Dokumen tersebut merangkum program kerja Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap periode 2015-2022, mencakup tujuh bidang program yang meliputi organisasi, pembinaan jiwa korps, usaha dan kesejahteraan, perlindungan hukum, profesionalisme, pengendalian, dan pengabdian masyarakat.
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSCoach RFIRMANS
油
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara menetapkan kurikulum baru untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan tugas. Kurikulum sebelumnya dicabut dan diganti dengan kurikulum terbaru yang menerapkan blended learning untuk membentuk karakter dan kompetensi calon PNS sesuai bidang tugasnya.
Paparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisifionarazqa
油
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Kota Kediri yang meliputi lokasi, batas wilayah, dan pembagian administratif. Dokumen ini juga menyajikan data demografi, indeks pembangunan manusia, struktur organisasi pemerintahan, dan sasaran pembangunan Kota Kediri untuk periode 2014-2019.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka melalui serangkaian kegiatan. KAT didefinisikan sebagai kelompok sosial budaya lokal yang terpencar dan kurang terlibat dalam jaringan sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan KAT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan kesejahteraan sosial
wawasan Kebangsaan oleh Bambang Giyanto.widi438953
油
Wawasan kebangsaan adalah pemahaman mendalam mengenai identitas, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam suatu bangsa. Hal ini melibatkan kesadaran akan persatuan, keragaman, dan tanggung jawab terhadap pembangunan negara
Pedoman ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, program, mekanisme pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana.
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copyRedis Manik
油
Pedoman ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, program, mekanisme pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana.
Dokumen tersebut membahas prioritas pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013-2018. Terdapat 16 program pendidikan yang mencakup peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk mencapai target-target seperti peningkatan angka partisipasi dan rasio siswa per kelas. Salah satu program utamanya adalah Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas guna memb
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Friska Mareti
油
Dokumen tersebut membahas tentang rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, nilai-nilai dasar profesi PNS, rencana implementasi aktualisasi nilai-nilai dasar, dan rencana penyempurnaan aktualisasi.
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
油
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang program kerja dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022. Program kerja terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dalam peraturan desa dan pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan.
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsShintaDevi11
油
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan program JKN-KIS. Beliau menekankan pentingnya disiplin kerja bagi PNS dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. PNS juga berhak atas fasilitas kesehatan melalui program JKN-KIS untuk menunjang kinerja sebagai pelayan masyarakat. Sosialisasi ini di
(1) Dokumen ini membahas sejarah perkembangan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sejak masa kolonial hingga reformasi, termasuk peraturan yang mengatur Korpri. (2) Korpri memiliki tujuan untuk menjaga etika profesi dan standar pelayanan ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. (3) Program utama Korpri nasional 2022-2027 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi
Pedoman ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, program, mekanisme pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana.
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copyRedis Manik
油
Pedoman ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, program, mekanisme pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana.
Dokumen tersebut membahas prioritas pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013-2018. Terdapat 16 program pendidikan yang mencakup peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk mencapai target-target seperti peningkatan angka partisipasi dan rasio siswa per kelas. Salah satu program utamanya adalah Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas guna memb
Rancangan aktualisasi Gol II Prajabatan 2015Friska Mareti
油
Dokumen tersebut membahas tentang rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, nilai-nilai dasar profesi PNS, rencana implementasi aktualisasi nilai-nilai dasar, dan rencana penyempurnaan aktualisasi.
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
油
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang program kerja dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022. Program kerja terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dalam peraturan desa dan pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan.
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsShintaDevi11
油
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan program JKN-KIS. Beliau menekankan pentingnya disiplin kerja bagi PNS dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. PNS juga berhak atas fasilitas kesehatan melalui program JKN-KIS untuk menunjang kinerja sebagai pelayan masyarakat. Sosialisasi ini di
(1) Dokumen ini membahas sejarah perkembangan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sejak masa kolonial hingga reformasi, termasuk peraturan yang mengatur Korpri. (2) Korpri memiliki tujuan untuk menjaga etika profesi dan standar pelayanan ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. (3) Program utama Korpri nasional 2022-2027 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi
2. KERANGKA
PAPARAN
A. DASAR HUKUM
C. CAPAIAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA
DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN
CILACAP PERIODE 2015-2022
B. STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGURUS
KORPRI KABUPATEN CILACAP PERIODE 2015-
2022
E. EVALUASI
D. LAPORAN KEUANGAN
DAN ASSET
3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 09 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korsa dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan MUNAS VIII KORPRI Nomor : KEP-05/MUNAS.VIII/XII/2015 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
KORPRI;
7. Keputusan Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor : Kep-05/MUSKAB/XII/2015 Tentang
Program Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020.
8. Keputusan Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor : Kep-06/MUSKAB/XII/2015 Tentang
Penetapan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Terpilih Periode 2015 2020 Sekaligus Sebagai Ketua Formatur.
9. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11/KEP/DPK-Prov/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang
Pemberhentian Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2010-2015 dan Penetapan Komposisi dan Personalia Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020.
10. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah No. 09/KEP/DPK-Prov/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Penggantian
Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode 2015-2020.
11. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Tengah No. 03/KEP/DPK-Prov/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang
Pengangkatan Pelaksana Tugas (CARETAKER) Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020.
12. Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Nomor: 35/DPK-Kab/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pengangkatan
Pelaksana Harian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2015-2020.
.
Kerangka Paparan
4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
C. STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN CILACAP
PERIODE 2015-2022
5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
C. PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KORPRI
PERIODE 2015-2022
I. VISI KORPRI
Terbangunnya jiwa korsa Pegawai
Republik Indonesia dalam rangka
menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa, melindungi dan
mensejahterakan anggota dan
mendukung terciptanya prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik.
6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
II. MISI
KORPRI
1. Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia
sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara.
2. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan
perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat
pegawai Republik Indonesia.
3. Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa,
professional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan
mampu melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan secara
transparan dan akunatabel.
7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
III. FUNGSI
KORPRI
1. Membangun jiwa korps (korsa).
2. Menjadi perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan.
4. Memberikan pengayoman dan perlindungan hukum.
5. Meningkatkan harkat dan martabat pegawai Republik Indonesia.
6. Meningkatkan ketaqwaan, profesionalisme dan disiplin serta bebas
KKN.
7. Mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan
akuntabel.
8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
IV. ARAH
KEBIJAKAN
&
SASARAN
1. Penguatan organisasi dan tata kerja dengan sasaran terbangunnya organisasi
KORPRI yang solid, kuat dan mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif
dan efisien.
2. Penguatan jiwa korps dengan sasaran terbangunnya soliditas dan solidaritas
anggota KORPRI sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan aparat birokrasi.
3. Pengembangan usaha dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota.
4. Pengayoman dan perlindungan hukum dengan sasaran terciptanya rasa aman
bagi anggota dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
5. Peningkatan profesionalisme, disiplin dan pemberian penghargaan dengan
sasaran terciptanya aparatur yang kompeten, berdedikasi dan berintegritas.
6. Arah kebijakan sebagaimana pada angka 15 tersebut di atas dilaksanakan
dengan sasaran terwujudnya suatu pemerintahan yang transparan dan
akuntabel.
9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
V. CAPAIAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN CILACAP PERIODE 2015-2022
1. Bidang Organisasi dan Tata Kerja, antara lain :
a. Bekerjasama dengan organisasi sejenis, yaitu:
- BAZNAS :
Penyaluran sembako 1.322 Paket @ Rp.150.000,-
RTLH 188 Unit
- PMI :
Donor Darah + 494 Ampul/Kantong
Penyaluran bantuan kemanusiaan dampak bencana
Alam di Lombok, Palu dan Donggala Rp. 321.775.661,-
b. Membangun komunikasi dengan KORPRI unit OPD / Unit
kerja, DP KORPRI Kab lain DP KORPRI Provinsi dan Nasional
(menerima kunjungan/study banding, mengikuti sarasehan,
dan rakernas)
c. Mengembangkan keanggotaan KORPRI di jajaran BUMD dan
BLUD melalui program Dana Sosial Kematian KORPRI
10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
a. Meningkatkan solidaritas sesama
anggota KORPRI (Pembinaan)
b. Mendukung penggunaan seragam
KORPRI (setiap tanggal 17 dan
Upacara hari besar Nasional)
c. Meningkatkan rasa nasionalisme
dan kebangsaan anggota KORPRI
(lomba Pengucapan Pembukaan
UUD 1945 dan Panca Prasetya
KORPRI)
2. Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps , dan Wawasan
Kebangsaan, antara lain :
11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
3. Bidang Usaha dan Kesejahteraan, antara lain :
a. Program Dana Sosial Kematian KORPRI untuk anggota yang meninggal dunia
dan anggota yang mengalami cacat tetap secara berkesinambungan
(Per 1 Januari 2021 Hak yang di berikan sebesar Rp. 20.000.000,-)
b. Program Sumbangan Sosial Purna Tugas (Tahun 2021 hak yang di terima
peserta yang pensiun sebesar Rp. 11.600.000,-)
c. Mengusulkan kepada Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kersejahteraan
anggota KORPRI (melalui peningkatan TPP setiap tahun)
12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
4. Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum, antara lain :
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada
anggota KORPRI (KORPRI Unit OPD / Unit kerja,
eks Distrik Kec Kroya, eks Distrik Kec Sidareja,
eks Distrik Kec Majenang, Kec Sampang dan
Kec Kesugihan)
b. Membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum KORPRI Kab Cilacap (Pelantikan pengurus
LKBH KORPRI Kab Cilacap)
c. Memberikan pendampingan, bantuan hukum dan
advokasi bagi anggota KORPRI yang menghadapi
masalah hukum (Telah mendampingi dan
memberikan bantuan hukum bagi 3 anggota
KORPRI)
13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
5. Bidang Pengembangan Profesionalisme Aparatur, antara lain :
a. Mengusulkan diadopsinya materi-materi tentang KORPRI dalam kurikulum
Diklat (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas).
b. Mendorong pemberian penghargaan terhadap anggota KORPRI yang
berprestasi (ikut berpartisipasi membuat soal, untuk kegiatan seleksi pegawai
berprestasi)
c. Mendorong peningkatan kompetensi anggota KORPRI (Menyelenggarakan
lomba karya tulis dengan judul Bangga Mbangun Desa).
