More Related Content
Similar to Materi Sinergi antara Aparatur Gampong dan Tuha Peut.pptx (20)
Recently uploaded (6)
Materi Sinergi antara Aparatur Gampong dan Tuha Peut.pptx
- 1. Sinergi antara Aparatur Gampong dan Tuha Peut ADLINSYAH,Sos,.M.AP KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN ACEH TIMUR
- 2. Sinergi antara Aparatur Gampong dan Tuha Peut Sesuai Qanun Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Aparatur Gampong dan Tuha Peut menjadi modal penting dalam memajukan masyarakat; Keselarasan Visi: Menyatukan visi pembangunan gampong berbasis kebutuhan masyarakat. Pengambilan Keputusan Partisipatif: Melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat, dalam proses musyawarah. Inovasi Layanan: Meningkatkan efisiensi melalui penggunaan teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
- 3. Aparatur Gampong dan Tuha Peut sebagai Modal Sosial Modal sosial dimaksud mencakup Kepercayaan, Norma, dan Jaringan yang mendukung kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kepercayaan Masyarakat: Transparansi dan akuntabilitas aparatur meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan gampong. Norma Sosial: Peran Tuha Peut dalam melestarikan nilai- nilai adat menciptakan harmoni sosial. Jaringan dan Kerjasama: Konektivitas yang terjalin antaranggota masyarakat, aparatur, dan pemangku kepentingan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- 4. Aparatur Gampong dan Tuha Peut Adalah Aset Strategis yang tidak hanya menjalankan fungsi Pemerintahan tetapi juga mendorong Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal. Dengan sinergi yang baik, Peningkatan Kapasitas, dan Penguatan Peran, Keduanya dapat menjadi modal utama dalam menciptakan masyarakat gampong yang maju, mandiri, dan sejahtera.
- 5. Aparatur Gampong Penggerak Utama Pemerintahan dan Pembangunan Aparatur Gampong terdiri dari Keuchik Beserta Perangkat Gampong lainnya Bertugas menjalankan fungsi Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat : Pelayanan Publik: Memberikan pelayanan administrasi yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Perencanaan Pembangunan: Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan melibatkan masyarakat dalam Musrenbang Gampong. Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pembangunan infrastruktur. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban: Bersama masyarakat menjaga kondusivitas dan ketentraman lingkungan.
- 6. TUHA PEUT Lembaga ditingkat Gampong yang berfungsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 7. Syarat Menjadi Tuha Peut (BPD) berdasarkan Qanun Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong (TPG): 1. Warga Negara Indonesia (WNI) bertempat tinggal digampong besangutan: 2. Memeluk Agama Islam (Bagi yang beragama Islam) : 3. Memiliki kepribadian yang baik, Jujur, Adil dan berwibawa : 4. Berusia 25 Tahun atau sudah menikah 5. Pendidikan Minimal Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP): 6. Tidak Pernah dihukum pidana dgn Ancaman Hukuman 5 Tahun atau lebih: 7. Tidak menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat gampong lainnya: 8. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup tentang adat , syariat Islam dan Pemerintahan: 9. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik.
- 8. Tugas Tuha Peut Menyusun dan Menetapkan Qanun Gampong Bersama keuchik Tuha Peut bertanggung jawab menyusun dan menetapkan peraturan gampong yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 9. Mengawasi Kinerja Keuchik Tuha Peut bertindak sebagai Pengawas Jalannya Roda Pemerintahan Gampong agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 10. Menyelesaikan Perselisihan Adat Sebagai penjaga adat, Tuha Peut memiliki tugas menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat secara damai
- 11. Memberikan Pertimbangan Tuha Peut memberikan masukan, saran, atau pertimbangan kepada keuchik dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas pada masyarakat Mengusulkan dan Menyetujui Program Gampong Tuha Peut turut terlibat dalam pembahasan dan persetujuan program pembangunan atau kegiatan lain di tingkat gampong
- 12. DASAR HUKUM FUNGSI PENGAWASAN 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55: BPD melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pasal 61: BPD berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- 13. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa (telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019) Pasal 150-152: Mengatur peran BPD dalam pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan kepala desa untuk memastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 14. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31: Fungsi pengawasan BPD mencakup: Mengawasi pelaksanaan peraturan desa. Mengawasi pelaksanaan keputusan kepala desa. Memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 15. TERIMA KASIH