Dokumen tersebut membahas strategi pemerintah provinsi Papua untuk mengembangkan komoditas unggulan berbasis lima wilayah adat guna mempercepat pembangunan kabupaten tertinggal di Papua. Strateginya meliputi pengembangan infrastruktur dasar, kapasitas SDM, dan komoditas seperti kelapa, kopi, dan ikan di setiap wilayah adat.
1. Rangkuman rencana tata ruang Pulau Sumatera yang mencakup tujuan-tujuan pengembangan wilayah secara berkelanjutan seperti pusat ekonomi perkebunan, pangan, energi dan pariwisata, serta pelestarian lingkungan.
Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia.
Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.
Pembangunan Maluku sebagai provinsi kepulauan perlu diarahkan pada paradigma kelautan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, mengembangkan industri berbasis keunggulan lokal, dan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
油
Dokumen tersebut membahas rencana struktur dan pola ruang Kepulauan Maluku yang mencakup tujuan pembangunan wilayah, kebijakan, dan strategi untuk mengembangkan Kepulauan Maluku sebagai (1) lumbung ikan nasional yang berkelanjutan, (2) pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan sumber daya alam, dan (3) pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan.
Banten memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata, terutama di Kabupaten Serang, Tangerang, Lebak, dan Pandeglang. Namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Lokasi Banten yang strategis di pintu masuk Jawa dari Sumatera dapat mendukung pengembangan sumber daya alamnya.
Ada tiga isu utama permasalahan perbatasan di Kalimantan Utara menurut dokumen tersebut, yaitu kurangnya sarana prasarana, susahnya akses menuju perbatasan, dan masuknya barang dan orang ilegal. Dokumen itu juga menjelaskan berbagai program prioritas pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
油
Provinsi Kalimantan Timur油 ini merupakan salah satu dari empat provinsi di油Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di油Indonesia, dengan luas wilayah 賊 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan 賊 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai 賊 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali油Pulau Jawa油dan油Madura油atau 11% dari total luas wilayah油Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian油Sabah油dan油Serawak,油Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan油Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya油Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya油Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya油Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya油Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang油dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam油UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu油:
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di油Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di油Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di油Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di油Nunukan.
Kota Bontang油(peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka油Kabupaten Paser油mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Dokumen tersebut membahas tentang strategi dan program pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi ini memiliki empat kawasan strategis nasional yakni kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun serta kawasan perbatasan laut. Visi pembangunan adalah menjadikan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera dengan melakukan pembangunan berbasis kelautan, pariwisata
Dokumen ini menetapkan 76 kawasan strategis nasional di seluruh Indonesia yang perlu direhabilitasi dan dikembangkan. Kawasan-kawasan tersebut terbagi menjadi lima kelompok berdasarkan kepentingannya, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan.
Laporan ini membahas rencana penyusunan rincian untuk Minapolitan di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Kabupaten Kaur memiliki potensi sumber daya perikanan besar di pesisir Samudera Hindia dengan garis pantai 100 km. Laporan ini menjelaskan latar belakang, potensi, dan prioritas pembangunan di tiga zona (Kaur Utara, Tengah, dan Selatan) dengan fokus pada pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan
Dokumen tersebut membahas strategi pemanfaatan ruang laut nasional Indonesia secara komprehensif dan terpadu untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain mengintegrasikan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, menetapkan visi dan misi pembangunan wilayah pesisir yang lestari, serta menata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara ter
Laporan ini membahas rencana penyusunan rencana rinci untuk Minapolitan di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Kabupaten Kaur memiliki potensi sumber daya perikanan besar di wilayah pesisirnya. Laporan ini menjelaskan latar belakang, potensi, dan pembagian zona pembangunan di Kabupaten Kaur untuk mendukung pengembangan sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
Kuliah umum Menteru Pembangunan Daerah Tertinggal di Fakultas Peternakan UGM, Jumat, 20 September 2013.
Judul : Strategi dan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...Oswar Mungkasa
油
Dokumen tersebut membahas rencana tata ruang kepulauan Maluku dan Pulau Papua dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Dokumen ini menjelaskan strategi penataan ruang untuk kedua wilayah tersebut yang mencakup pembangunan infrastruktur, pusat-pusat ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
Strategi dan kebijakan membangun daya saing perikanan Kabupaten Natuna perlu mempertimbangkan potensi sumber daya perikanan yang besar di wilayah tersebut namun belum dieksploitasi secara optimal. Kebijakan perlu meningkatkan kapasitas nelayan skala kecil dan mengembangkan industri hilir perikanan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan Natuna.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memberikan panduan mengenai hierarki perencanaan tata ruang, tujuan dan sasaran penyusunan rencana zonasi rinci, wilayah perencanaannya, serta fungsi dan manfaat dari rencana zonasi rinci.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Kerjasama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN dengan LAN RI
Dokumen tersebut membahas tentang strategi dan program pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi ini memiliki empat kawasan strategis nasional yakni kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun serta kawasan perbatasan laut. Visi pembangunan adalah menjadikan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera dengan melakukan pembangunan berbasis kelautan, pariwisata
Dokumen ini menetapkan 76 kawasan strategis nasional di seluruh Indonesia yang perlu direhabilitasi dan dikembangkan. Kawasan-kawasan tersebut terbagi menjadi lima kelompok berdasarkan kepentingannya, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan.
Laporan ini membahas rencana penyusunan rincian untuk Minapolitan di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Kabupaten Kaur memiliki potensi sumber daya perikanan besar di pesisir Samudera Hindia dengan garis pantai 100 km. Laporan ini menjelaskan latar belakang, potensi, dan prioritas pembangunan di tiga zona (Kaur Utara, Tengah, dan Selatan) dengan fokus pada pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan
Dokumen tersebut membahas strategi pemanfaatan ruang laut nasional Indonesia secara komprehensif dan terpadu untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain mengintegrasikan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, menetapkan visi dan misi pembangunan wilayah pesisir yang lestari, serta menata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara ter
Laporan ini membahas rencana penyusunan rencana rinci untuk Minapolitan di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Kabupaten Kaur memiliki potensi sumber daya perikanan besar di wilayah pesisirnya. Laporan ini menjelaskan latar belakang, potensi, dan pembagian zona pembangunan di Kabupaten Kaur untuk mendukung pengembangan sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
Kuliah umum Menteru Pembangunan Daerah Tertinggal di Fakultas Peternakan UGM, Jumat, 20 September 2013.
Judul : Strategi dan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...Oswar Mungkasa
油
Dokumen tersebut membahas rencana tata ruang kepulauan Maluku dan Pulau Papua dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Dokumen ini menjelaskan strategi penataan ruang untuk kedua wilayah tersebut yang mencakup pembangunan infrastruktur, pusat-pusat ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
Strategi dan kebijakan membangun daya saing perikanan Kabupaten Natuna perlu mempertimbangkan potensi sumber daya perikanan yang besar di wilayah tersebut namun belum dieksploitasi secara optimal. Kebijakan perlu meningkatkan kapasitas nelayan skala kecil dan mengembangkan industri hilir perikanan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan Natuna.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memberikan panduan mengenai hierarki perencanaan tata ruang, tujuan dan sasaran penyusunan rencana zonasi rinci, wilayah perencanaannya, serta fungsi dan manfaat dari rencana zonasi rinci.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Kerjasama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN dengan LAN RI
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)KokoPradityo1
油
Materi Dirjen Bappenas Sektor Kelautan
1. KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS WILAYAH
BERBASIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
Oleh
DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Disampaikan dalam rangka
Diskusi Geo-Ekonomi Strategis Global
Bappenas, Jakarta
26 Mei 2005
2. SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG
Kerangka Pengembangan Strategis
RTRWN RTRWP RTRWK
Sistem Perencanaan
Tata Ruang Nasional
Sistem Perencanaan
Tata Ruang Provinsi
Sistem Perencanaan
Tata Ruang Kab/Kota
RTR Pulau, Kawasan
Tertentu, Kawasan
Perbatasan,
Kawasan Terpencil
Renc. Bagian Wil
Prov
RDTR Kab/Kota
RTR Kawasan
(Nasional)
RTR Kawasan
(skala Provinsi)
RTR
Hirarki
Rencana
Umum TR
Rencana
Operasional
Rencana
Operasional
Teknis
3. 1. Memiliki 5 Pulau Besar, Gugus Pulau Samodra, Gugus Pulau
Pantai yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 17000, dan
adanya pegunungan tinggi serta dilalui jalur patahan dan
sesar;
2. Tingginya jumlah penduduk miskin (lebih dari 48 juta jiwa
atau lebih kurang 23% terutama di daerah tertinggal dan
perkotaan);
3. Lebarnya kesenjangan tingkat pembangunan antar wilayah
secara nasional (sudah berkembang: Sumatra, Jawa, Bali ;
berkembang: Kalimantan, Sulawesi, NTB; perkembagan baru:
Maluku, NTT, Papua);
4. Kesenjangan tingkat pembangunan antar bagian wilayah
Pulau Besar dan antar kota dan desa;
5. Angkutan pelayaran internasional dominan oleh kapal asing
(>96%);
TANTANGAN (1)
4. 6. Angkutan laut belum didukung oleh infrastruktur yang mantap
(pelabuhan, galangan kapal dll);
7. Sistem perdagangan ekspor-impor melalui pelabuhan laut terjadi di
wilayah Sudah Berkembang (Thn 2001, hampir 40% total volume
atau US$ 42,5 billion atau 65,2% dilakukan dari Tanjung Priok,
Tanjung Perak dan Tanjung Emas);
8. Interaksi perdagangan dalam negeri melalui pelabuhan laut banyak
terjadi di pelabuhan besar di wilayah Sudah Berkembang (>90%)
menuju ke dan berasal dari Medan, Palembang, Jakarta, Cirebon,
Surabaya, Makasar dan Semarang);
9. Belum dimanfaatkannya secara penuh peluang pasar Asia Pasifik
(70% pasar dunia) dan pemanfaatan 3 Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI);
10. Memiliki Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Internasional
(PKN) dan memiliki Infrastruktur lainnya meliputi jalan lintas,
listrik (SUTET) yang dominan di koridor utara Jawa, koridor pantai
timur Sumatra, pada wilayah-wilayah pulau yang mengubungkan
antar PKN tersebut
TANTANGAN (2)
6. KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS
Bontang
Pulau Besar
Gugus Pulau Samudra
Gugus Pulau Pantai
Pegunungan Tinggi
Kawasan Andalan
Pola Sebaran Permukiman
Poros Pengembangan Startegis Global/Nasional
Poros Pengembangan Strategis Sub Regional
Poros Pengembangan Strategis Nasional
Batas Teritorial
Batas ZEE
Jalur Patahan dan Sesar Alur Pelayaran Internasional
Kota PKN
Samudera Hindia
(Afrika, Australia)
Teluk Benggala,
Mediteran, Samudera
Hindia (Timur Tengah,
Eropa) Laut Cina Selatan
(Hongkong, Cina, Taiwan)
Laut Cina Selatan
(Jepang, Korea, Filipina)
Samudera Pasifik
(Jepang, Korea, Amerika,
Kanada)
Samudera Pasifik
(Amerika, Kanada,
Amerika Latin)
Samudera Hindia (Australia,
Selandia Baru)
KUALA LUMPUR
BANDAR SRI BEGAWAN
SINGAPORE
DILLI
Banda Aceh
Medan
Pekanbaru
Padang
Jambi
Bengkulu
Palembang
Lampung
JAKARTA
Bandung
Semarang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar Mataram
Kupang
Pontianak
Palangkaraya
Banjarmasin
Samarinda
Manado
Palu
Makasar
Kendari Ambon
Jayapura
Batam
Pangkal Pinang
Serang
Mamuju
Gorontalo
Ternate
Sorong
Entikong
Malang
Pangkalan Bun
Balikpapan
Biak
Merauke
7. POKOK-POKOK
KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS (1)
1. Menetapkan Poros Pengembangan Strategis Global/Nasional meliputi: Poros
global pengembangan koridor timur Sumatra, koridor utara Jawa sampai ke
NTT; poros koridor barat dan timur Kalimantan; poros koridor barat Sulawesi
menerus ke Menado dan Jayapura Merauke; Poros Nasional Padang-
Pekanbaru, Bengkulu-Palembang; Batam-Pekanbaru, Pangkal Pinang-
Palembang, Bandung Jakarta, Yogya Semarang, Malang Surabaya, Pangkalan
Bun Palangkaraya Banjarmasin, Kendari Makasar dan Ambon Ternate.
2. Percepatan pengembangan kawasan andalan pada poros pengembangan,
terutama pengembangan kawasan tertentu cepat tumbuh (Metropolitan
Jabodetabek Punjur, Mebidang, Gerbang Kerta Susila, Maminasata, Bandung
Raya)
3. Dukungan pembangunan kawasan perbatasan serta pulau kecil terluar
4. Mengembangkan keterkaitan sosial ekonomi antar daerah terutama
pengembangan sistem jaringan transportasi nasional, termasuk jalan, yang
mempunyai akses yang tinggi ke pelabuhan di sepanjang poros
pengembangan
5. Pengembangan infrastruktur Pelabuhan Laut dengan menetapkan pelabuhan
internasional terutama penetapan hub internasional (antara lain Bojonegara,
Bitung), penentuan rute pelayaran yang efektif dan kompatibel dengan alur
pelayaran internasional, dan pengembangan galangan kapal
8. POKOK-POKOK
KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS (2)
6. Dukungan pembangunan infrastruktur lainnya dengan
sasaran kewilayahan terutama di poros pengembangan:
Pemantapan dan pengembangan pelayanan sumber daya
air pada kawasan potensial ekonomi, pulau-pulau kecil,
kawasan perbatasan, konservasi & pengelolaan sungai
dan danau (antara lain DAS Cilcis, Brantas, Jratunseluna,
Membramo);
Pengembangan prasarana dan sarana permukiman di
pusat-pusat permukiman pada poros pengembangan, dan
kawasan perbatasan;
Pengembangan tenaga listrik dan sumberdaya energi
lainnya untuk memacu tingkat daya saing koridor
pengembangan.
10. Legenda :
Pulau Besar
Gugus Pulau Samudra
Gugus Pulau Pantai
Pegunungan Tinggi
Batas Teritorial
Batas ZEE
GUGUS PULAU SAMUDRA DAN PANTAI
KUALA LUMPUR
BANDAR SRI BEGAWAN
SINGAPORE
DILLI
Banda Aceh
Medan
Pekanbaru
Padang
Jambi
Bengkulu
Palembang
Lampung
JAKARTA
Bandung
Semarang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar Mataram
Kupang
Pontianak
Palangkaraya
Banjarmasin
Samarinda
Manado
Palu
Makasar
Kendari Ambon
Jayapura
Batam
Pangkal Pinang
Serang
Mamuju
Gorontalo
Ternate
Sorong
Entikong
Malang
Pangkalan Bun
Balikpapan
Biak
Merauke
12. Legenda :
Sebaran Beberapa Kota PKN
Bontang
Banda Aceh
Medan
Pekanbaru
Padang
Jambi
Bengkulu
Palembang
Lampung
JAKARTA
Bandung
Semarang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar Mataram
Kupang
Pontianak
Palangkaraya
Banjarmasin
Samarinda
Manado
Palu
Makasar
Kendari Ambon
Jayapura
Batam
Pangkal Pinang
Serang
Mamuju
Gorontalo
Ternate
Sorong
Sebaran Kejadian Gempa Pada kedalaman 0-33 kmt
Sebaran Kejadian Gempa Pada kedalaman 33-70 kmt
SEBARAN KEJADIAN GEMPA 1990-2000
Legenda :
Jalur Patahan
Jalur Sesar
13. Legenda :
Sebaran Beberapa Kota PKN
Banda Aceh
Medan
Pekanbaru
Padang
Jambi
Bengkulu
Palembang
Lampung
JAKARTA
Bandung
Semarang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar Mataram
Kupang
Pontianak
Palangkaraya
Banjarmasin
Samarinda
Manado
Palu
Makasar
Kendari Ambon
Jayapura
Batam
Pangkal Pinang
Serang
Mamuju
Gorontalo
Ternate
Sorong
SEBARAN KOTA PKN
16. Legenda :
Poros Pengembangan Perbatasan
KAWASAN PERBATASAN NEGARA
1. Kalimantan (Kalimantan Barat & Kalimantan Timur)
Sabah/Sarawak
2. Nusa Tenggara Timur Timor Leste
3. Papua Papua New Guinea
4. Sangihe Talaud Philipina
5. Maluku Timor Leste
6. Maluku Utara Palau
7. NTT (Kep. Alor) Timor Leste/Australia
8. Riau (Kep. Natuna) Malaysia/Brunei/Vietnam/Singapura
9. NAD India/Thailand
17. Keterangan :
"8 Kota Orde I
Kota Orde II"8
Kota Orde III"8
Bantuan Teknis Penyusunan
Konsep dan Strategi Pengembangan
Wilayah Pulau Madura
Gambar 2.3
Kedudukan Kota Madura Dalam
Konstelasi Jawa Timur
Direktorat Penataan Ruang Wilayah Tengah
Departemen Kimpraswil
Surabaya"8
"8
Bangkalan
"8
"8
"8
Sampang
Pamekasan
SumenepTuban
"8
"8
Lamongan
Bojonegoro
"8
"8
"8
"8
"8
"8
"8
Ngawi
Magetan
Ponorogo
Trenggalek
Jombang
Sidoarjo
"8
"8
"8
"8
"8
Pasuruan