14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
6. Bidang Pengendalian, antara lain :
a. Mendorong terwujudnya reformasi birokrasi (Terlibat langsung / tidak langsung
pada 8 area perubahan).
b. Mendorong pelaksanaan program KORPRI secara transparan dan akuntabel
(Monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Sosial KORPRI).
15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
7. Bidang Pengabdian Masyarakat, antara lain :
a. Bekerja sama dengan berbagai Instansi / Perusahaan dalam rangka membantu
pelaksanaan program pemerintah dalam bidang pengabdian masyarakat
(bantuan RTLH, air bersih, paket sembako, pengobatan gratis, pelayanan KB
gratis, Donor darah)
16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
D. LAPORAN KEUANGAN DAN ASSET
1. REKAPITULASI PENERIMAAN DANA HIBAH KORPRI KABUPATEN CILACAP
DARI TAHUN 2015 - 2021
Rekening Nomor : 2-012-04066-3
BPD Jateng Cilacap
NO Tgl/Bln/Thn SUMBER
HIBAH
PENERIMAAN
(Rp)
PENYERAPAN
(Rp)
SISA
(Rp)
KETERANGAN
1 24-Aug-15 APBD Definitif 250,000,000 250,000,000 -
2 25-May-16 APBD Definitif 250,000,000 250,000,000 -
3 20-Jun-17 APBD Definitif 400,000,000 400,000,000 -
4 17-Oct-18 APBD Definitif 250,000,000 250,000,000 -
5 8-May-19 APBD Definitif 350,000,000 350,000,000 -
18-Nov-19 APBD Perubahan 116,000,000 106,326,200 9,673,800 Sisa anggaran kegiatan Pengiriman peserta lomba
MTQ V Tk. KORPRI Provinsi Th. 2019
6 11-Jun-20 APBD Definitif 250,000,000 218,995,500 31,004,500 Anggaran Kegiatan MUSKAB Th. 2020
namun belum dilaksanakan karena Covid-19,
rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2022
7 13-Aug-21 APBD Definitif 600,000,000 600,000,000 -
JUMLAH ............................ 2,466,000,000 2,425,321,700 40,678,300
17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
2. PENJUALAN ASSET
Rekening Nomor : 2-012-03940-1
BPD Jateng Cilacap
Atas Nama : KORPRI KAB. CILACAP
NO Tgl/Bln/Thn JENIS BARANG/
KENDARAAN
NILAI
PENJUALAN
(Rp)
KETERANGAN
1 8-Jul-20 Kendaraan Roda
Empat (Bus)
MERK / TYPE
Mitsubishi Colt
FE 114
18,000,000 Kondisi kendaraan rusak/tidak laik pakai
NOMOR POLISI R 1043 HB
NOMOR
RANGKA/MESIN
FE114022883 /
4D31C693596
ISI SILINDER 03298 CC
TAHUN 1986
WARNA Abu-abu
BAHAN BAKAR Solar
KELENGKAPAN BPKB dan STNK
SPESIFIKASI
BARANG/
KENDARAAN
18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
3. KORPRI PEDULI BANTUAN KEMANUSIAAN DAMPAK BENCANA ALAM
Rekening Nomor : 2-012-14349-7
BPD Jateng Cilacap
Atas Nama : KORPRI PEDULI
NO Tgl/Bln/Thn KETERANGAN PENERIMAAN
(Rp)
PENGELUARAN
(Rp)
SALDO
(Rp)
1 17-Oct-18 Saldo Awal 20,000 - 20,000
2 17 Okt'18 s/d
26 Feb'2022
Penerimaan dari
partisipan
129,419,000 - 129,439,000
3 17 Okt'18 s/d
26 Feb'2022
Penerimaan
Bunga Bank
471,209 129,910,209
4 29-Nov-18 Diberikan kepada
korban Gempa
Bumi dan
Tsunami di Palu,
Sigi dan
Donggala melalui
PMI Kab. Cilacap
121,400,414 8,509,795
5 17 Okt'18 s/d
26 Feb'2022
Pajak dan Adm
Bank
54,309 8,455,486
6 17 Okt'18 s/d
26 Feb'2022
Koreksi Mutasi 4,300,000 4,155,486
7 Saldo Akhir 26 Feb' 2022 ........................................................... 4,155,486
19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
4. PROGRAM DANA SOSIAL KEMATIAN KORPRI
PERIODE TAHUN 2015-2022
I III IV V VI=(III+IV-V) VII=(IV-V) IX
1 Kepemimpinan Drs. SUTARJO. MM (29 Des' 2015 - 28 Feb'2018) :
- Saldo per 29 Desember 2015 (Sesuai LPJ 2,345,194,559 - - 2,345,194,559 -
Muskab 2015
- Per 30 Desember 2015 s/d 28 Februari 2018 2,345,194,559 5,595,614,426 5,605,493,270 2,335,315,715 (9,878,844) 373 orang
(Sesuai serah terima pelaksanaan tugas)
Jumlah Sub ................................................ 2,345,194,559 5,595,614,426 5,605,493,270 2,335,315,715 (9,878,844) 373 orang
2 Kepemimpinan Drs. FARID MA'RUF, ST,MM (1 Mar'2018 - 26 Feb' 2022) :
- Per 1 Maret 2018 s/d 31 Des' 2018 2,335,315,715 2,092,980,790 2,044,781,863 2,383,514,642 48,198,927 137 orang
- Tahun 2019 2,383,514,642 2,320,216,926 2,560,680,802 2,143,050,766 (240,463,876) 170 orang
- Tahun 2020 2,143,050,766 2,226,861,497 2,616,542,947 1,753,369,316 (389,681,450) 172 orang
- Tahun 2021 1,753,369,316 7,252,711,662 5,373,876,266 3,632,204,712 1,878,835,396 267 orang
- Tahun 2022 (Bln. Jan s/d Feb) 3,632,204,712 1,037,345,752 725,305,750 3,944,244,714 312,040,002 36 orang
2,335,315,715 14,930,116,627 13,321,187,628 3,944,244,714 1,608,928,999 782 orang
2,345,194,559 20,525,731,053 18,926,680,898 3,944,244,714 1,599,050,155 1,155 orang a. BPD Jateng Cilacap
b. PT. BKK Jateng
c. PT. Bank Surya Yudha
JML. PENERIMA
MANFAAT
VIII
BANK PENYIMPANAN
Jumlah Sub ....................................................
Jumlah Akumulatif (Jml. Sub 1 + 2) .........
HASIL ANTARA
PENERIMAAN
DIKURANGI
PENGELUARAN
II
SALDO AKHIR
NO KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN
20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
5. IURAN WAJIB ANGGOTA
PERIODE TAHUN 2015-2022
PIUTANG JML. PENERIMA
I III IV V VI VII=(III+IV-V) VIII=(IV-V) IX X
1 Kepemimpinan Drs. SUTARJO. MM (1 Jul' 2017 - 28 Feb'2018) :
- 1 Juli 2017 s/d 28 Februari 2018
(Sesuai serah terima pelaksaan tugas )
- 225,959,304 26,854,401 199,104,903 -
Jumlah Sub ................................................ - 225,959,304 26,854,401 199,104,903 199,104,903
2 Kepemimpinan Drs. FARID MA'RUF, ST,MM (1 Mar'2018 - 26 Feb' 2022) :
- Per 1 Maret 2018 s/d 31 Des' 2018 199,104,903 227,693,734 93,571,138 333,227,499 134,122,596
- Tahun 2019 333,227,499 238,232,533 55,541,707 515,918,325 182,690,826
- Tahun 2020 515,918,325 266,542,057 136,170,611 110,000,000 536,289,771 130,371,446
- Tahun 2021 536,289,771 385,315,265 38,291,804 110,000,000 773,313,232 347,023,461 Bantuan dan
Pendampingan Hukum 1
- Tahun 2022 (Bln. Jan s/d Feb) 773,313,232 37,907,665 3,474,333 285,952,800 521,793,764 34,433,332
199,104,903 1,155,691,254 327,049,593 285,952,800 741,793,764 828,641,661
- 1,381,650,558 353,903,994 285,952,800 741,793,764 1,027,746,564 9 Orang BPD Jateng
Cilacap
NO KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN
Dalam kurun waktu dr. 31
Mei 2017 s/d 31 Mei 2020 :
Pelayanan konsultasi
hukum 6 orang
Bantuan dan
Pendampingan Hukum 2
orang
BANK
PENYIMPANAN
Jumlah Sub ....................................................
Jumlah Akumulatif (Jml. Sub 1 + 2) .........
HASIL ANTARA
PENERIMAAN
DIKURANGI
PENGELUARAN
II
SALDO
AKHIR
21. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
6. PROGRAM SUMBANGAN SOSIAL PURNA TUGAS KORPRI
PERIODE TAHUN 2015-2022
I III IV V VI=(III+IV-V) VII=(IV-V) IX
1 Kepemimpinan Drs. SUTARJO. MM (29 Des' 2015 - 28 Feb'2018) :
- Saldo per 29 Desember 2015 (Sesuai LPJ 15,623,163,126 - - - -
Muskab 2015
- Per 30 Desember 2015 s/d 28 Feb' 2018 15,623,163,126 16,279,235,690 16,648,641,999 15,253,756,817 (369,406,309) 2,483 orang
(Sesuai serah terima pelaksanaan tugas)
15,623,163,126 16,279,235,690 16,648,641,999 (656,072,564) 2,483 orang
2 Kepemimpinan Drs. FARID MA'RUF, ST, MM (1 Mar' 2018 - 26 Feb' 2022) :
- 1 Mar' 2018 s/d 31 des' 2018 15,253,756,817 6,412,406,728 527,003,742 21,139,159,803 5,885,402,986 111 orang
- Tahun 2019 21,139,159,803 7,612,324,577 14,523,241,443 14,228,242,937 (6,910,916,866) 1,432 orang
- Tahun 2020 14,228,242,937 8,503,910,030 9,892,086,874 12,840,066,093 (1,388,176,844) 899 orang
- Tahun 2021 12,840,066,093 7,663,210,718 9,010,407,631 11,492,869,180 (1,347,196,913) 774 orang
- Tahun 2022 (Bln. Jan s/d Feb) 11,492,869,180 1,161,775,921 24,254,585 12,630,390,516 1,137,521,336 1 orang
15,253,756,817 31,353,627,974 33,976,994,275 12,630,390,516 (2,623,366,301) 3,217 orang
15,623,163,126 47,632,863,664 50,625,636,274 12,630,390,516 (2,992,772,610) 5,700 orang a. BPD Jateng
b. PD. BPR BKK
c. PT. BKK Jateng
d. PT. Bank Surya Yudha
Jumlah Akumulatif (Jml. Sub 1 + 2) .........
Jumlah Sub ....................................................
HASIL
ANTARA
JML.
PENERIMA
BANK PENYIMPANAN
II VIII
Jumlah Sub ....................................................
SALDO AKHIR
NO KETERANGAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN
23. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
E. BAHAN EVALUASI
1. Program Dansos Kematian
a. Regulasi / ketentuan terkait pengelolaan dan pemberian hak peserta, perlu ditinjau dan disempurnakan agar tidak terjadi
multitafsir dan memudahkan peningkatan pelayanan kepada peserta.
b. Masih terdapat kendala di dalam penerimaan setoran peserta secara manual yang sampai dengan saat ini berjalan,
sehingga perlu menggunakan mekanisme setoran secara virtual account/berbasis online dengan aplikasi (sampai dengan
saat ini proses pembuatan aplikasi sedang berjalan di Diskominfo Kabupaten Cilacap).
2. Iuran Wajib Anggota
Perlu Menyusun regulasi / ketentuan terkait pengelolaan dan pemberian manfaat anggota (saat ini manfaat yang diterima
anggota hanya Sosialisasi Hukum, Konsultasi, Bantuan dan Pendampingan Hukum melalui LKBH KORPRI).
3. Program Sumbangan Sosial Purna Tugas
Perlu segera dilakukan evaluasi mendalam oleh tim yang dibentuk secara khusus terhadap pengelolaan program untuk
menjamin keberlangsungannya.
4. Asset
Mengusulkan kembali rehab Gedung KORPRI ke Bupati Cilacap melalui APBD TA 2023, agar Gedung KORPRI lebih
representative disamping itu Details Engineering Desaign (DED) sudah ada.
25. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
I Bidang Organisasi dan Tata Kerja
1 Mengembangkan dan mengefektifkan komunikasi,
koordinasi dan hubungan kerja antar pengurus
KORPRI di semua tingkatan dengan membangun
sistem jaringan internet dan membangun website.
Sudah dilaksanakan Grup Petugas/Pengurus KORPRI melalui
WhatsApp , website KORPRI
www.korpricilacapkab. , email
korpri.cilacapkab@gmail.com
2 Membangun kerjasama dengan organisasi sejenis. dengan Baznas Kab. Cilacap
Sudah dilaksanakan
Bantuan RTLH bagi anggota KORPRI
Kabupaten Cilacap pada acara HUT
KORPRI Tahun 2018 = 10 RTLH,Tahun
2019 = 48 RTLH dan Tahun 2020 = 70
RTLH
dengan PMI Sudah dilaksanakan Donor Darah pada acara tiap HUT
KORPRI dan Penyaluran Bantuan
Kemanusiaan Gempa Bumi di Palu dan
Donggala pada Tahun 2018
PGRI. IDI, PPNI, IBI Sudah
dilaksanakan
Dalam kegiatan Bhakti Sosial dan
Upacara pada tiap HUT KORPRI
PWRI Sudah dilaksanakan Pada kegiatan Upacara tiap HUT KORPRI
5. PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN CILACAP PERIODE 2015-2020
26. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
3 Mengembangkan keanggotaan KORPRI di jajaran
BUMN, BUMD, BLUD, BHMN, lembaga-lembaga
lain yang pegawainya digaji melalui anggaran
negara (APBN, APBD) dan PPPK (Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
BUMN dan BHMN sudah menjadi
anggota KORPRI Pusat
Berdasarkan Anggaran Dasar KORPRI
hasil MUNAS VIII Tahun 2015 Nomor :
KEP-05/MUNAS.VIII/XII/Tahun 2015
tanggal 5 Desember 2015, Pasal 16
"Hierarki Kepengurusan KORPRI"
BUMD Sudah dilaksanakan PD. BPR BKK Cilacap aktif mengikuti
Program Dana Sosial Kesetiakawanan
Kematian KORPRI
BLUD Sudah dilaksanakan RSUD Cilacap, RS Majenang, dan 38
UPTD. Puskesmas sudah menjadi
anggota KORPRI
4 Membangun komunikasi dengan Dewan Pengurus
KORPRI Unit OPD/ Unit Kerja, Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten lain, maupun Dewan Pengurus
KORPRI Provinsi dan Nasional, terutama dalam
rapat-rapat, kegiatan olah raga, seni dll.
