際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Menggugat biaya tunjangan kesehatan di bumn

Download as DOC, PDF
Sutopo Patriajati
Sutopo Patriajati
1 of 2
Download to read offline
MENGGUGAT BIAYA TUNJANGAN KESEHATAN DI BUMN Meneg BUMN mulai gerah melihat fenomena ketidak rasionalan biaya tunjangan kesehatan yang sudah bertahun-tahun terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktek pemborosan ini semakin mengkhawatirkan karena secara signifikan mulai menggerogoti kemampuan investasi bahkan operasional dari BUMN itu sendiri yang pada gilirannya akan mengancam penerimaan negara. Mengantisipasi kondisi ini pemerintah secara khusus mengeluarkan kebijakan baru berupa Surat Edaran dari Menteri Negara BUMN No: SE-01/MBU/2008 tanggal 15 Januari 2008 dengan salah satu prioritasnya berupa Program Rasionalisasi Tunjangan/Fasilitas Asuransi Kesehatan bagi Komisaris/Direksi serta Karyawan. Inefisiensi Luar Biasa Bagi masyarakat awam tentu akan sulit memahami mengapa muncul inefisiensi biaya kesehatan di BUMN. Jangankan masyarakat, anehnya bahkan pemerintah sendiri nampaknya kecolongan dengan keadaan ini. Meneg BUMN mensinyalir saat ini ada BUMN yang melaporkan biaya kesehatan per tahun mencapai Rp.1,2 juta per orang sehingga jika diakumulasi dengan jumlah total pegawai seluruh BUMN sekitar 1 juta orang maka dana yang harus dikeluarkan negara bisa mencapai Rp 1,2 triliun per tahun. Jika data itu ternyata belum memasukkan para pensiunan dan anggota keluarga yang selama ini juga ikut ditanggung maka jumlah total biayanya akan berlipat hampir mendekati Rp.5 triliun per tahun. Sebuah pemborosan dan ketidak adilan yang sungguh luar biasa! Jumlah yang sama setidaknya lebih dari cukup buat menutup anggaran tahun 2008 program jamkesmas/askeskin yang hanya butuh Rp.4,6 triliun namun akan bisa menyelamatkan 76,4 juta nyawa maskin se Indonesia! Ironisnya ketidak adilan ini bukan hanya kepada masyarakat miskin, akan tetapi juga terjadi pada sesama abdi negara yaitu PNS dan TNI-Polri yang memang telah lama termarginalisasi lewat askes wajibnya dengan paket benefit sangat minim ditambah lagi aturan cost sharing alias harus ikut nomboki biaya kesehatannya dengan jumlah yang tidak sedikit. Melihat berbagai ketimpangan ini ditengarai pemerintah masih belum paham atau mungkin tutup mata, meskipun disisi lain diakui saat ini mulai ada upaya pengendalian biaya demi mengurangi pemborosan luar biasa dari biaya kesehatan di BUMN. Banyak Celah Sekilas memang sudah dilakukan terobosan awal melalui klausul bahwa semua BUMN dihimbau agar minimal melakukan benchmarking dengan produk PT. Askes khususnya Askes Gold untuk level karyawan dan Askes Diamond/Platinum bagi komisaris/ direksi. Disisi lain BUMN masih diberi kebebasan untuk merancang pemberian tunjangan kesehatan baik dikelola secara internal atau menggunakan jasa asuransi kesehatan eksternal dengan syarat harus mempertimbangkan efisiensi, sustainabiltas dan kemampuan masing-masing. Syarat lain jika akan dikelola secara internal maka total biaya tunjangan kesehatannya tidak boleh melampaui total biaya premi asuransi yang ditawarkan oleh pihak eksternal. Akan tetapi jika tidak hati-hati masih banyak celah kemungkinan terjadinya inefisiensi bukan karena tidak ada pembatasan tetapi jangan sampai jumlah biaya premi askes yang kelak jadi beban rutin untuk dibayarkan ke pihak askes eksternal justeru nilainya lebih besar dibandingkan jumlah total biaya riil yang dikeluarkan saat ini melalui