Malang
Mojokerto
Kediri
Blitar
Tulungagung
"8
Gresik
"8
Nganjuk
"8
Banyuwangi
"8
Probolinggo
"8
Lumajang
"8
Jember
"8
Situbondo
"8
Bondowoso
"8
Madiun
"8
P.Bawean
"8
"8Tambak
P.Karamian
Kep.Masalembu
Kep.Kangean
P.Kangean
Arjasa
Sumurbungkar
"8
P.Sapanjang
P.Genteng
P.Puteran
P. Sapudi
P.Raja
P. Kambing
P. Raas
Nusabarung
Gayam
"8
Tlango"8
JAWA TIMUR
LAUT JAWA
SELAT MADURA
SAMUDERA HINDIA
JAWA TENGAH Batas Administrasi
Jalan Propinsi
Jalan Tol
N
Sumber : RTRW Propinsi Jatim, 1997/1998
Gambar
Sistim Kota-Kota Jawa Timur
PENGEMBANGAN GKS
Draft Usulan
PKN
PKW
PKL
PKN
PKW
PKL
Orientasi
pengembangan
PK
18. No. ASPEK SUDAH BERKEMBANG
(SUMATRA,JAWA, BALI)
SEDANG BERKEMBANG DAN
PERKEMBANGAN BARU
1 Kependudukan 80 % dari penduduk Indonesia
(60 % di P. Jawa)
Prosentase kota-desa hampir
sama
20 % dari penduduk
Indonesia
Dominasi perdesaan
2 Kegiatan Usaha 81 % dari PDRB Indonesia
78 % dari pertanian Indonesia
90 % dari industri Indonesia
(75 % di Jabotabek)
19 % dari PDRB Indonesia
22 % dari pertanian
Indonesia
10 % dari industri Indonesia
3 Sumberdaya Alam Lahan sudah dikelola
Lahan Subur
Luas hutan relatif sempit dan
terdesak oleh pertanian dan
permukiman
Lahan masih belum dikelola
Lahan relatif kurang subur
Luas hutan masih luas,
namun sudah dieksploitasi
4 Sumberdaya Buatan
Transportasi darat
Transportasi laut
Transportasi Udara
Listrik dan
Telekomunikasi
Konsentrasi di Pantura Jawa,
dan Timur Sumatera
Melayani hampir seluruh
wilayah
Melayani hampir seluruh wil.
Cukup (terutama kota-kota
besar)
Berupa jalan lintas belum
sepenuhnya menerus
Melayani daerah tertentu
Melayani daerah tertentu
Relatif kurang (Spot)
KESENJANGAN KAWASAN (1)
19. No. ASPEK SUDAH BERKEMBANG
(SUMATRA,JAWA, BALI)
SEDANG
BERKEMBANG DAN
PERKEMBANGAN
BARU
5 Human
Development
Index
1996 : 69,4
1999 : 65,7
1996 : 65,7
1999 : 62,9
6 Human Poverty
Index
1995 : 24,3
1998 : 24,8
1995 : 28,5
1999 : 27,7
7 Penanaman Modal Dalam negeri 80,5%
Luar Negeri 86,5%
Dalam negeri 19,5%
Luar Negeri 13,5%
8 Ekspor-Impor Ekspor: 79,8%
Impor: 92,1%
Ekspor: 20,2%
Impor: 7,9%
KESENJANGAN KAWASAN (2)
20. Pantai Utara dengan Pantai Selatan Pulau Jawa dan Pulau Bali
(yaitu 89% berbanding 11% terhadap total PDRB Propinsi)
Pantai Timur dengan pantai Barat Pulau Sumatera (80%
berbanding 20% terhadap total PDRB Propinsi)
Bagian Utara dan Selatan dengan Bagian Tengah dan Tenggara
Pulau Sulawesi (78% berbanding 22% terhadap total PDRB
Propinsi)
Bagian pesisir dengan bagian pedalaman Pulau Kalimantan
(90% berbanding 10% terhadap total PDRB Propinsi)
Fakta-fakta Kesenjangan
Antar Bagian Wilayah Pulau
21. REKAP KAWASAN ANDALAN
Pulau Kawasan
Andalan
Kawasan
Andalan Laut
Sumatera
Jawa
Sudah Berkembang
Kalimantan
Nusa Tenggara Bali
Sulawesi
Maluku Papua
Sedang Berkembang,
Perkemb Baru
31
24
55
16
10
16
15
57
10
4
14
5
4
8
6
23
Total 112 37
22. TABEL SWS PRIORITAS
Pulau SWS DAS
Sumatera 19 27
Jawa-Bali 20 29
39 56
Kalimantan 2 4
Nusa Tenggara 5 5
Sulawesi 17 32
Maluku-Papua 5
29 41
23. SUDAH BERKEMBANG
PEMBAGIAN WILAYAH NASIONAL
KUALA LUMPUR
BANDAR SRI BEGAWAN
SINGAPORE
DILLI
Banda Aceh
Medan
Pekanbaru
Padang
Jambi
Bengkulu
Palembang
Lampung
JAKARTA
Bandung
Semarang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar Mataram
Kupang
Pontianak
Palangkaraya
Banjarmasin
Samarinda
Manado
Palu
Makasar
Kendari Ambon
Jayapura
Batam
Pangkal Pinang
Serang
Mamuju
Gorontalo
Ternate
Sorong
Entikong
Malang
Pangkalan Bun
Balikpapan
Biak
Merauke
SEDANG BERKEMBANG PERKEMBANGAN BARU
25. KAWASAN PERBATASAN NEGARA
1. Kalimantan (Kalimantan Barat & Kalimantan Timur) Sabah/Sarawak
2. Nusa Tenggara Timur Timor Leste
3. Papua Papua New Guinea
4. Sangihe Talaud Philipina
5. Maluku Timor Leste
6. Maluku Utara Palau
7. NTT (Kep. Alor) Timor Leste/Australia
8. Riau (Kep. Natuna) Malaysia/Brunei/Vietnam/Singapura
9. NAD India/Thailand
26. Pulau Kota Pelabuhan Bandar Udara
PKN PKW PKL IHP IP NP Primer Sekun
der
Tersie
r
Sumatera 9 47 130 1 5 8 6 8 16
Jawa 9 33 106 1 3 1 7 4 5
Sudah
Berkembang
18 80 236 2 8 9 13 21 21
Bali- Nusa
Tenggara
4 8 36 - 2 1 6 12 12
Kalimantan 15 25 83 - 2 8 3 2 8
Sulawesi 7 20 66 - 1 5 4 4 8
Maluku-Papua 9 20 53 - 1 6 - 13 10
Sedang
Berkembang dan
Perkembangan
Baru
35 73 238 - 6 20 13 31 38
NASIONAL 53 153 474 2 14 29 26 51 59
Struktur Pemanfaatan Ruang per Pulau
27. KAWASAN ANDALAN :
Kawasan yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi
nasional dan daerah melalui pengembangan sektor-sektor atau sumber
daya unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan aset
manusia
KRITERIA PENETAPAN
1. Terdapat lebih dari 3 aglomerasi kota di dalamnya
2. Memberikan kontribusi terhadap PDB > 0,25%
3. Persentasi penduduknya > 3% dari penduduk propinsi
4. Memiliki prasarana dasar jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau
bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi, air, dan lain-lain
5. Memiliki sumberdaya alam dalam jumlah yang cukup besar
6. Memiliki sektor unggulan nasional yang sudah berkembang
A. Kawasan Andalan Berkembang
28. 1. Terdapat 1 2 aglomerasi kota di dalamnya
2. Memberikan kontribusi terhadap PDB >0,05%
3. Laju Pertumbuhan 4%
4. Persentasi penduduknya > 0,5% - 2% dari penduduk propinsi
5. Prasarana dasar jaringan jalan belum lengkap, kondisi pelabuhan laut
sedang atau kurang, dan prasarana lainnya belum cukup
6. Memiliki sumberdaya alam dalam jumlah yang cukup besar
7. Memiliki kemungkinan mengembangkan sektor unggulan
B. Kawasan Andalan Prospektif Berkembang
1. Merupakan kawasan yang memiliki potensi sumber daya laut maupun
kawasan yang sumberdaya lautnya yang sudah berkembang
2. Mempunyai pusat pengolahan hasil laut yang dapat dikembangkan
3. Mempunyai akses yang tinggi ke pasar (kota maupun outlet)
4. Secara geografis berada di luar kawasan lindung laut
C. Kawasan Andalan Laut
29. Marine Natural Resources
Terdiri dari 賊 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km.
Wilayah kedaulatan perairan seluas 3,2 juta km2 (UNCLOS 1982):
Perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2
Laut teritorial seluas 0,3 juta km2
Hak eksklusif pada perairan ZEE seluas 2,7 km2
Land Natural Resources
Kawasan hutan 113 juta ha
Lahan sawah produktif 9,9 juta ha
Lahan perkebunan produktif 15,5 juta
Prospektif sebagai sumber mineral dan migas pada 60 cekungan
Marine and Land Natural Resources
30. 揃 Secara sosial: minimal 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk
Indonesia tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai (pada 42 Kota
dan 181 Kabupaten)
揃 Secara ekonomi: kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional
sebesar 24 % (tahun 1989); adanya future resources, yaitu perikanan
(baru termanfaatkan 58,5% dari potensi lestari), investasi bidang
kelautan (30 tahun mendatang tidak lebih dari 2% dari total
investasi di Indonesia)
揃 Sumber daya non perikanan: (a) pertambangan dengan diketahuinya
60 cekungan minyak, (b) pariwisata bahari dunia (21 spot potensial),
dan (c) keanekaragaman hayati (natural biodiversity) laut tropis
dunia (30 % hutan bakau dan terumbu karang dunia),
揃 Secara politik dan hankam: merupakan kawasan perbatasan antar-
negara maupun antar-daerah
Potensi Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil
31. 1. NKRI:
luas wilayah + 2 juta km2,
penduduk > 206 juta jiwa (th 2000),
potensi SDA (marine and land natural resources) sangat besar.
Marine Natural Resources
Terdiri dari 賊 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km.
