ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
B Y : A H M A D Y U S U F
P R O G R A M D - I V A K U N T A N S I K H U S U S
S E K O L A H T I N G G I A K U N T A N S I N E G A R A
In 2014 spending in the state budget
reached Rp1.842 trillion. Spending
is up 6.74% from the previous year.
spending growth is accompanied
by the growth of Gross Domestic
Product (GDP) of Indonesia.
However, GDP growth is not directly
proportional to the growth of the
human development index
PERTUMUBUHAN BELANJA VS PDB
SPENDING REVIEW
tools for analyzing public expenditures in
the human development sectors and are
part of a larger process to improve the
treatment of human development issues.
By: World Bank
SIKLUS ANGGARAN DENGAN TATA KELOLA
IDEAL
DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan bahwa fungsi
Bidang PA salah satunya adalah
mengenai penyusunan Spending
Review.
METODOLOGI
Reviu Alokasi Anggaran, yaitu reviu dan analisis terhadap
alokasi anggaran dalam RKA-KL dengan fokus utama
untuk mengidentifikasi inefisiensi alokasi, duplikasi dan
einmalig.
Reviu Pelaksanaan Anggaran, yaitu reviu dan analisis
terhadap pelaksanaan anggaran dengan fokus utama
pada realisasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran,
capaian output.
Reviu Baseline, yaitu memberikan masukan untuk prinsip-
prinsip reviu terhadap baseline items yang dapat
dipertimbangkan oleh K/L pada saat perencanaan.
, Kementerian Keuangan melakukan
spending review terhadap 20
Kementerian Negara/Lembaga yang
memiliki pagu dana terbesar tahun 2012.
Proporsi pagu dana 20 Kementerian
Negara/Lembaga tersebut terhadap pagu
total K/L dalam APBN 2012 adalah
sebesar 76, 26 %
HASIL SPENDING REVIEW 2012
Mekanisme spending review sebagai bagian dari monev APBN
LEVEL SPENDING REVIEW
SIMPULAN
Pelaksanaan spending review di Indonesia
bertujuan untuk mencapai efisiensi dan
efektifitas penggunaan anggaran sehingga
belanja pemerintah tidak hanya berdampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi
juga meningkatkan HDI Indonesia seiring
dengan pertumbuhan belanja pemerintah.
Spending review bermanfaat sebagai bahan
masukan untuk pembuatan anggaran tahun
2014 pada saat trilateral meeting.
Pada pelaksanaannya spending review
tersebut belum dapat menyentuh level
outcome, masih pada level 1 yaitu
berhubungan dengan alokasi anggaran
atau input sehingga kedepan perlu perlu
kajian lebih lanjut apakah alokasi yang
sudah diperbaiki dengan mekanisme
spending review tersebut juga akan
menghasilkan pada perubahan HDI
Indonesia.
Mekanisme spending review sebagai bagian dari monev APBN

More Related Content

Similar to Mekanisme spending review sebagai bagian dari monev APBN (20)

Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)
AyuCahyaNingsih
Ìý
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
MutiaRevelianti
Ìý
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
MutiaRevelianti
Ìý
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dominikuspoin
Ìý
Gizi pkm download
Gizi pkm downloadGizi pkm download
Gizi pkm download
Siti Gz
Ìý
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Dadang Solihin
Ìý
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerah
Maylana Febrina
Ìý
Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2
BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
Ìý
Panduan Penyusunan Laporan PPS kabupaten Kota di Indonesia
Panduan Penyusunan Laporan PPS kabupaten Kota di IndonesiaPanduan Penyusunan Laporan PPS kabupaten Kota di Indonesia
Panduan Penyusunan Laporan PPS kabupaten Kota di Indonesia
sitimughniy
Ìý
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Syukriy Abdullah
Ìý
Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014
fionarazqa
Ìý
Belanja Pemerintah Berkualitas DJPerben.pdf
Belanja Pemerintah Berkualitas DJPerben.pdfBelanja Pemerintah Berkualitas DJPerben.pdf
Belanja Pemerintah Berkualitas DJPerben.pdf
IskandarNovianto
Ìý
Anggaran berbasisi kinerja
Anggaran berbasisi kinerjaAnggaran berbasisi kinerja
Anggaran berbasisi kinerja
Merdiana Era Safitri
Ìý
Anggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OKAnggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OK
Merdiana Era Safitri
Ìý
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAHCONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
Yakup, Jecko Tamaka
Ìý
Proposal Tesis Manajemen Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen  Keuangan DaerahProposal Tesis Manajemen  Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen Keuangan Daerah
Yakup, Jecko Tamaka
Ìý
anggaran tradisional versus new public management
anggaran tradisional versus new public managementanggaran tradisional versus new public management
anggaran tradisional versus new public management
Airlangga University , Indonesia
Ìý
monitoring dan evaluasi dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pembe...
monitoring dan evaluasi dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pembe...monitoring dan evaluasi dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pembe...
monitoring dan evaluasi dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pembe...
raavi11
Ìý
Analisa standar-biaya
Analisa standar-biayaAnalisa standar-biaya
Analisa standar-biaya
Adi Aja
Ìý
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
Ary Efendi
Ìý
Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)
AyuCahyaNingsih
Ìý
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
MutiaRevelianti
Ìý
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
MutiaRevelianti
Ìý
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dominikuspoin
Ìý
Gizi pkm download
Gizi pkm downloadGizi pkm download
Gizi pkm download
Siti Gz
Ìý
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Dadang Solihin
Ìý
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerah
Maylana Febrina
Ìý
Panduan Penyusunan Laporan PPS kabupaten Kota di Indonesia
Panduan Penyusunan Laporan PPS kabupaten Kota di IndonesiaPanduan Penyusunan Laporan PPS kabupaten Kota di Indonesia
Panduan Penyusunan Laporan PPS kabupaten Kota di Indonesia
sitimughniy
Ìý
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Syukriy Abdullah
Ìý
Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014
fionarazqa
Ìý
Belanja Pemerintah Berkualitas DJPerben.pdf
Belanja Pemerintah Berkualitas DJPerben.pdfBelanja Pemerintah Berkualitas DJPerben.pdf
Belanja Pemerintah Berkualitas DJPerben.pdf
IskandarNovianto
Ìý
Anggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OKAnggaran berbasisi kinerja OK
Anggaran berbasisi kinerja OK
Merdiana Era Safitri
Ìý
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAHCONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
CONTOH PROPOSAL TESIS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
Yakup, Jecko Tamaka
Ìý
Proposal Tesis Manajemen Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen  Keuangan DaerahProposal Tesis Manajemen  Keuangan Daerah
Proposal Tesis Manajemen Keuangan Daerah
Yakup, Jecko Tamaka
Ìý
monitoring dan evaluasi dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pembe...
monitoring dan evaluasi dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pembe...monitoring dan evaluasi dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pembe...
monitoring dan evaluasi dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pembe...
raavi11
Ìý
Analisa standar-biaya
Analisa standar-biayaAnalisa standar-biaya
Analisa standar-biaya
Adi Aja
Ìý
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
Ary Efendi
Ìý

