際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Panduan Penyusunan Perdes sept 2015

Download as DOCX, PDF
Tomy Risqi
Tomy Risqi

1) UU Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. 2) Peraturan desa menjadi payung hukum bagi kegiatan pemerintahan desa dan warganya. 3) Pedoman penyusunan peraturan desa ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa.

1 of 20
Download to read offline
1 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Dewasa ini Desa, kawasan perdesaan, dan perbatasan menjadi pusat pembangunan. Beragam kebijakanpun semakin intens diproses dari desa dan pinggiran Indonesia. Selain dibuat secara partisipatif, kebijakan-kebijakan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi pasca berlakunya UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan pelaksanaannya, Desa semakin memiliki kewenangan yang kuat untuk menentukan arah pembangunan. Adapun kewenangan desa secara teknis diatur lebih lanjut dalam PP no 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
2 dari UU no 6 Tahun 2014 dan PP no 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam UU tersebut definisi Desa disebutkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Selain itu desa memiliki hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semula kewenangan desa menjadi bagian dari kebijakan desentralisasi, yakni otonomi daerah, namun sekarang berubah menjadi azas rekognisi
3 (pengakuan) dan subsidiaritas atau yang disebut dengan kewenangan skala lokal desa (Yando ; 2014). Mengapa kewenangan desa perlu diperbarui? Sebab utamanya adalah karena desentralisasi dengan pola lama masih menyisakan sejumlah ketertinggalan pembangunan desa. Faktanya, percepatan pembangunan masih terpusat di kota sehingga mengakibatkan kesenjangan antara desa dengan kota. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan indikator kesenjangan, yaitu koefisien/Indeks Gini Indonesia, sejak tahun 2011 telah menembus angka 0,41; situasi yang kontras mengingat pertumbuhan ekonomi dalam (2010-2012) selalu tumbuh di atas 6 %. Meski pada tahun 2014-2015 akhirnya
4 menurun pada kisaran 4,7 % - 5,14 % (lensa Indonesia 2015). Kemudian mengenai urbanisasi, pada tahun 2013 komposisi penduduk kota dan desa di Indonesia nyaris berimbang, yakni 50,15 % penduduk Indonesia berada di Desa. Jika trend ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2045, pada momen 100 tahun kemerdekaan, sekitar 86 % penduduk akan tinggal di perkotaan. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 memasang sejumlah target, yaitu mengentaskan minimal 5000 (lima ribu) desa tertinggal dan terbangunnya 2000 desa Mandiri. Setiap Tahun akan ditangani secara bertahap, yaitu 500 Desa pada tahun 2015, 1000
5 desa pada tahun 2016, 1500 desa pada tahun 2017, 1500 Desa pada Tahun 2018, dan 500 desa pada Tahun 2019, sehingga selama 5 tahun, yakni selama 2015-2019, secara total akan ditangani sebanyak 5000 desa. Sedangkan untuk mencapai minimal 2000 desa mandiri akan dibangun melalui gerakan desa untuk membangun secara bertahap sebanyak 200 desa pada tahun 2015, 400 Desa pada tahun 2016, 600 desa pada tahun 2017, 600 desa pada tahun 2018 dan 200 desa pada tahun 2019. Sehingga selama 5 tahun akan terbangun minimal 2000 desa mandiri. Selain itu UU Desa juga mengamanahkan dua pendekatan utama dalam pembangunan, yaitu Desa Membangun dan Membangun Desa. Desa
6 membangun adalah upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dan kelembagaan desa untuk membangun desa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Sedangkan membangun desa adalah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar desa, yaitu Pemerintah Pusat dan daerah, swasta dan organisasi non pemerintah untuk membantu desa dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh desa. Pembangunan skala desa berfokus di area desa diatur dan diurus pelaksanaannya oleh Desa masing-masing 1. Sedangkan pembangunan yang berada dalam area kawasan perdesaan, diatur oleh 1 Pasal 85 ayat 3, UU no. 6/2014
7 Kabupaten atau Kementerian Sektor untuk didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa 2. Pembangunan yang mencakup skala atas desa juga dapat dilakukan dalam Skema Kerjasama Antar Desa3 jika melibatkan dua desa atau lebih. Namun apabila desa tidak dapat melaksanakan pembangunan secara lintas desa, maka pelaksanaannya diatur dan diurus oleh Kabupaten atau Sektor4 . Sektor yang dimaksud disini adalah Kementerian dan Lembaga. Selama ini Kementerian dan Lembaga terlibat dalam pembangunan desa dalam pola Membangun desa. Namun situasi berubah paska berlakunya UU Desa, sehingga keterlibatan 2 Pasal 85 ayat 2, UU no.6/2014 danPasal 122, ayat 3 PP no. 43/2014 3 Pasal 92, UU no. 6/2014 4 Pasal 85 ayat 1, UU no.6/2014 danPasal 122 ayat 4, PPno.43/2014