Wilayah kedaulatan perairan seluas 3,2 juta km2 (UNCLOS 1982):
Perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2
Laut teritorial seluas 0,3 juta km2
Hak eksklusif pada perairan ZEE seluas 2,7 km2
Land Natural Resources
Kawasan hutan 113 juta ha
Lahan sawah produktif 9,9 juta ha
Lahan perkebunan produktif 15,5 juta
Prospektif sebagai sumber mineral dan migas pada 60 cekungan
Sebaran potensi SDA dan SDM tidak merata perlu intervensi
kebijakan & penanganan khusus (Pemerintah) terutama untuk
wilayah tertinggal mendorong pemulihan perekonomian
nasional
32. Kinerja Makro Ekonomi
Tujuan Ekspor dan Asal Impor Utama Komoditi Non Migas
berdasarkan Nilai Th. 2001
EKSPOR
(juta US$)
IMPOR
(juta US$)
1 Amerika Serikat 7.126 1 Jepang 3.622
2 Jepang 6.691 2 Amerika Serikat 2.684
3 Singapura 4.881 3 Singapura 1.650
4 Malaysia 1.646 4 Korea Selatan 1.548
5 Belanda 1.582 5 RRC 1.426
6 Korea Selatan 1.577 6 Jerman 1.124
7 Inggris 1.538 7 Taiwan 978
8 RRC 1.518 8 Thailand 860
9 Jerman 1.232 9 Malaysia 603
10 Taiwan 1.185 10 Inggris 518
Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia,
Bank Indonesia, Edisi April 2002
Pasar Asia Pasifik
33. Matriks Komoditi Unggulan menurut Pasar Utama
Sumber: BPS 1999
NO KOMODITI PASAR
PANGSA
PASAR
PESAING
UTAMA
PESAING
POTENSIAL
I PERKEBUNAN
1
2
3
4
Karet
Sawit
Kopi
Kakao
Jepang, AS, EU
EU, Jepang, AS
EU. Jepang, AS
AS, EU, Jepang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Thai, Mal
Mal, Afrika, Brazil
P.Gading, Ghana
Vietnam
frika
Vietnam
Nigeria, Kameron
II PERIKANAN
1
2
3
4
5
6
Udang
Tuna/Cekalang
Kepeting
Kodok
Rumput Laut
Mutiara
AS, Asia, EU
EU, Asia
AS, Jepang
EU, Jepang
AS, Jepang
Jepang
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Rendah
Rendah
Thailand, China
Thailand
Philipina
III TPH
1
2
3
4
5
6
7
8
Pisang
Nenas
Manggis
Gaplek
Jamur
Kentang
Kubis
Jagung
AS, Jepang, EU,
Kanada
Jepang, AS
Singapura
Asia, EU, Timteng
EU, Asia
Asia
Singapura
Malaysia, Singapura,
Asia, Lokal
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Sedang
Sedang
Kecil
Costa Rica,
Philipina
Costa Rica,
Philipina
Thailand, Srilangka
Thailand
China
Thailand, China
China
Thailand, AS
Malaysia
Thailand
Vietnam
IV PETERNAKAN
1
2
3
Babi
Unggas
Domba
Singapura
Hongkong
Hongkong, Jepang,
Rusia, Malaysia,
Timteng
Rendah
Rendah
Rendah
China
34. PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DALAM MENDUKUNG POROS PENGEMBANGAN
1. Pengembangan kawasan tertentu cepat tumbuh : Metropolitan Jabodetabek
Punjur, Mebidang, GKS, Maminasata, Bandung Raya
2. Pengembangan kota PKN pada Poros Pengembangan Wilayah yang Strategis.
3. Pengembangan Kawasan Andalan (Kaw. Andal Laut dan KAPET) pada poros
prioritas pengembangan dan dukungan pembangunan kawasan perbatasan
serta pulau kecil terluar
4. Pengembangan infrastruktur Pelabuhan Laut dengan menetapkan pelabuhan
internasional terutama penetapan hub internasional (Bojonegara, Bitung),
penentuan rute pelayaran yang efektif, dan galangan kapal
5. Dukungan pembangunan infrastruktur lainnya dengan sasaran kewilayahan yang
meliputi:
Pemantapan kehandalan prasarana jalan nasional/strategis pada koridor
ekonomi, dan pada pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan
Pemantapan dan pengembangan pelayanan sumber daya air pada kawasan
potensial ekonomi, pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan, konservasi &
pengelolaan sungai dan danau (DAS Cilcis, Brantas, Jratunseluna,
Membramo)
Pengembangan prasarana dan sarana permukiman kawasan perbatasan,
pulau-pulau kecil, penanganan pengungsi,
Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan sumberdaya energi lainnya