dengan unit OPD / Unit Kerja
Tingkat Kab. Cilacap Sudah
dilaksanakan
Melakukan Pembinaan ASN di tiap Unit
KORPRI Kabupaten dan Kecamatan
secara rutin oleh Ketua DP KORPRI
beserta pengurus
Melalui Pertandingan Olahraga, MTQ dan
perlombaan pada tiap event HUT KORPRI
Kabupaten Cilacap
27. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
dengan Kabupaten lain Sudah
dilaksanakan
Menerima Study Banding dari Kota
Cilegon Tahun 2019 tentang LKBH
KORPRI Kab. Cilacap
Menerima Study Banding dari Kabupaten
Brebes pada Tahun 2020, tentang
Program Dana Sosial Kesetiakawanan
Kematian KORPRI Kab. Cilacap
Mengirimkan Peserta MTQ V KORPRI di
Boyolali Tahun 2019
dengan Provinsi Jawa Tengah
Sudah dilaksanakan
Menghadiri undangan Sarasehan tiap
HUT KORPRI Tk. Provinsi Jateng di
Semarang
dengan KORPRI Nasional Sudah
dilaksanakan
Menghadiri RAKERNAS di Jakarta pada
tanggal 25-26 Februari 2019
Mengikuti webinar
28. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
II
Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan
Kebangsaan
1 Meningkatkan rasa solidaritas sesama anggota KORPRI
untuk mewujudkan soliditas organisasi (melalui bhakti sosial,
kunjungan antar unit/kepengurusan, olahraga dll).
Sudah dilaksanakan RTLH, Donor Darah, Baksos, anjangsana,
Bantuan air bersih, Bantuan Kemanusian Gempa
Bumi, Bantuan Sembako Covid-19
2 Mengembangkan sistem pengawasan atasan langsung
secara berjenjang dalam rangka peningkatan disiplin
anggota KORPRI.
Sudah dilaksanakan Melalui Sistem SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
pada BKPPD Kab. Cilacap
3 Mendukung ditetapkannya sistem tata upacara yang baku
bagi anggota KORPRI.
Sudah dilaksanakan Dalam Upacara rutin tiap tgl. 17 dan hari-hari
besar Nasional
4 Mendukung pemakaian seragam KORPRI pada tanggal 17
setiap bulan dan upacara hari-hari besar nasional.
Sudah dilaksanakan Rutin tgl. 17 tiap bulannya dan hari-hari besar
Nasional
5 Melaksanakan tata upacara persemayaman dan upacara
pemakaman sebagai penghormatan kepada anggota
KORPRI yang meninggal dunia dimasa dinas di seluruh
tingkat kepengurusan KORPRI.
Sudah dilaksanakan Melalui Tim Upacara Penghormatan Terakhir
Jenazah ASN Aktif pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cilacap
6 Mengusahakan pembinaan karier pegawai berdasarkan
merrit system terlepas dari intervensi politik.
Sudah dilaksanakan Ketua DP KORPRI yang juga sebagai ketua
BAPERJAKAT telah melakukan upaya
pembinaan karir secara profesional sesuai
ketentuan peraturan perundangan
29. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
7 Meningkatkan rasa Nasionalisme / sadar kebangsaan bagi
setiap anggota KORPRI guna memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa.
Sudah dilaksanakan Kegiatan Upacara tiap tgl. 17 , Hari-hari besar
Nasional, dan Lomba Panca Prasetya pada tiap
event HUT KORPRI
8 Menyelenggarakan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni
Daerah KORPRI (PORDA SENI KORPRI) minimal
sebanyak 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan KORPRI
untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam PORNAS
KORPRI.
Sudah dilaksanakan Melalui Pertandingan Olahraga dan Lomba-lomba
pada tiap event HUT KORPRI
9 Meningkatkan pembinaan keagamaan secara rutin bagi
anggota KORPRI.
Sudah dilaksanakan Pengajian Anggota KORPRI dalam rangka HUT
KORPRI Tahun 2018 dan Tahun 2019
III Bidang Usaha dan Kesejahteraan
1 Merintis terbangunnya usaha Koperasi di semua tingkat
kepengurusan yang mempunyai jejaring pengembangan
usaha, pemasaran, distribusi barang dan jasa, untuk
meningkatkan hasil usaha demi kesejahteraan anggota.
tidak bisa dilaksanakan dikarenakan
sdh ada koperasi sekar dgn anggota
pegawai, sehingga target sama
--
2 Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan melalui BPJS
Kesehatan bagi anggota KORPRI beserta keluarganya
dengan tata kelola yang lebih sederhana dan tidak
menyulitkan pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan bagi
anggota KORPRI dan keluarganya.
