Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
0 likes182 views
Dokumen tersebut membahas pentingnya kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPBU) untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia. KPBU diperlukan karena anggaran pemerintah terbatas untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang besar, sementara partisipasi swasta dapat menarik lebih banyak investasi. Dokumen ini menjelaskan proses KPBU dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
- 1. edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu Setiap suksesi pergantian kepemimpinan baik Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota pasti banyak sekali warga atau rakyat yang berharap ada perubahan yang cukup berarti bagi kemajuan dan perkembangan daerahnya sehingga terlihat peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Begitu pula para pengusaha, pedagang UMKM, pegiat koperasi, pengrajin kreatif, inovator, pegiat seni budaya daninvestorjuga mengharapkan peningkatan kualitas infrastruktur baik itu infrastruktur dasar, sosial-budaya, maupun ekonomi setelah para Pimpinan tersebut memegang jabatan sesuai dengan kewenangannya. Selama ini kinerja pembangunan infrastruktur di Indonesia dinilai masih lamban. Solusi Pengembangan Kawasan di Indonesia Harapan warga dan para investor ini sangat realistis, jika kita tengok data dan fakta kondisi infrastruktur di Indonesia, tentu Anda pun juga berharap adanya perombakan besar-besaran di negara ini. Masalah klasik yang sudah puluhan tahun selalutimbulhinggasaat ini di wajah infrastruktur Indonesiaadalah Anggaran (Budget) pemerintah yang begitu minimuntuk pembangunan infrastruktur sebagai cermin perwujudan layanan publik atau pengabdian kepada kebutuhan pokok komunitasnya, lingkar budaya suku bangsanya dan pemenuhan hajat hidup rakyatnya masih kurang optimal. Investasi Infrastruktur Skema KPBU di Tengah Defisit Anggaran Pembangunan Melalui
- 2. Berbagai negara-negara melakukan investasi KPBU untuk alasan yang berbeda-beda. Untuk memperoleh dana investasi tambahan. (Afrika Selatan) Untuk mengadakan jasa pelayanan umum yang belum tersedia. (Thailand) Untuk memperoleh teknologi baru dan yang sudah terbukti keunggulannya. (Korea Selatan) Untuk memperbaiki tingkat efisiensi. (Amerika Serikat) Untuk meningkatkan kompetisi. (Inggris) Untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan. (Filipina) Untuk menciptakan kesempatan kerja. (India) Indonesia??? Hampir mencakup keseluruhan aspek di atas. Darmin Nasution: Dengan Infrastruktur yang Kuat, Indonesia akan Menjelma Menjadi Raksasa Ekonomi Terbesar Ketujuh di Dunia Pada Tahun 2030, dengan PDB Mencapai US$ 4,5 Trilyun: Diperlukan sumber pendanaan alternatif yang efektif pada sektor utama yang dianggap penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% Skema kemitraan antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) telah disiapkan untuk mendorong dan memfasilitasi masuknya investasi luar negeri untuk menggerakkan produksi dalam negeri. Meskipun demikian, kami tetap berkomitmen untukmendukung investor dalam mengatasi masalah ini melalui enam paket kebijakan ekonomi yang baru dikeluarkan, lengkap dengan skema kemitraan antara pemerintah dan swasta, dan skema pendanaan yang inovatif, pungkasnya. Darmin menekankan, bahwa untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% tujuh persen, Indonesia perlu memobilisasi sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek infrastrukturnya. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat dicapai melalui kemitraan antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership. Mengapa Perlu Kerjasama Investasi KPBU? 2030: Menjadi Raksasa Ekonomi Terbesar edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu
- 3. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) adalah penyediaan layanan publik yang dibiayai dan dikelola oleh kemitraan antara pemerintah dan satu atau lebih perusahaan swasta yang bergerak dalam investasi, desain perencanaan dan pelaksana konstruksi serta operator dan maintenance. Pertumbuhanpenduduk yang terus meningkat dan kebutuhan infrastruktur publik semakin banyak pula, sementara defisit anggaran baik pusat maupun daerah terus menurun (APBN/APBD), hal ini menggugah pemerintah untuk bermitra dengan swasta untuk pelaksanaan proyek skala besar yang memberi multiplier effect, terutama infrastruktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhanekonomi. Saat ini, pemerintah sedang bergiat menyiapkan pola skema investasi infrastruktur KPBU untuk desain, implementasi dan pengoperasian beberapa layanan publik (air, listrik, jalan tol, kereta api, perumahan, pelabuhan, kawasan industri, rumah sakit, kawasan wisata, dll). Kemitraan ini melibatkan pembuat kebijakan dengan pengetahuan yang holistik dan komprehensif dari mulai Undang-undang, Perpres, Permen dan skema investasi KPBU untuk pengelolaan risiko dan akuntabilitasnya. Mini Workshop ini bertujuan untuk memperkenalkan kebijakan dengan kompleksitas yang terkait dengan skema KPBU, model pelaksanaan di lapangan, jenis kemitraan dan strukturnya, pengaturan pendanaan dan pengelolaan KPBU untuk memperoleh manfaat maksimal bagi rakyatnya. H2O menyelenggarakan Mini Workshop KPBU/ Public-Private Partnership (PPP) untuk membantu eksekutif administrasi publik, para perencana daerah dan pengusaha konstruksi dapat menyiapkan Infrastruktur Daerah yang dibutuhkan publik, Skema Pola Kemitraan Pemerintah-Badan Usaha, Cara Menyerap Dana Investasi Infrastruktur baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Inovasi Infrastruktur Terpadu dengan Skema KPBU atau PPP edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu
- 4. Individu/Konsultan/Peneliti/Inovator/Inisiator/Sponsor Pembangunan Daerah. эDireksi Perusahaan Developer/Kontraktor/Sub Kontraktor yang berpengalaman minimal 5 tahun dan punya Standarisasi/ Certified ISO dan OHSAS. эKepala BKPMD/Bappeda Provinsi/Kabupaten dan Direksi BUMD Provinsi/Daerah, Pejabat Kepala Bappeda / Dinas PU / Dinas Perhubungan/ Dinas Perikanan / Dinas Perdagangan Industri /Dinas yang terkait dengan Prioritas Pembangunan di Daerahnya. Lembaga keuangan regional, bank daerah, bank nasional, dan lembaga keuangan non bank yang dapat sinergi untuk mengembangkan daerahnya dengan berkolaborasi dengan sumber keuangan (sponsor/lender) internasional. Peserta dapat mengenali sekilas Proses Investasi Infrastruktur Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha) atau Public Private Partnership (PPP) dan Regulasinya. - Sinergi APBN/APBD Mindset dan Non APBN Mindset -Integrasi Kepentingan Daerah, Nasional, Regional dan Internasional Peserta mampu mengungkapkan Hambatan/Kendala pembangunan infrastruktur di daerah baik secara internal maupun eksternal. - -Apakah daerah tak pernah berubah, Mengapa? -Bagaimana cara efektif pengembangan daerah? Peserta dapat mengidentifikasi Prioritas obyek infrastruktur yang akan dikerjakan di daerahnya sesuai Kebutuhan masyarakat/publik/pasar. - Mengidentifikasikebutuhanmendesakdanmendasarbagi masyarakat/publik daerah? - Cara mempercepat PengembanganDaerahMelalui Investasi Pembangunan Infrastruktur Terpadu. - Hari Pertama 10.00 12.00 Pengenalan Proses Investasi Infrastruktur Skema KPBU 13.30 15.30 Cara Penyiapan Perencanaan Proyek Skema KPBU secara Holistik - Hari Kedua 10.00 12.00 Sinergi Pusat-Pemda-Swasta Pengembangan Infrastruktur Terpadu 13.30 15.30 Prioritas Perencanaan Pembangunan Skema KPBU Jadwal & Waktu Mitra yang hadir minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, dan diwajibkan investasi learning Rp 9.639.000,- per orang. Mitra akan mendapat sertifikat dari Panitia, investasi ini tidak termasuk biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi. Jika berminat silahkan kontak Saudara AS.Hariyanto di 0822 339 11139, dan bukti transfer dapat diemail ke h2ocif@gmail.com. MiniWorkshop ini diselenggarakan dua kali dalam setiap bulan yaitu hari Rabu dan Kamis di pekan pertama dan pekan ketiga. Mitra yang diharapkan hadir Manfaat Mini Workshop Investasi Infrastruktur Terpadu Investasi & Certificate edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu