際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan

Download as PPTX, PDF
A
Anita Julia

Dokumen tersebut membahas mengenai pengaturan merek dagang dan jasa di Indonesia, meliputi perubahan undang-undang merek, proses pendaftaran merek, hak prioritas, alasan penolakan dan pembatalan pendaftaran merek, serta pengalihan hak atas merek yang terdaftar."

1 of 48
Download to read offline
BAB XIII MEREK DAGANG DAN JASA BAB XIV PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN AHMAD YAQI SAIFULLAH AKBARTI NAIMAH ANITA JULIA Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis Offering M Pendidikan Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Maret 2018
PENGATURAN MEREK
UNDANG-UNDANG MEREK Lingkup pengaturan diperluas Perubahan deklaratif ke konstitutif Permintaan pendaftran dan pemeriksaan substantif Hak prioritas Konvensi Paris Pengalihan hak dengan lisensi Pengaturan sanksi pidana Penyempurnaan tata cara pendaftaran merek Penyempurnaan penghapusan merek terdaftar Penyempurnaan perlindungan merek terkenal Penyempurnaan sanksi pidana Penambahan lingkup pengaturan perlindungan Perubahan pengalihan merek jasa terdaftar 1992 1997
Undang- Undang Merek 2001 Masa pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan Jika tidak melengkapi bukti dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa. Adanya pengaturan alasan penolakan permohonan. Diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal. Penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus. Diatur juga hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek. Upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan
Pengertian Merek Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa Merek Dagang Merek Jasa
BENTUK MEREK Lukisan atau gambar Kata Huruf atau angka Nama Kombinasi
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Pendaftaran Merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman (kini Hukum dan HAM) Pengajuan permohonan dua atau lebih kelas barang dan atau jasa dapat dilakukan dengan satu permohonan Permohonan ditandatangani oleh pemohon (untuk kelompok dapat diwakilkan dengan mencantumkan salah satu nama) atau kuasanya (untuk orang WNA dapat mengajukan permohonan melalui kuasa yang ada di Indonesia) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya
Tanggal, bulan, dan tahun; Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; Nama negara dan tanggal permohonan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) Syarat pengajuan pemohonan: diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jendral dengan mencantumkan:
HAK PRIORITAS Pasal 11 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Jangka waktu mengajukan permohonan dengan hak prioritas adalah enam bulan. Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan. Jika jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari Direktorat Jendral tutup, jangka waktu pengajuan permohonan diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.
Lanjutan.... Bukti berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Apabila ketentuan-ketentuan ini tidak dipenuhi dalam waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas permohonan tersebut tetap diproses, tetapi tanpa menggunakan hak prioritas.
PEMERIKSAAN PERSYARATAN PENDAFTARAN Direktorat Jendral melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek Kekuranglengkapan persyaratan, maka melengkapi persyaratan selambat-lambatnya paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan. Apabila kekurangan itu menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan. Kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu dua bulan, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.
MEREK TIDAK TERDAFTAR Pasal 5 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; Tidak memiliki daya pembeda; Telah menjadi milik umum; Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
MEREK DITOLAK Pasal 6 ayat 1 Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/atau jasa yang sejenis; Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Pasal 6 ayat 3 Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; Merupakan tiruan atau mempunyai nama atau singakatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
TANGGAL PENERIMAAN DAN PENGUMUMAN Permohonan diberi tanggal penerimaan Pengumuman permohonan paling lama sepuluh hari setelah disetujui permohonan Pengumuman berlangsung selama tiga bulan
Pasal 23 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Nama dan alamat lengkap pemohon, temasuk kuasanya apabila permohonan diajukan melalui kuasa; Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya; Tanggal penerimaan; Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; Contoh etiket merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.
KEBERATAN DAN SANGGAHAN Selama pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis Direktorat Jendral akan mengirimkan salinan surat paling lambat 14 hari setelah diterima keberatan Sanggahan tersebut diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan Direktorat Jendral menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali Pemeriksaan kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF Dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan Dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jendral
PERMOHONAN DISETUJUI ATAU DITOLAK Disetujui Atas persetujuan Direktur Jendral, permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek Keberatan dan Sanggahan Melalui serangkaian pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat terdaftar atau ditolak, dan dalam hal demikian itu, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding.