35. Kawasan Sudah Berkembang Kawasan Sedang Berkembang
dan Perkembangan Baru
1. MEDAN
2. PALEMBANG
3. BANDAR LAMPUNG
4. KAWASAN PERK. JAKARTA
5. BOJONEGARA-MERAK-CILEGON
6. BOPUNJUR DSK
7. PURWASUKA DSK
8. CEKUNGAN BANDUNG
9. PRIANGAN TIMUR
10. SUBOSUKO-WONOSRANTEN
11. BREGAS
12. WANARAKUTI
13. JAWA TENGAH SELATAN
14. JOGJAKARTA
15. GERBANGKERTOSUSILA
16. MALANG DSK
17. PLINGGO-PASURUAN-
LUMAJANG
18. ST.BONDO-BONDOWOSO-
JEMBER
19. MADIUN DSK
20. BANDA ACEH
21. LHOKSEUMAWE
22. PANTAI BARAT SELATAN
23. PEMATANG SIANTAR
24. R. PARAPAT-KISARAN
25. TAPANULI
26. PADANG PARIAMAN
27. AGAM BUKIT TINGGI
28. PEKANBARU
29. BATAM
30. UJUNG BATU-BAGAN BT.
31. MUARA BULIAN
32. MUARA ENIM
33. LUBUK LINGGAU
34. BENGKULU
35. BANGKA
36. SUKABUMI DSK
37. CIAYUMAJA KUNING
38. KEDUNG SEPUR
39. KEDIRI-TL. AGUNG-BLITAR
40. BANYUWANGI DSK
41. MADURA & KEP
1. BULUKUMBA-WATAMPONE
2. DENPASAR-UBUD KINTAMANI
3. LOMBOK
4. PONTIANAK
5. SANGGAU
6. BANJARMASIN
7. BATULICIN
8. TANREMAWA
9. SASEMAWA
10. BOSATEMBAJAM
11. MENADO
12. MAMINASATA
13. SERAM
14. TIMIKA (TEMBAGAPURA)
15. FAKFAK (BOMBERAI)
TABEL DAFTAR KAWASAN ANDALAN BERKEMBANG
36. Kawasan Sudah
Berkembang
Kawasan Sedang Berkembang dan Perkembangan
Baru
1. NIAS
2. MENTAWAI
3. SOLOK
4. DURI-DUMAI
5. RENGAT-KUALA ENOK
6. MUARA BUNGO
7. MANNA
8. BELITUNG
9. MESUJI
10. KOTABUMI
11. LIWA-KRUI
12. PANGANDARAN DSK
13. BOROBUDUR
14. TUBAN-BOJONEGORO DSK
1. SINGARAJA
2. BIMA
3. SUMBAWA
4. KUPANG
5. MAUMERE-ENDE
6. KOMODO
7. RUTENG-BAJAWA
8. SUMBA
9. SINGKAWANG
10. KETAPANG
11. KAPUAS HULU
12. SAMPIT-PANGKALAN BUN
13. BUNTOK
14. MUARATEWEH
15. KUALA KAPUAS
16. TATAPANBUMA
17. TANAH GROGOT
18. GORONTALO
19. MARISA
20. DUMOGA-KOTAMOBAGU
21. POSO
22. TOLI-TOLI
23. KOLONEDALE
24. PALU
25. PALOPO
26. MAMUJU
27. PARE-PARE
28. KENDARI
29. MUNA-BUTON
30. KOLAKA
31. KEI-ARU-P. WETAR-P.TANIMBAR
32. BURU
33. TERNATE-TIDORE-SIDANGOLI-SOFIFI-
WEDA
34. BACAN-HALMAHERA SELATAN
35. KEP. SULA
36. MERAUKE
37. SORONG
38. MEMBERAMO-LEREH(JAYAPURA)
39. NABIRE (ARAN MOSWAREN, LEGARE)
40. BINTUNI(MANOKWARI)
41. WAMENA
42. BIAK
TABEL DAFTAR KAWASAN ANDALAN PROSPEKTIF BERKEMBANG
37. Kaw. Andalan Laut Kota Pantai
Sabang, dsk Sabang
Nias, dsk Meulaboh
Sibolga
Siberut, dsk Pariaman
Selat Malaka Tanjung Balai
Bagansiapi-api
Lhokseumawe, dsk Lhokseumawe
Medan/Belawan
Batam, dsk Tanjung Balai Karimun
Batam
Kuala Enok
Kaw. Andalan Laut Kota Pantai
Bengkulu, dsk Manna
Krakatau, dsk Kalianda
Bangka Belitung, dsk Pangkal Pinang
Kep. Seribu, dsk Jakarta
Indramayu
Cilacap dsk *) Cilacap
Karimun Jawa, dsk Semarang
Tegal
Madura, dsk Surabaya
Pasuruan
Sumenep
KAWASAN ANDALAN LAUT
TABEL KAWASAN ANDALAN LAUT Sudah Berkembang
38. Kaw. Andalan Laut Kota Pantai
Bali dsk Denpasar
Sumba dsk Ende
Sawu, dsk Kupang
Flores, dsk *) Manggarai
Ketapang dsk Ketapang
Kuala Pembuang dsk Banjarmasin
Natuna, dsk Singkawang
Bontang, dsk *) Samarinda
Tarakan, dsk *) Tj. Redeb
Pulau Laut, dsk Samarinda
Bunaken dsk Bitung
Teluk Tomini, dsk Gorontalo
Toli-toli dsk *) Toli-toli
Teluk Tolo, dsk Luwuk
Kaw. Andalan Laut Kota Pantai
Kep Tukang Besi dsk Bau-bau
Teluk Bone, dsk Sinjai
Singkarang, dsk Pare-pare
Makassar
Selat Makassar *) Mamuju
Batutoli dsk Ternate
Banda, dsk Ambon
Arafura, dsk Tual
Sorong, dsk *) Sorong
Cendrawasih, dsk Biak
Jayapura, dsk *) Jayapura
TABEL KAWASAN ANDALAN LAUT Sedang Berkembang dan Perkembangan Baru
39. RUANG EKSISTING
GERBANGKERTOSUSILA & SEKITARNYA
KAWASAN METROPOLITAN SURABAYA
KAWASAN PENGEMBANGAN PANTAI UTARA
KAWASAN KONSERVASI LINGKUNGAN
DAS BRANTAS
KAWASAN KONSERVASI LINGKUNGAN
DAS BENGAWAN SOLO
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Jaringan Arteri Primer
Jaringan Kolektor Primer
Jaringan Jalan Tol
KAWASAN INDUSTRI/
BERIKAT
MINYAK & GAS BUMI
BOJONEGORO
PASURUAN
PAITON / PLT
TUBAN
PERMUKIMAN SKALA BESAR AIR BAKU
40. Keterangan :
"8 Kota Orde I
Kota Orde II"8
Kota Orde III"8
Bantuan Teknis Penyusunan
Konsep dan Strategi Pengembangan
Wilayah Pulau Madura
Gambar 2.3
Kedudukan Kota Madura Dalam
Konstelasi Jawa Timur
Direktorat Penataan Ruang Wilayah Tengah
Departemen Kimpraswil
Surabaya"8
"8
Bangkalan
"8
"8
"8
Sampang
Pamekasan
SumenepTuban
"8
"8
Lamongan
Bojonegoro
"8
"8
"8
"8
"8
"8
"8
Ngawi
Magetan
Ponorogo
Trenggalek
Jombang
Sidoarjo
"8
"8
"8
"8
"8
Pasuruan
Malang
Mojokerto
Kediri
Blitar
Tulungagung
"8
Gresik
"8
Nganjuk
"8
Banyuwangi
"8
Probolinggo
"8
Lumajang
"8
Jember
"8
Situbondo
"8
Bondowoso
"8
Madiun
"8
P.Bawean
"8
"8Tambak
P.Karamian
Kep.Masalembu
Kep.Kangean
P.Kangean
Arjasa
Sumurbungkar
"8
P.Sapanjang
P.Genteng
P.Puteran
P. Sapudi
P.Raja
P. Kambing
P. Raas
Nusabarung
Gayam
"8
Tlango"8
JAWA TIMUR
LAUT JAWA
SELAT MADURA
SAMUDERA HINDIA
JAWA TENGAH Batas Administrasi
Jalan Propinsi
Jalan Tol
N
Sumber : RTRW Propinsi Jatim, 1997/1998
Gambar
Sistim Kota-Kota Jawa Timur
PKN
PKW
PKL
41. KETERKAITAN GKS dsk. MADURA
Pusat
Pertanian
Sawah irigasi
Industri
PASURUAN
Pusat
Agro Industri
Penyebaran
Fasilitas
Konservasi
Perikanan
Peternakan
Pusat
Perkebunan
Komersial
Pertanian
Perikanan
Pusat SWP SUMENEP
- Perdagangan
- KoleksiDistribusi
- Administrasi
- Keuangan
Energi & GasPertanian
Peternakan
SUMENEP
Perikanan
Peternakan
Penggaraman
Penyebaran
Fasilitas
Peternakan
Wilayah Kepulauan:
- Perikanan
- SDM
- Penerb. Perintis
WILAYAH KEPULAUAN
PAMEKASAN
SAMPANG
Agro-industri
Industri
Kecil/
Kerajinan
MOJOKERTO
Pusat
Industri
Olahan
Pertanian
Perumahan
Perumahan
Kota Baru
Informasi
Perdagangan
Keuangan
Komersial
BANGKALAN
Industri
Pertanian
Pusat
Peternakan/
Perikanan
Daerah
Pertanian
Perikanan
Agro-industri
Industri
Kecil/
Kerajinan
LAMONGAN
Penyebaran
Fasilitas
Penerbangan
Perintis
Pertanian
Perumahan
PusatPendidikan/
Penelitian
Pertanian
Produksi
Pertanian
Industri
Kecil/
Kerajinan
Penyebaran
Fasilitas
Pusat
Jasa
Rmh Tangga
Industri
Kehutanan
TUBAN
Pusat
Pertam-
bangan
Pariwisata
Perikanan
BOJONEGORO
Jasa
Perorangan
Jasa
Hiburan &
Kebudayaan
Pusat
Pariwisata
Perkebunan
MALANG
Fungsi CBD :
Perdagangan
Keuangan
Administrasi
Informasi
Perumahan
Perumahan
Rekreasi
Rekreasi
Rekreasi
Rekreasi
Rekreasi
SURABAYA RAYA
Penyebaran
Industri
Kegiatan PemekaranWilayah
Penyebaran
Industri
Pertanian n
Pusat
Perikanan
PROBOLINGGO
Penyebaran
Fasilitas
Pusat
Konservasi
LUMAJANG
Industri
Penyebaran
Fasilitasi
Perkebunan
Pertanian
Industri
Pariwisata
pegunungan,
pantai
Perkebunan
Industri
Energi
Pertanian
Perkebunan
Pariwisata &
Suaka
M. Satwa
Konservasi
Pertanian
Perikanan
Perkebunan
43. Legenda :
Sebaran Beberapa Kota PKN
Banda Aceh
Medan
Pekanbaru
Padang
Jambi
Bengkulu
Palembang
Lampung
JAKARTA
Bandung
Semarang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar Mataram
Kupang
Pontianak
Palangkaraya
Banjarmasin
Samarinda
Manado
Palu
Makasar
Kendari Ambon
Jayapura
Batam
Pangkal Pinang
Serang
Mamuju
Gorontalo
Ternate
Sorong
45. Legenda :
Pegunungan Tinggi
WILAYAH PEGUNUNGAN TINGGI
KUALA LUMPUR
BANDAR SRI BEGAWAN
SINGAPORE
DILLI
Banda Aceh
Medan
Pekanbaru
Padang
Jambi
Bengkulu
Palembang
Lampung
JAKARTA
Bandung
Semarang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar Mataram
Kupang
Pontianak
Palangkaraya
Banjarmasin
Samarinda
Manado
Palu
Makasar
Kendari Ambon
Jayapura
Batam
Pangkal Pinang
Serang
Mamuju
Gorontalo
Ternate
Sorong
Entikong
Malang
Pangkalan Bun
Balikpapan
Biak
Merauke