1. Penganggaran perusahaan meliputi pengembangan tujuan dan strategi perusahaan, penyusunan anggaran jangka pendek dan panjang, serta pembuatan laporan periodik.
2. Anggaran merupakan rencana keuangan sistematis untuk kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa depan.
3. Penganggaran berkaitan dengan akuntansi untuk menyusun laporan dan manajemen untuk menentukan anggaran perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang politik anggaran dan strategi pem bahasan perubahan APBD. Secara garis besar membahas tentang siklus penyusunan anggaran daerah, dasar hukum perubahan APBD, jadwal penyusunan KU-P dan PPAS-P, penyusunan DPPA-SKPD, dan klasifikasi belanja.
Pertemuan keempat membahas konsep anggaran pemerintah dan proses penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD). Terdapat penjelasan mengenai konsep dasar anggaran, fungsi anggaran, siklus penyusunan anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD, serta proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plaf
Tugas Akuntansi sektor publik
Karya Ilmiah (Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Faktor-faktor yang Mempengaruhi pertanian di Bogor)
Disusun Oleh
1. Rizkya Rahmah
2. Ayu Cahya N
3. Gaby Angelina G
4. Nurlisa H
5. Dede Shintia A
Kelas 4C-Akuntansi
FE-Unpak
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Ìý
Tugas 2 Paper Akuntansi Sektor Publik
4D AKUNTANSI
"PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)"
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Ìý
Dokumen tersebut membahas pengaruh pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Paper ini menganalisis penerapan SAP, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bogor serta pengaruh pemeriksaan BPK RI terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan
Manajemen belanja daerah membahas kebijakan belanja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan manajemen pelaksanaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Manajemen belanja mencakup perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dan audit untuk memastikan kesesuaian belanja dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang benar.
Dokumen tersebut membahas perencanaan anggaran tahun 2012, mencakup asumsi penerimaan dan kebijakan pendapatan serta belanja daerah. Pendapatan diperkirakan naik namun belanja tidak langsung juga meningkat karena kenaikan gaji PNS. Diperlukan efisiensi belanja untuk menutup celah antara penerimaan dan belanja.
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Syukriy Abdullah
Ìý
Teks tersebut merupakan ringkasan dari penelitian yang menguji pengaruh besaran anggaran, perubahan anggaran, dan sisa anggaran tahun sebelumnya terhadap serapan anggaran pada 30 satuan kerja perangkat daerah di Kota Banda Aceh untuk periode 2013-2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa besaran anggaran tidak berpengaruh, sedangkan perubahan anggaran dan sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap ser
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan daerah dan anggaran berbasis kinerja, pengaturan anggaran daerah, serta monitoring dan evaluasi anggaran berbasis kinerja. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan pentingnya penganggaran berbasis kinerja untuk mengukur kinerja pemerintah secara efektif dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan daerah dan anggaran berbasis kinerja, pengaturan anggaran daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa poin penting yang diangkat adalah penganggaran berbasis kinerja sebagai alat pengukuran kinerja pemerintah, monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja, serta struktur dan pelaksanaan anggaran daerah.
Dokumen tersebut membahas perbandingan antara anggaran tradisional dan pendekatan baru yaitu New Public Management dalam penganggaran sektor publik. Anggaran tradisional bersifat sentralistik, incremental, dan berfokus pada input sedangkan New Public Management lebih berorientasi pada kinerja dan hasil serta menekankan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada output dan outcome.
1. Studi ini bertujuan untuk menentukan biaya dan alokasi anggaran untuk setiap unit kerja secara efisien dan efektif sebagai acuan untuk program/kegiatan serupa serta memperoleh model analisis standar belanja sesuai karakteristik program/kegiatan di Kota Batu.
2. Studi ini menghasilkan 16 model analisis standar belanja keseluruhan pengeluaran SKPD. Dengan menggunakan ASB, pemerintah kota Batu dapat menent
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian penganggaran sektor publik, tujuan, karakteristik, jenis, dan prinsip-prinsip penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan pemerintah dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dengan menyatakan biaya rencana dan sumber pendanaannya. Proses penganggaran meliputi perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.
Tugas Akuntansi sektor publik
Karya Ilmiah (Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Faktor-faktor yang Mempengaruhi pertanian di Bogor)
Disusun Oleh
1. Rizkya Rahmah
2. Ayu Cahya N
3. Gaby Angelina G
4. Nurlisa H
5. Dede Shintia A
Kelas 4C-Akuntansi
FE-Unpak
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Ìý
Tugas 2 Paper Akuntansi Sektor Publik
4D AKUNTANSI
"PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)"
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Ìý
Dokumen tersebut membahas pengaruh pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Paper ini menganalisis penerapan SAP, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bogor serta pengaruh pemeriksaan BPK RI terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan
Manajemen belanja daerah membahas kebijakan belanja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan manajemen pelaksanaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Manajemen belanja mencakup perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dan audit untuk memastikan kesesuaian belanja dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang benar.
Dokumen tersebut membahas perencanaan anggaran tahun 2012, mencakup asumsi penerimaan dan kebijakan pendapatan serta belanja daerah. Pendapatan diperkirakan naik namun belanja tidak langsung juga meningkat karena kenaikan gaji PNS. Diperlukan efisiensi belanja untuk menutup celah antara penerimaan dan belanja.
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Syukriy Abdullah
Ìý
Teks tersebut merupakan ringkasan dari penelitian yang menguji pengaruh besaran anggaran, perubahan anggaran, dan sisa anggaran tahun sebelumnya terhadap serapan anggaran pada 30 satuan kerja perangkat daerah di Kota Banda Aceh untuk periode 2013-2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa besaran anggaran tidak berpengaruh, sedangkan perubahan anggaran dan sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap ser
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan daerah dan anggaran berbasis kinerja, pengaturan anggaran daerah, serta monitoring dan evaluasi anggaran berbasis kinerja. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan pentingnya penganggaran berbasis kinerja untuk mengukur kinerja pemerintah secara efektif dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan daerah dan anggaran berbasis kinerja, pengaturan anggaran daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa poin penting yang diangkat adalah penganggaran berbasis kinerja sebagai alat pengukuran kinerja pemerintah, monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja, serta struktur dan pelaksanaan anggaran daerah.
Dokumen tersebut membahas perbandingan antara anggaran tradisional dan pendekatan baru yaitu New Public Management dalam penganggaran sektor publik. Anggaran tradisional bersifat sentralistik, incremental, dan berfokus pada input sedangkan New Public Management lebih berorientasi pada kinerja dan hasil serta menekankan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada output dan outcome.
1. Studi ini bertujuan untuk menentukan biaya dan alokasi anggaran untuk setiap unit kerja secara efisien dan efektif sebagai acuan untuk program/kegiatan serupa serta memperoleh model analisis standar belanja sesuai karakteristik program/kegiatan di Kota Batu.
2. Studi ini menghasilkan 16 model analisis standar belanja keseluruhan pengeluaran SKPD. Dengan menggunakan ASB, pemerintah kota Batu dapat menent
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian penganggaran sektor publik, tujuan, karakteristik, jenis, dan prinsip-prinsip penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan pemerintah dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dengan menyatakan biaya rencana dan sumber pendanaannya. Proses penganggaran meliputi perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Kerjasama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN dengan LAN RI
Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)KokoPradityo1
Ìý
Mekanisme spending review sebagai bagian dari monev APBN
1. B Y : A H M A D Y U S U F
P R O G R A M D - I V A K U N T A N S I K H U S U S
S E K O L A H T I N G G I A K U N T A N S I N E G A R A
2. In 2014 spending in the state budget
reached Rp1.842 trillion. Spending
is up 6.74% from the previous year.
spending growth is accompanied
by the growth of Gross Domestic
Product (GDP) of Indonesia.
However, GDP growth is not directly
proportional to the growth of the
human development index
4. SPENDING REVIEW
tools for analyzing public expenditures in
the human development sectors and are
part of a larger process to improve the
treatment of human development issues.
By: World Bank
6. DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan bahwa fungsi
Bidang PA salah satunya adalah
mengenai penyusunan Spending
Review.
7. METODOLOGI
Reviu Alokasi Anggaran, yaitu reviu dan analisis terhadap
alokasi anggaran dalam RKA-KL dengan fokus utama
untuk mengidentifikasi inefisiensi alokasi, duplikasi dan
einmalig.
Reviu Pelaksanaan Anggaran, yaitu reviu dan analisis
terhadap pelaksanaan anggaran dengan fokus utama
pada realisasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran,
capaian output.
Reviu Baseline, yaitu memberikan masukan untuk prinsip-
prinsip reviu terhadap baseline items yang dapat
dipertimbangkan oleh K/L pada saat perencanaan.
8. , Kementerian Keuangan melakukan
spending review terhadap 20
Kementerian Negara/Lembaga yang
memiliki pagu dana terbesar tahun 2012.
Proporsi pagu dana 20 Kementerian
Negara/Lembaga tersebut terhadap pagu
total K/L dalam APBN 2012 adalah
sebesar 76, 26 %
12. SIMPULAN
Pelaksanaan spending review di Indonesia
bertujuan untuk mencapai efisiensi dan
efektifitas penggunaan anggaran sehingga
belanja pemerintah tidak hanya berdampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi
juga meningkatkan HDI Indonesia seiring
dengan pertumbuhan belanja pemerintah.
Spending review bermanfaat sebagai bahan
masukan untuk pembuatan anggaran tahun
2014 pada saat trilateral meeting.
13. Pada pelaksanaannya spending review
tersebut belum dapat menyentuh level
outcome, masih pada level 1 yaitu
berhubungan dengan alokasi anggaran
atau input sehingga kedepan perlu perlu
kajian lebih lanjut apakah alokasi yang
sudah diperbaiki dengan mekanisme
spending review tersebut juga akan
menghasilkan pada perubahan HDI
Indonesia.