際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

PKn - Presentasi Hasil Diskusi 'Pemerintahan'

Download as PPTX, PDF
Muhammad Ismail Yunus
Muhammad Ismail Yunus

Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan, bentuk pemerintahan seperti monarki dan republik, serta sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan perbedaan antara sistem presidensial dimana eksekutif tidak dapat dijatuhkan legislatif, dengan sistem parlementer dimana eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

1 of 12
Downloaded 45 times
PEMERINTAHAN KELOMPOK 5 : DIAH ZAHI AMBARWATI (09) MUHAMMAD ISMAIL YUNUS (21) NUR SALMA YUSUF HASANAH (22) RAKA SANTIKA NUGRAHA PRAWIRA (24) ULIL ALBAB PRIHANSA (35)
PENGERTIAN Merupakan sebuah perbuatan maupun cara yang dilakukan oleh segelintir orang untuk memerintah anggota anggotanya.
BENTUK PEMERINTAHAN Klasikal Aristoteles Plato Monarki Republik Absolut Konstitusional Parlementer Absolut Konstitusional Parlementer
BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI Republik Absolut (Prancis Louis XIV) Absolut (Jerman Hitler) Konstitusional (Saudi Arabia) Konstitusional (Republik Indonesia) Parlementer (Inggris) Parlementer (Jerman)
SISTEM PEMERINTAHAN Terdiri dari kata sistem dan pemerintahan Sistem berasal dari bahasa Inggris, system, yang berarti tatanan, susunan, jaringan, atau cara Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang asalnya dari perintah Sistem pemerintahan berarti suatu tatanan utuh, terdiri atas beberapa komponen pemerintahan, saling bergantung dan memengaruhi untuk tujuan dan fungsi pemerintahan
SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL PARLEMENTER
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL PRESIDEN = KEPALA NEGARA = KEPALA PEMERINTAHAN EKSEKUTIF BERDASARKAN DEMOKRASI RAKYAT MENTERI BERTANGGUNG JAWAB KE EKSEKUTIF MENTERI MEMPUNYAI HAK PREROGATIF EKSEKUTIF TIDAK DAPAT DIJATUHKAN LEGISLATIF CONTOH : AMERIKA SERIKAT, SAUDI ARABIA, MESIR
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER PRESIDEN = KEPALA NEGARA KEPALA NEGARA SIMBOL, PERDANA MENTERI PELAKSANA EKSEKUTIF BERTANGGUNG JAWAB KEPADA LEGISLATIF PARLEMEN MEMILIKI KUASA PADA BADAN PERWAKILAN DAN LEMBAGA LEGISLATIF KEPALA NEGARA MENJATUHKAN PARLEMEN CONTOH : AUSTRALIA, KANADA, INDIA
PERBEDAAN Monarki Kelebihan Pengeluaran lebih sedikit karena tidak adanya pemilu Ketegasan pemerintahan dalam bentuk monarki memudahkan pelaksanaan peraturan Pemerintahan dapat mengatur masyarakat sesuai dengan nilai dan norma negara Republik Kelebihan Seringnya jajak pendapat dan diskusi yang dapat membuka mata pemerintah akan aspirasi masyarakat Perubahan pemerintahan akibat pemilu yang dapat menimbulkan inovasi pembangunan dan warna sejarah negara Ikutnya semua komponen negara dalam memajukan negara
PERBEDAAN Monarki Kekurangan Jarangnya jajak pendapat dan diskusi untuk membuka mata pemerintahan akan aspirasi masyarakat Tidaknya inovasi dalam pembangunan dan stagnansi warna sejarah, sekaligus ketergantungan terhadap beberapa sosok Ketidakadilan akibat adanya komponen negara yang tidak terlibat Republik Kekurangan Membengkaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintahan sebagai salah satu akibat pelaksanaan pesta demokrasi Pemerintah tidak tegas untuk memaksa masyarakatnya melaksanakan peraturan Adanya distorsi nilai dan norma negara sehingga berakibat rendahnya patriotisme dan nasionalisme
QUESTION Mengapa eksekutif? parlemen tidak dapat menjatuhkan
PKn - Presentasi Hasil Diskusi 'Pemerintahan'