pengelolaan internalnya. Banyak BUMN yang saat ini telah mengelola dana tunjangan kesehatan secara mandiri dengan memanfaatkan lembaga atau yayasan yang dibentuk untuk tugas tersebut. . Sebagai ilustrasi singkat perkembangan terakhir, berdasarkan perjanjian kerjasama tahun 2008 antara PT. Askes dan DPR RI diputuskan memilih produk Askes Platinum (setara level minimal bagi direksi/komisaris BUMN) untuk semua anggota dewan beserta anggota keluarga sebanyak 2.044 jiwa, dialokasikan total premi setahun mencapai Rp.23,9 miliar berarti sekitar Rp. 11,6 juta per jiwa per tahun atau hampir Rp. 1 juta per bulan dihabiskan untuk askes para wakil rakyat yang terhormat beserta keluarganya. Jumlah ini ekuivalen dengan opportunity cost untuk tambahan kuota 400.000 orang rakyat miskin yang tidak tercover program jamkesmas sehingga bisa terselamatkan kesehatan bahkan nyawa mereka selama satu tahun. Sedangkan menurut berbagai sumber untuk premi Askes Gold (level minimal bagi karyawan dan pensiunan BUMN) jika merujuk yang selama ini ditawarkan besarannya bervariasi antara Rp. 100 - 150 ribu per bulan tergantung kelas perawatan, atau setara dengan Rp. 1,2 - 1,8 juta per tahun. Jumlah ini relatif sama atau malah lebih besar dari unit cost kesehatan sebagaimana yang dikeluhkan pemborosannya oleh Meneg BUMN. Jika demikian maka surat edaran yang dia keluarkan bisa dinilai masih prematur yang justeru bisa jadi bumerang bagi BUMN itu sendiri, bukannya untung malah buntung. Dikhawatirkan untuk melaksanakan peran utamanya sebagai lokomotif perekonomian nasional kedepan akan makin berat karena program rasionalisasi tunjangan kesehatan di BUMN ternyata belum tepat sasaran dan masih perlu kajian yang mendalam. (Sutopo Patria Jati, staf pengajar FKM UNDIP)

More Related Content

Menggugat biaya tunjangan kesehatan di bumn

  • 1. MENGGUGAT BIAYA TUNJANGAN KESEHATAN DI BUMN Meneg BUMN mulai gerah melihat fenomena ketidak rasionalan biaya tunjangan kesehatan yang sudah bertahun-tahun terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktek pemborosan ini semakin mengkhawatirkan karena secara signifikan mulai menggerogoti kemampuan investasi bahkan operasional dari BUMN itu sendiri yang pada gilirannya akan mengancam penerimaan negara. Mengantisipasi kondisi ini pemerintah secara khusus mengeluarkan kebijakan baru berupa Surat Edaran dari Menteri Negara BUMN No: SE-01/MBU/2008 tanggal 15 Januari 2008 dengan salah satu prioritasnya berupa Program Rasionalisasi Tunjangan/Fasilitas Asuransi Kesehatan bagi Komisaris/Direksi serta Karyawan. Inefisiensi Luar Biasa Bagi masyarakat awam tentu akan sulit memahami mengapa muncul inefisiensi biaya kesehatan di BUMN. Jangankan masyarakat, anehnya bahkan pemerintah sendiri nampaknya kecolongan dengan keadaan ini. Meneg BUMN mensinyalir saat ini ada BUMN yang melaporkan biaya kesehatan per tahun mencapai Rp.1,2 juta per orang sehingga jika diakumulasi dengan jumlah total pegawai seluruh BUMN sekitar 1 juta orang maka dana yang harus dikeluarkan negara bisa mencapai Rp 1,2 triliun per tahun. Jika data itu ternyata belum memasukkan para pensiunan dan anggota keluarga yang selama ini juga ikut ditanggung maka jumlah total biayanya akan berlipat hampir mendekati Rp.5 triliun per tahun. Sebuah pemborosan dan ketidak adilan yang sungguh luar biasa! Jumlah yang sama setidaknya lebih dari cukup buat menutup anggaran tahun 2008 program jamkesmas/askeskin yang hanya butuh