Lanjutan.... Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jendral dengan dikenai biaya Diajukan paling lama dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Mengabulkan Direktorat Jendral melaksanakan pengumuman. Menolak Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada pengadilan niaga dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Hanya dapat diajukan kasasi
Sertifikat Merek Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan Nama negara dan tanggal permohonan yang petama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas Etiket merek yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia , huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin Nomor dan tanggal pendaftaran Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya Jangka waktu berlaku pendaftaran merek
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK Direktorat Jendral Penghapusan pendaftaran merek dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Apabila ada keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan atas prakarsa Direktorat Jendral, keberatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan niaga Pemilik merek atau kuasanya Penghapusan pendaftaran merek dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Gugatan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan ke pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga
Lanjutan.... Apabila penggugat tinggal di luar Indonesia, gugatan diajukan kepada pengadilan niaga di Jakarta Jangka waktunya lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum Isi putusan pengadilan niaga segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direkotrat Jendral setelah tanggal putusan diucapkan Pembatalan merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah pengadilan diterima
E. PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misal pemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek. Pengalihan hak atas merek dagang perjanjian harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. CARA PENGALIHAN HAK: Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan,
Pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatan nya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam daftar umum merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam berita resmi merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam daftar umum merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga (Pasal 40 UU No 15 Tahun 2001). Tapi, akibat hukum dari pengalihan hak atas merek berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga apabila telah dicatat dalam daftar umum merek.
PERJANJIAN LISENSI Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh maupun sebagian jenis barang/jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Pasal 1 Angka 13 UU No 15 Tahun 2001). Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang/jasa. Perjanjian lisensi dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek (Pasal 43 UU No 15 Tahun 2001) Perjanjian lisensi dilarang memuat, baik ketentuan langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan perekonomian Indonesia menjadi rugi atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan Bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
1. Bentuk Pelanggaran Setiap merek terdaftar dilindungi oleh Undang-Undang merek. Perlindungan tersebut berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang yang termuat dalam (Pasal 28 UU No 15 Tahun 2001) F. PELANGGARAN HAK ATAS MEREK
Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain; Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain; Memperdagangkan barang atau jasa yang berasal dari pelanggaran merek. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) UU No 15 Tahun 2001, Ada 3 bentuk pelanggaran merek, yaitu :
GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU No 15 Tahun 2001, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara sah tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya untuk barang/jasa yang sejenis berupa : Gugatan ganti rugi; dan atau Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
3. TUNTUTAN PIDANA Hak untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang merek. Hal ini termuat dalam Pasal 89 UU No 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang penyidikan Menurut Pasal 89 Ayat (1) UU No 15 Tahun 2001 bahwa : Selain penyidik Pejabat Polri, Pejabat Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KHUP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.
DALAM PASAL 89 AYAT (2) DITENTUKAN BAHWA PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMILIKI WEWENANG UNTUK : Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan,keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek; Melakukan pemeriksaan terhadap orang/badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang merek; Meminta keterangan dan barang bukti dari orang/badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang merek; Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek; Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokume lain serta melakukan penyitaan terhadao barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang merek; Meminta bantuan ahli dalam pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang merek.
