ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Materippknsmaxiibab2

•Download as PPTX, PDF•
•
abd_
abd_

Dokumen tersebut membahas tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan, dan kekuasaan kehakiman serta penjelasan mengenai pengelolaan keuangan negara, peran BPK, dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

1 of 23
Download to read offline
BAB 2 KONSTITUSI NEGARA YANG MENGATUR TENTANG KEUANGAN, BPK, DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: • menyebut pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman, • menjelaskan pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, • mengidentifikasi peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut UUD Negara RI Tahun 1945, serta • memahami penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Karakter yang Dikembangkan  Religius  Jujur  Disiplin  Mandiri  Semangat kebangsaan  Tanggung jawab TUJUAN PEMBELAJARAN
ï‚¡ keuangan ï‚¡ UUD 1945 ï‚¡ Badan Pemeriksa ï‚¡ Keuangan ï‚¡ kehakiman ï‚¡ pengadilan ï‚¡ Mahkamah Agung ï‚¡ Mahkamah Konstitusi ï‚¡ APBN ï‚¡ APBD ï‚¡ Komisi Yudisial ï‚¡ arbitrase KATA KUNCI
PETA KONSEP Konstitusi Negara yang Mengatur tentang Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang Mengatur tentang Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia Peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut UUD Negara RI Tahun 1945 Penyelengaraan Kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945
1. Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur tentang Keuangan  Menurut UU RI No.17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.  Berikut pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang Keuangan:  Pasal 23 Ayat 1, 2, dan 3  Pasal 23A, 23B, 23C, dan 23D. A. PASAL-PASAL UUD NEGARA RI TAHUN 1945 YANG MENGATUR TENTANG KEUANGAN, BPK, DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
 Menurut UU RI No.15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.  Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentan BPK:  Pasal 23E Ayat 1, 2, dan 3.  Pasal 23F Ayat 1 dan 2.  Pasal 23G Ayat 1 dan 2. 2. PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGATUR TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman:  Pasal 24 Ayat 1, 2, dan 3  Pasal 24A Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5  Pasal 24B Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5  Pasal 24 C Ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6  Pasal 25 3. PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGATUR TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara ï‚¡ Pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD 1945. ï‚¡ Berikut empat pendekatan dalam merumuskan keuangan negara: a. Dari sisi objek b. Dari sisi subjek c. Dari sisi proses d. Dari sisi tujuan B. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
ï‚¡ Berikut asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan Negara: a. Asas tahunan b. Asas universalitas (kelengkapan) c. Asas kesatuan d. Asas spesialitas e. Asas akuntabilitas f. Asas profesionalitas g. Asas proporsionalitas h. Asas keterbukaan i. Asas pemeriksaan keuangan 2. ASAS-ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
3. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara ï‚¡ Beberapa hal yang dilakukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara: a. Menguasakannya kepada menteri keuangan b. Menguasakannya kepada menteri/pimpinan lembaga c. Menyerahkannya kepada gubernur/bupati/walikota ï‚¡ Kekuasaan ini tidak termasuk kewenangan di bidang moneter (mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan UU)
ï‚¡ APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan UU. ï‚¡ APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. ï‚¡ Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. 4. PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN
ï‚¡ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. ï‚¡ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. ï‚¡ Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/bupati/walikota. 5. PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD
ï‚¡ Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. ï‚¡ Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan DPR. ï‚¡ Pemerintah pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR 6. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH, SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING
1. Kedudukan dan keanggotaan BPK ï‚¡ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ï‚¡ Susunan organisasi BPK adalah Ketua, Wakil Ketua dan 7 orang anggota. ï‚¡ Ketua dan Wakil Ketua merangkap jabatan sebagai anggota BPK. ï‚¡ Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali sebanyak satu kali masa jabatan. C. PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MENURUT UUD NEGARA RI TAHUN 1945
2. Tugas dan Kewenangan ï‚¡ BPK mempunyai tugas pokok memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. ï‚¡ Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. ï‚¡ Berikut kewenangan BPK dalam menjalankan tugas: a. Menentukan objek pemeriksaan. b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang. c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara. d. Menetapkan jenis dokumen mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. h. Membina jabatan fungsional pemeriksa. i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan. j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern
ï‚¡ Proses pemilihan anggota BPK oleh DPR dimulai sejak diterimanya surat pemberitahuan berakhirnya jabatan dari BPK. ï‚¡ Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK dari anggota BPK paling lambat dilakukan satu bulan setelah diresmikan keanggotaan BPK. ï‚¡ Anggota BPK dapat diberhentikan secara hormat dan tidak hormat. 3. PEMILIHAN DAN PENGHENTIAN ANGGOTA BPK
4. Kekebalan Hukum ï‚¡ Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. ï‚¡ Setiang anggota BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas. 5. Kode Etik ï‚¡ BPK berkewajiban menyusun kode etik yang memuat norma- norma yang harus dipatuhi anggota BPK. ï‚¡ Penegakan kode etik tersebut dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang terdiri dari anggota BPK, unsur profesi, dan akademisi.
6. Pelaksana BPK ï‚¡ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, seperti Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain 7. Anggaran BPK ï‚¡ Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
1. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ï‚¡ Prinsip utama yang dipegang adalah peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. D. PENYELENGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945
2. Pelaku Kekuasaan Kehakiman ï‚¡ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, badan peradilan, dan Mahkamah Konstitusi. ï‚¡ Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.
3. Putusan Pengadilan ï‚¡ Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang 4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan ï‚¡ Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. ï‚¡ Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
5. Bantuan Hukum ï‚¡ Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan biaya ditanggung oleh negara. 6. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ï‚¡ Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

