More Related Content
Similar to OTONOMI DAERAH-1.pptx asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (20)
OTONOMI DAERAH-1.pptx asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- 1. z OTONOMI DAERAH, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 2. z PENGERTIAN Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. • 1.Hubungan luar negeri • 2. Pengadilan • 3. Moneter dan Keuangan • 4. Pertahanan dan Keamanan Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti :
- 4. z Dasar Hukum  Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( revisi Undang-undang No.32 Tahun 2004) Undang-undang ini mengacu pada pasal 18 ayat 1-7 dan 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. z KELEMAHAN OTONOMI DAERAH 1. Banyak Daerah Termajilkan 2. Adanya intervensi Pemerintah Pusat 3. Visi Misi Pemda tidak dapat dilaksanakan
- 6. z INTERFENSI PEMERINTAH PUSAT DALAM OTONOMI DAERAH 1. Penyelenggaraan Pemerintah di Pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang diberi Mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah yang diserahkan kepada kepada Daerah, dengan demikian maka DPRD dan Kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, pengawasan.
- 7. z LANJUTAN Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitual masyarakat, mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Presiden sebagai Penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertidak atas nama pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan Pengawasan kepada Daerah Kabupaten/Kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 8. z LANJUTAN  Setiap Daerah sesuai dengan karakter Daerahnya akan menmpunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain dalam upaya menyejahterakan masyarakat, ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris tersebut maka daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan Kelembagaan yang berbeda satu dengan yang lainnya sesusai dengan karakter Daerah dan Kebutuhan Masyarakatnya, Penyerahan Sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepad Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas otonomi.
- 9. z LANJUTAN  Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrument DAK untuk membatu Daerah sesui dengan Prioritas nasional yang ingin dicapai, dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah, kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat PERDA sebagai dasar hokum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan Aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah Tersebut, perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan.
- 10. z Kesimpulan 1. Kaji Ulang Undang-Undang Otonomi Daerah 2. Proses Demokrasi yang biaya Mahal 3. Perimbangan Bantuan Keuangan yang tidak Proporsional
- 11. z TERIMA KASIH