際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013

Download as PPTX, PDF
Widiyani Eka Putri
Widiyani Eka Putri

Lembaga Masyarakat Desa Kab. Gianyar

1 of 17
Downloaded 168 times
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
PENOMENABANGSA
Aspirasi.? MasyarakatPemerintah
REALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBELUM LAHIRNYA PERDA SISTEM SIMPATIDA GIANYAR Perencanaan pembangunan daerah belum bersinergi dengan proses penganggaran Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah makin menurun Perencanaan berbagai program pembangunan diantaranya masih berjalan tumpang tindih, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten Perencanaan berbagai program pembangunan belum mampu mensinergikan kepentingan lintas sektor, lintas jenjang dan lintas wilayah APBD masih diposisikan sebagai modal utama untuk membiayai berbagai prioritas kegiatan dalam perencanaan pembangunan Perencanaan pembangunan dipahami dalam perspektif input- output ratio, kurang berorientasi pada cost-benefit ratio Perencanaan pembangunan terlalu mengedepankan rasionalitas, dengan mengesampingkan spiritualitas dan emosionalitas
Selama ini aspirasi masyarakat yang diorganisir melalui Musrenbang Desa sulit terakomodasi dalam APBD Aspirasi masyarakat (RPJM Desa) tidak selaras dengan Renja SKPD Masyarakat apatis terhadap proses perencanaan pembangunan Dokumen Perencanaan Desa : RPJM Desa belum mengambarkan kepentingan kolektif masyarakat Desa Selalu membandingkan proses pembangunan dengan PNPM Mandiri .....(Pintu Masuk) Realitas Proses Pembangunan Sebelum Lahir Perda SIMPATIDA
SKPD dalam menyusun Renja SKPD kurang memperhatikan hasil Musrenbang kecamatan Renstra SKPD kurang selaras dengan RPJM Daerah Belum ada kebijakan sebagai pengikat kepentingan antara masyarakat, SKPD dan DPRD Proses Perencanaan pembangunan belum selaras dengan proses penganggaran daerah Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan rendah Lanjutan ...Realitas Proses Pembangunan
Lanjut .......Realitas Pembangunan Perencanaan berbagai program pembangunan belum mampu mensinergikan kepentingan lintas sektor, lintas jenjang dan lintas wilayah APBD masih diposisikan sebagai modal utama untuk membiayai berbagai prioritas kegiatan dalam perencanaan pembangunan Perencanaan pembangunan dipahami dalam perspektif input-output ratio, kurang berorientasi pada cost-benefit ratio Perencanaan pembangunan terlalu mengedepankan rasionalitas, dengan mengesampingkan spiritualitas dan emosionalitas
VISI PNPM MANDIRI PERDESAAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN KELEMBAGAANNYA PELEMBAGAAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF PENGEPEKTIFAN FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH LOKAL PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA LOKAL PENGEMBANGAN JARINGAN KEMITRAAN
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
RANAH INTEGRASI Kata Kunci: KETERPADUAN KESELARASAN Teknokratis PartisipatifPolitis PENGALAMAN TERBAIK PPK (BEST PRACTICES) PEMBANGUNAN REGULERHorizontal Vertikal
SKEMA INOVASI PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DI KABUPATEN GIANYAR ADANYA KESINAMBUNGAN ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TUMBUHNYA PARTISIPASI AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SINERGI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR, LINTAS WILAYAH DAN LINTAS JENJANG SKEMA PAGU INDIKATIF (PI) PI SKPD PI KEWILAYAHAN BLM FORUM DELEGASI MUSRENBANG (FDM) DELEGASI SEKTORAL DELEGASI KECAMATAN INTEGRASI PEMBANGUNAN (RKPD TRIPLE TRACK) DIBIAYAI APBD KABUPATEN DIBIAYAI PROV & PUSAT DIBIAYAI PNPM, CSR & SWADAYA MASYARAKAT PERDA NO. 3 TAHUN 2012 TTG SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH KABUPATEN GIANYAR
PEMETAAN PELAKU-PELAKU STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DESA DESA BKAD RBM DPRD PEMDA KELAS MENENGAH FASILITATOR
RANAH PENGUATAN KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN STRUKTURAL BPD, LPMD, BUMDES, PKK, POSYAN DU, GAPOKTAN, POKTAN, POSYAND U, KARANG TARUNA MUSRENBANG, LKPJ KADES KELEMBAGAAN PROGRAM PNPM MPd TPK, TPU, TIM PEMANTAU, TIM PEMELIHARAAN MUSYAWARAH-MUSYAWARAH PROGRAM KELEMBAGAAN KULTURAL DESA PEKRAMAN, BANJAR, SUBAK,SEKEH E ..., DLLkisuardika@gmail.com LINGKUP DESA
AGENDA MENUJU TAHUN KELEMBAGAAN Kkisuardika@gmail.com KELEMBAGAAN DESA INTEGRASI PELAKU DAN KELEMBAGAAN PROGRAM PNPM MPd KEDALAM KELEMBAGAAN STRUKTURAL RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PROGRAM PNPM MPd KEDALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN DESA ADOPSI NILAI-NILAI PARTISIPATIF, TRANSPARANSI, AKUN TABILITAS, DEMOKRATISASI KEDALAM KELEMBAGAAN DESA
DASAR HUKUM : PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2007 TPU/KPMD KADER TEKNIK TPK/POKMAS DESA KPMD/POKM AS SWAKELOLA RAB DESAIN PROPOSAL DESA APBDES PNPM/PROGRAM LAIN Click to add Title Click to add Title KUBE KLP. SPKP KLP ARISAN DLL BID. PERENCANAAN DESA LPMD/NAMA LAINNYA PEMBINAAN BID. PEMBANGUNAN BID. EKONOMI PENGAWASAN BPD BID LAIN : DITAMBAHKAN SESUAI KEBUTUHAN : DIANTARANYA BIDANG PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, KEPEMUDAAN, SENI BUDAYA, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DLL PERDES SK-KADES TIM PEMANTAU/PARTISIPATIF
INSTITUT PARAS PAROS ( RBM ) BKAD (AD/ART NOTARIAT) BADAN PENGAWAS MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD) CAMAT /PEMDA EVALUASI DAN PEMBINAAN UPKUNIT PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA/PRASARA NA UNIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF UNIT PEP PENGELOLA TK DESA (LPMD, TPK DLL) PENGELOLA TK DESA (LPMD,TPK, DLL) PENGELOLA TK DESA (LPMD,TPK, DLL) PENGELOLA TK DESA (LPMD,TPK, DLL) PENGELOLA TK DESA (LPMD,TPK, DLL) POKMAS SOPSOP UNIT LAIN SESUAI KEBUTUHAN SOP P SOP PERDES MOU PERDES MOU PERDES MOU PERDES MOU CHANELING PROGRAM DANA BERGULIR TIM VERIFIKASI SOPSOP FASILITASI KERJASAMA DESA SOP MODEL PENGEMBANGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
kisuardika@mail.com

More Related Content

Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013

  • 4. REALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBELUM LAHIRNYA PERDA SISTEM SIMPATIDA GIANYAR Perencanaan pembangunan daerah belum bersinergi dengan proses penganggaran Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah makin menurun Perencanaan berbagai program pembangunan diantaranya masih berjalan tumpang tindih, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten Perencanaan berbagai program pembangunan belum mampu mensinergikan kepentingan lintas sektor, lintas jenjang dan lintas wilayah APBD masih diposisikan sebagai modal utama untuk membiayai berbagai prioritas kegiatan dalam perencanaan pembangunan Perencanaan pembangunan dipahami dalam perspektif input- output ratio, kurang berorientasi pada cost-benefit ratio Perencanaan pembangunan terlalu mengedepankan rasionalitas, dengan mengesampingkan spiritualitas dan emosionalitas
  • 5. Selama ini aspirasi masyarakat yang diorganisir melalui Musrenbang Desa sulit terakomodasi dalam APBD Aspirasi masyarakat (RPJM Desa) tidak selaras dengan Renja SKPD Masyarakat apatis terhadap proses perencanaan pembangunan Dokumen Perencanaan Desa : RPJM Desa belum mengambarkan kepentingan kolektif masyarakat Desa Selalu membandingkan proses pembangunan dengan PNPM Mandiri .....(Pintu Masuk) Realitas Proses Pembangunan Sebelum Lahir Perda SIMPATIDA
  • 6. SKPD dalam menyusun Renja SKPD kurang memperhatikan hasil Musrenbang kecamatan Renstra SKPD kurang selaras dengan RPJM Daerah Belum ada kebijakan sebagai pengikat kepentingan antara masyarakat, SKPD dan DPRD Proses Perencanaan pembangunan belum selaras dengan proses penganggaran daerah Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan rendah Lanjutan ...Realitas Proses Pembangunan
  • 7. Lanjut .......Realitas Pembangunan Perencanaan berbagai program pembangunan belum mampu mensinergikan kepentingan lintas sektor, lintas jenjang dan lintas wilayah APBD masih diposisikan sebagai modal utama untuk membiayai berbagai prioritas kegiatan dalam perencanaan pembangunan Perencanaan pembangunan dipahami dalam perspektif input-output ratio, kurang berorientasi pada cost-benefit ratio Perencanaan pembangunan terlalu mengedepankan rasionalitas, dengan mengesampingkan spiritualitas dan emosionalitas
  • 8. VISI PNPM MANDIRI PERDESAAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN KELEMBAGAANNYA PELEMBAGAAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF PENGEPEKTIFAN FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH LOKAL PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA LOKAL PENGEMBANGAN JARINGAN KEMITRAAN
  • 11. SKEMA INOVASI PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DI KABUPATEN GIANYAR ADANYA KESINAMBUNGAN ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TUMBUHNYA PARTISIPASI AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SINERGI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR, LINTAS WILAYAH DAN LINTAS JENJANG SKEMA PAGU INDIKATIF (PI) PI SKPD PI KEWILAYAHAN BLM FORUM DELEGASI MUSRENBANG (FDM) DELEGASI SEKTORAL DELEGASI KECAMATAN INTEGRASI PEMBANGUNAN (RKPD TRIPLE TRACK) DIBIAYAI APBD KABUPATEN DIBIAYAI PROV & PUSAT DIBIAYAI PNPM, CSR & SWADAYA MASYARAKAT PERDA NO. 3 TAHUN 2012 TTG SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH KABUPATEN GIANYAR
  • 12. PEMETAAN PELAKU-PELAKU STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DESA DESA BKAD RBM DPRD PEMDA KELAS MENENGAH FASILITATOR
  • 13. RANAH PENGUATAN KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN STRUKTURAL BPD, LPMD, BUMDES, PKK, POSYAN DU, GAPOKTAN, POKTAN, POSYAND U, KARANG TARUNA MUSRENBANG, LKPJ KADES KELEMBAGAAN PROGRAM PNPM MPd TPK, TPU, TIM PEMANTAU, TIM PEMELIHARAAN MUSYAWARAH-MUSYAWARAH PROGRAM KELEMBAGAAN KULTURAL DESA PEKRAMAN, BANJAR, SUBAK,SEKEH E ..., DLLkisuardika@gmail.com LINGKUP DESA
  • 14. AGENDA MENUJU TAHUN KELEMBAGAAN Kkisuardika@gmail.com KELEMBAGAAN DESA INTEGRASI PELAKU DAN KELEMBAGAAN PROGRAM PNPM MPd KEDALAM KELEMBAGAAN STRUKTURAL RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PROGRAM PNPM MPd KEDALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN DESA ADOPSI NILAI-NILAI PARTISIPATIF, TRANSPARANSI, AKUN TABILITAS, DEMOKRATISASI KEDALAM KELEMBAGAAN DESA
  • 15. DASAR HUKUM : PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2007 TPU/KPMD KADER TEKNIK TPK/POKMAS DESA KPMD/POKM AS SWAKELOLA RAB DESAIN PROPOSAL DESA APBDES PNPM/PROGRAM LAIN Click to add Title Click to add Title KUBE KLP. SPKP KLP ARISAN DLL BID. PERENCANAAN DESA LPMD/NAMA LAINNYA PEMBINAAN BID. PEMBANGUNAN BID. EKONOMI PENGAWASAN BPD BID LAIN : DITAMBAHKAN SESUAI KEBUTUHAN : DIANTARANYA BIDANG PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, KEPEMUDAAN, SENI BUDAYA, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DLL PERDES SK-KADES TIM PEMANTAU/PARTISIPATIF
  • 16. INSTITUT PARAS PAROS ( RBM ) BKAD (AD/ART NOTARIAT) BADAN PENGAWAS MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD) CAMAT /PEMDA EVALUASI DAN PEMBINAAN UPKUNIT PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA/PRASARA NA UNIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF UNIT PEP PENGELOLA TK DESA (LPMD, TPK DLL) PENGELOLA TK DESA (LPMD,TPK, DLL) PENGELOLA TK DESA (LPMD,TPK, DLL) PENGELOLA TK DESA (LPMD,TPK, DLL) PENGELOLA TK DESA (LPMD,TPK, DLL) POKMAS SOPSOP UNIT LAIN SESUAI KEBUTUHAN SOP P SOP PERDES MOU PERDES MOU PERDES MOU PERDES MOU CHANELING PROGRAM DANA BERGULIR TIM VERIFIKASI SOPSOP FASILITASI KERJASAMA DESA SOP MODEL PENGEMBANGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF