ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Outlook-Ekonomi-2017

•
•
Perdana Wahyu Santosa
Perdana Wahyu Santosa

Dokumen tersebut merangkum outlook ekonomi Indonesia tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik namun masih lemah. Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi dengan tingkat inflasi, pengangguran dan kemiskinan yang terkendali. Pemerintah terus melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan melalui percepatan proyek infrastruktur dan deregulasi bisnis.

1 of 41
Downloaded 146 times
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Melanjutkan Reformasi: Menjaga Ketahanan dan Memacu Pertumbuhan Ekonomi Jakarta, 10 November 2016 Outlook Ekonomi Indonesia 2017
2       
3 
4 Pertumbuhan global 2017 diharapkan membaik tetapi ekspektasi kian melemah Sumber: International Monetary Fund (IMF) 5,4 4,2 3,5 3,3 3,4 3,1 3,1 3,4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Emerging market Negara maju Dunia Proyeksi: Okt 15 Jan 16 Apr 16 Okt 16 Pelemahan Ekonomi di beberapa negara maju berlanjut Pertumbuhan Ekonomi Global : 2016 melambat dan 2017 lebih prospektif Indikator Negara Outlook Perekonomian Dunia 2016 2017 PDB Dunia 3.1 3.4 AS 1.6 2.2 Eropa 1.7 1.5 Tiongkok 6.5 6.2 India 7.6 7.6 ASEAN-5 4.8 5.1 Perdagangan Dunia 2.3 3.8
5 10,6 9,5 7,7 7,7 7,3 6,9 6,5 6,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Proyeksi Sumber: International Monetary Fund (IMF) Harga komoditas melandai namun tetap berisikoPertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat Sebagaimana tailwinds berkurang ....
6 …sektor finansial lebih berisiko Sumber: International Monetary Fund (IMF) Risiko sektor finansial semakin menguat Note: Policy uncertainty is the six-month moving average of policy uncertainty measures for the European Union, Japan, and the United States. Market sensitivity is the six-month moving average correlation of policy uncertainty levels and the Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) in the United States and the Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 Index volatility in the United Kingdom. Dan risiko emerging market meningkat
7    
8    
9 Pertumbuhan Indonesia stabil Sumber: dikalkulasi dari BPS
10 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 -12000 -8000 -4000 0 4000 8000 12000 16000 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD) Transaksi Berjalan Transaksi Modal Transaksi Finansial Neraca Keseluruhan Cadangan Devisa (RHS) -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct 2014 2015 2016 Inflasi (yoy,%) Umum Inti Harga Diatur Pemerintah Bergejolak Sumber: BPS, Bank Indonesia Stabilitas ekonomi terjaga
11 7,41 7,14 6,96 7,48 6,37 6,13 5,88 6,17 5,70 5,94 5,81 6,18 5,50 5,61 2010 (FEB) 2010 (AGS) 2011 (FEB) 2011 (AGS) 2012 (FEB) 2012 (AGS) 2013 (FEB) 2013 (AGS) 2014 (FEB) 2014 (AGS) 2015 (FEB) 2015 (AGS) 2016 (FEB) 2016 (AGS) 12,49 12,36 11,96 11,66 11,37 11,47 11,25 10,96 11,22 11,13 10,86 MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Unemployment Rate (%) Poverty Rate (%) 0,413 0,406 0,406 0,414 0,408 0,402 0,397 MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR 2013 2014 2015 2016 Gini Ratio (Rural+Urban) Kualitas pertumbuhan membaik : tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menurun
12 …tetapi ruang gerak untuk stimulus masih terbatas Kendala defisit mulai ditanggulangi Dibantu oleh pencapaian pengampunan pajak 0,81 0,62 0,35 0,24 0,12 0,04 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Indonesia Chile India Italy Spain Australia PENERIMAAN YANG TERKUMPUL % PDB Sumber: dikalkulasi dari BPS, Deutsche Bank, Bank Dunia
13 Peningkatan belanja pemerintah dan investasi swasta menjadi kunci    Sumber: dikalkulasi dari BPS