More Related Content

PKn - Presentasi Hasil Diskusi 'Pemerintahan'

  • 1. PEMERINTAHAN KELOMPOK 5 : DIAH ZAHI AMBARWATI (09) MUHAMMAD ISMAIL YUNUS (21) NUR SALMA YUSUF HASANAH (22) RAKA SANTIKA NUGRAHA PRAWIRA (24) ULIL ALBAB PRIHANSA (35)
  • 2. PENGERTIAN Merupakan sebuah perbuatan maupun cara yang dilakukan oleh segelintir orang untuk memerintah anggota anggotanya.
  • 3. BENTUK PEMERINTAHAN Klasikal Aristoteles Plato Monarki Republik Absolut Konstitusional Parlementer Absolut Konstitusional Parlementer
  • 4. BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI Republik Absolut (Prancis Louis XIV) Absolut (Jerman Hitler) Konstitusional (Saudi Arabia) Konstitusional (Republik Indonesia) Parlementer (Inggris) Parlementer (Jerman)
  • 5. SISTEM PEMERINTAHAN Terdiri dari kata sistem dan pemerintahan Sistem berasal dari bahasa Inggris, system, yang berarti tatanan, susunan, jaringan, atau cara Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang asalnya dari perintah Sistem pemerintahan berarti suatu tatanan utuh, terdiri atas beberapa komponen pemerintahan, saling bergantung dan memengaruhi untuk tujuan dan fungsi pemerintahan
  • 7. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL PRESIDEN = KEPALA NEGARA = KEPALA PEMERINTAHAN EKSEKUTIF BERDASARKAN DEMOKRASI RAKYAT MENTERI BERTANGGUNG JAWAB KE EKSEKUTIF MENTERI MEMPUNYAI HAK PREROGATIF EKSEKUTIF TIDAK DAPAT DIJATUHKAN LEGISLATIF CONTOH : AMERIKA SERIKAT, SAUDI ARABIA, MESIR
  • 8. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER PRESIDEN = KEPALA NEGARA KEPALA NEGARA SIMBOL, PERDANA MENTERI PELAKSANA EKSEKUTIF BERTANGGUNG JAWAB KEPADA LEGISLATIF PARLEMEN MEMILIKI KUASA PADA BADAN PERWAKILAN DAN LEMBAGA LEGISLATIF KEPALA NEGARA MENJATUHKAN PARLEMEN CONTOH : AUSTRALIA, KANADA, INDIA
  • 9. PERBEDAAN Monarki Kelebihan Pengeluaran lebih sedikit karena tidak adanya pemilu Ketegasan pemerintahan dalam bentuk monarki memudahkan pelaksanaan peraturan Pemerintahan dapat mengatur masyarakat sesuai dengan nilai dan norma negara Republik Kelebihan Seringnya jajak pendapat dan diskusi yang dapat membuka mata pemerintah akan aspirasi masyarakat Perubahan pemerintahan akibat pemilu yang dapat menimbulkan inovasi pembangunan dan warna sejarah negara Ikutnya semua komponen negara dalam memajukan negara
  • 10. PERBEDAAN Monarki Kekurangan Jarangnya jajak pendapat dan diskusi untuk membuka mata pemerintahan akan aspirasi masyarakat Tidaknya inovasi dalam pembangunan dan stagnansi warna sejarah, sekaligus ketergantungan terhadap beberapa sosok Ketidakadilan akibat adanya komponen negara yang tidak terlibat Republik Kekurangan Membengkaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintahan sebagai salah satu akibat pelaksanaan pesta demokrasi Pemerintah tidak tegas untuk memaksa masyarakatnya melaksanakan peraturan Adanya distorsi nilai dan norma negara sehingga berakibat rendahnya patriotisme dan nasionalisme