Penyidik pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum Apabila tindak pidana pelanggaran merek terbukti, pelaku tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda Agar dapat dilakukan penuntutan, menurut Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001 harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN HUKUM KERAHASIAAN INFORMASI INFORMASI ADALAH KETERANGAN/BERITA MENGENAI GAGASAN, PERISTIWA, KEDAAN ATAU PROSES TERTENTU DALAM BENTUK TERTENTU. UMUMNYA INFORMASI DIGOLONGKAN MENJADI 2 JENIS, YAITU 1 Infromasi terbuka 2 Informasi rahasia
SEBALIKNYA, INFORMASI RAHASIA ADALAH INFROMASI YANG TIDAK BOLEH DIKETAHUI OLEH ORANG BANYAK, KECUALI PETUGAS ATAU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENYIMPAN INFORMASI RAHASIA TERSEBUT. INFORMASI RAHASIA DIGOLONGKAN MENJADI BEBERAPA JENIS MENURUT UMBER ATAU PEMILIKNYA, YAITU : Mengenai pribadi Mengenai politik Mengenai pertahanan dan kemanan negara Mengenai ekonomi
Penemuan-penemuan hasil penelitian, Rencana tata ruang pengemangan wilayah, Hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan nasional, Pemikiran (termasuk upaya mengenai cara hidup, dan lingkungan sehat), Strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang Serta biografi seseorang yang berhasil dalam Usaha. Informasi terbuka adalah informasi yang boleh diketahui oleh siapa saja dan biasanya bermanfaat karena mengandung pesan yang menguntungkan. Yang termasuk infromasi terbuka antara lain:
PENGATURANNYA Untuk melindungi kerahasiaan informasi, maka dibentuklah aturan hukum. Aturan tersebut mengancam pelanggar yang merugikan pemiliknya. Hukum yang mengatur perlindungan kerahasiaan infromasi disebut Law of Confidence Stb. No 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 tentang perbiatan melanggar Stb. No 732 Tahun 1915 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya BAB XVII tentang membuka Rahasia Jabatan dan Rahasia Perusahaan Undang-Undang No 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan pokok Kearsipan Undang-Undang No 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan pokok Pertahanan Kemanan NKRI Undang-Undang No 7 Tahun 1992. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Khusunya mengenai rahasia Bank. Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
KRITERIA INFORMASI RAHASIA Tiga kriteria utama a. Informasi itu mempunyai nilai rahasia b. Informasi itu termasuk lingkup perindustrian (aspek teknologi) dan perdagangan (tata niaga). c. mengakibatkan kerugian bagi perusahaan pemiliknya Tanggung jawab kerahasiaan Tanggung jawab menjaga kerahasiaan perusahaan hanya dibebankan pada orang tertentu yang mengetahui dan memegang informasi rahasia tersebut serta di beri wewenang untuk menyimpan rahasia perusahaan dan/atau melisensikannya.
PERLINDUNGAN HUKUM Pelanggaran rahasia perusahaan No Tort onrechtmatige daad 1 Perbuatan melanggar hukum menurut sistem common law yang menekankan pada tujuan kerahasian informasi ( keuntungan yang hilang akibat terbukanya rahasia informasi) Perbuatan melanggar hukum menurut sistem kodifikasi yang menekankan pada perbuatan hukum sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian akibat terbukanya rahasia perusahaan 2 Memandang kerahasiaan informasi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Memandang kerahasiaan informasi sebagai bagian dari hak kekayaan biasa. 3 Tunduk pada law of confidence Tunduk pada undang-undang biasa (KUHPdt, KUHP, ataupun UU Perbankan)
PENUNTUTAN MENURUT HUKUM ( GUGATAN ) o Gugatan berdasarkan tort. Supaya gugatan terhadap breach of confidence dapat berhasil, perlu dipenuhi tiga unsur utama tort : 1. Informasi harus berkualitas sangat penting sehingga dirahasiakan. 2. Kerahasiaannya itu ada yag bertanggung jawab menjaga dan menyimpannya dengan baik. 3. Penyadapan, pengomunikasian, atau penggunaannya merugikan perusahaan pemilik informasi rahasia tersebut. o Gugatan berdasarkan onrechtmatige daad Empat unsur Onrechtmatige Daad (Pasal 1365 BW) yaitu : 1. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum (Onrechtmatig) 2. Perbuatan terseebut menimbulkan kerugian bagi penggugat. 3. Perbuatan tergugat dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau tidak sengaja) 4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
LANJUTAN.. o Penuntutan berdasakan hukum pidana Jika keputusan Hoge Raad 31 Januari 1919 itu di tujukan kepada pengusaha yang merugi pemilik rahasia perusahaan, Pasal 323 KUHP ditujukan kepada pelaku pembocoran atau pembukaan rahasia perusahaan. Menurut ketentuan Pasal 323 KUHP: Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaaan dagang, kerajinan, atau pertanian dimana dia bekerja atau dulu bekerja, sedangkan dia harus merahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda pidana paling banyak Sembilan ribu rupiah, kejahatan ini dituntut atas pengaduan pemimpin perusahaan.
