際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

MOGOK KERJA

Download as PPTX, PDF
Fardalaw Labor
Fardalaw Labor

Seri Perburuhan

1 of 19
Downloaded 109 times
2018息FARDALAWAllrightreserved FARIANTO & DARMANTO LAW FIRM SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com MOGOK KERJA Dian Dwi Prasetyo Senior Associate at Fardalaw 30 April 2018
MEMBEDAKAN DASAR HUKUM MOGOK KERJA v. PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 2 MOGOK KERJA UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan KEPMEN 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok kerja PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
2018息FARDALAWAllrightreserved PENGERTIAN MOGOK KERJA Berhenti bekerja atau memperlambat pekerjaan yang dilakukan secara sah,tertib dan damai, oleh pekerja dan atau serikat pekerja secara terencana dan bersama-sama sebagai akibat dari gagalnya perundingan 3 Mogok Kerja Berhenti Kerja Memperlambat Kerja
2018息FARDALAWAllrightreserved PENGERTIAN & BENTUK PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertangggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-(Perka Polri No 9 Tahun 2018) 4 PawaiMimbar bebas Rapat umumDemonstrasi Bentuk penyampaian pendapat di muka umum
2018 息 FARDALAW All right reserved 5 PENGERTIAN DEMONSTRASI, PAWAI, RAPAT UMUM & MIMBAR BEBAS DEMONS TRASI kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum (pasal 1 angka 3 UU No.9 tahun 1998) PAWAI cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. RAPAT UMUM pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. MIMBAR BEBAS kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
2018息FARDALAWAllrightreserved PERBEDAAN MOGOK KERJA v. DEMONSTRASI (PEKERJA) 6 MOGOK KERJA UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan KEPMEN 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok kerja Berhenti bekerja atau memperlambat pekerjaan Gagal berunding antara serikat pekerja/ pekerja dengan pengusaha Wajib diberitahukan kepada Pengusaha dan Dinas Ketenagakerjaan Pemberitahuan Paling Lambat 7 (tujuh hari) kerja DEMONSTRASI UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum PerkaPolri No 9 Tahun 2008 Kegiatan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan secara demonstratif di muka umum Wajib diberitahukan kepada Polri Pemberitahuan Paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai Waktu demonstrasi di tempat terbuka (06.00-18.00), di tempat tertutup (06.00- 22.00)
2018息FARDALAWAllrightreserved PERMASALAHAN YANG KERAP MENJADI PENYEBAB MOGOK KERJA Upah minimum Upah lembur Iuran Jamsostek Outsourcing Status hubungan kerja PKWT dan BHL 7
2018息FARDALAWAllrightreserved PENGERTIAN GAGAL BERUNDING Pengusaha menolak atau tidak memenuhi permintaan pekerja dan atau serikat pekerja untuk berunding meskipun telah dimohonkan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja. Perundingan antara Pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja telah dilakukan tetapi mengalami jalan buntu/ gagal. 8
2018息FARDALAWAllrightreserved HAK NORMATIVE Hak pekerja yang lahir dari hubungan kerja, diatur oleh peraturan perundang-undangan, peraturan perusahan atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja yang pemenuhannya menjadi kewajiban pengusaha. 9 Contoh: Upah minimum, upah lembur, jamsostek, status hubungan kerja PKWT/BHL, outsourcing, dll.
2018息FARDALAWAllrightreserved SYARAT SAH MOGOK KERJA Gagal Perundingan. Tuntutan hak normatif. Memberitahukan rencana pemogokan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja, paling lambat 7 hari kerja sebelumnya. Materi pemberitahuan harus memuat: hari,tanggal & jam dimulai & diakhirinya mogok kerja Lokasi /tempat mogok kerja Alasan /sebab mogok kerja Ditandatangani oleh ketua & sekertaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja 10
2018息FARDALAWAllrightreserved MOGOK TIDAK SAH Belum pernah dilakukan perundingan atau masih dalam proses perundingan Dilakukan oleh pekerja yang sedang bekerja, pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan jiwa manusia Tuntutanya tidak normatif Tidak memberitahukan rencana mogok kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja Memberitahukan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja tetapi waktunya kurang dari 7 (tujuh) hari kerja Pelaksanaan mogok kerja tidak sesuai dengan surat pemberitahuan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja. Isi surat pemberitahuan tidak memuat hal-hal, sebagai berikut: o hari,tanggal dan jam dimulai dan diakhirinya mogok kerja o Lokasi atau tempat mogok kerja o Alasan atau sebab mogok kerja o Ditandatangani oleh ketua dan sekertaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja 11
