Nasionalisasi Aset
- 1. Nasionalisasi aset Dalam pidatonya itu, Soekarno menaruh kecewa dengan tindakan berlebihan yang diambil pasca keluarnya Surat Perintah (SP) 11 Maret. Tindakan itu telah mengubah haluan revolusi bangsa ini. Padahal, menurut Soekarno, SP 11 Maret bukanlah penyerahan kewenangan. Surat itu sejatinya hanya berisi perintah untuk pengamanan jalannya pemerintahan, pengamanan pribadi presiden, wibawa presiden, ajaran presiden dan pengamanan terhadap beberapa hal Gestok kita kutuk. Saya mengutuk pula. Berulang kali saya katakan yang bersalah harus dihukum. Untuk itu saya bangunkan Mahmilub (mahkamah militer luar biasa), tapi mengapa setelah Gestok kita berubah haluan dan melempar hal yang nyata-nyata sudah baik?, kata Soekarno. Bagi Soekarno, Pancasila sejati seharusnya dipertahankan karena ia merupakan dasar negara sesuai dengan kepibadian bangsa. Bagi Soekarno, di dalam Pancasila itulah ada karakter bangsa (national character). Pembangunan karakter ini sendiri merupakan sebuah cara untuk mengubah Indonesia, dari sebuah bangsa bekas kolonial menjadi sebuah bangsa yang memiliki wibawa pada abad 20. Sebuah cita-cita yang juga dilontarkan oleh para pendiri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Sesungguhnya membangun negara, ekonomi, teknik dan pertahanan adalah pertama-tama membangun jiwa bangsa. Keahlian perlu, tapi tanpa jiwa yang besar itu menjadi tak berarti. Inilah mutlak perlunya national character building, katanya. Amerika Serikat Menguasai Kegelisahan Soekarno tersebut pada akhirnya memang terbukti. Indonesia sejak saat itu menjadi bangsa yang tak mandiri. Semangat berdikari pun berubah menjadi semangat ketergantungan pada bantuan luar negeri. Oleh wartawan senior Jusuf Ishak, peristiwa itu disebut sebagai awal mula penunggangan Pancasila untuk mengabdi pada ketergantungan.Buat saya peristiwa 65 itu bukan kesaktian Pancasila, tapi justru awal mula Pancasila ditunggangi, katanya. Menurut sejarawan Asvi Warman Adam, pasca peristiwa berdarah 1965, Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto mulai berteman akrab dengan Amerika Serikat. Sejurus dengan itu, AS pun mulai menguasai perekonomian di Indonesia. Bermula dengan penempatan ekonom yang menjadi bagian dari mafia Barkley, segala peraturan kemudian dibuat untuk kepentingan asing yang liberal. Salah satunya adalah lahirnya Undang Undang (UU) Penanaman Modal Asing (PMA). UU itu dibuat berdasarkan konsultasi dengan Amerika Serikat. Dari semula ada sumber yang mengatakan, Indonesia memang sudah dikapling sejak Orba dalam pertemuan yang berlangsung di Eropa, katanya. Asvi menambahkan, dalam sejumlah arsip bahkan disebutkan Soeharto juga menolak rencana nasionalisasi terhadap PT Caltex. Rencana nasionalisas itu sendiri dibahas dalam pertemuan pada 15 Desember 1965. Pemerintah Indonesia saat itu dipimpin oleh wakil perdana menteri (waperdam) ekonomi Chaerul Saleh. Namun, ketika pertemuan masih berlangsung, Soeharto datang menggunakan helikopter. AD tidak setuju Caltex dinasionalisasi, ujarnya. Bagi Asvi, perintah Soeharto itu tidak mengandung keanehan. Hubungan antara Soekarno dan Soeharto pada saat itu memang sudah tidak baik. Ada dualisme. Atas nama Soekarno dan Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), Soeharto mengeluarkan perintah atas namanya sendiri. AS melakukan penekanan
- 2. terhadap Soeharto. Ini juga sudah disebutkan dalam desertasi Brad Simpson dan memoar Marshal Green. Menurut Brad, pertemuan itu di Jakarta, tetapi saya percaya di Cipanas karena pakai heli. Dan, sekarang makin terbuka peran AS atas politik dan ekonomi Indonesia, katanya. Ketergantungan Indonesia bahkan semakin menjadi-jadi. Pada masa Orba, kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat dan sekutunya malah menjerumuskan negeri ini dalam pusaran utang yang menggunung. Munculah kapitalisme kroni di sekeliling Soeharto. Dalam buku George Soros berjudul Open Society, kapitalisme kroni itulah yang membuat Indonesia sulit untuk bangkit dari krisis ekonomi di Asia. Kini setelah 43 tahun Kesaktian Pancasila, pasal keadilan sosial, sebuah pasal yang menjadi penutup dasar negara itu boleh dikatakan pelaksanaannya jauh panggang dari api. Kaum kapital, seperti yang ditakutkan Soekarno saat menggali Pancasila, justru merajalela. Di bawah era reformasi, aset-aset negara banyak dijual pada asing. Salah satunya, divestasi Indosat. Impor kebutuhan pokok seperti gula dan beras menjadi hal yang jamak tanpa ada strategi khusus untuk mengangkat petani dalam negeri. Baru-baru ini bahkan muncul berita adanya dana asing dalam pembuatan UU Minyak dan Gas (Migas) serta sejumlah UU lain di bidang ekonomi. Donaturnya jelas, Bank Dunia (World Bank), lembaga donor AS (USAID), Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Dan hasilnya, UU yang memuluskan pasar bebas sesuai dengan dikte asing. (tutut herlina)