際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Pajak

Download as PPTX, PDF
universitas tribhuwana tunggadewi
universitas tribhuwana tunggadewi

Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum Bea Meterai berdasarkan UU No. 13 tahun 1985, tarif Bea Meterai Rp6.000 dan Rp3.000 yang dikenakan pada berbagai dokumen, serta sanksi bagi pelanggaran ketentuan Bea Meterai.

1 of 16
Download to read offline
BAB 6 OLEH : Moh.Sadam Husen Hamzan Wadi
Dasar Hukum Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 atau di sebut juga undang Bea Meterai. Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. selain itu untuk mengatur pelaksana, telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no.24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai.
Sebab-Sebab di keluarkannya UU NO.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai 1. Agar lebih sempurna dan sederhana (hanya terdiri 7 bab,18 pasal) 2. Lebih mudah di laksanakan karna hanya mengenai 1(satu) jenis Bea Meterai tetap, yaitu Rp.6,000,00 dan Rp.3,000,00. 3. Objek lebih luas
Prinsip umum pemungutan atau pengenaan Bea Meterai 1. Bea Meterai di kenakan atas dokumen. 2. Satu dokumen hanya terutang satu Bea Materai 3. Rangkap atau tindasan(yang ikut di tandatangani) tentang Bea Materai sama dengan aslinya.
TARIF BEA METERAI Rp6.000 DIKENAKAN ATAS DOKUMEN 1. a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai pembuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdana. b. Akta-akta Notaris termaksuk lainnya. c. Akt-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah (PPAT) termaksuk rangkap-rangkapnya. d. Surat yang memuat jumlah yang mepunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). e. Surat-surat berharga seperti: wesel, promes,dan aksep harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan b. Surat surat yang semula tidak dikenakan Bea meterai bedasarkan hujannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain, lain dari maksud semua.
TARIF BEA METERAI Rp3.000 DIKENAKAN ATAS DOKUMEN 1. Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominnal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).tetapi itu tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. Surat-surat berharga seperti: wesel, promes,dan aksep harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 3. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 4. cek dan bilyet giro dengan harga nominal berapapun
Yang tidak di kenakan Bea Meterai 1. Dokumen yang berupa, yaitu : a. Surat penyimpanan barang. b. Konosemen. c. Surat angkutan penumpang dan barang. d. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam hurf a,b, c. e. Bukti pengiriman dan penerimaan barang. f. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman. g. Surat-surat lainnnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. 2. Segala bentuk Ijazah 3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya. 4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari Kas Negara, kas penerimaan daerah dan Bank. 5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat di samakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan Bank. 6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
Lanjutan dari slide 7 7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang begerak dibidang tersebut. 8. Surat gadai yang diberikan oleh perum pengadaian. 9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Saat terutang Bea Meterai 1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, jadi bukan pada saat ditandatangani. Misalnya: kuitansi, dan cek. 2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Misalnya: surat perjanjian jual-beli. 3. Dokumen yang dibuat diluar negeri, adalah pada saat digunakan di Indonesia Bea Meterai yang terutang dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian.
Pihak yang terutang Bea Meterai Adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Cara pelunasan Bea Materai 1. Dengan menggunakan benda Meteria. 2. Dengan cara lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
Cara penggunaan Bea Meterai 1. Meterai Tempel. a.Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai. b.Meterai Tempel di rekatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan. c.Pembubuhan tanda tangan disertai dengan tanggal, dan tahun dilakukan dengan menggunakan tinta atau yang sejenisnya. d.Jika digunakan lebih dari satu Meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagaian diatas kertas dokumen.
Lanjutan slide 11 2. Kertas Meterai. a. Dokumen ditulis di atas kertas Meterai. Jika isi dokumen terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak ber-meterai. b. Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi. Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermetarai.
Sanksi-Sanksi 1. Sanksi Administrasi Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi Bea Meterai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang di bayar. misalnya Bea Meterai terutang Rp6.000,00,00. karena kelainan belum mengenakan Bea Meterai, makan Bea meterai dan sanksi harus di bayar adalah : Bea Meterai yang terutang Rp 6.000,00 Denda administrasi Rp 12.000,00 Jumlah pemeteraian kemudian Rp 18.000,00 Pemeteraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat Pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Kuangan.
2. Sanksi Pidana A. 1. Pemalsuan/peniruan meterai tempel, kertas meterai dan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai. 2. Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia Meterai Palsu, yang dipalsukan atau yang dibua dengan melawan hak. 3. Dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau di masukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak. 4. Dengan sengaja menyimpan bahan-bahan/perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru dan memalsukan benda meterai. Sanksi : sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum, dapat berupa kurungan atau penjara sesuai pasal 253 kitan Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP).
B. Dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan Bea Meterai (pasal 7 (2) b) tanpa seijin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun . Penanggung jawab sanksi : 1. Untuk sanksi administrasi : pemegang dokumen. 2. Untuk sanksi pidana : sesuai keputusan pengadilan
Pajak