2018息FARDALAWAllrightreserved AKIBAT MOGOK MOGOK KERJA SAH MOGOK KERJA TIDAK SAH Pengusaha tetap wajib membayar upah pekerja Pengusaha tidak perlu membayarkan upah selama pekerja mogok Pengusaha tidak boleh melarang atau menghalang-halangi Pengusaha boleh melarang pekerja yang mogok , berada di area produksi atau lingkungan perusahaan Pengusaha tidak boleh memberikan sanksi Pengusaha dapat menyatakan pekerja mangkir setelah 7 (tujuh) hari & telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut Pengusaha tidak boleh mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja lain Pengusaha dapat mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja lain 12
2018息FARDALAWAllrightreserved BEBERAPA PENERAPAN MOGOK KERJA DI PENGADILAN 13 841 K/Pdt.Sus/2011 antara Sarmadi, dkk. melawan PT. Pancayasa Prima Tangguh Mogok tidak sah karena pemberitahuan mogok kurang dari 7 hari kerja & pemberitahuan tidak ada jam mogok kerja 86 K/Pdt.Sus-PHI/2016 antara Daryanto, dkk melawan PT Suzuki Indomobil Motor & 202/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG antara Aam Aminah, dkk. melawan PT. Ultra Prima Abadi mogok tidak sah karena tidak ada pernyataan gagal berunding antara perusahaan dengan pekerja
2018息FARDALAWAllrightreserved UPAYA PENGUSAHA SEBELUM MOGOK KERJA Mereview pemberitahuan mogok dari pekerja atau serikat pekerja. Membuat himbauan kepada seluruh pekerja untuk tetap bekerja. Mereview tuntutan yang diajukan oleh pekerja. Mengundang pekerja / serikat pekerja untuk merundingkan tuntutan pekerja. Memenuhi undangan Dinas Tenagakerja untuk melakukan perundingan dengan penanggung jawab pemogokan Memenuhi tuntutan pekerja atau serikat pekerja yang bersifat normatif. Membuat Perjanjian Bersama apabila tercapai kesepakatan dalam perundingan dan mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. 14
2018息FARDALAWAllrightreserved UPAYA PENGUSAHA SAAT MOGOK KERJA Melakukan antisipasi pengamanan dilingkungan perusahaan. Membuat himbauan kepada pekerja supaya kembali bekerja. Menghubungi penanggung jawab mogok kerja untuk merundingkan tuntutannya. Menghubungi atau memenuhi undangan Dinas Tenagakerja untuk mediasi antara pengusaha dangan penanggungjawab mogok. Mendesak mediator untuk segera menerbitkan anjuran supaya upaya hukum dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Mengupayakan memperoleh kesepakatan dengan penanggungjawab pemogokan untuk menghentikan mogok kerja selama proses penyelesaian perselisihan di tingkat tripartit atau Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Membuat Perjanjian Bersama apabila tercapai kesepakatan dalam perundingan dan mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. 15
2018息FARDALAWAllrightreserved PROSES PENYELESAIAN MOGOK KERJA 16 Gagal Berunding Mogok Kerja Mediasi Pengadilan Hubungan Industrial Mahkamah Agung Eksekusi Note: Dalam hal mogok kerja dilatarbelakangi karena penetapan pegawai pengawas, seperti penetapan upah lembur atau status karyawan maka upayanya adalah banding administratif dengan mengajukan banding ke Dinas Provinsi & Kementrian Tenagakerja
2018息FARDALAWAllrightreserved SANKSI BAGI PEKERJA YANG MOGOK TIDAK SAH Menerbitkan Surat Peringatan Menertbitkan SK PHK bagi yang mangkir setelah 7 (tujuh) hari & telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut Melakukan proses pidana dan perdata terhadap pekerja apabila merusak fasilitas perusahaan atau melakukan tindak pidana. 17
2018息FARDALAWAllrightreserved SANKSI BAGI PENGUSAHA 18 Penguasaha yang menghalang-halangi, melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja dan pengurus serikat pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah, diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000 Pengusaha yang mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pekerja lain dari luar perusahaan atau memberikan sanksi/tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah melakukan mogok kerja, diancam sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 100.000.000 Pasal 143 jo Pasal 185 UU Ketenagakerjaan Pasal 144 jo Pasal 187 UU Ketenagakerjaan
SOHO Pancoran South Jakarta Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, North Wing Noble 1102 Pancoran Jakarta Selatan 12810 Telp (62-21) 80625809 Email office@fardalaw.com Website www.fardalaw.com

More Related Content

MOGOK KERJA

  • 1. 2018息FARDALAWAllrightreserved FARIANTO & DARMANTO LAW FIRM SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com MOGOK KERJA Dian Dwi Prasetyo Senior Associate at Fardalaw 30 April 2018
  • 2. MEMBEDAKAN DASAR HUKUM MOGOK KERJA v. PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 2 MOGOK KERJA UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan KEPMEN 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok kerja PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
  • 3. 2018息FARDALAWAllrightreserved PENGERTIAN MOGOK KERJA Berhenti bekerja atau memperlambat pekerjaan yang dilakukan secara sah,tertib dan damai, oleh pekerja dan atau serikat pekerja secara terencana dan bersama-sama sebagai akibat dari gagalnya perundingan 3 Mogok Kerja Berhenti Kerja Memperlambat Kerja
  • 4. 2018息FARDALAWAllrightreserved PENGERTIAN & BENTUK PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertangggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-(Perka Polri No 9 Tahun 2018) 4 PawaiMimbar bebas Rapat umumDemonstrasi Bentuk penyampaian pendapat di muka umum
  • 5. 2018 息 FARDALAW All right reserved 5 PENGERTIAN DEMONSTRASI, PAWAI, RAPAT UMUM & MIMBAR BEBAS DEMONS TRASI kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum (pasal 1 angka 3 UU No.9 tahun 1998) PAWAI cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. RAPAT UMUM pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. MIMBAR BEBAS kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
  • 6. 2018息FARDALAWAllrightreserved PERBEDAAN MOGOK KERJA v. DEMONSTRASI (PEKERJA) 6 MOGOK KERJA UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan KEPMEN 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok kerja Berhenti bekerja atau memperlambat pekerjaan Gagal berunding antara serikat pekerja/ pekerja dengan pengusaha Wajib diberitahukan kepada Pengusaha dan Dinas Ketenagakerjaan Pemberitahuan Paling Lambat 7 (tujuh hari) kerja DEMONSTRASI UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum PerkaPolri No 9 Tahun 2008 Kegiatan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan secara demonstratif di muka umum Wajib diberitahukan kepada Polri Pemberitahuan Paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai Waktu demonstrasi di tempat terbuka (06.00-18.00), di tempat tertutup (06.00- 22.00)
  • 7. 2018息FARDALAWAllrightreserved PERMASALAHAN YANG KERAP MENJADI PENYEBAB MOGOK KERJA Upah minimum Upah lembur Iuran Jamsostek Outsourcing Status hubungan kerja PKWT dan BHL 7
  • 8. 2018息FARDALAWAllrightreserved PENGERTIAN GAGAL BERUNDING Pengusaha menolak atau tidak memenuhi permintaan pekerja dan atau serikat pekerja untuk berunding meskipun telah dimohonkan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja. Perundingan antara Pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja telah dilakukan tetapi mengalami jalan buntu/ gagal. 8
  • 9. 2018息FARDALAWAllrightreserved HAK NORMATIVE Hak pekerja yang lahir dari hubungan kerja, diatur oleh peraturan perundang-undangan, peraturan perusahan atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja yang pemenuhannya menjadi kewajiban pengusaha. 9 Contoh: Upah minimum, upah lembur, jamsostek, status hubungan kerja PKWT/BHL, outsourcing, dll.
  • 10. 2018息FARDALAWAllrightreserved SYARAT SAH MOGOK KERJA Gagal Perundingan. Tuntutan hak normatif. Memberitahukan rencana pemogokan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja, paling lambat 7 hari kerja sebelumnya. Materi pemberitahuan harus memuat: hari,tanggal & jam dimulai & diakhirinya mogok kerja Lokasi /tempat mogok kerja Alasan /sebab mogok kerja Ditandatangani oleh ketua & sekertaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja 10
  • 11. 2018息FARDALAWAllrightreserved MOGOK TIDAK SAH Belum pernah dilakukan perundingan atau masih dalam proses perundingan Dilakukan oleh pekerja yang sedang bekerja, pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan jiwa manusia Tuntutanya tidak normatif Tidak memberitahukan rencana mogok kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja Memberitahukan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja tetapi waktunya kurang dari 7 (tujuh) hari kerja Pelaksanaan mogok kerja tidak sesuai dengan surat pemberitahuan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja. Isi surat pemberitahuan tidak memuat hal-hal, sebagai berikut: o hari,tanggal dan jam dimulai dan diakhirinya mogok kerja o Lokasi atau tempat mogok kerja o Alasan atau sebab mogok kerja o Ditandatangani oleh ketua dan sekertaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja 11
  • 12. 2018息FARDALAWAllrightreserved AKIBAT MOGOK MOGOK KERJA SAH MOGOK KERJA TIDAK SAH Pengusaha tetap wajib membayar upah pekerja Pengusaha tidak perlu membayarkan upah selama pekerja mogok Pengusaha tidak boleh melarang atau menghalang-halangi Pengusaha boleh melarang pekerja yang mogok , berada di area produksi atau lingkungan perusahaan Pengusaha tidak boleh memberikan sanksi Pengusaha dapat menyatakan pekerja mangkir setelah 7 (tujuh) hari & telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut Pengusaha tidak boleh mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja lain Pengusaha dapat mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja lain 12
  • 13. 2018息FARDALAWAllrightreserved BEBERAPA PENERAPAN MOGOK KERJA DI PENGADILAN 13 841 K/Pdt.Sus/2011 antara Sarmadi, dkk. melawan PT. Pancayasa Prima Tangguh Mogok tidak sah karena pemberitahuan mogok kurang dari 7 hari kerja & pemberitahuan tidak ada jam mogok kerja 86 K/Pdt.Sus-PHI/2016 antara Daryanto, dkk melawan PT Suzuki Indomobil Motor & 202/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG antara Aam Aminah, dkk. melawan PT. Ultra Prima Abadi mogok tidak sah karena tidak ada pernyataan gagal berunding antara perusahaan dengan pekerja
  • 14. 2018息FARDALAWAllrightreserved UPAYA PENGUSAHA SEBELUM MOGOK KERJA Mereview pemberitahuan mogok dari pekerja atau serikat pekerja. Membuat himbauan kepada seluruh pekerja untuk tetap bekerja. Mereview tuntutan yang diajukan oleh pekerja. Mengundang pekerja / serikat pekerja untuk merundingkan tuntutan pekerja. Memenuhi undangan Dinas Tenagakerja untuk melakukan perundingan dengan penanggung jawab pemogokan Memenuhi tuntutan pekerja atau serikat pekerja yang bersifat normatif. Membuat Perjanjian Bersama apabila tercapai kesepakatan dalam perundingan dan mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. 14
  • 15. 2018息FARDALAWAllrightreserved UPAYA PENGUSAHA SAAT MOGOK KERJA Melakukan antisipasi pengamanan dilingkungan perusahaan. Membuat himbauan kepada pekerja supaya kembali bekerja. Menghubungi penanggung jawab mogok kerja untuk merundingkan tuntutannya. Menghubungi atau memenuhi undangan Dinas Tenagakerja untuk mediasi antara pengusaha dangan penanggungjawab mogok. Mendesak mediator untuk segera menerbitkan anjuran supaya upaya hukum dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Mengupayakan memperoleh kesepakatan dengan penanggungjawab pemogokan untuk menghentikan mogok kerja selama proses penyelesaian perselisihan di tingkat tripartit atau Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Membuat Perjanjian Bersama apabila tercapai kesepakatan dalam perundingan dan mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. 15
  • 16. 2018息FARDALAWAllrightreserved PROSES PENYELESAIAN MOGOK KERJA 16 Gagal Berunding Mogok Kerja Mediasi Pengadilan Hubungan Industrial Mahkamah Agung Eksekusi Note: Dalam hal mogok kerja dilatarbelakangi karena penetapan pegawai pengawas, seperti penetapan upah lembur atau status karyawan maka upayanya adalah banding administratif dengan mengajukan banding ke Dinas Provinsi & Kementrian Tenagakerja
  • 17. 2018息FARDALAWAllrightreserved SANKSI BAGI PEKERJA YANG MOGOK TIDAK SAH Menerbitkan Surat Peringatan Menertbitkan SK PHK bagi yang mangkir setelah 7 (tujuh) hari & telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut Melakukan proses pidana dan perdata terhadap pekerja apabila merusak fasilitas perusahaan atau melakukan tindak pidana. 17
  • 18. 2018息FARDALAWAllrightreserved SANKSI BAGI PENGUSAHA 18 Penguasaha yang menghalang-halangi, melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja dan pengurus serikat pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah, diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000 Pengusaha yang mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pekerja lain dari luar perusahaan atau memberikan sanksi/tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah melakukan mogok kerja, diancam sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 100.000.000 Pasal 143 jo Pasal 185 UU Ketenagakerjaan Pasal 144 jo Pasal 187 UU Ketenagakerjaan
  • 19. SOHO Pancoran South Jakarta Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, North Wing Noble 1102 Pancoran Jakarta Selatan 12810 Telp (62-21) 80625809 Email office@fardalaw.com Website www.fardalaw.com