang-peluang investasi yang tersedia di kawasan melalui : a. Penyiapan infrastruktur fisik yang memungkinkan interaksi dan aktivitas pelaku bisnis makin meningkat dan juga akses terhadap pasar regional dan global menjadi makin lancar . b. Sinkronisasi kebijakan kawasan dan ＾ unified policies ￣ terutama kebijakan-kebijakan yang menyangkut investasi, perdagangan dan pariwisata; c. Penyiapan infrastruktur komersial terutama menyangkut bantuan finansial, informasi, dan pengembangan sumberdaya manusia sehingga investasi kawasan di sektor-sektor produktif ( pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, dan industri) dapat ditingkatkan.
  • 25. 2. Langkah kedua yang diharapkan adalah bahwa pemerintah daerah dituntut untuk secara langsung mendorong pelaksanaan ＾ cross-border trading and investment oportunities￣ melalui kebijakan-kebijakan yang khusus, program, dan proyek yang mampu meningktakan volume investasi di sektor-sektor produktif ( mis. pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, dan pembangunan industri) di masing-masing daerah yang berbatasan.
  • 26. KESIMPULAN Kerjasama ASEAN yang terus meningkat dan akan mencapai klimaks dengan pembentukan Asean Economic Community tahun 2015 menuntut persiapan yang mantap agar Indonesia dapat menikamati manfaat baik dengan AFTA, C-AFTA, dan sebentar lagi kehadiran AEC. Untuk memungkinkan mendapat manfaat optimal itu, peran pemerintah daerah sangat diperlukan. Peran pmerintah daerah dapat diwujudnyatakan melalui Forum Kerjasama Regional yang telah tersedia, yaitu BIMP-EAGA untuk propinsi-propinsi di kawasan Timur Indonesia. Selama ini, partisipasi pemerintah daerah masih terbatas pada menfasilitasi stakeholders lokal dalam pertemuan-pertemuan tahunan maupun event-event yang diselenggarakan oleh BIMP-EAGA.
  • 27. Ke depan, dengan perkembangan kerjasama ASEAN yang terus meningkat, peran Pemerintah Daerah harus lebih luas dan makin nyata, sehingga daerah-daerah di kawasan kerjasama, dapat menikmati manfaat dari kerjasama ASEAN itu. Pembangunan infrastruktur fisik yang memungkinkan akses dan interaksi antar para pelaku di kawasan maupun global; sinkronisasi dan ＾unified policies￣ di kawasan; dan pengembangan infrastruktur finansial ( fasilitas kredit, pendidikan & latihan, dll) serta kebijakan-kebijakan khusus yang dapat mendorong ＾cross border trade and investment￣ nampaknya menjadi suatu keharusan.
  • 28. SEKIAN DAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA Makassar, 10 Desember 2010