際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes

Download as PPTX, PDF
Eka Saputra
Eka Saputra

1. Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) secara berkelanjutan. 2. BUMDesa diharapkan menjadi pilar demokrasi ekonomi dan meningkatkan perekonomian desa dengan mengembangkan berbagai jenis usaha seperti bisnis sosial, penyewaan barang, perantara, produksi dan perdagangan, serta bisnis keuangan. 3.

1 of 21
Downloaded 106 times
MENGGERAKKANEKONOMIDESAMELALUIBADANUSAHAMILIKDESA SECARABERKELANJUTAN oleh : Dr (Cand). Mulyadin Malik, M.Si Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kemendes, PDT dan Transmigrasi Disampaikan pada Kegiatan PATTIRO: Launcing Portal Terpadu Kedesa.ID dan Diskusi Publik Sofyan Hotel Betawi, 16 Juni 2016
1. Peluncuran Gerakan Desa Mandiri di 5.000 desa pada tahun 2015; 2. Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang; 3. Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDesa; 4. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan; 5. Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri; 6. Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap; 7. Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa; 8. Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa; 9. Save villages di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil. NAWA KERJA (9 AGENDA PRIORITAS) KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
TUJUAN BUMDES: 1.Meningkatkan perekonomian Desa; 2. Mengoptimalkan aset Desa; 3. Meningkatkan usaha masyarakat; 4. Mengembangkan rencana kerja; 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar; 6. Membuka lapangan kerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6) BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
BUMDESA SEBAGAI PILAR DEMOKRASI EKONOMI 1. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan strategis untuk menggairahkan ekonomi desa. 2. Keunikan BUMDesa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat (Public and Community Partnership). 3. BUMDesa dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pengembangan dan pembentukan BUMDesa merupakan prospek menjanjikan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi desa. BUMDesa memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi dan budaya. Hal inilah yang menjadikan BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berperan sebagai PILAR DEMOKRASI EKONOMI
4 MENGGERAKKAN DAN MENATA POTENSI EKONOMI DESA MELALUI BUMDESA Pendirian BUMDesa dipilih sebagai suatu alternatif guna mengembangkan roda perekonomian di desa. Beberapa hal yang harus segera dilakukan dalam rangka penataan perekonomian desa melalui BUMDesa: memperkuat kapasitas masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDesa struktur organisasi BUMDesa yang menunjukan peranan kuat dan peran pemerintah desa harus dikurangi namun tetap memperhatikan penasihat dijabat secara Ex-officio oleh Kades kegiatan ekonomi harus mengakar dengan kondisi sosial masyarakat desa kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki desa pendistribusian manfaat BUMDesa harus dilakukan secara adil, jelas dan transparan dan modern
JUMLAHBUMDESAYANGTERBENTUKSE-INDONESIADANBERPOTENSI BERTAMBAHTERUS(0NEDESAONEBUMDESA) 1.Berdasarkan Permendesa No. 4 Tahun 2015, maka BUMDesa yang terbentuk sebanyak 12.115 yang tersebar di seluruh Indonesia 2.Aceh merupakan provinsi yang membentuk BUMDesa terbanyak yaitu 6.474 BUMDesa, disusul dengan Jawa Timur sebanyak 869 BUMDesa; 3.Jika dilihat dari sudut pandang dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada optimisme bahwa BUMDesa masih mampu berkembang dan bergulir sebagai penggerak demokrasi ekonomi Indonesia.
PENGEMBANGANPOTENSIUSAHAEKONOMIDESA MELALUIBUMDESA(1) NO. JENIS USAHA/BISNIS CONTOH 1 Bisnis Sosial (Social Business) Sederhana : memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial (Pasal 19) a. air minum Desa; b. usaha listrik Desa; c. lumbung pangan; dan d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. 2 Bisnis Penyewaan (Renting) Barang: untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. (Pasal 20) a. alat transportasi; b. perkakas pesta; c. gedung pertemuan; d. rumah toko; e. tanah milik BUM Desa; dan f. barang sewaan lainnya. 3 Usaha Perantara (Brokering): yang memberikan jasa pelayanan kepada warga (Pasal 21) a. jasa pembayaran listrik; b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan c. jasa pelayanan lainnya.
NO. JENIS USAHA/BISNIS CONTOH 4 Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (Trading): barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas (Pasal 22) a. pabrik es; b. pabrik asap cair; c. hasil pertanian; d. sarana produksi pertanian; e. sumur bekas tambang; dan f. kegiatan bisnis produktif lainnya. 5 Bisnis Keuangan (Financial Business): yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa (Pasal 23) Memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa 6 Usaha Bersama (Holding): sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan (Pasal 24) a. dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. b. dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi: 1) pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; 2) Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan 3) kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya. PENGEMBANGANPOTENSIUSAHAEKONOMIDESA MELALUIBUMDESA(2)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi PERMASALAHAN & SOLUSI PENGEMBANGAN BUMDESA
1 Iklim berusaha belum kondusif (unfair business practices) 2 Keterbatasan informasi dan akses pasar 3 Rendahnya produktivitas (teknologi rendah) 4 Keterbatasan permodalan 5 Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan 1. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN BUMDESA DI INDONESIA
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA PELATIHAN KETERAMPILAN DAN KEWIRAUSAHAAN PERMODALAN PENGEMBANGAN ALAT DAN SARANA PRODUKSI Pembangunan Desa Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Desa Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan dan perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat desa harus mempertimbangkan tipologi Desa (Indeks Desa Membangun/IDM) Sumber: Permendesa No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
Penjualan Produk BUMDesa Melalui Online Shop Dalam rangka mengembangkan produk BUMDesa melalui online shop, perlu didukung dengan beberapa hal, seperti: Kualitas produk; Sarana Informasi dan Telekomunikasi; Kualitas SDM (pelaku usaha); Permodalan/kredit ringan 2014 2015 252 Juta Penduduk Indonesia 255 Juta Penduduk Indonesia 88,1 Juta Pengguna Internet 150 juta Pengguna Internet 21,1 Juta Aktif Berbelanja/Berjualan Online 85,5 Juta Aktif Berbelanja/Berjualan Online Rp 21 Triliun Nilai Transaksi Rp 50 Triliun Perkiraan Nilai Transaksi Sampai Akhir Tahun PELUANG E-COMMERCE DI INDONESIA PENGEMBANGANE-COMMERCE DALAMMENDUKUNGPENGEMBANGANBUMDESA SOLUSI Sumber : Biro Perencanaan Kementerian PDTT
1. Pengembangan BUMDesa harus didorong dengan menggunakan konsep atau pendekatan ekonomi kreatif, berarti mampu menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, thinking out of the box, invention dan innovation. 2. Ekonomi kreatif merupakan era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. 3. Dengan Ekonomi kreatif akan menciptakan nilai tambah secara ekonomi dan nilai tambah sosial dan budaya PENGEMBANGANBUMDESAMELALUIPENDEKATAN EKONOMIKREATIF SOLUSI
PERLUASAN PASAR BUMDESA Pemasaran produk-produk BUMDesa perlu ditingkatkan dengan cara: Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk BUMDesa; Menyusun/menegakkan regulasi yang mewajibkan pasar modern (Giant, SevenEleven, Indomaret, Alfamart, dll.) untuk ikut memasarkan produk-produk BUMDesa; Menerapkan linkage strategy antara BUMDesa penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir (termasuk dengan BUMN). Dalam skema ini, BUMDesa berfungsi sebagai penyedia input bagi industri pengolahan akhir. SOLUSI
BUMDESA MUDA/BARU BERJALAN (belum kompetitif dari sisi biaya dan pemasaran) BUMDESA MADYA/BERKEMBANG (kompetitif hanya pada sisi biaya atau pemasaran) BUMDESA NINDYA/MANDIRI (kompetitif dari sisi biaya dan pemasaran) Perlu dibuat kategorisasi tingkat perkembangan BUMDesa berdasarkan status perkembangannya. Hal ini penting untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembinaan BUMDesa menurut tingkat kemajuan yang telah dicapai. Dengan adanya pengelompokan ini, pemerintah bisa menentukan kebijakan anggaran, kredit dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan BUMDesa pada masing-masing kelompok. Contoh pengelompokan tersebut sebagai berikut: PENINGKATAN DAYA SAING (1) SOLUSI
PENINGKATAN DAYA SAING (2) Kebijakan energi baik dalam penentuan harga bahan bakar dan tarif listrik belum berpihak pada BUMDesa. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan penyerahan harga bahan bakar kepada pasar membuat BUMDesa berjalan tertatih-tatih (khususnya bagi kelompok BUMDesa Muda dalam hal ini yang belum efisien dari sisi biaya). Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan tarif dan harga bahan bakar yang disesuaikan dengan status perkembangan BUMDesa. BUMDesa yang masuk dalam kategori BUMDESA MUDA/BARU BERJALAN seharusnya mendapat keringanan tarif listrik dan harga bahan bakar yang lebih rendah dibandingkan dengan BUMDesa yang sudah BERKEMBANG atau Mandiri. SOLUSI
Menghadapi implementasi perdagangan bebas, BUMDesa akan bersaing dengan produk-produk luar negeri yang lebih kompetitif. Sambil meningkatkan daya saing BUMDesa dalam jangka panjang, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi jangka pendek agar BUMDesa tidak tersingkir akibat persaingan yang tidak seimbang. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini: ANTISIPASI MENGHADAPIIMPLEMENTASIPERDAGANGANBEBAS kategori BUMDESA MUDA DAN BUMDESA MADYA agar tidak dikenai pajak atau diberikan PPh sebesar 0% (bebas pajak); (Dengan mengajukan Revisi PP No.46 Tahun 2013). 1 Program bantuan pemerintah harus lebih fokus dan menyantuni kebutuhan BUMDesa yang masuk dalam kategori BUMDESA MADYA/BERKEMBANG; 2 Penyesuaian tarif dasar listrik dan harga bahan bakar untuk BUMDesa kategori BUMDESA MUDA/BARU BERJALAN33 SOLUSI
Beberapa Desa yang mengaku telah memiliki BUMDesa ternyata belum membuat Peraturan Desa mengenai BUMDesa tersebut. Padahal Dalam pasal 88 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Ketentuan ini menegaskan bahwa satu-satunya landasan hukum yang mengikat dan berlaku dalam pendirian BUM Desa adalah melalui penerbitan Peraturan Desa, sehingga pembuatan Perdes tersebut penting dilakukan PENDAMPINGANDALAMPEMBUATAN PERATURANDESA MENGENAIBUMDESA SOLUSI Mendampingi pengelola BUMDes dan aparat Desa dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDesa
Bantuan peralatan dan permodalan Bantuan keringanan pajak dan tarif listrik Pengembangan kapasitas pengelola BUMDesa melalui Pelatihan Bantuan Internet, dan lain-lain Pengembangan BUMDesa akan sangat ditentukan oleh dukungan dari lembaga dan kementerian lain. Hal-hal yang dapat dilakukan kementerian lain untuk mendukung pengembangan BUMDesa adalah sebagai berikut: UPAYABERSAMALINTASK/L DALAMPENGEMBANGANBUMDESA Kementerian Dalam Negeri Kementerian BUMN Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Kementerian PU Kementerian KP Kementerian ESDM Kementerian Kehutanan Kementerian Keuangan Kementerian Kesehatan Kementerian Perindustrian Kementerian Sosial Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi SOLUSI
9. PROGRAMPENGEMBANGANBUMDESAKEMENTERIAN DESA,PDTDAN TRANSMIGRASI Pengembangan E- Commerce untuk promosi dan pemasaran desa Pembangunan outlet hasil usaha BUMDesa Bantuan modal untuk pengembangan BUMDesa Memperkuat Kelembagaan BUMDesa melalui Pelatihan kewirausahaan masyarakat desa Pemasaran Produk BUMDesa di Pasar Modern, seperti Giant, SevenEleven, Alfamart, Indomaret, dll. Selain itu Kemendesa PDTT juga telah menyewa satu lantai di Thamrin City (TAMCY), untuk pemasaran produk BUMDesa tersebut
Desa Membangun Indonesia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

More Related Content

Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes

  • 1. MENGGERAKKANEKONOMIDESAMELALUIBADANUSAHAMILIKDESA SECARABERKELANJUTAN oleh : Dr (Cand). Mulyadin Malik, M.Si Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kemendes, PDT dan Transmigrasi Disampaikan pada Kegiatan PATTIRO: Launcing Portal Terpadu Kedesa.ID dan Diskusi Publik Sofyan Hotel Betawi, 16 Juni 2016
  • 2. 1. Peluncuran Gerakan Desa Mandiri di 5.000 desa pada tahun 2015; 2. Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang; 3. Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDesa; 4. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan; 5. Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri; 6. Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap; 7. Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa; 8. Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa; 9. Save villages di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil. NAWA KERJA (9 AGENDA PRIORITAS) KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
  • 3. TUJUAN BUMDES: 1.Meningkatkan perekonomian Desa; 2. Mengoptimalkan aset Desa; 3. Meningkatkan usaha masyarakat; 4. Mengembangkan rencana kerja; 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar; 6. Membuka lapangan kerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6) BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  • 4. BUMDESA SEBAGAI PILAR DEMOKRASI EKONOMI 1. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan strategis untuk menggairahkan ekonomi desa. 2. Keunikan BUMDesa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat (Public and Community Partnership). 3. BUMDesa dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pengembangan dan pembentukan BUMDesa merupakan prospek menjanjikan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi desa. BUMDesa memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi dan budaya. Hal inilah yang menjadikan BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berperan sebagai PILAR DEMOKRASI EKONOMI
  • 5. 4 MENGGERAKKAN DAN MENATA POTENSI EKONOMI DESA MELALUI BUMDESA Pendirian BUMDesa dipilih sebagai suatu alternatif guna mengembangkan roda perekonomian di desa. Beberapa hal yang harus segera dilakukan dalam rangka penataan perekonomian desa melalui BUMDesa: memperkuat kapasitas masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDesa struktur organisasi BUMDesa yang menunjukan peranan kuat dan peran pemerintah desa harus dikurangi namun tetap memperhatikan penasihat dijabat secara Ex-officio oleh Kades kegiatan ekonomi harus mengakar dengan kondisi sosial masyarakat desa kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki desa pendistribusian manfaat BUMDesa harus dilakukan secara adil, jelas dan transparan dan modern
  • 6. JUMLAHBUMDESAYANGTERBENTUKSE-INDONESIADANBERPOTENSI BERTAMBAHTERUS(0NEDESAONEBUMDESA) 1.Berdasarkan Permendesa No. 4 Tahun 2015, maka BUMDesa yang terbentuk sebanyak 12.115 yang tersebar di seluruh Indonesia 2.Aceh merupakan provinsi yang membentuk BUMDesa terbanyak yaitu 6.474 BUMDesa, disusul dengan Jawa Timur sebanyak 869 BUMDesa; 3.Jika dilihat dari sudut pandang dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada optimisme bahwa BUMDesa masih mampu berkembang dan bergulir sebagai penggerak demokrasi ekonomi Indonesia.
  • 7. PENGEMBANGANPOTENSIUSAHAEKONOMIDESA MELALUIBUMDESA(1) NO. JENIS USAHA/BISNIS CONTOH 1 Bisnis Sosial (Social Business) Sederhana : memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial (Pasal 19) a. air minum Desa; b. usaha listrik Desa; c. lumbung pangan; dan d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. 2 Bisnis Penyewaan (Renting) Barang: untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. (Pasal 20) a. alat transportasi; b. perkakas pesta; c. gedung pertemuan; d. rumah toko; e. tanah milik BUM Desa; dan f. barang sewaan lainnya. 3 Usaha Perantara (Brokering): yang memberikan jasa pelayanan kepada warga (Pasal 21) a. jasa pembayaran listrik; b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan c. jasa pelayanan lainnya.
  • 8. NO. JENIS USAHA/BISNIS CONTOH 4 Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (Trading): barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas (Pasal 22) a. pabrik es; b. pabrik asap cair; c. hasil pertanian; d. sarana produksi pertanian; e. sumur bekas tambang; dan f. kegiatan bisnis produktif lainnya. 5 Bisnis Keuangan (Financial Business): yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa (Pasal 23) Memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa 6 Usaha Bersama (Holding): sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan (Pasal 24) a. dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. b. dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi: 1) pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; 2) Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan 3) kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya. PENGEMBANGANPOTENSIUSAHAEKONOMIDESA MELALUIBUMDESA(2)
  • 9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi PERMASALAHAN & SOLUSI PENGEMBANGAN BUMDESA
  • 10. 1 Iklim berusaha belum kondusif (unfair business practices) 2 Keterbatasan informasi dan akses pasar 3 Rendahnya produktivitas (teknologi rendah) 4 Keterbatasan permodalan 5 Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan 1. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN BUMDESA DI INDONESIA
  • 11. PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA PELATIHAN KETERAMPILAN DAN KEWIRAUSAHAAN PERMODALAN PENGEMBANGAN ALAT DAN SARANA PRODUKSI Pembangunan Desa Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Desa Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan dan perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat desa harus mempertimbangkan tipologi Desa (Indeks Desa Membangun/IDM) Sumber: Permendesa No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
  • 12. Penjualan Produk BUMDesa Melalui Online Shop Dalam rangka mengembangkan produk BUMDesa melalui online shop, perlu didukung dengan beberapa hal, seperti: Kualitas produk; Sarana Informasi dan Telekomunikasi; Kualitas SDM (pelaku usaha); Permodalan/kredit ringan 2014 2015 252 Juta Penduduk Indonesia 255 Juta Penduduk Indonesia 88,1 Juta Pengguna Internet 150 juta Pengguna Internet 21,1 Juta Aktif Berbelanja/Berjualan Online 85,5 Juta Aktif Berbelanja/Berjualan Online Rp 21 Triliun Nilai Transaksi Rp 50 Triliun Perkiraan Nilai Transaksi Sampai Akhir Tahun PELUANG E-COMMERCE DI INDONESIA PENGEMBANGANE-COMMERCE DALAMMENDUKUNGPENGEMBANGANBUMDESA SOLUSI Sumber : Biro Perencanaan Kementerian PDTT
  • 13. 1. Pengembangan BUMDesa harus didorong dengan menggunakan konsep atau pendekatan ekonomi kreatif, berarti mampu menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, thinking out of the box, invention dan innovation. 2. Ekonomi kreatif merupakan era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. 3. Dengan Ekonomi kreatif akan menciptakan nilai tambah secara ekonomi dan nilai tambah sosial dan budaya PENGEMBANGANBUMDESAMELALUIPENDEKATAN EKONOMIKREATIF SOLUSI
  • 14. PERLUASAN PASAR BUMDESA Pemasaran produk-produk BUMDesa perlu ditingkatkan dengan cara: Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk BUMDesa; Menyusun/menegakkan regulasi yang mewajibkan pasar modern (Giant, SevenEleven, Indomaret, Alfamart, dll.) untuk ikut memasarkan produk-produk BUMDesa; Menerapkan linkage strategy antara BUMDesa penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir (termasuk dengan BUMN). Dalam skema ini, BUMDesa berfungsi sebagai penyedia input bagi industri pengolahan akhir. SOLUSI
  • 15. BUMDESA MUDA/BARU BERJALAN (belum kompetitif dari sisi biaya dan pemasaran) BUMDESA MADYA/BERKEMBANG (kompetitif hanya pada sisi biaya atau pemasaran) BUMDESA NINDYA/MANDIRI (kompetitif dari sisi biaya dan pemasaran) Perlu dibuat kategorisasi tingkat perkembangan BUMDesa berdasarkan status perkembangannya. Hal ini penting untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembinaan BUMDesa menurut tingkat kemajuan yang telah dicapai. Dengan adanya pengelompokan ini, pemerintah bisa menentukan kebijakan anggaran, kredit dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan BUMDesa pada masing-masing kelompok. Contoh pengelompokan tersebut sebagai berikut: PENINGKATAN DAYA SAING (1) SOLUSI
  • 16. PENINGKATAN DAYA SAING (2) Kebijakan energi baik dalam penentuan harga bahan bakar dan tarif listrik belum berpihak pada BUMDesa. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan penyerahan harga bahan bakar kepada pasar membuat BUMDesa berjalan tertatih-tatih (khususnya bagi kelompok BUMDesa Muda dalam hal ini yang belum efisien dari sisi biaya). Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan tarif dan harga bahan bakar yang disesuaikan dengan status perkembangan BUMDesa. BUMDesa yang masuk dalam kategori BUMDESA MUDA/BARU BERJALAN seharusnya mendapat keringanan tarif listrik dan harga bahan bakar yang lebih rendah dibandingkan dengan BUMDesa yang sudah BERKEMBANG atau Mandiri. SOLUSI
  • 17. Menghadapi implementasi perdagangan bebas, BUMDesa akan bersaing dengan produk-produk luar negeri yang lebih kompetitif. Sambil meningkatkan daya saing BUMDesa dalam jangka panjang, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi jangka pendek agar BUMDesa tidak tersingkir akibat persaingan yang tidak seimbang. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini: ANTISIPASI MENGHADAPIIMPLEMENTASIPERDAGANGANBEBAS kategori BUMDESA MUDA DAN BUMDESA MADYA agar tidak dikenai pajak atau diberikan PPh sebesar 0% (bebas pajak); (Dengan mengajukan Revisi PP No.46 Tahun 2013). 1 Program bantuan pemerintah harus lebih fokus dan menyantuni kebutuhan BUMDesa yang masuk dalam kategori BUMDESA MADYA/BERKEMBANG; 2 Penyesuaian tarif dasar listrik dan harga bahan bakar untuk BUMDesa kategori BUMDESA MUDA/BARU BERJALAN33 SOLUSI
  • 18. Beberapa Desa yang mengaku telah memiliki BUMDesa ternyata belum membuat Peraturan Desa mengenai BUMDesa tersebut. Padahal Dalam pasal 88 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Ketentuan ini menegaskan bahwa satu-satunya landasan hukum yang mengikat dan berlaku dalam pendirian BUM Desa adalah melalui penerbitan Peraturan Desa, sehingga pembuatan Perdes tersebut penting dilakukan PENDAMPINGANDALAMPEMBUATAN PERATURANDESA MENGENAIBUMDESA SOLUSI Mendampingi pengelola BUMDes dan aparat Desa dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDesa
  • 19. Bantuan peralatan dan permodalan Bantuan keringanan pajak dan tarif listrik Pengembangan kapasitas pengelola BUMDesa melalui Pelatihan Bantuan Internet, dan lain-lain Pengembangan BUMDesa akan sangat ditentukan oleh dukungan dari lembaga dan kementerian lain. Hal-hal yang dapat dilakukan kementerian lain untuk mendukung pengembangan BUMDesa adalah sebagai berikut: UPAYABERSAMALINTASK/L DALAMPENGEMBANGANBUMDESA Kementerian Dalam Negeri Kementerian BUMN Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Kementerian PU Kementerian KP Kementerian ESDM Kementerian Kehutanan Kementerian Keuangan Kementerian Kesehatan Kementerian Perindustrian Kementerian Sosial Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi SOLUSI
  • 20. 9. PROGRAMPENGEMBANGANBUMDESAKEMENTERIAN DESA,PDTDAN TRANSMIGRASI Pengembangan E- Commerce untuk promosi dan pemasaran desa Pembangunan outlet hasil usaha BUMDesa Bantuan modal untuk pengembangan BUMDesa Memperkuat Kelembagaan BUMDesa melalui Pelatihan kewirausahaan masyarakat desa Pemasaran Produk BUMDesa di Pasar Modern, seperti Giant, SevenEleven, Alfamart, Indomaret, dll. Selain itu Kemendesa PDTT juga telah menyewa satu lantai di Thamrin City (TAMCY), untuk pemasaran produk BUMDesa tersebut
  • 21. Desa Membangun Indonesia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi