際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

MATERI PERDA PERLINDUNGAN ANAK

Download as PPTX, PDF
Ridwan M. Said
Ridwan M. Said

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

1 of 17
Downloaded 14 times
KAJIAN AKADEMIS REGULASI PERLINDUNGAN ANAK Oleh Dr. Ridwan., S.H., M.H Dosen STIH Muhammadiyah Bima Disampikan Pada: Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak OLEH PEMKOT BIMA
PENGERTIAN ANAK Batasan umum masih beragam UU Perkawinan : Belum berusia 19 laki, 16 perempuan dan belum kawin UU Sistem Peradilan Anak: Blm berusia 18 Tahun KUHP Belum dewasa Menurut UUD 1945 Subjek hukum yg perlu dilindun gi Islam Khalifahtu l fiil Ardi, Tunas Bangsa, Pengerus Generasi, Sudah Aqil & Baligh UU Anak Amanah & Karunia Tuhan, memilik harkat dan martaba t
KATEGORI KONDISI ANAK ANAK NORMAL ANAK TERLANTAR ANAK NAKAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Konflik dengan Hukum: telah berusia 12 tahun , tapi blm 18 tahun Korban tindak pidana: mengalami penderitaan Fisik, mental dan Ekonomi Sebagai Saksi: Belum berusia 18 Tahun
INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK INTERNASIONAL Deklar asi HAM Konve nsi Hak Anak The Beijing Rules NASIONAL UUD 1945 Pasal 34 UU: Kesejahteraan Anak, Perlindungan Anak, Perkawinan, KUHP, KUHPerdata, Sisdiknas, Sistem Peradilan Anak, dll
KENAPA ANAK PERLU DI LINDUNGI Alasan Filosofi Anak Merupakan Generasi Penerus, Karuniah Tuhan. Alasan Konstitusion al Hak dan tumbuh kembang Anak merupakan kewajiban Negara Alasan Normatif- Yuridis Diamanahi UU Perlindung an Anak, UU Peradilan Anak, Alasan Sosiologis Anak menjadi kelomp ok rentan kejahata n Rentan terpeng aruh lingkun gan negatif
TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ANAK NEGARA PEMERINT AH PUSAT PEMDA MASYARAK AT KELUARGA
SINGKRONISASI PERDA KOTA BIMA NO. 1 TAHUN 2016 FILOSOFIS Prinsip- prinsip perlindu ngan anak Semanga t melindu ngi, encegak, intergasi, pendana an SOSIOLOGIS Anak rentan menjadi objek kejahatan, dan berhadapa n dgn hukum. Sg. Pelaku, korban, saksi SINGKRONISASI NORMATIF: Vertika & Horizontal Kanudungan Perda: Asas, tujuan Ruang Lingkup, Hak-Hak Anak, menjadi korban perlakuakn salah dan kekerasan, Kewenangan, tanggung jawab, dan Tugas pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua., Kegiatan Perlindungan Anak, Kelembagaan, Partisipasi Anak Peran Masyarakat Pembiayaan Ketentuan Sanksi
KESIMPULAN PERDA KOTA BIMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: 1. SECARA FILOSOFIS SUDAH MENCERMINKAN SEMANGAT PERLINDUNGAN ANAK 2. SECARA SOSIOLOGIS SUDAH MENCERMINKAN KEBUTUHAN REALITAS SAAT INI DAN MASA MENDATANG 3. SECARA NORMATIF: BAIK VERTIKAL MAUPUN HORIZOANTAL TELAH MEMUAT BEBRBAI KETENTUAN YANG SINGKRON DNEGAN PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN.