More Related Content

Pajak

  • 1. BAB 6 OLEH : Moh.Sadam Husen Hamzan Wadi
  • 2. Dasar Hukum Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 atau di sebut juga undang Bea Meterai. Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. selain itu untuk mengatur pelaksana, telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no.24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai.
  • 3. Sebab-Sebab di keluarkannya UU NO.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai 1. Agar lebih sempurna dan sederhana (hanya terdiri 7 bab,18 pasal) 2. Lebih mudah di laksanakan karna hanya mengenai 1(satu) jenis Bea Meterai tetap, yaitu Rp.6,000,00 dan Rp.3,000,00. 3. Objek lebih luas
  • 4. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan Bea Meterai 1. Bea Meterai di kenakan atas dokumen. 2. Satu dokumen hanya terutang satu Bea Materai 3. Rangkap atau tindasan(yang ikut di tandatangani) tentang Bea Materai sama dengan aslinya.
  • 5. TARIF BEA METERAI Rp6.000 DIKENAKAN ATAS DOKUMEN 1. a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai pembuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdana. b. Akta-akta Notaris termaksuk lainnya. c. Akt-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah (PPAT) termaksuk rangkap-rangkapnya. d. Surat yang memuat jumlah yang mepunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). e. Surat-surat berharga seperti: wesel, promes,dan aksep harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan b. Surat surat yang semula tidak dikenakan Bea meterai bedasarkan hujannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain, lain dari maksud semua.
  • 6. TARIF BEA METERAI Rp3.000 DIKENAKAN ATAS DOKUMEN 1. Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominnal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).tetapi itu tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. Surat-surat berharga seperti: wesel, promes,dan aksep harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 3. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 4. cek dan bilyet giro dengan harga nominal berapapun
  • 7. Yang tidak di kenakan Bea Meterai 1. Dokumen yang berupa, yaitu : a. Surat penyimpanan barang. b. Konosemen. c. Surat angkutan penumpang dan barang. d. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam hurf a,b, c. e. Bukti pengiriman dan penerimaan barang. f. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman. g. Surat-surat lainnnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. 2. Segala bentuk Ijazah 3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya. 4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari Kas Negara, kas penerimaan daerah dan Bank. 5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat di samakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan Bank. 6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
  • 8. Lanjutan dari slide 7 7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang begerak dibidang tersebut. 8. Surat gadai yang diberikan oleh perum pengadaian. 9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  • 9. Saat terutang Bea Meterai 1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, jadi bukan pada saat ditandatangani. Misalnya: kuitansi, dan cek. 2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Misalnya: surat perjanjian jual-beli. 3. Dokumen yang dibuat diluar negeri, adalah pada saat digunakan di Indonesia Bea Meterai yang terutang dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian.
  • 10. Pihak yang terutang Bea Meterai Adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Cara pelunasan Bea Materai 1. Dengan menggunakan benda Meteria. 2. Dengan cara lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
  • 11. Cara penggunaan Bea Meterai 1. Meterai Tempel. a.Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai. b.Meterai Tempel di rekatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan. c.Pembubuhan tanda tangan disertai dengan tanggal, dan tahun dilakukan dengan menggunakan tinta atau yang sejenisnya. d.Jika digunakan lebih dari satu Meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagaian diatas kertas dokumen.
  • 12. Lanjutan slide 11 2. Kertas Meterai. a. Dokumen ditulis di atas kertas Meterai. Jika isi dokumen terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak ber-meterai. b. Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi. Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermetarai.
  • 13. Sanksi-Sanksi 1. Sanksi Administrasi Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi Bea Meterai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang di bayar. misalnya Bea Meterai terutang Rp6.000,00,00. karena kelainan belum mengenakan Bea Meterai, makan Bea meterai dan sanksi harus di bayar adalah : Bea Meterai yang terutang Rp 6.000,00 Denda administrasi Rp 12.000,00 Jumlah pemeteraian kemudian Rp 18.000,00 Pemeteraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat Pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Kuangan.
  • 14. 2. Sanksi Pidana A. 1. Pemalsuan/peniruan meterai tempel, kertas meterai dan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai. 2. Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia Meterai Palsu, yang dipalsukan atau yang dibua dengan melawan hak. 3. Dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau di masukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak. 4. Dengan sengaja menyimpan bahan-bahan/perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru dan memalsukan benda meterai. Sanksi : sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum, dapat berupa kurungan atau penjara sesuai pasal 253 kitan Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP).
  • 15. B. Dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan Bea Meterai (pasal 7 (2) b) tanpa seijin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun . Penanggung jawab sanksi : 1. Untuk sanksi administrasi : pemegang dokumen. 2. Untuk sanksi pidana : sesuai keputusan pengadilan