14    
15 Paket Kebijakan Ekonomi (I – XIII) : Meningkatkan daya saing nasional, dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kampanye Dan Diseminasi Kebijakan Percepatan dan Penuntasan Regulasi Evaluasi Dan Analisa Dampak Penanganan dan Penyelesaian Kasus 1 2 3 4 Pelaksanaan PKE diperkuat : Pembentukan Satgas
16 Penyederhanaan izin investasi, penyaluran kredit usaha, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung iklim investasi:  Penyerderhanaan izin, termasuk di level pemda  Promosi daya saing dan produksi nasional  Percepatan sertifikasi lahan untuk mendukung keuangan inklusif  Mendorong investasi dengan revisi DNI  Energi yang terjangkau (gas dan sumber daya terbaharukan) dan barang mentah  Meningkatkan efisiensi dan daya saing logistik  Mendukung ekspor melalui promosi dan ekspansi  Memperkuat peran BULOG untuk ketersediaan, stabilitas harga dan distribusi  Meningkatkan sinergi antara BUMN untuk mendorong efisiensi Deregulasi Bisnis : Meningkatkan lingkungan usaha Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia… 20 40 60 80 Starting a Business Dealing with Construction Permits Getting Electricity Registering Property Getting Credit Protecting Minority Investors Paying Taxes Trading across Borders Enforcing Contracts Resolving Insolvency Skor kemudahan berusaha Indonesia 2017 Score 2016 Score 050100150 10 negara terbaik 2016 Rank 2017 Rank 2019 Target Georgia UAE Kazakhstan Belarus Serbia Bahrain Brunei Indonesia Kenya Pakistan 106 91 Guna menjadi salah satu dari 40 negara terbaik Rank Sumber: World Bank, CMEA 40
17 Deregulasi Bisnis: Mendorong penanaman modal asing (Perpres 44/2016) IZIN INVESTASI 3-JAM 8 jenis perizinan untuk memulai bisnis, untuk bekerja (tenaga kerja asing) dan mengimpor barang modal. Pelayanan dalam 1 tempat, 1 kunjungan dan dalam 3 jam dari sebelumnya 23 hari More Open to FDI Batas Kepemilikan Asing (%) Sebelum Sesudah 141 Linibisnis
18 Beberapa Hasil Kebijakan Paket Kebijakan Ekonomi *)per Semester-I 2016
19    
20 Sulawesi 46 89 24 16 28 13 Jawa Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek Bali & Nusa Tenggara Sumatera Kalimantan Maluku & Papua Lintas Region Proyek (Contoh: Palapa Ring) Program Kelistrikan 9 1 ...dan mencakup 14 sektor JALAN 52 PROYEK KERETA 19 PROYEK BANDAR UDARA 17 PROYEK PELABUHAN 13 PROYEK PERUMAHAN 3 PROYEK ENERGI 7 PROYEK PERTANIAN/ KELAUTAN 3 PROYEK AIR BERSIH 10 PROYEK KAWASAN 25 PROYEK BENDUNGAN 60 PROYEK TEKNOLOGI 3 PROYEK PLBN 7 PROYEK SMELTER 6 PROYEK LISTRIK 1 PROGRAM Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia sentris: 225 proyek dan 1 Program Kelistrikan yang tersebar di seluruh Indonesia... Rp77,8 Triliun Rp 31,1Triliun Rp38Triliun Rp127Triliun Rp4,81Triliun Rp0,91 Triliun Rp14,3 Triliun (Estimasi investasi pada tahun 2016)
21 Target (2019): 35 Giga Watt Pencapaian: Target (2019): 306 Pencapaian: 56 Target (2019): 3258 km (Kumulatif) Pencapaian 487,7 km Pencapaian: 834.225 Ha 2.808.816 Ha Target (2019): Rehabilitasi 3 Juta Ha Pengembangan Irigasi Tersier 3 Juta Ha Target (2019): 15 Pencapaian: 5 Target (2019): 65 (49 baru & 16 lanjutan) Pencapaian: 32 (2 selesai, 22 konstruksi, 8 Ground Breaking) 195 MW beroperasi 8.215 MW konstruksi 9.790 MW Power Purchase Agreement (PPA) / belum mencapai financial close 10.844 MW proses pengadaan 7.640 MW proses penyiapan Target (2019): 1000 km (Kumulatif) Pencapaian: 268 km Sumber: Bappenas, Kemenhub, KPPIP September 2016 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Nasional
22 Milestone Pembangunan Infrastruktur 2016 Pemerintah telah menunjukan komitmennya dengan mengembangkan proyek pipeline untuk mendorong pembangunan infrastruktur Perbaikan iklim usaha dan mengembangkan kebijakan yang mempermudah investasi infrastruktur, khususnya skema KPBU SPAM Umbulan (Rp 4,5 Triliun ) Penandatanganan perjanjian kerjasama KPBU dengan dukungan VGF PLTU Jawa Tengah (Rp 40 Triliun) Pencapaian financial closing Jaringan Palapa Ring (Rp 8,1 Triliun) Penandatanganan perjanjian kerjasama KPBU untuk Paket Barat, Tengah, dan Timur serta Financial Closing Paket Barat dan Tengah dengan dukungan AP Tol Balikpapan – Samarinda (Rp 9,9 Triliun), Tol Manado – Bitung (Rp 8,7 Triliun), danTol Pandaan Malang (Rp 5,9 Triliun) Penandatanganan kontrak KPBU Kilang Minyak Bontang (Rp 75-150 Triliun) Penetapan skema pendanaan KPBU Tol Serang – Panimbang (Rp 10,7 Triliun) Penerbitan Penetapan Lokasi
23    
24 2,50 4,50 6,50 8,50 10,50 12,50 14,50 2014 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Agu-16 Pertumbuhan Kredit (%yoy) Total Kredit Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2014 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Agu-16 Rasio NPL Kredit (%) Total Kredit Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi 11,00 12,00 13,00 14,00 2014 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Agu-16 Suku Bunga Kredit – Rupiah (%) Modal Kerja Investasi konsumsi 5,25 4,75 3,5 5 6,5 8 Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep 2014 2015 2016 Suku Bunga Acuan (%yoy) BI Rate 7-days Repo Rate Deposit Facility Rate Lending Facility Rate Kebijakan Moneter Longgar untuk mendorong penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit
25 0 500 1000 1500 2000 2013 2014 2015 2016 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Outstanding Obligasi Perusahaan dan Pemerintah (Rp Milyar) Corporate Bonds Government Bonds 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Kapitalisasi Pasar Kapitalisasi Pasar (Miliar Rp) IHSG (RHS) Pembiayaan Non-Perbankan Terus Berkembang
26 
27 Asumsi APBN 2017: Pada tahun 2017 Indonesia akan tumbuh 5,1% dengan tingkat inflasi yang terjaga Sumber: Kemenkeu
28 … dengan harapan pertumbuhan yang lebih tinggi, didorong oleh           
29 Keberlanjutan fiskal yang membaik Sumber: Kemenkeu
30 0 5 10 15 20 25 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % Anggaran Infrastruktur % Terhadap Belanja (RHS) ... dan terus memprioritaskan belanja infrastruktur Target infrastruktur 2017 Jalan Jembatan Bandara Pelabuhan Laut Rel Terminal Bus 815 km 9 km 13 bandara 550 km 3 • Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas • SMI dan IIGF • PPP Unit Kemenkeu Pembaharuan regulasi terkait PPP: • Kesediaan pembayaran • Pinjaman langsung • Akuisisi lahan REFORMASI INSTITUSIONAL REFORMASI REGULASI • Pembiayaan defisit yang realistis • Kesediaan pembayaran • Dana Bergulir Lahan • Skema pembagian risiko REFORMASI FISKAL 55 lokasi Belanja infrastruktur terus meningkat Triliun Rupiah Sumber: Kemenko, Kemenkeu 392,0 154,6 186,0 290,3 177,8 317,1 160,1 387,3 SUBSIDY INFRASTRUCTURE Realokasi Belanja Subsidi dan Infrastruktur 2014 2015 2016 2017
31 Strategi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur 2017 Penyederhanaan perizinan di bidang infrastruktur. Mendorong BUMN untuk meningkatkan kerjasama dengan swasta dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset (contoh: non-farebox revenue). Mengembangkan kebijakan tentang pembiayaan alternatif infrastruktur. Mendorong pipeline proyek pusat dan daerah dengan skema KPBU dan skema non-APBN lainnya. Meningkatkan kontribusi Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur. Mempercepat program sertifikasi tanah dan mendorong konsep bank tanah. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia termasuk tenaga ahli terampil untuk pembangunan infrastruktur dan tenaga ahli profesional untuk pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur.