Recently uploaded (7)

Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Ìý
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White PaperBuku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptxBahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
daimanabada
Ìý
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptxPaparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
pemasjambon
Ìý
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPKSosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Tri Widodo W. UTOMO
Ìý
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
KokoPradityo1
Ìý
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk PenelitianPenulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitian
natta sanjaya
Ìý
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White PaperBuku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
Buku (One Map Policy) OMP Summit 2024 White Paper
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptxBahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
Bahan Pak Kepala BKKBN RI : Program prioritas KKBPK Tahun 2018.pptx
daimanabada
Ìý
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
KEPGUB_NO_862_TH_2023_RENCANA-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DAERAH-PROVINSI-DKI-J...
WEST NUSA TENGGARA
Ìý
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptxPaparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
Paparan Camat pada Musrenbang Kecamatan 2026.pptx
pemasjambon
Ìý
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPKSosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Sosialisasi Policy Brief Pengasuhan 1000 HPK
Tri Widodo W. UTOMO
Ìý
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
KokoPradityo1
Ìý

Mekanisme spending review sebagai bagian dari monev APBN

  • 1. B Y : A H M A D Y U S U F P R O G R A M D - I V A K U N T A N S I K H U S U S S E K O L A H T I N G G I A K U N T A N S I N E G A R A
  • 2. In 2014 spending in the state budget reached Rp1.842 trillion. Spending is up 6.74% from the previous year. spending growth is accompanied by the growth of Gross Domestic Product (GDP) of Indonesia. However, GDP growth is not directly proportional to the growth of the human development index
  • 4. SPENDING REVIEW tools for analyzing public expenditures in the human development sectors and are part of a larger process to improve the treatment of human development issues. By: World Bank
  • 5. SIKLUS ANGGARAN DENGAN TATA KELOLA IDEAL
  • 6. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa fungsi Bidang PA salah satunya adalah mengenai penyusunan Spending Review.
  • 7. METODOLOGI Reviu Alokasi Anggaran, yaitu reviu dan analisis terhadap alokasi anggaran dalam RKA-KL dengan fokus utama untuk mengidentifikasi inefisiensi alokasi, duplikasi dan einmalig. Reviu Pelaksanaan Anggaran, yaitu reviu dan analisis terhadap pelaksanaan anggaran dengan fokus utama pada realisasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran, capaian output. Reviu Baseline, yaitu memberikan masukan untuk prinsip- prinsip reviu terhadap baseline items yang dapat dipertimbangkan oleh K/L pada saat perencanaan.
  • 8. , Kementerian Keuangan melakukan spending review terhadap 20 Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki pagu dana terbesar tahun 2012. Proporsi pagu dana 20 Kementerian Negara/Lembaga tersebut terhadap pagu total K/L dalam APBN 2012 adalah sebesar 76, 26 %
  • 12. SIMPULAN Pelaksanaan spending review di Indonesia bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran sehingga belanja pemerintah tidak hanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan HDI Indonesia seiring dengan pertumbuhan belanja pemerintah. Spending review bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pembuatan anggaran tahun 2014 pada saat trilateral meeting.
  • 13. Pada pelaksanaannya spending review tersebut belum dapat menyentuh level outcome, masih pada level 1 yaitu berhubungan dengan alokasi anggaran atau input sehingga kedepan perlu perlu kajian lebih lanjut apakah alokasi yang sudah diperbaiki dengan mekanisme spending review tersebut juga akan menghasilkan pada perubahan HDI Indonesia.