RAHASIA DAGANG Pengertian Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Bahwa : Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang Lingku rahasia dagang Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 disebutkan bahwa : Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Hak pemilik rahasia dagang Pemilik rahasia dagang diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut : 1. Bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagangannya 2. Boleh memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangannya 3. Dan melarang pihak lain menggunakan rahasia daganganya untuk kepentingan yang bersifat komersial pelanggaran pihak lain menggunakan rahasia dagang Pemilik rahasia dagang berhak melarang pihak lain menggunakan rahasia dagangannya untuk kepentingan yang bersiat komersial. Pemilik rahasia dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tampa hak melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut. LANJUTAN
larangan pengungkapan rahasia dagang kepada pihak ketiga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, seseorang dianggap tidak melakukan pelanggaran atas rahasia dagang apabila : 1. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; 2. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. pelanggaran dan perlindungan hukum 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 2. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 LANJUTAN
Gugatan Perdata Pasal 11 Undang-undang No 30 Tahun 2000 Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang No 30 Tahun 2000 berupa ; 1. gugatan ganti rugi dan/atau 2. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud. Pasal 12 Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. (Negosiasi, rekonsiliasi, dan cara lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa) LANJUTAN
Tuntutan pidana Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). LANJUTAN
PERSAINGAN DALAM BISNIS Pengertian Dalam suatu kegiatan bisnis terdapat persaingan (competition) apabila beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis), bersama-sama menjalankan perusahaan, dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya (Purwosutjipto, 1985). unsur-unsur perbuatan persaingan itu adalah sebagai berikut : 1. Beberapa orang pengusaha 2. Dalam bidang usaha yang sama; 3. Bersama-sama menjalankan perusahaan ; 4. Dalam daerah pemasaran yang sama; 5. Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain; dan 6. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
Apabila persaingan dilakukan secara jujur (fair) . Persaiangan jujur adalah persaingan yang dibenarkan oleh hukum dan mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaing. persaingan tidak jujur (unfair Competition) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melanggar hukum atau menghambat persaingan usaha Persaingan yang tidak jujur dikategorikan sebagai persaingan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUHPdt seperti berikut : Dilakukan dengan cara melanggar hukum; Menimbulkan kerugian bagi pengusaha pesaing; Dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau lalai), dan ; Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Unsur-unsur persaingan melawan hukum Persaingan jujur dan tidak jujur
Ancaman Hukum Perdata Menurut Pasal 1365 KUHPdt, Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut . Ancaman Hukum Pidana Ancaman pidana yang sama dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 berlaku juga terhadap penggunaan indikasi geografis terdaftar milik orang lain tanpa hak. Perlindungan hukum Hukum memberikan perlindungan kepada pengusaha yang jujur dan sebaliknya mengancam dengan hukuman kepada mereka yang tidak jujur dalam persaingan bisnis. Ancaman hukuman tersebut , baik secara perdata maupun pidana diatur oleh undang-undang. Perlindungan hukum
PERTANYAAN 1. Apakah ada orang lain/perusahaan lain yang bisa membocorkan rahasia perusahaan? Kalau ada siapa dan jelaskan! 2. Prosedur pendaftaran merek sudah ditetapkan bahkan sudah ada dalam UU beserta syarat dan ketentuan serta sanksinya. Namun masih banyak pengusaha yang berhasil menjiplak merk dagang org lain sehingga timbul yang namanya barang palsu. Menurut kelompok kalian apa yg membuat pelanggaran-pelanggaran tersebut masih terjadi? 3. Apakah semua merek dagang/jasa mendapatkan hak prioritas? Dan apakah ada keterbatasan yang tidak bisa dilakukan dengan hak tersebut? Tolong berikan contoh kasusnya di Indonesia? 4. Apakah setiap karyawan yang bekerja pd setiap perusahaan pasti berhubungan dgn rahasia perusahaan? Jika anda menjadi seorang direktur/pemilik perusahaan apa yg anda lakukan agar rahasia tsb bisa terjamin tidak bocor. Apakah ada cara khusus untuk menjaga keamanan rahasia tsb dan bagaimana cara anda menjamin kepada karyawan anda. 5. Apakan merek bisa menghambat perkembangan sebuah perusahaan? 6. Apakah rahasia perusahaan dapat dialihkan? Dan bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari pengalihan rahasia perusahaan? Jelaskan. Serta berilah contoh kongkrit pelanggaran kerahasiaan informasi di Indonesia?

More Related Content

Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan

  • 1. BAB XIII MEREK DAGANG DAN JASA BAB XIV PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN AHMAD YAQI SAIFULLAH AKBARTI NAIMAH ANITA JULIA Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis Offering M Pendidikan Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Maret 2018
  • 3. UNDANG-UNDANG MEREK Lingkup pengaturan diperluas Perubahan deklaratif ke konstitutif Permintaan pendaftran dan pemeriksaan substantif Hak prioritas Konvensi Paris Pengalihan hak dengan lisensi Pengaturan sanksi pidana Penyempurnaan tata cara pendaftaran merek Penyempurnaan penghapusan merek terdaftar Penyempurnaan perlindungan merek terkenal Penyempurnaan sanksi pidana Penambahan lingkup pengaturan perlindungan Perubahan pengalihan merek jasa terdaftar 1992 1997
  • 4. Undang- Undang Merek 2001 Masa pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan Jika tidak melengkapi bukti dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa. Adanya pengaturan alasan penolakan permohonan. Diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal. Penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus. Diatur juga hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek. Upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan
  • 5. Pengertian Merek Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa Merek Dagang Merek Jasa
  • 7. PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK Pendaftaran Merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman (kini Hukum dan HAM) Pengajuan permohonan dua atau lebih kelas barang dan atau jasa dapat dilakukan dengan satu permohonan Permohonan ditandatangani oleh pemohon (untuk kelompok dapat diwakilkan dengan mencantumkan salah satu nama) atau kuasanya (untuk orang WNA dapat mengajukan permohonan melalui kuasa yang ada di Indonesia) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya
  • 8. Tanggal, bulan, dan tahun; Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; Nama negara dan tanggal permohonan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) Syarat pengajuan pemohonan: diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jendral dengan mencantumkan:
  • 9. HAK PRIORITAS Pasal 11 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Jangka waktu mengajukan permohonan dengan hak prioritas adalah enam bulan. Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan. Jika jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari Direktorat Jendral tutup, jangka waktu pengajuan permohonan diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.
  • 10. Lanjutan.... Bukti berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Apabila ketentuan-ketentuan ini tidak dipenuhi dalam waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas permohonan tersebut tetap diproses, tetapi tanpa menggunakan hak prioritas.
  • 11. PEMERIKSAAN PERSYARATAN PENDAFTARAN Direktorat Jendral melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek Kekuranglengkapan persyaratan, maka melengkapi persyaratan selambat-lambatnya paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan. Apabila kekurangan itu menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan. Kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu dua bulan, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.
  • 12. MEREK TIDAK TERDAFTAR Pasal 5 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; Tidak memiliki daya pembeda; Telah menjadi milik umum; Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
  • 13. MEREK DITOLAK Pasal 6 ayat 1 Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/atau jasa yang sejenis; Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Pasal 6 ayat 3 Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; Merupakan tiruan atau mempunyai nama atau singakatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
  • 14. TANGGAL PENERIMAAN DAN PENGUMUMAN Permohonan diberi tanggal penerimaan Pengumuman permohonan paling lama sepuluh hari setelah disetujui permohonan Pengumuman berlangsung selama tiga bulan
  • 15. Pasal 23 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Nama dan alamat lengkap pemohon, temasuk kuasanya apabila permohonan diajukan melalui kuasa; Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya; Tanggal penerimaan; Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; Contoh etiket merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.
  • 16. KEBERATAN DAN SANGGAHAN Selama pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis Direktorat Jendral akan mengirimkan salinan surat paling lambat 14 hari setelah diterima keberatan Sanggahan tersebut diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan Direktorat Jendral menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali Pemeriksaan kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali
  • 17. PEMERIKSAAN SUBSTANTIF Dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan Dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jendral
  • 18. PERMOHONAN DISETUJUI ATAU DITOLAK Disetujui Atas persetujuan Direktur Jendral, permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek Keberatan dan Sanggahan Melalui serangkaian pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat terdaftar atau ditolak, dan dalam hal demikian itu, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding.