8 Kementerian dan Lembaga dibatasi dan tergantung pada kebutuhan desa. Dengan kata lain, jika perencanaan berbasis desa (yang dikenal dengan RPJM Desa) dikembangkan secara lintas desa, maka peranan pemerintahan di atasnya dibutuhkan. Pemerintahan di atasnya adalah Pemerintah Pusat (termasuk di dalamnya adalah Kementerian dan Lembaga), Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab/kota. Terutama pada saat perencanaan mulai mencakup aspek-aspek yang dirasakan manfaatnya oleh desa-desa secara kolektif, misalnya air bersih, listrik, irigasi maupun lingkungan (misalnya sanitasi dan persampahan). Semua persoalan yang lintas desa dan berbasis kawasan membutuhkan integrasi perencanaan
9 menjadi Perencanaan kawasan. Perencanaan kawasan adalah perencanaan yang menghubungkan perencanaan antara satu desa dengan desa yang lain (dalam satu level pemerintahan) dan dirasakan sama pentingnya serta menjadi prioritas bagi semua desa. Pada kondisi seperti inilah dibutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga untuk membantu membangun desa. Perencanaan kawasan adalah perencanaan antar desa. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembangunan kawasan adalah pembangunan lintas desa. Pembangunan lintas desa membutuhkan keterlibatan pemerintahan di atasnya. Sebab desa tidak dapat melaksanakan pembangunan sendiri di
10 wilayahnya masing-masing apabila membutuhkan 1)Intervensi teknologi, yang tidak dapat dijangkau oleh desa, seperti misalnya pemasaran home industri yang ditekuni oleh masyarakat desa, atau teknologi yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas produk sektor informal di beberapa desa dan 2) Penanganan teknis yang berdampak kawasan, seperti air bersih yang lokasi sumber airnya terletak di salah satu desa. tetapi airnya dibutuhkan oleh desa-desa tetangganya. Selain penyusunan Rencana Kawasan, isu-isu strategis yang dimuat dalam UU Desa adalah penyusunan RPJM Desa sebagai satu-satunya produk perencanaan desa, Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Mekanisme Musyawarah Warga,
11 Peranan kelembagaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. Semua itu berimplikasi pada luasnya kewenangan desa dalam pembangunan desa. Sehingga Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa bersama masyarakatnya menjadi lebih sibuk dan produktif. Untuk melegalkan kesibukan tersebut maka diperlukan landasan hukum yang memayungi semua perbuatan hukum, peristiwa hukum dan hubungan hukum Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan warga desa. Agar berlaku mengikat secara normatif, maka bentuk payung hukum tersebut adalah Peraturan desa. Kini Landasan hukum penyusunan Peraturan Desa telah berdiri sendiri, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 111 Tahun 2014 tentang
12 Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang menjabarkan ketentuan Pasal 69 UU Desa tentang Peraturan desa dan Pasal 70 UU Desa tentang Peraturan Bersama Kepala Desa 1.2. Tujuan Pedoman Penyusunan Peraturan Desa berlaku sebagai dasar bagi : a Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun Peraturan Desa b Semua pemangku kepentingan terkait Pemerintahan Desa untuk dipelajari
13 1.3. Keluaran Tersusun Pedoman Penyusunan Peraturan Desa yang mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan bagi Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan semua pemangku Kepentingan 1.4. Prinsip - Prinsip 1 Bertumpu pada Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pelaksanaan Gerakan Desa dalam pembangunan senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya 2 Otonomi. Desa dan masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengelola
14 desa dan berpartisipasi dalam menentukan kegiatan pembangunan desa dalam skala lokal desa 3 Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan desa yang bersifat sektoral dan kewilayahan/kawasan dilimpahkan kepada pemerintah desa atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya 4 Berorientasi pada kesejahteraan. Semua kegiatan yang dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 5 Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan desa
15 6 Kesetaraan dan Keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan di desa dalam menikmati secara manfaat 7 Demokratis. Setiap Pengambilan Keputusan pembangunan di desa dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap mengedepankan orientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat 8 Transparansi dan Akuntabel. Pembangunan di Desa dilaksanakan secara transparan dan akuntable serta memberikan akses yang memadai kepada masyarakat terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan.