32 Rencana Investasi Infrastruktur di Tahun 2017 •• • • • • • •• • • • 25% 27%17% 0% 31% • •
33 Gap Infrastruktur Gap Kapasitas Produksi Gap Tenaga Kerja Terampil  Intervensi Kebijakan Masalah Daya Saing Sumber: Paket Kebijakan Ekonomi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
34 Revitalisasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi *Sumber: Diolah dari data Kemenaker dan Kemenristekdikti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
35 AKSELERASI INDUSTRIALISASI (RPJMN 2015-2019) 1 2 3 Peningkatan Daya Saing Industri Industri Kimia, Tekstil & Aneka Industri Agro Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi & Elektronika Meningkatkan Nilai Tambah melalui Hilirisasi Industri    
36Sumber: Kementerian Perindustrian Hilirisasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Industri
37 Menjadikan Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia 2. SEZ Mandalika 1. SEZ Tanjung Lesung 3. SEZ Morotai Pengurusan Visa on arrival & multiple visit visa Kepemilikan properti untuk warga asing Izin kependudukan bagi warga asing Tax holiday, tax allowance & accelerated depreciation 0% VAT and luxury goods sales tax Dikecualikan dari Daftar Negatif Investasi
38 Bila reformasi struktural dilaksanakan maka pertumbuhan ekonomi 2017 dapat lebih dari 5,1% 5,14 4,96 4,97 5,04 4,73 5,04 4,91 5,18 5,02 5,28 5,15 5,32 5,35 5,38 4,66 4,74 5,00 5,15 5,10 5,20 Q1-2014 Q2-2014 Q3-2014 Q4-2014 Q1-2015 Q2-2015 Q3-2015 Q4-2015 Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017 Skenario Pertumbuhan 5,3% Skenario Pertumbuhan 5,1% Annual 2014: 5,02% Annual 2015: 4,79% Annual 2015: 5,1%*   
39 
40 Kesimpulan      
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia www.ekon.go.id 2016 @PerekonomianRI

More Related Content

Outlook-Ekonomi-2017

  • 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Melanjutkan Reformasi: Menjaga Ketahanan dan Memacu Pertumbuhan Ekonomi Jakarta, 10 November 2016 Outlook Ekonomi Indonesia 2017
  • 4. 4 Pertumbuhan global 2017 diharapkan membaik tetapi ekspektasi kian melemah Sumber: International Monetary Fund (IMF) 5,4 4,2 3,5 3,3 3,4 3,1 3,1 3,4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Emerging market Negara maju Dunia Proyeksi: Okt 15 Jan 16 Apr 16 Okt 16 Pelemahan Ekonomi di beberapa negara maju berlanjut Pertumbuhan Ekonomi Global : 2016 melambat dan 2017 lebih prospektif Indikator Negara Outlook Perekonomian Dunia 2016 2017 PDB Dunia 3.1 3.4 AS 1.6 2.2 Eropa 1.7 1.5 Tiongkok 6.5 6.2 India 7.6 7.6 ASEAN-5 4.8 5.1 Perdagangan Dunia 2.3 3.8
  • 5. 5 10,6 9,5 7,7 7,7 7,3 6,9 6,5 6,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Proyeksi Sumber: International Monetary Fund (IMF) Harga komoditas melandai namun tetap berisikoPertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat Sebagaimana tailwinds berkurang ....
  • 6. 6 …sektor finansial lebih berisiko Sumber: International Monetary Fund (IMF) Risiko sektor finansial semakin menguat Note: Policy uncertainty is the six-month moving average of policy uncertainty measures for the European Union, Japan, and the United States. Market sensitivity is the six-month moving average correlation of policy uncertainty levels and the Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) in the United States and the Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 Index volatility in the United Kingdom. Dan risiko emerging market meningkat
  • 10. 10 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 -12000 -8000 -4000 0 4000 8000 12000 16000 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD) Transaksi Berjalan Transaksi Modal Transaksi Finansial Neraca Keseluruhan Cadangan Devisa (RHS) -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct 2014 2015 2016 Inflasi (yoy,%) Umum Inti Harga Diatur Pemerintah Bergejolak Sumber: BPS, Bank Indonesia Stabilitas ekonomi terjaga
  • 11. 11 7,41 7,14 6,96 7,48 6,37 6,13 5,88 6,17 5,70 5,94 5,81 6,18 5,50 5,61 2010 (FEB) 2010 (AGS) 2011 (FEB) 2011 (AGS) 2012 (FEB) 2012 (AGS) 2013 (FEB) 2013 (AGS) 2014 (FEB) 2014 (AGS) 2015 (FEB) 2015 (AGS) 2016 (FEB) 2016 (AGS) 12,49 12,36 11,96 11,66 11,37 11,47 11,25 10,96 11,22 11,13 10,86 MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Unemployment Rate (%) Poverty Rate (%) 0,413 0,406 0,406 0,414 0,408 0,402 0,397 MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR 2013 2014 2015 2016 Gini Ratio (Rural+Urban) Kualitas pertumbuhan membaik : tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menurun
  • 12. 12 …tetapi ruang gerak untuk stimulus masih terbatas Kendala defisit mulai ditanggulangi Dibantu oleh pencapaian pengampunan pajak 0,81 0,62 0,35 0,24 0,12 0,04 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Indonesia Chile India Italy Spain Australia PENERIMAAN YANG TERKUMPUL % PDB Sumber: dikalkulasi dari BPS, Deutsche Bank, Bank Dunia
  • 13. 13 Peningkatan belanja pemerintah dan investasi swasta menjadi kunci    Sumber: dikalkulasi dari BPS
  • 15. 15 Paket Kebijakan Ekonomi (I – XIII) : Meningkatkan daya saing nasional, dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kampanye Dan Diseminasi Kebijakan Percepatan dan Penuntasan Regulasi Evaluasi Dan Analisa Dampak Penanganan dan Penyelesaian Kasus 1 2 3 4 Pelaksanaan PKE diperkuat : Pembentukan Satgas
  • 16. 16 Penyederhanaan izin investasi, penyaluran kredit usaha, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung iklim investasi:  Penyerderhanaan izin, termasuk di level pemda  Promosi daya saing dan produksi nasional  Percepatan sertifikasi lahan untuk mendukung keuangan inklusif  Mendorong investasi dengan revisi DNI  Energi yang terjangkau (gas dan sumber daya terbaharukan) dan barang mentah  Meningkatkan efisiensi dan daya saing logistik  Mendukung ekspor melalui promosi dan ekspansi  Memperkuat peran BULOG untuk ketersediaan, stabilitas harga dan distribusi  Meningkatkan sinergi antara BUMN untuk mendorong efisiensi Deregulasi Bisnis : Meningkatkan lingkungan usaha Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia… 20 40 60 80 Starting a Business Dealing with Construction Permits Getting Electricity Registering Property Getting Credit Protecting Minority Investors Paying Taxes Trading across Borders Enforcing Contracts Resolving Insolvency Skor kemudahan berusaha Indonesia 2017 Score 2016 Score 050100150 10 negara terbaik 2016 Rank 2017 Rank 2019 Target Georgia UAE Kazakhstan Belarus Serbia Bahrain Brunei Indonesia Kenya Pakistan 106 91 Guna menjadi salah satu dari 40 negara terbaik Rank Sumber: World Bank, CMEA 40
  • 17. 17 Deregulasi Bisnis: Mendorong penanaman modal asing (Perpres 44/2016) IZIN INVESTASI 3-JAM 8 jenis perizinan untuk memulai bisnis, untuk bekerja (tenaga kerja asing) dan mengimpor barang modal. Pelayanan dalam 1 tempat, 1 kunjungan dan dalam 3 jam dari sebelumnya 23 hari More Open to FDI Batas Kepemilikan Asing (%) Sebelum Sesudah 141 Linibisnis
  • 18. 18 Beberapa Hasil Kebijakan Paket Kebijakan Ekonomi *)per Semester-I 2016
  • 20. 20 Sulawesi 46 89 24 16 28 13 Jawa Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek Bali & Nusa Tenggara Sumatera Kalimantan Maluku & Papua Lintas Region Proyek (Contoh: Palapa Ring) Program Kelistrikan 9 1 ...dan mencakup 14 sektor JALAN 52 PROYEK KERETA 19 PROYEK BANDAR UDARA 17 PROYEK PELABUHAN 13 PROYEK PERUMAHAN 3 PROYEK ENERGI 7 PROYEK PERTANIAN/ KELAUTAN 3 PROYEK AIR BERSIH 10 PROYEK KAWASAN 25 PROYEK BENDUNGAN 60 PROYEK TEKNOLOGI 3 PROYEK PLBN 7 PROYEK SMELTER 6 PROYEK LISTRIK 1 PROGRAM Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia sentris: 225 proyek dan 1 Program Kelistrikan yang tersebar di seluruh Indonesia... Rp77,8 Triliun Rp 31,1Triliun Rp38Triliun Rp127Triliun Rp4,81Triliun Rp0,91 Triliun Rp14,3 Triliun (Estimasi investasi pada tahun 2016)
  • 21. 21 Target (2019): 35 Giga Watt Pencapaian: Target (2019): 306 Pencapaian: 56 Target (2019): 3258 km (Kumulatif) Pencapaian 487,7 km Pencapaian: 834.225 Ha 2.808.816 Ha Target (2019): Rehabilitasi 3 Juta Ha Pengembangan Irigasi Tersier 3 Juta Ha Target (2019): 15 Pencapaian: 5 Target (2019): 65 (49 baru & 16 lanjutan) Pencapaian: 32 (2 selesai, 22 konstruksi, 8 Ground Breaking) 195 MW beroperasi 8.215 MW konstruksi 9.790 MW Power Purchase Agreement (PPA) / belum mencapai financial close 10.844 MW proses pengadaan 7.640 MW proses penyiapan Target (2019): 1000 km (Kumulatif) Pencapaian: 268 km Sumber: Bappenas, Kemenhub, KPPIP September 2016 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Nasional
  • 22. 22 Milestone Pembangunan Infrastruktur 2016 Pemerintah telah menunjukan komitmennya dengan mengembangkan proyek pipeline untuk mendorong pembangunan infrastruktur Perbaikan iklim usaha dan mengembangkan kebijakan yang mempermudah investasi infrastruktur, khususnya skema KPBU SPAM Umbulan (Rp 4,5 Triliun ) Penandatanganan perjanjian kerjasama KPBU dengan dukungan VGF PLTU Jawa Tengah (Rp 40 Triliun) Pencapaian financial closing Jaringan Palapa Ring (Rp 8,1 Triliun) Penandatanganan perjanjian kerjasama KPBU untuk Paket Barat, Tengah, dan Timur serta Financial Closing Paket Barat dan Tengah dengan dukungan AP Tol Balikpapan – Samarinda (Rp 9,9 Triliun), Tol Manado – Bitung (Rp 8,7 Triliun), danTol Pandaan Malang (Rp 5,9 Triliun) Penandatanganan kontrak KPBU Kilang Minyak Bontang (Rp 75-150 Triliun) Penetapan skema pendanaan KPBU Tol Serang – Panimbang (Rp 10,7 Triliun) Penerbitan Penetapan Lokasi
  • 24. 24 2,50 4,50 6,50 8,50 10,50 12,50 14,50 2014 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Agu-16 Pertumbuhan Kredit (%yoy) Total Kredit Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 2014 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Agu-16 Rasio NPL Kredit (%) Total Kredit Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi 11,00 12,00 13,00 14,00 2014 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Agu-16 Suku Bunga Kredit – Rupiah (%) Modal Kerja Investasi konsumsi 5,25 4,75 3,5 5 6,5 8 Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep 2014 2015 2016 Suku Bunga Acuan (%yoy) BI Rate 7-days Repo Rate Deposit Facility Rate Lending Facility Rate Kebijakan Moneter Longgar untuk mendorong penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit
  • 25. 25 0 500 1000 1500 2000 2013 2014 2015 2016 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Outstanding Obligasi Perusahaan dan Pemerintah (Rp Milyar) Corporate Bonds Government Bonds 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Kapitalisasi Pasar Kapitalisasi Pasar (Miliar Rp) IHSG (RHS) Pembiayaan Non-Perbankan Terus Berkembang
  • 27. 27 Asumsi APBN 2017: Pada tahun 2017 Indonesia akan tumbuh 5,1% dengan tingkat inflasi yang terjaga Sumber: Kemenkeu
  • 28. 28 … dengan harapan pertumbuhan yang lebih tinggi, didorong oleh           
  • 29. 29 Keberlanjutan fiskal yang membaik Sumber: Kemenkeu
  • 30. 30 0 5 10 15 20 25 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % Anggaran Infrastruktur % Terhadap Belanja (RHS) ... dan terus memprioritaskan belanja infrastruktur Target infrastruktur 2017 Jalan Jembatan Bandara Pelabuhan Laut Rel Terminal Bus 815 km 9 km 13 bandara 550 km 3 • Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas • SMI dan IIGF • PPP Unit Kemenkeu Pembaharuan regulasi terkait PPP: • Kesediaan pembayaran • Pinjaman langsung • Akuisisi lahan REFORMASI INSTITUSIONAL REFORMASI REGULASI • Pembiayaan defisit yang realistis • Kesediaan pembayaran • Dana Bergulir Lahan • Skema pembagian risiko REFORMASI FISKAL 55 lokasi Belanja infrastruktur terus meningkat Triliun Rupiah Sumber: Kemenko, Kemenkeu 392,0 154,6 186,0 290,3 177,8 317,1 160,1 387,3 SUBSIDY INFRASTRUCTURE Realokasi Belanja Subsidi dan Infrastruktur 2014 2015 2016 2017
  • 31. 31 Strategi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur 2017 Penyederhanaan perizinan di bidang infrastruktur. Mendorong BUMN untuk meningkatkan kerjasama dengan swasta dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset (contoh: non-farebox revenue). Mengembangkan kebijakan tentang pembiayaan alternatif infrastruktur. Mendorong pipeline proyek pusat dan daerah dengan skema KPBU dan skema non-APBN lainnya. Meningkatkan kontribusi Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur. Mempercepat program sertifikasi tanah dan mendorong konsep bank tanah. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia termasuk tenaga ahli terampil untuk pembangunan infrastruktur dan tenaga ahli profesional untuk pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur.
  • 32. 32 Rencana Investasi Infrastruktur di Tahun 2017 •• • • • • • •• • • • 25% 27%17% 0% 31% • •
  • 33. 33 Gap Infrastruktur Gap Kapasitas Produksi Gap Tenaga Kerja Terampil  Intervensi Kebijakan Masalah Daya Saing Sumber: Paket Kebijakan Ekonomi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
  • 34. 34 Revitalisasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi *Sumber: Diolah dari data Kemenaker dan Kemenristekdikti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
  • 35. 35 AKSELERASI INDUSTRIALISASI (RPJMN 2015-2019) 1 2 3 Peningkatan Daya Saing Industri Industri Kimia, Tekstil & Aneka Industri Agro Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi & Elektronika Meningkatkan Nilai Tambah melalui Hilirisasi Industri    
  • 36. 36Sumber: Kementerian Perindustrian Hilirisasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Industri
  • 37. 37 Menjadikan Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia 2. SEZ Mandalika 1. SEZ Tanjung Lesung 3. SEZ Morotai Pengurusan Visa on arrival & multiple visit visa Kepemilikan properti untuk warga asing Izin kependudukan bagi warga asing Tax holiday, tax allowance & accelerated depreciation 0% VAT and luxury goods sales tax Dikecualikan dari Daftar Negatif Investasi
  • 38. 38 Bila reformasi struktural dilaksanakan maka pertumbuhan ekonomi 2017 dapat lebih dari 5,1% 5,14 4,96 4,97 5,04 4,73 5,04 4,91 5,18 5,02 5,28 5,15 5,32 5,35 5,38 4,66 4,74 5,00 5,15 5,10 5,20 Q1-2014 Q2-2014 Q3-2014 Q4-2014 Q1-2015 Q2-2015 Q3-2015 Q4-2015 Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017 Skenario Pertumbuhan 5,3% Skenario Pertumbuhan 5,1% Annual 2014: 5,02% Annual 2015: 4,79% Annual 2015: 5,1%*   
  • 41. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia www.ekon.go.id 2016 @PerekonomianRI