  • 19. Lanjutan.... Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jendral dengan dikenai biaya Diajukan paling lama dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Mengabulkan Direktorat Jendral melaksanakan pengumuman. Menolak Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada pengadilan niaga dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Hanya dapat diajukan kasasi
  • 20. Sertifikat Merek Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan Nama negara dan tanggal permohonan yang petama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas Etiket merek yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia , huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin Nomor dan tanggal pendaftaran Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya Jangka waktu berlaku pendaftaran merek
  • 21. PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK Direktorat Jendral Penghapusan pendaftaran merek dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Apabila ada keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan atas prakarsa Direktorat Jendral, keberatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan niaga Pemilik merek atau kuasanya Penghapusan pendaftaran merek dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Gugatan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan ke pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga
  • 22. Lanjutan.... Apabila penggugat tinggal di luar Indonesia, gugatan diajukan kepada pengadilan niaga di Jakarta Jangka waktunya lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum Isi putusan pengadilan niaga segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direkotrat Jendral setelah tanggal putusan diucapkan Pembatalan merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah pengadilan diterima
  • 23. E. PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misal pemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek. Pengalihan hak atas merek dagang perjanjian harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. CARA PENGALIHAN HAK: Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan,
  • 24. Pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatan nya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam daftar umum merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam berita resmi merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam daftar umum merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga (Pasal 40 UU No 15 Tahun 2001). Tapi, akibat hukum dari pengalihan hak atas merek berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga apabila telah dicatat dalam daftar umum merek.
  • 25. PERJANJIAN LISENSI Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh maupun sebagian jenis barang/jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Pasal 1 Angka 13 UU No 15 Tahun 2001). Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang/jasa. Perjanjian lisensi dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek (Pasal 43 UU No 15 Tahun 2001) Perjanjian lisensi dilarang memuat, baik ketentuan langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan perekonomian Indonesia menjadi rugi atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan Bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
  • 26. 1. Bentuk Pelanggaran Setiap merek terdaftar dilindungi oleh Undang-Undang merek. Perlindungan tersebut berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang yang termuat dalam (Pasal 28 UU No 15 Tahun 2001) F. PELANGGARAN HAK ATAS MEREK
  • 27. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain; Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain; Memperdagangkan barang atau jasa yang berasal dari pelanggaran merek. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) UU No 15 Tahun 2001, Ada 3 bentuk pelanggaran merek, yaitu :
  • 28. GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU No 15 Tahun 2001, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara sah tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya untuk barang/jasa yang sejenis berupa : Gugatan ganti rugi; dan atau Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
  • 29. 3. TUNTUTAN PIDANA Hak untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang merek. Hal ini termuat dalam Pasal 89 UU No 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang penyidikan Menurut Pasal 89 Ayat (1) UU No 15 Tahun 2001 bahwa : Selain penyidik Pejabat Polri, Pejabat Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KHUP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.
  • 30. DALAM PASAL 89 AYAT (2) DITENTUKAN BAHWA PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMILIKI WEWENANG UNTUK : Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan,keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek; Melakukan pemeriksaan terhadap orang/badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang merek; Meminta keterangan dan barang bukti dari orang/badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang merek; Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek; Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokume lain serta melakukan penyitaan terhadao barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang merek; Meminta bantuan ahli dalam pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang merek.
  • 31. Penyidik pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum Apabila tindak pidana pelanggaran merek terbukti, pelaku tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda Agar dapat dilakukan penuntutan, menurut Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001 harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.
  • 32. PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN HUKUM KERAHASIAAN INFORMASI INFORMASI ADALAH KETERANGAN/BERITA MENGENAI GAGASAN, PERISTIWA, KEDAAN ATAU PROSES TERTENTU DALAM BENTUK TERTENTU. UMUMNYA INFORMASI DIGOLONGKAN MENJADI 2 JENIS, YAITU 1 Infromasi terbuka 2 Informasi rahasia
  • 33. SEBALIKNYA, INFORMASI RAHASIA ADALAH INFROMASI YANG TIDAK BOLEH DIKETAHUI OLEH ORANG BANYAK, KECUALI PETUGAS ATAU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENYIMPAN INFORMASI RAHASIA TERSEBUT. INFORMASI RAHASIA DIGOLONGKAN MENJADI BEBERAPA JENIS MENURUT UMBER ATAU PEMILIKNYA, YAITU : Mengenai pribadi Mengenai politik Mengenai pertahanan dan kemanan negara Mengenai ekonomi
  • 34. Penemuan-penemuan hasil penelitian, Rencana tata ruang pengemangan wilayah, Hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan nasional, Pemikiran (termasuk upaya mengenai cara hidup, dan lingkungan sehat), Strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang Serta biografi seseorang yang berhasil dalam Usaha. Informasi terbuka adalah informasi yang boleh diketahui oleh siapa saja dan biasanya bermanfaat karena mengandung pesan yang menguntungkan. Yang termasuk infromasi terbuka antara lain:
  • 35. PENGATURANNYA Untuk melindungi kerahasiaan informasi, maka dibentuklah aturan hukum. Aturan tersebut mengancam pelanggar yang merugikan pemiliknya. Hukum yang mengatur perlindungan kerahasiaan infromasi disebut Law of Confidence Stb. No 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 tentang perbiatan melanggar Stb. No 732 Tahun 1915 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya BAB XVII tentang membuka Rahasia Jabatan dan Rahasia Perusahaan Undang-Undang No 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan pokok Kearsipan Undang-Undang No 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan pokok Pertahanan Kemanan NKRI Undang-Undang No 7 Tahun 1992. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Khusunya mengenai rahasia Bank. Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  • 36. KRITERIA INFORMASI RAHASIA Tiga kriteria utama a. Informasi itu mempunyai nilai rahasia b. Informasi itu termasuk lingkup perindustrian (aspek teknologi) dan perdagangan (tata niaga). c. mengakibatkan kerugian bagi perusahaan pemiliknya Tanggung jawab kerahasiaan Tanggung jawab menjaga kerahasiaan perusahaan hanya dibebankan pada orang tertentu yang mengetahui dan memegang informasi rahasia tersebut serta di beri wewenang untuk menyimpan rahasia perusahaan dan/atau melisensikannya.
  • 37. PERLINDUNGAN HUKUM Pelanggaran rahasia perusahaan No Tort onrechtmatige daad 1 Perbuatan melanggar hukum menurut sistem common law yang menekankan pada tujuan kerahasian informasi ( keuntungan yang hilang akibat terbukanya rahasia informasi) Perbuatan melanggar hukum menurut sistem kodifikasi yang menekankan pada perbuatan hukum sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian akibat terbukanya rahasia perusahaan 2 Memandang kerahasiaan informasi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Memandang kerahasiaan informasi sebagai bagian dari hak kekayaan biasa. 3 Tunduk pada law of confidence Tunduk pada undang-undang biasa (KUHPdt, KUHP, ataupun UU Perbankan)
  • 38. PENUNTUTAN MENURUT HUKUM ( GUGATAN ) o Gugatan berdasarkan tort. Supaya gugatan terhadap breach of confidence dapat berhasil, perlu dipenuhi tiga unsur utama tort : 1. Informasi harus berkualitas sangat penting sehingga dirahasiakan. 2. Kerahasiaannya itu ada yag bertanggung jawab menjaga dan menyimpannya dengan baik. 3. Penyadapan, pengomunikasian, atau penggunaannya merugikan perusahaan pemilik informasi rahasia tersebut. o Gugatan berdasarkan onrechtmatige daad Empat unsur Onrechtmatige Daad (Pasal 1365 BW) yaitu : 1. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum (Onrechtmatig) 2. Perbuatan terseebut menimbulkan kerugian bagi penggugat. 3. Perbuatan tergugat dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau tidak sengaja) 4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
  • 39. LANJUTAN.. o Penuntutan berdasakan hukum pidana Jika keputusan Hoge Raad 31 Januari 1919 itu di tujukan kepada pengusaha yang merugi pemilik rahasia perusahaan, Pasal 323 KUHP ditujukan kepada pelaku pembocoran atau pembukaan rahasia perusahaan. Menurut ketentuan Pasal 323 KUHP: Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaaan dagang, kerajinan, atau pertanian dimana dia bekerja atau dulu bekerja, sedangkan dia harus merahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda pidana paling banyak Sembilan ribu rupiah, kejahatan ini dituntut atas pengaduan pemimpin perusahaan.
