![KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Latar Belakang
1. Kemampuan Abad 21
2. Menghasilkan karya-karya produk TIK yang
dilandasi ilmu informatika
3. Negara maju mulai memasukkan aspek
keilmuan Informatika ke sekolah sejak usia
dini [Ref. CSTA dan K12.org].
4. Informatika menjadi salah satu muatan wajib
sejajar dengan STEM.
5. Tidak semua lulusan SMA akan berprofesi di
bidang informatika yang berlandaskan
keilmuan, dibandingkan dengan TIK sebagai
penunjang.](https://image.slidesharecdn.com/muatan-informatikafeisal-g-230116024700-a405e230/85/muatan-informatika_feisal-g-24042019-1-1-ppt-3-320.jpg)
More Related Content
Similar to muatan-informatika_feisal-g.24042019-1-1.ppt (20)
More from DoddiKELAS7A (8)
Recently uploaded (20)
muatan-informatika_feisal-g.24042019-1-1.ppt
- 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Muatan Informatika pada Satuan Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan 2019
- 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1. Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan 2019
- 3. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Latar Belakang 1. Kemampuan Abad 21 2. Menghasilkan karya-karya produk TIK yang dilandasi ilmu informatika 3. Negara maju mulai memasukkan aspek keilmuan Informatika ke sekolah sejak usia dini [Ref. CSTA dan K12.org]. 4. Informatika menjadi salah satu muatan wajib sejajar dengan STEM. 5. Tidak semua lulusan SMA akan berprofesi di bidang informatika yang berlandaskan keilmuan, dibandingkan dengan TIK sebagai penunjang.
- 4. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Landasan Hukum 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018.
- 5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Landasan Hukum 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi DasarPelajaran Pada Kurikulum 2013Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018.
- 6. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Struktur Kurikulum SD/MI Lampiran Permendikbud No.57 Tahun 2014 MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU PER MINGGU I II III IV V VI Kelompok A (Umum) 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 4 4 4 4 4 4 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran 5 5 6 5 5 5 3. Bahasa Indonesia 8 9 10 7 7 7 4. Matematika 5 6 6 6 6 6 5. Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3 3 3 6. Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3 Kelompok B (Umum) 1. Seni Budaya dan Prakarya 4 4 4 4 4 4 2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 4 4 4 4 4 4 Jumlah jam pelajaran per minggu 30 32 34 36 36 36
- 7. Struktur Kurikulum SMP Permendikbud No.35 tahun 2018 MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU PER MINGGU VII VIII IX Kelompok A (Umum) 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 3 3 3. Bahasa Indonesia 6 6 6 4. Matematika 5 5 5 5. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 6. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 7. Bahasa Inggris 4 4 4 Kelompok B (Umum) 1. Seni Budaya 3 3 3 2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 3 3 3 3. Prakarya dan/atau Informatika 2 2 2 Jumlah jam pelajaran per minggu 38 38 38
- 8. Struktur Kurikulum SMA Permendikbud No.36 tahun 2018 MATA PELAJARAN KELAS X XI XII I. Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 1 Matematika 3 4 4 2 Biologi 3 4 4 3 Fisika 3 4 4 4 Kimia 3 4 4 II. Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial 1 Geografi 3 4 4 2 Sejarah 3 4 4 3 Sosiologi 3 4 4 4 Ekonomi 3 4 4 III. Peminatan Bahasa dan Budaya 1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3 4 4 2 Bahasa dan Sastra Inggris 3 4 4 3 Bahasa dan Sastra Asing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis) 3 4 4 4 Antropologi 3 4 4 Mata pelajaran Pilihan Lintas minat dan/atau Pendalaman minat dan/atau Informatika 6 atau 9 4 atau 8 4 atau 8
- 9. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN sebagai mata pelajaran pilihan X XI XII 3 jp 4 jp 4 jp sebagai mata pelajaran pilihan VII VIII IX 2 jp 2 jp 2 jp sebagai alat pembelajaran berbasis TIK, muatan lokal, atau kegiatan ekstrakurikuler Kebijakan Pemerintah
- 10. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Muatan Informatika Secara keseluruhan, cakupan informatika mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA adalah sebagai berikut: 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK (perangkat keras dan lunak) 2. Computational Thinking/CT (pola pikir komputasi) 3. Computing Engineering/CE (sistem komputer) 4. Network & Internet/NW (jaringan & internet) 5. Data Analysis/DAS (analisis data) 6. Algorithm & Programming/AP (algoritma dan pemrograman) 7. Social of Computing/SOC/(dampak sosial dari penggunaan komputer)
- 11. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Muatan / Mata Pelajaran Informatika v TIK : Informatika CT : Computational Thinking TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi : Body of Knowledge Informatika TK : Teknik Komputer JK : Jaringan Komputer AD : Analisis Data AP : Algoritma dan Pemrograman DSI : Dampak Sosial Informatika : Praktik Lintas Bidang PLB : Praktik Lintas Bidang BL : Bidang Lain BL AP TK JK AD PLB DSI CT
- 12. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sebaran Muatan Informatika
- 13. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sebaran Muatan Informatika
- 14. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tingkat Kelas TIK BK TK JKI AD AP DSI PLB SD/MI I - - - - II - - - - III IV - V - VI - SMP/MTs VII - - VIII - - - IX - SMA/MA X XI - XII - - - - TIK: Teknologi Informasi dan Komunikasi BK: Berpikir Komputasional TK: Teknik Komputer JKI: Jaringan Komputer/Internet AD: Analisis Data AP: Algoritma dan Pemrograman DSI: Dampak Sosial Informatika PLB: Praktik Lintas Bidang Kurikulum
- 15. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. Implementasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan 2019
- 16. 1 Demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif Prinsip Implementasi 2 Berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta kecakapan hidup 3 Memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran 4 Mengembangkan budaya literasi 6 Mengikuti perkembangan teknologi informasi yang tersedia disekitarnya 5 Mengikuti semua peraturan yang berlaku Prinsip Implementasi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 17. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 2 3 Sekolah mengembangkan unit pembelajaran, silabus, dan RPP berdasarkan karakteristik sekolah dengan mengacu pada model yang telah ada. 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan instrumen evaluasi diri, model silabus, model RPP, dan model unit pembelajaran. Dinas pendidikan menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi terkait kebijakan Muatan/Mapel Informatika Peran dan Fungsi Instansi
- 18. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Alur Penetapan Sekolah
- 19. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Strategi Implementasi Kondisi Strategi Implikasi Sekolah hanya melayani Mata Pelajaran Prakarya saja atau Mata Pelajaran Informatika saja. Sekolah memutuskan 4 rombel (VII A, VII B, VII C, dan VII D) seluruhnya Mata Pelajaran Prakarya, maka Mata Pelajaran Informatika tidak diajarkan, atau Sekolah memutuskan 4 rombel (VII A, VII B, VII C, dan VII D) seluruhnya Mata Pelajaran Informatika, maka Mata Pelajaran Prakarya tidak diajarkan. Sekolah dapat melakukan pergantian pilihan mata pelajaran pada semester berikutnya, atau pada tahun pelajaran berikutnya. Sekolah mampu melayani: 2 rombel Informatika dan 2 rombel prakarya Sekolah memutuskan 2 rombel (VII A dan VII B) Mata Pelajaran Informatika dan 2 rombel (VII C dan VII D) Mata Pelajaran Prakarya. Sekolah dapat melakukan pergantian pilihan mata pelajaran pada semester berikutnya, atau pada tahun pelajaran berikutnya. SD/MI Implementasi sebagai alat pembelajaran yang diintegrasikan pada tema-tema, diajarkan secara terstruktur pada Muatan Lokal dan/atau menjadi salah satu program pada Kegiatan Ekstrakurikuler sesuai dengan kaidah Kurikulum 2013. SMP/MTs Implementasi sebagai alat pembelajaran dan diajarkan secara terstruktur pada Mata Pelajaran Informatika sebagai mata pelajaran pilihan. SMA/MA Implementasi sebagai alat pembelajaran dan diajarkan secara terstruktur pada Mata Pelajaran Informatika sebagai mata pelajaran pilihan. SMA dapat menggunakan kurikulum Informatika untuk SMP jika belum mendapatkan Informatika di SMP.