Rp.4,6 triliun namun akan bisa menyelamatkan 76,4 juta nyawa maskin se Indonesia! Ironisnya ketidak adilan ini bukan hanya kepada masyarakat miskin, akan tetapi juga terjadi pada sesama abdi negara yaitu PNS dan TNI-Polri yang memang telah lama termarginalisasi lewat askes wajibnya dengan paket benefit sangat minim ditambah lagi aturan cost sharing alias harus ikut nomboki biaya kesehatannya dengan jumlah yang tidak sedikit. Melihat berbagai ketimpangan ini ditengarai pemerintah masih belum paham atau mungkin tutup mata, meskipun disisi lain diakui saat ini mulai ada upaya pengendalian biaya demi mengurangi pemborosan luar biasa dari biaya kesehatan di BUMN. Banyak Celah Sekilas memang sudah dilakukan terobosan awal melalui klausul bahwa semua BUMN dihimbau agar minimal melakukan benchmarking dengan produk PT. Askes khususnya Askes Gold untuk level karyawan dan Askes Diamond/Platinum bagi komisaris/ direksi. Disisi lain BUMN masih diberi kebebasan untuk merancang pemberian tunjangan kesehatan baik dikelola secara internal atau menggunakan jasa asuransi kesehatan eksternal dengan syarat harus mempertimbangkan efisiensi, sustainabiltas dan kemampuan masing-masing. Syarat lain jika akan dikelola secara internal maka total biaya tunjangan kesehatannya tidak boleh melampaui total biaya premi asuransi yang ditawarkan oleh pihak eksternal. Akan tetapi jika tidak hati-hati masih banyak celah kemungkinan terjadinya inefisiensi bukan karena tidak ada pembatasan tetapi jangan sampai jumlah biaya premi askes yang kelak jadi beban rutin untuk dibayarkan ke pihak askes eksternal justeru nilainya lebih besar dibandingkan jumlah total biaya riil yang dikeluarkan saat ini melalui
  • 2. pengelolaan internalnya. Banyak BUMN yang saat ini telah mengelola dana tunjangan kesehatan secara mandiri dengan memanfaatkan lembaga atau yayasan yang dibentuk untuk tugas tersebut. . Sebagai ilustrasi singkat perkembangan terakhir, berdasarkan perjanjian kerjasama tahun 2008 antara PT. Askes dan DPR RI diputuskan memilih produk Askes Platinum (setara level minimal bagi direksi/komisaris BUMN) untuk semua anggota dewan beserta anggota keluarga sebanyak 2.044 jiwa, dialokasikan total premi setahun mencapai Rp.23,9 miliar berarti sekitar Rp. 11,6 juta per jiwa per tahun atau hampir Rp. 1 juta per bulan dihabiskan untuk askes para wakil rakyat yang terhormat beserta keluarganya. Jumlah ini ekuivalen dengan opportunity cost untuk tambahan kuota 400.000 orang rakyat miskin yang tidak tercover program jamkesmas sehingga bisa terselamatkan kesehatan bahkan nyawa mereka selama satu tahun. Sedangkan menurut berbagai sumber untuk premi Askes Gold (level minimal bagi karyawan dan pensiunan BUMN) jika merujuk yang selama ini ditawarkan besarannya bervariasi antara Rp. 100 - 150 ribu per bulan tergantung kelas perawatan, atau setara dengan Rp. 1,2 - 1,8 juta per tahun. Jumlah ini relatif sama atau malah lebih besar dari unit cost kesehatan sebagaimana yang dikeluhkan pemborosannya oleh Meneg BUMN. Jika demikian maka surat edaran yang dia keluarkan bisa dinilai masih prematur yang justeru bisa jadi bumerang bagi BUMN itu sendiri, bukannya untung malah buntung. Dikhawatirkan untuk melaksanakan peran utamanya sebagai lokomotif perekonomian nasional kedepan akan makin berat karena program rasionalisasi tunjangan kesehatan di BUMN ternyata belum tepat sasaran dan masih perlu kajian yang mendalam. (Sutopo Patria Jati, staf pengajar FKM UNDIP)