CAKUPAN PENGATURAN PERDA ANAK KOTA BIMA 1. BAB 1 Ketentuan umum Anak Merupakan Generasi Penerus, Karuniah Tuhan. 2. BAB II: Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 3. BAB III: Hak-Hak Anak, 4. BAB IV: Hak-hak Anak yg menjadi korban perlakuakn salah dan kekerasan 5. BAB V: Kewenangan, tanggung jawab, dan Tugas pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 6. BAB VI: Penyelenggaraan perlindunga Anak a. A. Kegiatan Perlindungan Anak a. Pencegahan b. Penanganan korban c. Pemulihan dan re integrasi sosial b. Prinsip Pelayanan c. Kelembagaan
Lanjutan isi Perda 1. BAB VII: Partisipasi Anak 2. BAB VIII: bPeran Masyarakat 3. BAB IX: Koordiansi dan Kerja Sama 4. BAB X: Monitoring dan Pelaporan 5. BAB XI: Pembiayaan 6. BAB XII: Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan 7. BAB XIII: Ketentuan Sanksi 8. BAB XIV: Ketentuan Peralihan 9. BAB V: Ketentuan Penutup
SISTEM PERADILAN ANAK RESTORATTIVE JUSTICE WAJIB DI UAPAYAKAN DIVERSI TUJUAN Perdamaian, proses diluar pengadilan, hindari perampasan kemerdekaan, pastisipasi masyarakat. TAHAPAN Penyidikan, penututan, pemeriksaan KESEPAKATAN Disetujui korba, wali. SYARAT Ancaman dibawah 7 tahun, bukan pidana pengulangan. MELIBATKAN Anak, orang tua,ali, korban, tenaga kesejahterana sosial. MEMPERHATIKAN Kepentingan korban, kesejteraan, dan tanggung jawab anak, kepatutan dll
HASIL KESEPAKATAN BERUPA DIVERSI 1. Kerugian korban dipulihkan 2. Rehabiulitasi medis dan psikologis 3. Penyerahan kembali kepada ortu/wali 4. Ikut serta dalam pendidikan/ pelatihan olh lembaga pem atau lpks 5. Pelayanan sosial 6. Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi
Penjatuhan sanksi anak Dibawah 14 thun Dikebalikan ort, di lpks, mengikuti pendidikan, cabut sim, perbaikan akibat tdk pidana Pidana, untuk yg berumur 15 tahun keatas Pokok Perinagta n Pidana dgn syarat Pelatiahn Pembina an dlm lembaga penjaera Tamba han Perampasan keuntungan dan kewajiban adat Belum berusia 12 tahun Kemba likan ke ortu Iktu serta dlm pendid ikan LPKS
PIDANA POKOK ANAK PIDANA PERINGAT AN PIDANA RINGAN PIDANA DENGAN SYARAT PEMBINAAN DILUAR LEMBAGA, PENGAWASA N, PELAYANAN MASYARAKA T PELATIHA N KERJA 3 BULAN- 1 TAHUN PEMBINAAN DGHN LEMBAGA PIDAN A BERAT DISETA SI KEKER ASAN PENJARA LPKA DAN LAPAS
PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN KEWAJIBAN ADAT APABILA KOMULATIF DIGANTI DGN LATIHAN KERJA
Penyelenggaraan perlindungan anak Prinsip kepentingan terbaik anak Prinsip pemenuhan hak hidup Prinsip Non deskriminatif Prinsip menghargai pendaat anak
DASAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA SK Menteri Sosial No 1/HUK/1997 tentang LPA Kepres 77/2003 tentang KPAI UUD 45 Pasal 28 b ayat 2 dan pasal 34 ayat 1-4 UU 23/2012. Junto UU 35/2014 tentang perlindungan anak

More Related Content

MATERI PERDA PERLINDUNGAN ANAK

  • 1. KAJIAN AKADEMIS REGULASI PERLINDUNGAN ANAK Oleh Dr. Ridwan., S.H., M.H Dosen STIH Muhammadiyah Bima Disampikan Pada: Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak OLEH PEMKOT BIMA
  • 2. PENGERTIAN ANAK Batasan umum masih beragam UU Perkawinan : Belum berusia 19 laki, 16 perempuan dan belum kawin UU Sistem Peradilan Anak: Blm berusia 18 Tahun KUHP Belum dewasa Menurut UUD 1945 Subjek hukum yg perlu dilindun gi Islam Khalifahtu l fiil Ardi, Tunas Bangsa, Pengerus Generasi, Sudah Aqil & Baligh UU Anak Amanah & Karunia Tuhan, memilik harkat dan martaba t
  • 3. KATEGORI KONDISI ANAK ANAK NORMAL ANAK TERLANTAR ANAK NAKAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Konflik dengan Hukum: telah berusia 12 tahun , tapi blm 18 tahun Korban tindak pidana: mengalami penderitaan Fisik, mental dan Ekonomi Sebagai Saksi: Belum berusia 18 Tahun
  • 5. KENAPA ANAK PERLU DI LINDUNGI Alasan Filosofi Anak Merupakan Generasi Penerus, Karuniah Tuhan. Alasan Konstitusion al Hak dan tumbuh kembang Anak merupakan kewajiban Negara Alasan Normatif- Yuridis Diamanahi UU Perlindung an Anak, UU Peradilan Anak, Alasan Sosiologis Anak menjadi kelomp ok rentan kejahata n Rentan terpeng aruh lingkun gan negatif
  • 6. TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ANAK NEGARA PEMERINT AH PUSAT PEMDA MASYARAK AT KELUARGA
  • 7. SINGKRONISASI PERDA KOTA BIMA NO. 1 TAHUN 2016 FILOSOFIS Prinsip- prinsip perlindu ngan anak Semanga t melindu ngi, encegak, intergasi, pendana an SOSIOLOGIS Anak rentan menjadi objek kejahatan, dan berhadapa n dgn hukum. Sg. Pelaku, korban, saksi SINGKRONISASI NORMATIF: Vertika & Horizontal Kanudungan Perda: Asas, tujuan Ruang Lingkup, Hak-Hak Anak, menjadi korban perlakuakn salah dan kekerasan, Kewenangan, tanggung jawab, dan Tugas pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua., Kegiatan Perlindungan Anak, Kelembagaan, Partisipasi Anak Peran Masyarakat Pembiayaan Ketentuan Sanksi
  • 8. KESIMPULAN PERDA KOTA BIMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: 1. SECARA FILOSOFIS SUDAH MENCERMINKAN SEMANGAT PERLINDUNGAN ANAK 2. SECARA SOSIOLOGIS SUDAH MENCERMINKAN KEBUTUHAN REALITAS SAAT INI DAN MASA MENDATANG 3. SECARA NORMATIF: BAIK VERTIKAL MAUPUN HORIZOANTAL TELAH MEMUAT BEBRBAI KETENTUAN YANG SINGKRON DNEGAN PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN.
  • 9. CAKUPAN PENGATURAN PERDA ANAK KOTA BIMA 1. BAB 1 Ketentuan umum Anak Merupakan Generasi Penerus, Karuniah Tuhan. 2. BAB II: Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 3. BAB III: Hak-Hak Anak, 4. BAB IV: Hak-hak Anak yg menjadi korban perlakuakn salah dan kekerasan 5. BAB V: Kewenangan, tanggung jawab, dan Tugas pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 6. BAB VI: Penyelenggaraan perlindunga Anak a. A. Kegiatan Perlindungan Anak a. Pencegahan b. Penanganan korban c. Pemulihan dan re integrasi sosial b. Prinsip Pelayanan c. Kelembagaan
  • 10. Lanjutan isi Perda 1. BAB VII: Partisipasi Anak 2. BAB VIII: bPeran Masyarakat 3. BAB IX: Koordiansi dan Kerja Sama 4. BAB X: Monitoring dan Pelaporan 5. BAB XI: Pembiayaan 6. BAB XII: Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan 7. BAB XIII: Ketentuan Sanksi 8. BAB XIV: Ketentuan Peralihan 9. BAB V: Ketentuan Penutup
  • 11. SISTEM PERADILAN ANAK RESTORATTIVE JUSTICE WAJIB DI UAPAYAKAN DIVERSI TUJUAN Perdamaian, proses diluar pengadilan, hindari perampasan kemerdekaan, pastisipasi masyarakat. TAHAPAN Penyidikan, penututan, pemeriksaan KESEPAKATAN Disetujui korba, wali. SYARAT Ancaman dibawah 7 tahun, bukan pidana pengulangan. MELIBATKAN Anak, orang tua,ali, korban, tenaga kesejahterana sosial. MEMPERHATIKAN Kepentingan korban, kesejteraan, dan tanggung jawab anak, kepatutan dll
  • 12. HASIL KESEPAKATAN BERUPA DIVERSI 1. Kerugian korban dipulihkan 2. Rehabiulitasi medis dan psikologis 3. Penyerahan kembali kepada ortu/wali 4. Ikut serta dalam pendidikan/ pelatihan olh lembaga pem atau lpks 5. Pelayanan sosial 6. Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi
  • 13. Penjatuhan sanksi anak Dibawah 14 thun Dikebalikan ort, di lpks, mengikuti pendidikan, cabut sim, perbaikan akibat tdk pidana Pidana, untuk yg berumur 15 tahun keatas Pokok Perinagta n Pidana dgn syarat Pelatiahn Pembina an dlm lembaga penjaera Tamba han Perampasan keuntungan dan kewajiban adat Belum berusia 12 tahun Kemba likan ke ortu Iktu serta dlm pendid ikan LPKS
  • 14. PIDANA POKOK ANAK PIDANA PERINGAT AN PIDANA RINGAN PIDANA DENGAN SYARAT PEMBINAAN DILUAR LEMBAGA, PENGAWASA N, PELAYANAN MASYARAKA T PELATIHA N KERJA 3 BULAN- 1 TAHUN PEMBINAAN DGHN LEMBAGA PIDAN A BERAT DISETA SI KEKER ASAN PENJARA LPKA DAN LAPAS
  • 17. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA SK Menteri Sosial No 1/HUK/1997 tentang LPA Kepres 77/2003 tentang KPAI UUD 45 Pasal 28 b ayat 2 dan pasal 34 ayat 1-4 UU 23/2012. Junto UU 35/2014 tentang perlindungan anak