Sudah dilaksanakan Setiap rakor Forum Pemangku Kepentingan
BPJS baik di Cilacap maupun di Banyumas selalu
mengingatkan kepada BPJS agar dalam
pelayanan kepada ASN setiap hari semakin
meningkat
3 Melanjutkan Program Dana Sosial Kematian KORPRI untuk
anggota yang meninggal dunia dan anggota yang mengalami
cacat tetap secara berkesinambungan.
Sudah dilaksanakan dan masih
berjalan
Surat Pemberitahuan Anggota yang Meninggal
Dunia yang rutin tiap bulan dikirim ke OPD / Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap
30. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
4 Melanjutkan Program Sumbangan Sosial Purna Tugas
secara berkesinambungan.
Sudah dilaksanakan dan masih
berjalan
Laporan Keuangan Program Sumbangan Sosial
Purna Tugas KORPRI yang rutin tiap bulan
dikirim ke OPD / Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap
5 Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk
memprioritaskan peningkatan kesejahteraan anggota
KORPRI secara bertahap dan berkesinambungan.
Sudah Dilaksanakan Sekretaris Daerah selaku Ketua DP KORPRI
setiap tahun mengusulkan kepada Bupati Cilacap
dan telah direalisasikan, dimana sejak tahun
2015 sampai dengan sekarang TPP anggota
KORPRI setiap tahunnya selalu meningkat
IV Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum
1 Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk
menumbuhkan dan membangun kesadaran hukum bagi
anggota KORPRI.
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum
oleh LKBH KORPRI Kab. Cilacap
kepada anggota KORPRI
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit OPD / Unit Kerja pada tanggal 18 Oktober
2017 di Gedung KORPRI Kabupaten Cilacap
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit Kecamatan Ex Distrik Kecamatan Kroya
pada tanggal 28 Agustus 2018.
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit Kecamatan Ex Distrik Kecamatan Sidareja
pada tanggal 14 Oktober 2018.
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit Kecamatan Ex Distrik Kecamatan Majenang
pada tanggal 21 Oktober 2018.
31. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit Kecamatan Sampang pada tanggal 14
November 2019
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum ke KORPRI
Unit Kecamatan Kesugihan pada tanggal 20
November 2019
2 Memberikan pendampingan, bantuan hukum dan advokasi
bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum.
Melalui LKBH KORPRI telah
memberikan pendampingan dan
bantuan hukum kepada anggota yang
menghadapi masalah hukum
- Pendampingan kepada dr. RETNO (RSUD
Cilacap), Pendampingan, Bantuan Hukum
dan advokasi kepada Dra. YUNI MARTATI
(Guru SMA Negeri 3 Cilacap)
- Pendampingan kepada Sdri. ESTI SUYANTI
(Disporapar Kab. Cilacap) dalam Hak asuh
Anak
3 Membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) KORPRI.
Sudah dilaksanakan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Cilacap Nomor : 105/DPK-
KAB/KEP/XI/Tahun 2016, tanggal 21 November
2016 tentang Penunjukan Keanggotaan LKBH
KORPRI Kabupaten Cilacap Periode Tahun
2015-2020
V Bidang Pengembangan Profesionalisme Aparatur
1 Mengembangkan sistem pembinaan pendidikan dan
pelatihan dalam rangka mewujudkan birokrat profesional
karier.
Sudah Dilaksanakan Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam
pelaksanaan Diklat
2 Mengupayakan diadopsinya materi-materi KORPRI dalam
kurikulum dan sillaby pada pendidikan dan pelatihan
prajabatan dan penjenjangan jabatan struktural dan
fungsional.
Sudah Dilaksanakan Mengusulkan kembali agar setiap Latsar ASN
dan PKP diisi dengan meteri tentang KORPRI,
karena pada Diklat Latsar sebelumnya materi
tersebut sudah dimasukan kurikulum
32. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
3 Mendorong dikembangkannya sistem pemberian
penghargaan terhadap anggota KORPRI.
Ikut membuat soal seleksi
pegawai berprestasi dengan
materi tentang KORPRI
Mengirimkan soal seleksi pegawai
berprestasi ke BKPPD Kabupaten Cilacap
Memberikan penghargaan
kepada peserta lomba bidang
olahraga dan seni dalam HUT
KORPRI
Penghargaan berupa Trophy, Piagam dan
Uang Pembinaan bagi pemenang / juara
lomba
4 Mempelopori Gerakan Disiplin Nasional. Sudah Dilaksanakan Mewajibkan anggota KORPRI untuk
mengikuti upacara hari-hari besar
Nasional
Setiap pasca Cuti Hari Raya Idul Fitri dan
Tahun Baru selalu diadakan pemantauan
tingkat kehadiran anggota KORPRI
dengan OPD terkait
5 Mengupayakan Keterlibatan KORPRI dalam
BAPERJAKAT dan/atau masuk dalam Panitia
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Tim
Penilai Kinerja.
Sudah dilaksanakan, Dirangkap
oleh Ketua dan Wakil Ketua I, II
Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Cilacap
Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor :
821.2/508/38/TAHUN 2020 tanggal 27
Maret 2020, tentang Pembentukan Tim
dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS
Kabupaten Cilacap Tahun 2020
6 Mendorong kompetensi anggota KORPRI dalam
rangka mendukung implementasi kebijakan Bangga
Mbangun Desa untuk mempercepat terwujudnya
Kabupaten Cilacap yang sejahtera secara merata.
Sudah dilaksanakan Lomba Karya Tulis pada event HUT
KORPRI
33. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
VI Bidang Pengendalian
1 Mendorong terwujudnya reformasi birokrasi. Sudah dilaksanakan Terlibat secara langsung maupun tidak
langsung dalam mewujudkan reformasi
birokrasi pada 8 area perubahan :
Manajemen Perubahan, Penataan dan
Penguatan Organisasi, Penataan SDM,
Penataan Tatalaksana, Penguatan
Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas
Kerja, dan Peningkatan Pelayanan Publik.
2 Mendorong terlaksananya program sesuai
perencanaan dan dilaksanakannya pelaporan
secara berkala serta evaluasi yang menyeluruh
guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Sudah dilaksanakan Khususnya hal-hal krusial yang dalam
pelaksanaanya berpotensi mengalami
permasalahan, seperti Dana Sosial
Kematian, Sumbangan Sosial Purna
Tugas, Iuran Anggota serta pelaksanaan
pengelolaan anggaran KORPRI
3 Mendorong terciptanya situasi dan lingkungan kerja
yang kondusif.
Sudah dilaksanakan Dalam tiap kesempatan Ketua KORPRI
selalu mengingatkan kepada Pimpinan
OPD/Unit Kerja untuk menjaga
kondusifitas dan kesejahteraan pegawai
untuk saling menghargai dan menghormati
serta membagi tugas sesuai dengan
tupoksi
34. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
4 Mengupayakan yudicial review kepada Mahkamah
Konstitusi untuk mengubah pasal-pasal yang
merugikan dan membatasi hak PNS.
Sudah dilaksanakan oleh Tim
LKBH KORPRI Kabupaten
Cilacap dengan melakukan
konsultasi ke LKBH KORPRI
Nasional di Jakarta yang diterima
oleh Bapak ADE GUNAWAN
selaku Kepala Biro Hukum dan
Organisasi Dewan Pengurus
KORPRI Nasional pada tanggal 2
November 2018
Surat LKBH KORPRI Nasional Nomor : B-
14/SJ//X/2018 tangal 11 Oktober 2018
perihal Pengujian Materiil Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur
Sipil Negara Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4)
huruf b yang ditujukan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi
Pusat dan Instansi Daerah
VII Bidang Pengabdian Masyarakat
1 Melaksanakan program dan kegiatan kerjasama dengan
berbagai instansi/perusahaan dalam rangka membantu
program pemerintah, pengabdian masyarakat serta
meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Pada tahun 2018 dan tahun 2019
dalam kegiatan HUT KORPRI bekerja
sama dengan BAZNAS Kabupaten
Cilacap memberikan bantuan RTLH
kepada anggota KORPRI Kabupaten
Cilacap
Tahun 2018 sebanyak 10 RTLH , Tahun 2019
sebanyak 48 RTLH, dan Tahun 2020 sebanyak
70 RTLH
Bantuan Air Bersih dari para OPD dan
BUMD melalui KORPRI Kabupaten
Cilacap kepada masyarakat yang
terkena bencana kekeringan / musim
kemarau di wilayah Kabupaten Cilacap
pada tahun 2018
Jumlah bantuan air bersih kepada masyarakat
sebanyak 93 tangki @ 5.000 liter air bersih
35. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
NO PROGRAM KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENJELASAN BUKTI
Bantuan sembako, suplemen, hand
sanitizer dan masker kepada Satgas
Covid-19 dan masyarakat dalam
rangka membantu Pemerintah
menghadapi pandemi Covid-19 pada
Tahun 2020
- 880 Paket (@ Rp. 100.000,-) sembako kepada
masyarakat di 24 Kecamatan
- 850 paket sembako @ Rp. 150.000,- kepada
masyarakat yang terkena korban banjir di Kec.
Kroya, Nusawungu, Bantarsari, Gandrungmangu
dan Sidareja dan Masyarakat tidak mampu di
Cilacap Kota dalam kegiatan bhakti sosial dalam
rangka HUT KORPRI Tahun 2020
Bekerja sama dengan PMI Kabupaten
Cilacap dalam kegiatan HUT KORPRI
dan bantuan kemanusiaan yang
terkena bencana alam Gempa Bumi
Donor Darah pada acara tiap HUT KORPRI dan
Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Gempa Bumi
di Palu dan Donggala pada Tahun 2018
Bekerja sama dengan Dinas
Kesehatan Kabupaten Cilacap
dalam kegiatan HUT KORPRI
Pengobatan gratis kepada masyarakat
Bekerja sama dengan Dinas KB,
PP dan PA Kabupaten Cilacap
dalam kegiatan HUT KORPRI
Pemberian KB Gratis kepada masyarakat
Bekerja sama dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Cilacap dalam
kegiatan HUT KORPRI
Pemberian KIA dan Akta Kelahiran kepada
Masyarakat