16 1.5. Sasaran Seluruh Pemerintah Desa, BPD dan semua pemangku kepentingan di 74.093 Desa5 di Indonesia mampu menyusun dan memahami mekanisme Peraturan desa sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku 1.6. Ketentuan Umum 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 5 data Buku 1 RPJMN 2015-2019
17 hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang
18 melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. 6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. 8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19 9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi. 11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa. 12. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20 13. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

More Related Content

Panduan Penyusunan Perdes sept 2015

  • 1. 1 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Dewasa ini Desa, kawasan perdesaan, dan perbatasan menjadi pusat pembangunan. Beragam kebijakanpun semakin intens diproses dari desa dan pinggiran Indonesia. Selain dibuat secara partisipatif, kebijakan-kebijakan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi pasca berlakunya UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan pelaksanaannya, Desa semakin memiliki kewenangan yang kuat untuk menentukan arah pembangunan. Adapun kewenangan desa secara teknis diatur lebih lanjut dalam PP no 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
  • 2. 2 dari UU no 6 Tahun 2014 dan PP no 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam UU tersebut definisi Desa disebutkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Selain itu desa memiliki hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semula kewenangan desa menjadi bagian dari kebijakan desentralisasi, yakni otonomi daerah, namun sekarang berubah menjadi azas rekognisi
  • 3. 3 (pengakuan) dan subsidiaritas atau yang disebut dengan kewenangan skala lokal desa (Yando ; 2014). Mengapa kewenangan desa perlu diperbarui? Sebab utamanya adalah karena desentralisasi dengan pola lama masih menyisakan sejumlah ketertinggalan pembangunan desa. Faktanya, percepatan pembangunan masih terpusat di kota sehingga mengakibatkan kesenjangan antara desa dengan kota. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan indikator kesenjangan, yaitu koefisien/Indeks Gini Indonesia, sejak tahun 2011 telah menembus angka 0,41; situasi yang kontras mengingat pertumbuhan ekonomi dalam (2010-2012) selalu tumbuh di atas 6 %. Meski pada tahun 2014-2015 akhirnya
  • 4. 4 menurun pada kisaran 4,7 % - 5,14 % (lensa Indonesia 2015). Kemudian mengenai urbanisasi, pada tahun 2013 komposisi penduduk kota dan desa di Indonesia nyaris berimbang, yakni 50,15 % penduduk Indonesia berada di Desa. Jika trend ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2045, pada momen 100 tahun kemerdekaan, sekitar 86 % penduduk akan tinggal di perkotaan. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 memasang sejumlah target, yaitu mengentaskan minimal 5000 (lima ribu) desa tertinggal dan terbangunnya 2000 desa Mandiri. Setiap Tahun akan ditangani secara bertahap, yaitu 500 Desa pada tahun 2015, 1000
  • 5. 5 desa pada tahun 2016, 1500 desa pada tahun 2017, 1500 Desa pada Tahun 2018, dan 500 desa pada Tahun 2019, sehingga selama 5 tahun, yakni selama 2015-2019, secara total akan ditangani sebanyak 5000 desa. Sedangkan untuk mencapai minimal 2000 desa mandiri akan dibangun melalui gerakan desa untuk membangun secara bertahap sebanyak 200 desa pada tahun 2015, 400 Desa pada tahun 2016, 600 desa pada tahun 2017, 600 desa pada tahun 2018 dan 200 desa pada tahun 2019. Sehingga selama 5 tahun akan terbangun minimal 2000 desa mandiri. Selain itu UU Desa juga mengamanahkan dua pendekatan utama dalam pembangunan, yaitu Desa Membangun dan Membangun Desa. Desa
  • 6. 6 membangun adalah upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dan kelembagaan desa untuk membangun desa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Sedangkan membangun desa adalah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar desa, yaitu Pemerintah Pusat dan daerah, swasta dan organisasi non pemerintah untuk membantu desa dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh desa. Pembangunan skala desa berfokus di area desa diatur dan diurus pelaksanaannya oleh Desa masing-masing 1. Sedangkan pembangunan yang berada dalam area kawasan perdesaan, diatur oleh 1 Pasal 85 ayat 3, UU no. 6/2014
  • 7. 7 Kabupaten atau Kementerian Sektor untuk didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa 2. Pembangunan yang mencakup skala atas desa juga dapat dilakukan dalam Skema Kerjasama Antar Desa3 jika melibatkan dua desa atau lebih. Namun apabila desa tidak dapat melaksanakan pembangunan secara lintas desa, maka pelaksanaannya diatur dan diurus oleh Kabupaten atau Sektor4 . Sektor yang dimaksud disini adalah Kementerian dan Lembaga. Selama ini Kementerian dan Lembaga terlibat dalam pembangunan desa dalam pola Membangun desa. Namun situasi berubah paska berlakunya UU Desa, sehingga keterlibatan 2 Pasal 85 ayat 2, UU no.6/2014 danPasal 122, ayat 3 PP no. 43/2014 3 Pasal 92, UU no. 6/2014 4 Pasal 85 ayat 1, UU no.6/2014 danPasal 122 ayat 4, PPno.43/2014
  • 8. 8 Kementerian dan Lembaga dibatasi dan tergantung pada kebutuhan desa. Dengan kata lain, jika perencanaan berbasis desa (yang dikenal dengan RPJM Desa) dikembangkan secara lintas desa, maka peranan pemerintahan di atasnya dibutuhkan. Pemerintahan di atasnya adalah Pemerintah Pusat (termasuk di dalamnya adalah Kementerian dan Lembaga), Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab/kota. Terutama pada saat perencanaan mulai mencakup aspek-aspek yang dirasakan manfaatnya oleh desa-desa secara kolektif, misalnya air bersih, listrik, irigasi maupun lingkungan (misalnya sanitasi dan persampahan). Semua persoalan yang lintas desa dan berbasis kawasan membutuhkan integrasi perencanaan
  • 9. 9 menjadi Perencanaan kawasan. Perencanaan kawasan adalah perencanaan yang menghubungkan perencanaan antara satu desa dengan desa yang lain (dalam satu level pemerintahan) dan dirasakan sama pentingnya serta menjadi prioritas bagi semua desa. Pada kondisi seperti inilah dibutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga untuk membantu membangun desa. Perencanaan kawasan adalah perencanaan antar desa. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembangunan kawasan adalah pembangunan lintas desa. Pembangunan lintas desa membutuhkan keterlibatan pemerintahan di atasnya. Sebab desa tidak dapat melaksanakan pembangunan sendiri di
  • 10. 10 wilayahnya masing-masing apabila membutuhkan 1)Intervensi teknologi, yang tidak dapat dijangkau oleh desa, seperti misalnya pemasaran home industri yang ditekuni oleh masyarakat desa, atau teknologi yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas produk sektor informal di beberapa desa dan 2) Penanganan teknis yang berdampak kawasan, seperti air bersih yang lokasi sumber airnya terletak di salah satu desa. tetapi airnya dibutuhkan oleh desa-desa tetangganya. Selain penyusunan Rencana Kawasan, isu-isu strategis yang dimuat dalam UU Desa adalah penyusunan RPJM Desa sebagai satu-satunya produk perencanaan desa, Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Mekanisme Musyawarah Warga,
  • 11. 11 Peranan kelembagaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. Semua itu berimplikasi pada luasnya kewenangan desa dalam pembangunan desa. Sehingga Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa bersama masyarakatnya menjadi lebih sibuk dan produktif. Untuk melegalkan kesibukan tersebut maka diperlukan landasan hukum yang memayungi semua perbuatan hukum, peristiwa hukum dan hubungan hukum Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan warga desa. Agar berlaku mengikat secara normatif, maka bentuk payung hukum tersebut adalah Peraturan desa. Kini Landasan hukum penyusunan Peraturan Desa telah berdiri sendiri, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 111 Tahun 2014 tentang
  • 12. 12 Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang menjabarkan ketentuan Pasal 69 UU Desa tentang Peraturan desa dan Pasal 70 UU Desa tentang Peraturan Bersama Kepala Desa 1.2. Tujuan Pedoman Penyusunan Peraturan Desa berlaku sebagai dasar bagi : a Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun Peraturan Desa b Semua pemangku kepentingan terkait Pemerintahan Desa untuk dipelajari
  • 13. 13 1.3. Keluaran Tersusun Pedoman Penyusunan Peraturan Desa yang mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan bagi Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan semua pemangku Kepentingan 1.4. Prinsip - Prinsip 1 Bertumpu pada Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pelaksanaan Gerakan Desa dalam pembangunan senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya 2 Otonomi. Desa dan masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengelola
  • 14. 14 desa dan berpartisipasi dalam menentukan kegiatan pembangunan desa dalam skala lokal desa 3 Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan desa yang bersifat sektoral dan kewilayahan/kawasan dilimpahkan kepada pemerintah desa atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya 4 Berorientasi pada kesejahteraan. Semua kegiatan yang dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 5 Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan desa
  • 15. 15 6 Kesetaraan dan Keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan di desa dalam menikmati secara manfaat 7 Demokratis. Setiap Pengambilan Keputusan pembangunan di desa dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap mengedepankan orientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat 8 Transparansi dan Akuntabel. Pembangunan di Desa dilaksanakan secara transparan dan akuntable serta memberikan akses yang memadai kepada masyarakat terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan.
  • 16. 16 1.5. Sasaran Seluruh Pemerintah Desa, BPD dan semua pemangku kepentingan di 74.093 Desa5 di Indonesia mampu menyusun dan memahami mekanisme Peraturan desa sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku 1.6. Ketentuan Umum 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 5 data Buku 1 RPJMN 2015-2019
  • 17. 17 hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang
  • 18. 18 melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. 6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. 8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
  • 19. 19 9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi. 11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa. 12. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  • 20. 20 13. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.