More Related Content

Materippknsmaxiibab2

  • 1. BAB 2 KONSTITUSI NEGARA YANG MENGATUR TENTANG KEUANGAN, BPK, DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
  • 2. Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: • menyebut pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman, • menjelaskan pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, • mengidentifikasi peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut UUD Negara RI Tahun 1945, serta • memahami penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Karakter yang Dikembangkan ï‚¡ Religius ï‚¡ Jujur ï‚¡ Disiplin ï‚¡ Mandiri ï‚¡ Semangat kebangsaan ï‚¡ Tanggung jawab TUJUAN PEMBELAJARAN
  • 3. ï‚¡ keuangan ï‚¡ UUD 1945 ï‚¡ Badan Pemeriksa ï‚¡ Keuangan ï‚¡ kehakiman ï‚¡ pengadilan ï‚¡ Mahkamah Agung ï‚¡ Mahkamah Konstitusi ï‚¡ APBN ï‚¡ APBD ï‚¡ Komisi Yudisial ï‚¡ arbitrase KATA KUNCI
  • 4. PETA KONSEP Konstitusi Negara yang Mengatur tentang Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang Mengatur tentang Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia Peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut UUD Negara RI Tahun 1945 Penyelengaraan Kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945
  • 5. 1. Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur tentang Keuangan ï‚¡ Menurut UU RI No.17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. ï‚¡ Berikut pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang Keuangan:  Pasal 23 Ayat 1, 2, dan 3  Pasal 23A, 23B, 23C, dan 23D. A. PASAL-PASAL UUD NEGARA RI TAHUN 1945 YANG MENGATUR TENTANG KEUANGAN, BPK, DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
  • 6. ï‚¡ Menurut UU RI No.15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. ï‚¡ Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentan BPK:  Pasal 23E Ayat 1, 2, dan 3.  Pasal 23F Ayat 1 dan 2.  Pasal 23G Ayat 1 dan 2. 2. PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGATUR TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
  • 7. ï‚¡ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. ï‚¡ Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman:  Pasal 24 Ayat 1, 2, dan 3  Pasal 24A Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5  Pasal 24B Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5  Pasal 24 C Ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6  Pasal 25 3. PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGATUR TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
  • 8. 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara ï‚¡ Pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD 1945. ï‚¡ Berikut empat pendekatan dalam merumuskan keuangan negara: a. Dari sisi objek b. Dari sisi subjek c. Dari sisi proses d. Dari sisi tujuan B. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
  • 9. ï‚¡ Berikut asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan Negara: a. Asas tahunan b. Asas universalitas (kelengkapan) c. Asas kesatuan d. Asas spesialitas e. Asas akuntabilitas f. Asas profesionalitas g. Asas proporsionalitas h. Asas keterbukaan i. Asas pemeriksaan keuangan 2. ASAS-ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
  • 10. 3. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara ï‚¡ Beberapa hal yang dilakukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara: a. Menguasakannya kepada menteri keuangan b. Menguasakannya kepada menteri/pimpinan lembaga c. Menyerahkannya kepada gubernur/bupati/walikota ï‚¡ Kekuasaan ini tidak termasuk kewenangan di bidang moneter (mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan UU)
  • 11. ï‚¡ APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan UU. ï‚¡ APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. ï‚¡ Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. 4. PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN
  • 12. ï‚¡ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. ï‚¡ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. ï‚¡ Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/bupati/walikota. 5. PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD
  • 13. ï‚¡ Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. ï‚¡ Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan DPR. ï‚¡ Pemerintah pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR 6. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH, SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING
  • 14. 1. Kedudukan dan keanggotaan BPK ï‚¡ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ï‚¡ Susunan organisasi BPK adalah Ketua, Wakil Ketua dan 7 orang anggota. ï‚¡ Ketua dan Wakil Ketua merangkap jabatan sebagai anggota BPK. ï‚¡ Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali sebanyak satu kali masa jabatan. C. PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MENURUT UUD NEGARA RI TAHUN 1945
  • 15. 2. Tugas dan Kewenangan ï‚¡ BPK mempunyai tugas pokok memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. ï‚¡ Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. ï‚¡ Berikut kewenangan BPK dalam menjalankan tugas: a. Menentukan objek pemeriksaan. b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang. c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara. d. Menetapkan jenis dokumen mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
  • 16. e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. h. Membina jabatan fungsional pemeriksa. i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan. j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern
  • 17. ï‚¡ Proses pemilihan anggota BPK oleh DPR dimulai sejak diterimanya surat pemberitahuan berakhirnya jabatan dari BPK. ï‚¡ Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK dari anggota BPK paling lambat dilakukan satu bulan setelah diresmikan keanggotaan BPK. ï‚¡ Anggota BPK dapat diberhentikan secara hormat dan tidak hormat. 3. PEMILIHAN DAN PENGHENTIAN ANGGOTA BPK
  • 18. 4. Kekebalan Hukum ï‚¡ Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. ï‚¡ Setiang anggota BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas. 5. Kode Etik ï‚¡ BPK berkewajiban menyusun kode etik yang memuat norma- norma yang harus dipatuhi anggota BPK. ï‚¡ Penegakan kode etik tersebut dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang terdiri dari anggota BPK, unsur profesi, dan akademisi.
  • 19. 6. Pelaksana BPK ï‚¡ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, seperti Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain 7. Anggaran BPK ï‚¡ Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • 20. 1. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ï‚¡ Prinsip utama yang dipegang adalah peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. D. PENYELENGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945
  • 21. 2. Pelaku Kekuasaan Kehakiman ï‚¡ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, badan peradilan, dan Mahkamah Konstitusi. ï‚¡ Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.
  • 22. 3. Putusan Pengadilan ï‚¡ Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang 4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan ï‚¡ Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. ï‚¡ Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
  • 23. 5. Bantuan Hukum ï‚¡ Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan biaya ditanggung oleh negara. 6. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ï‚¡ Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.