Manajemen Pembiayaan LPI Irma Setyawati_143111307
Download as PPTX, PDF
0 likes244 views
LAKIP (Laporan Akuntibilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan strategisnya. LAKIP disusun secara sistematik dan periodik untuk memberikan umpan balik pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja. LAKIP juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan keterbukaan informasi.
Manajemen Pembiayaan LPI Irma Setyawati_143111307
- 2. LAKIP (Laporan Akuntibilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, disusun dan disampaikan secara sistematik, melembaga dan periodik.
- 3. Prinsip penyusunan LAKIP 1.prinsip lingkup pertanggungjaw aban 2.prinsip prioritas 3.prinsip manfaat Tujuan LAKIP 1. pertanggungjawaban dari unit yang rendah ke unit kerja yang lebih tinggi atau dari bawahan ke atasan 2. pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah kebaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku 3. perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah
- 4. Fungsi LAKIP a) Umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak-pihak terkait. b) Media hubungan kerja organisasi. c) Media akuntabilitas (Wujud tertulis pertanggungjawaban kepada pemberi amanah/mandat). d) Media informasi dan keterbukaan. e) Alat Perbaikan Kinerja akuntabilitas. b. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah. c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tunggung jawab instansi. d. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik. e. Menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara baik
- 5. Yang perlu diungkapkan dalam LAKIP meliputi: 1. Indikator kinerja yang dipakai beserta penjelasannya 2. pengukuran kinerja instansi pemerintah 3. evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan melalui dua tahap: 1.Evaluasi kinerja kegiatan 2.Evaluasi kinerja sasaran
- 6. Ikhtisar eksekutif ringkasan secara keseluruhan dari isi laporan yang memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya Pendahuluan (Bab I) penjelasan tentang hal-hal yang umum, tentang instansi yang bersangkutan beserta uraian singkat tugas dan fungsi dari instansi yang besangkutan Rencana stratejik (Bab II) rencana stratejik dati instansi yang bersangukutan Rencana kinerja (Bab III) rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan, yang berisi tentang indikator kinerja sasaran, program kegiatan serta rencana capaiannya FORMAT LAKIP
- 7. Akuntabilitas kinerja (Bab IV ) hasil dari pengukuran kinerja, kegiatan dan sasaran, evaluasi serta analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan & kendala- kendala yang dihadapi Penutup tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan & strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun- tahun mendatang lampiran- lampiran penjelasan lebih lanjut, perhitungan- perhitungan, gambar dan aspek pendukung
- 8. LAKIP dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada atasan masing-masing dalam waktu sebagai berikut: Untuk tinggkat eseon I dan II Pusat dan Daerah selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk tinggat daerah: 1. KUA, MIM, MTsN menyampaikan ke Kandepag paling lambat 2 minggu setelah tahun anggaran berakhir. 2. Kandepag dan MAN menyampaikan ke Kanwil paling lambat 3 minggu setelah tahun anggaran berakhir.
- 9. Laporan akuntabilitas kinerja Biro dan Pusat Sekretaris Jenderal Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektur Inspektur Jenderal Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Direktur Jenderal Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Balitbang dan Diklat, Puslitbang dan Pusdiklat Kepala Balitbang dan Diklat Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal, Inpektorat Jenderal Direktorat Jenderal dan Balitbang dan Dilklat Menteri Agama Mekanisme penyampaian LAKIP Tingkat Pusat
- 10. Laporan akuntabilitas kinerja KUA, MTsN dan MIN Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Laporan akuntabilitas kinerja Departemen Agama Kabupaten/Kota dan MAN Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Laporan akuntabilitas kinerja Departemen Agama Provinsi Sekretaris Jenderal Laporan akuntabilitas kinerja Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan tembusan Kepala Sekretaris Jenderal Laporan akuntabilitas kinerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal. Begitupun agama Hindu, dan Budha Laporan akuntabilitas kinerja Balai Kepala Balitbang dan Diklat Mekanisme penyampaian LAKIP Tingkat Daerah
- 12. KASUS 1. Menurut kalian seberapa penting laporan akuntabilitas pada suatu organisasi atau instansi pemerintah? 2. Menurut kalian masih perlukah sosialisasi penyusunan LAKIP dilakukan kembali? 3. Menurut kalian sudah efektif dan efisienkah LAKIP di instansi atau organisasi pemerintah di Indonesia pada masa kini?