- 20. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kompetensi Guru adalah penguasaan guru terhadap materi (1) berpikir komputasi; (2) disiplin ilmu informatika yang terdiri atas lima bidang pengetahuan, yaitu: Teknik Komputer (TK), Jaringan Komputer/Internet (JKI), Analisis Data (AD), Algoritma dan Pemrograman (AP), dan dampak sosial Informatika (DSI); dan (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kompetensi Guru
- 21. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kualifikasi Guru KUALIFIKASI IMPLIKASI 1. Guru yang memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dalam bidang komputasi dan memiliki sertifikat guru dalam bidang TIK. dapat memberikan bimbingan TIK atau dapat mengajar Mata Pelajaran Informatika berdasarkan ketetapan dengan kewajiban mendapatkan sertifikat Guru Informatika 2. Guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dalam bidang komputasi tetapi memiliki sertifikat guru dalam bidang TIK yang diperoleh sebelum tahun 2015. 3. Guru yang memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dalam bidang komputasi tapi belum memiliki sertifikat Guru Informatika. Kualifikasi Akademik Guru Informatika dan Implikasi Kewenangan Sekolah
- 22. KATEGORISASI SEKOLAH BERDASARKAN SARANA/PRASARANA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1. Sarana/prasarana Level 1 (SP-1) Pada level ini, sarana/prasarana yang dimiliki sekolah tidak lengkap, artinya belum tersedia laboratorium komputer maupun jaringan komputer. Namun demikian, dapat menggunakan laptop atau tablet atau smartphone milik siswa yang sudah terpasang aplikasi perkantoran dan aplikasi lain. 2. Sarana/prasarana Level 2 (SP-2) Pada level ini, sarana/prasarana yang dimiliki sekolah kurang lengkap, artinya sudah tersedia laboratorium komputer yang sudah terpasang aplikasi perkantoran dan aplikasi lain serta dilengkapi koneksi jaringan lokal yang digunakan secara offline. Laptop atau tablet atau smartphone milik siswa masih boleh digunakan. 3. Sarana/prasarana Level 3 (SP-3) Pada level ini, sarana/prasarana yang dimiliki sekolah lengkap, artinya sudah tersedia laboratorium komputer yang sudah terpasang aplikasi perkantoran dan aplikasi lain, koneksi jaringan yang memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan online. Sebaiknya sekolah juga tersedia LMS (google classroom, edmodo, moodle, atau layanan sejenis) serta tata kelola dan rencana strategis sistem informasi pembelajaran. Kategori sarana/Prasarana penunjang penyelenggaraan Muatan/Mata Pelajaran Informatika
- 23. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KATEGORISASI SEKOLAH BERDASARKAN SARANA/PRASARANA Kondisi Sarana/Prasarana Sekolah Sarana/Prasarana SP-1 SP-2 SP-3 Hardware Smartphone/Tablet/Laptop * - - Laboratorium Komputer - Jaringan Jaringan dan server lokal - Jaringan internet - - Software berlisensi (free/commercial) Aplikasi perkantoran * LMS - - ** Aplikasi lain (sesuai kebutuhan) * Tata kelola dan rencana strategis sistem IT sekolah Dokumen tata kelola IT - - ** Dokumen renstra sistem informasi pembelajaran - - ** Keterangan: : tersedia - : tidak tersedia * : dapat menggunakan milik siswa **: sebaiknya tersedia
- 24. PERANCANGAN IMPLEMENTASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tim perancang kurikulum informatika adalah mereka yang berada pada kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) Informatika disertai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dari masing- masing sekolah yang terwakili pada perkumpulan tersebut
- 25. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROSES PERANCANGAN IMPLEMENTASI PADA SATUAN PENDIDIKAN Guru pada satuan pendidikan mengembangkan kurikulum Muatan Informatika berdasarkan penetapan bersama yang telah dilakukan pada tingkat KKG dan MGMP. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel tahapan pengembangan kurikulum 1 2 3 Setiap anggota tim perancang kurikulum Muatan Informatika harus memahami materi ajar dengan membaca buku teks terkait, dan mulai memikirkan metoda yang cocok untuk mendukung proses pembelajaran Kepala Sekolah mengidentifikasi sarana yang diperlukan : buku, perangkat, fasilitas lain, untuk memberikan arahan apakah pelaksanaan lebih diwarnai dengan menggunakan perangkat TIK, atau tanpa perangkat (Unplugged)