  • 40. RAHASIA DAGANG Pengertian Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Bahwa : Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang Lingku rahasia dagang Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 disebutkan bahwa : Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
  • 41. Hak pemilik rahasia dagang Pemilik rahasia dagang diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut : 1. Bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagangannya 2. Boleh memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangannya 3. Dan melarang pihak lain menggunakan rahasia daganganya untuk kepentingan yang bersifat komersial pelanggaran pihak lain menggunakan rahasia dagang Pemilik rahasia dagang berhak melarang pihak lain menggunakan rahasia dagangannya untuk kepentingan yang bersiat komersial. Pemilik rahasia dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tampa hak melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut. LANJUTAN
  • 42. larangan pengungkapan rahasia dagang kepada pihak ketiga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, seseorang dianggap tidak melakukan pelanggaran atas rahasia dagang apabila : 1. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; 2. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. pelanggaran dan perlindungan hukum 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 2. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 LANJUTAN
  • 43. Gugatan Perdata Pasal 11 Undang-undang No 30 Tahun 2000 Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang No 30 Tahun 2000 berupa ; 1. gugatan ganti rugi dan/atau 2. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud. Pasal 12 Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. (Negosiasi, rekonsiliasi, dan cara lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa) LANJUTAN
  • 44. Tuntutan pidana Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). LANJUTAN
  • 45. PERSAINGAN DALAM BISNIS Pengertian Dalam suatu kegiatan bisnis terdapat persaingan (competition) apabila beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis), bersama-sama menjalankan perusahaan, dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya (Purwosutjipto, 1985). unsur-unsur perbuatan persaingan itu adalah sebagai berikut : 1. Beberapa orang pengusaha 2. Dalam bidang usaha yang sama; 3. Bersama-sama menjalankan perusahaan ; 4. Dalam daerah pemasaran yang sama; 5. Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain; dan 6. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
  • 46. Apabila persaingan dilakukan secara jujur (fair) . Persaiangan jujur adalah persaingan yang dibenarkan oleh hukum dan mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaing. persaingan tidak jujur (unfair Competition) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melanggar hukum atau menghambat persaingan usaha Persaingan yang tidak jujur dikategorikan sebagai persaingan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUHPdt seperti berikut : Dilakukan dengan cara melanggar hukum; Menimbulkan kerugian bagi pengusaha pesaing; Dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau lalai), dan ; Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Unsur-unsur persaingan melawan hukum Persaingan jujur dan tidak jujur
  • 47. Ancaman Hukum Perdata Menurut Pasal 1365 KUHPdt, Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut . Ancaman Hukum Pidana Ancaman pidana yang sama dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 berlaku juga terhadap penggunaan indikasi geografis terdaftar milik orang lain tanpa hak. Perlindungan hukum Hukum memberikan perlindungan kepada pengusaha yang jujur dan sebaliknya mengancam dengan hukuman kepada mereka yang tidak jujur dalam persaingan bisnis. Ancaman hukuman tersebut , baik secara perdata maupun pidana diatur oleh undang-undang. Perlindungan hukum
  • 48. PERTANYAAN 1. Apakah ada orang lain/perusahaan lain yang bisa membocorkan rahasia perusahaan? Kalau ada siapa dan jelaskan! 2. Prosedur pendaftaran merek sudah ditetapkan bahkan sudah ada dalam UU beserta syarat dan ketentuan serta sanksinya. Namun masih banyak pengusaha yang berhasil menjiplak merk dagang org lain sehingga timbul yang namanya barang palsu. Menurut kelompok kalian apa yg membuat pelanggaran-pelanggaran tersebut masih terjadi? 3. Apakah semua merek dagang/jasa mendapatkan hak prioritas? Dan apakah ada keterbatasan yang tidak bisa dilakukan dengan hak tersebut? Tolong berikan contoh kasusnya di Indonesia? 4. Apakah setiap karyawan yang bekerja pd setiap perusahaan pasti berhubungan dgn rahasia perusahaan? Jika anda menjadi seorang direktur/pemilik perusahaan apa yg anda lakukan agar rahasia tsb bisa terjamin tidak bocor. Apakah ada cara khusus untuk menjaga keamanan rahasia tsb dan bagaimana cara anda menjamin kepada karyawan anda. 5. Apakan merek bisa menghambat perkembangan sebuah perusahaan? 6. Apakah rahasia perusahaan dapat dialihkan? Dan bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari pengalihan rahasia perusahaan? Jelaskan. Serta berilah contoh kongkrit pelanggaran kerahasiaan informasi di Indonesia?