otonomi daerah
- 3. Adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara, pada pemerintah pusat. Artinya Pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Pemerintah pusat terdiri dari : 1. Presiden 2. Para Menteri Kewenangan yang dimiliki pemerintahan pusat merupakan kewenangan pemerintahan yaitu : 1. Kewenangan politik adalah membuat kebijakan 2. Kewenangan administrasi adalah melaksanakan kebijakan
- 4. Puncak Jenjang organisasi 1. Kewenangan politik 2. Kewenangan administrasi PEMERINTAH PUSAT
- 5. Namun mengingat negara indonesia sangat luas dan untuk dapat mengelola pemerintahan dengan baik pemerintah pusat tidak mungkin mengendalikan seluruh kegiatan pemerintahan dari ibukota. Maka pemerintah pusat perlu membagi kewenangan pada daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan secara disentralisasi.
- 6. Disentralisasi berasal dari bahasa latin De : Lepas Centrum : Pusat Artinya melepas atau menjauh dari pusat tetapi tidak lepas sama sekali / hanya menjauh
- 7. Adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- 8. 1. Kewenangan Politik 2. Kewenangan Administrasi Karena jenjang hirarki yang lebih rendah pemerintah daerah diserahi wewenang penuh (Politik dan Administrasi). Maka timbul otonomi pada daerah dan Daerah otonom
- 9. Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Auto : Sendiri Nomous : Peraturan Artinya mempunyai kewenangan membuat peraturan sendiri Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan
- 10. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI
- 11. Dalam desentralisasi tidak semua urusan pemerintah pusat diserahkan pada daerah tapi yang diserahkan kepentingan yang bersifat lokal (Irigasi, Pendidikan, Kesehatan, Koperasi, Industri Kecil, Pertamanan, Perpustakaan umum, dll ) ini 100% menjadi urusan daerah
- 12. Adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah.
- 13. Pelimpahan wewenang administrasi ( sebagian dari tanggung jawab pemerintah ) kepada gubernur. Pejabat-pejabat lokal hanya menjalankan perintah, dan tidak diikuti kewenangan keputusan dan diskresi. Pejabat yang diserahi wewenang tersebut, pejabat yg mewakili pemerintah pusat di wilayah kerjanya masing-masing. Tidak ada kebijakan yang di buat di tingkat lokal Menciptakan wilayah administrasi
- 14. Wilayah administrasi adalah : Wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.
- 15. Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan
- 16. ASAS Wewenang politik Wewenang Administrasi Sumber keuangan Pusat Daerah otonom Perankat pusat di pusat Perangkat pusat di wilayah Administrasi perangkat daerah otonom APBN APBD Sentalisasi X - X - - X - Dekonsentrasi X - - X - X - Tugas pembantuan X - - - X X - Desentalisasi - x - - X - X