- 26. TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Input Proses Output Dokumen Utama naskah Kurikulum informatika 2018 Terbentuknya tim pengembang kurikulum informatika di sekolah. Tugas utama tim tersebut adalah merancang kurikulum dan implementasinya disekolah sesuai dengan kebutuhannya. (Oleh Tim Kurikulum Sekolah) Kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum informatika berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah Tersusunnya paket program pembelajaran untuk paket SD kelas rendah, SD kelas tinggi, SMP, dan SMA. Prota untuk setiap tingkat yang diselenggarakan oleh sekolah (misalnya untuk SMA: Kelas X, XI, dan XII. Blueprint (silabus inspirasi) Proses Pembelajaran Semester (untuk cetak biru Prosem) Contoh Lesson Plan (RPP) Contoh rubrik penilaian (yang umum) Contoh soal ujian/ulangan Contoh sebagian materi Sumber rujukan (available resources), termasuk glossary
- 27. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peran dan Fungsi Instansi Input Proses Output Blueprint (model inspirasi) proses pembelajaran semester (aktivitas mpembelajaran) Evaluasi dan portofolio tahun sebelumnya (jika ada) Tahapan perancangan Pelaksanaan pembelajaran untuk satu semester yang akan dilakukan oleh guru. (Oleh Guru Pengajar, tingkatnya mapel 1 semester) Pembuatan RPP Semester I/II Tahun Ajaran YY/YY Pembuatan/kompilasi Materi Ajar secara rinci (per sesi), atau perbaikan materi tahun lalu jika pernah diselenggarakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Materi Ajar Rinci Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Oleh Guru Pengajar) Berita acara Daftar hadir siswa Daftar nilai akhir raport Kuesioner (jika perlu) Berita acara Daftar Hadir Siswa Daftar Nilai Hasil Kuesioner (jika perlu) Evaluasi Semesteran (Oleh Guru Pengajar) Portfolio dan Analisis Pelaksanaan Laporan Penelitian Tindakan Kelas (opsional) Pembuatan diktat (opsional) Usulan Perbaikan Pelaksanaan
- 28. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Input Proses Output Portfolio dan Analisis Pelaksanaan Semesteran Evaluasi Tahunan (Oleh Tim Kurikulum Sekolah) Usulan Perbaikan/penyesuaian kurikulum IF-2018 Usulan Perbaikan/penyesuaian kurikulum IF-2018 KI/KD 2018 Dokumen Utama Kur-IF-2018 Usulan Asosiasi masyrakat ilmu dan masyarakat pendidik bidang informatika Kajian Evaluasi Tiga Tahunan (utk Informatika yg cepat perubahannya, dan setelah 1 siklus lengkap dijalankan), untuk menghasilkan kurikulum yg diperbarui (Oleh Tim Kurikulum Nasional) Dokumen kurikulum yang diperbarui Peran dan Fungsi Instansi
- 29. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROSES PERANCANGAN IMPLEMENTASI (LANJUTAN) 4 Finalisasi dan pengesahan dokumen dilakukan oleh Kepala Sekolah yang menghasilkan dokumen output versi final, yang dijadikan acuan pada tahap selanjutnya. Proses di atas menjamin proses penjaminan kualitas, jika sekolah mempunyai unit penjaminan mutu, kriteria- kriteria penjaminan mutu yang sudah ditetapkan untuk mapel lain juga harus dipenuhi. Proses tersebut diselesaikan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan semester. Dalam masa transisi, sekolah yang akan mengimplementasikan kurikulum Muatan Informatika tidak harus melalui tahapan tersebut. Namun demikian, perlu memperhatikan kategori kompetensi dan kualifikasi guru serta sarana dan prasarana sekolah. CATATAN:
- 30. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Proses perancangan pelaksanaan kurikulum Proses yang dilakukan secara umum adalah belajar materi, refleksi diri untuk pemahaman materi, merancang skenario delivery selama satu semester, dan menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan berdasarkan blue print yang sudah disiapkan oleh Tim Kurikulum Sekolah. Proses secara rinci yang dilakukan adalah sebagai berikut 1. Guru melakukan proses pemahaman terhadap Prosem yang sudah disahkan. 2. Guru melakukan proses resourcing (mencari bahan melalui buku dan internet) menjadi materi yang cocok dan tidak membosankan, yang tidak mengulang persis sama dengan tahun lalu, tetapi tetap setara. 3. Guru memroduksi materi ajar , membuat deskripsi proyek, membuat skenario rinci, eksplorasi atau kegiatan lain yang akan dilakukan siswa.
- 31. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4. Guru membuat rancangan ujian/tes berdasarkan silabus, dan membuat soal ujian/tes. 5. Guru berkoordinasi dengan Kepala Sekolah untuk menyiapkan sarana yang diperlukan. 6. Guru mengisi lembar kerja kesiapan pelaksanaan Mata Pelajaran Informatika. Lini Masa Guru mengembangka lini masa yang rinci pada proses yang disesuaikan dengan kalender sekolah. Disarankan paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan pembelajaran, semua skenario dan materi pembelajaran telah disiapkan. Proses perancangan pelaksanaan kurikulum
Editor's Notes
- #4: Kemampuan Abad 21 mensyaratkan insan yang mampu berpikir kreatif dan memecahkan persoalan Saat ini, teknologi informasi dan komputer sudah tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Indonesia tidak dikehendaki hanya menjadi pemakai konsumtif, melainkan mampu menghasilkan karya-karya produk TIK yang dilandasi ilmu informatika Negara maju mulai memasukkan aspek keilmuan Informatika ke sekolah sejak usia dini [Ref. CSTA dan K12.org], menggaris-bawahi Perbedaan TIK dengan Ilmu Komputer/informatika dalam pendidikan dasar (penggunaan versus keilmuan). Informatika menjadi salah satu muatan wajib sejajar dengan STEM. Muatan informatika harus mempertimbangkan tidak semua lulusan SMA akan berprofesi di bidang informatika yang berlandaskan keilmuan, dibandingkan dengan TIK sebagai penunjang.
- #7: Penjelasan lampiran Permendikbud No.57 Tahun 2014 Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal. Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Permendikbud No.37 Tahun 2018 Pasal 2A (1) Muatan informatika pada Sekolah Dasar/MadrasahIbtidaiyah (SD/MI) dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan/atau dipelajari melalui ekstrakurikuler dan/atau muatan lokal.
- #8: Mata Pelajaran Informatika di SMP/MTs dapat diberikan secara terstruktur sebagai mata pelajaran pilihan pada kelompok B (Umum). Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
- #9: Mata Pelajaran Informatika di SMA/MA dapat secara terstruktur terdapat pada mata pelajaran kelompok C (mata pelajaran pilihan). Pada Mata Pelajaran Pilihan, yang semula hanya terdapat Mata Pelajaran Lintas minat dan/atau Mata Pelajaran Pendalaman minat diubah menjadi Mata Pelajaran Lintas minat dan/atau Mata Pelajaran Pendalaman minat dan/atau Mata Pelajaran Informatika.
- #10: Pada SD/MI, Muatan Informatika dapat digunakan sebagai alat pembelajaran berbasis TIK, dapat diajarkan secara terstruktur kepada siswa melalui mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan dapat dijadikan sebagai salah satu program dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian, secara nasional Muatan Informatika pada SD/MI tidak diberikan secara terstruktur dalam intrakurikuler, namun dapat digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas kokurikuler. Pada SMP/MTs, Mata Pelajaran Informatika dapat diberikan secara terstruktur sebagai mata pelajaran pilihan pada kelompok B (konten lokal). Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
- #22: Berdasarkan data Dapodik tahun 2017, jumlah guru TIK yang layak dan profesional dapat digambarkan sebagai berikut: Guru TIK sekolah negeri sebanyak 25.259 orang, baru sebanyak 4.836 (19.15 %) orang yang bersertifikasi. Sedangkan dari guru swasta yang berjumlah 18.926 orang, baru sebanyak 2.182 (11.53%) orang yang bersertifikasi