Paparan Dukungan APBD untuk JKN BPJS KEsehatan
- 1. Penguatan JKN dalam APBD Bidang Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu Disampaikan oleh Mgs. M. Rizqi Al Fadli, S.IP, M.Si Kepala Bidang Anggaran Bengkulu, 13 Juni 2024
- 2. Mgs. M. Rizqi Al Fadli, S.IP, M.Si NIP. 19880905 200701 1 003 Pembina (IV/a) Education Experience Birokrasi Lulus Magister Administrasi Publik UNSRI Palembang 2012 2009 2006 2003 2021 Kabid Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu 2019 Kasubbid di Bappeda Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan 2009 Staf Bappeda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Address # BPKD Prov. Bengkulu Contact/Wa +628117310037 Email: r_al_fadly@yahoo.com Lulus S-1 IPDN Jatinangor Lulus SMA N 5 Kota Bengkulu Lulus SMP N 1 Kota Bengkulu Tempat, tanggal lahir: Palembang, 5 Sep-1988 (34 tahun) CONTACT 2010 Short Course 1. Singapore (Urban Solid Waste Management 2. Thailand (Grasroots Economic) 2018 Kasubbid di Bappeda Kasubbid Pengembangan Wilayah Tata Ruang KNPI Prov. Bengkulu Bendahara Experience Organisasi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Prov. Bengkulu Bendahara IKA UNSRI Ketua Bidang Kepemudaan, mahasiswa dan Alumni Muda Achievement ASN terbaik Tahun 2022 Kategori Pejabat Administrator sesuai SK Gubernur Nomor B.408.BKD.Tahun 2022 One Star Scuba Diver International Certificate Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia dan CMAS (World Underwater Federation) Dewan Pengawas BLUD BLUD RSUD dr. M. Yunus prov. Bengkulu Profil Ayah dari dua orang putri yang berusia 7 tahun dan 4 tahun. Berfikir sebagai teknokrat dan bertindak sebagai praktisi. Sangat menyukai membaca dan memecahkan masalah. Masalah adalah Ilmu. Hard work beats talent, when talent doesnt work hard Gunakanlah sebaik-baiknya jabatanmu untuk mempermudah urusan orang lain
- 3. Kesehatan dalam Prespektif Fiskal
- 4. Kebijakan JKN dalam APBD
- 5. Kebijakan JKN dalam APBD
- 6. Kebijakan PMK No. 143 Tahun 2023 PMK No.115/PMK.07/2013 ttg Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok PMK No.102/PMK.07/2015 ttg Perubahan atas PMK No.115/PMK.07/2013 PMK No.41/PMK.07/2016 ttg Perubahan Kedua atas PMK No.115/PMK.07/2013 PMK No.11/PMK.07/2017 ttg Perubahan Ketiga atas PMK No.115/PMK.07/2013 PMK No.128/PMK.07/2018 ttg Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (dalam rangka menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan) PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok disusun berdasarkan: 1. Ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri. 2. Ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai kontribusi dan mekanisme pemotongan pajak rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 Peraturan pelaksanaan Perpres No. 82 Tahun 2018 PMK Nomor 143 Tahun 2023
- 7. Penyaluran DBH Pajak Rokok
- 8. Penyaluran DBH Pajak Rokok
- 9. Kontribusi Pajak Rokok Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Kewajiban mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan merupakan dukungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok bagian hak masing-masing pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Kontribusi Pajak Rokok ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing masing provinsi atau kabupaten/kota. Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota tidak melaksanakan kewajiban tersebut, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dikenai sanksi pemotongan Pajak Rokok sejumlah selisih 37 ,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari rencana penerimaan dan/ atau realisasi penerimaan Pasal 24
- 10. Ketentuan Pemotongan Pajak Rokok Pemotongan sebesar 37,5% Apabila pemerintah provinsi tidak menyampaikan Kompilasi Berita Acara Kesepakatan Tidak dilakukan Pemotongan Apabila anggaran dan/atau realisasi kontribusi Jamkes pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam Kompilasi Berita Acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota sebesar 37,5% atau lebih Pemotongan sebesar selisih kurang dari 37,5% Apabila anggaran dan/atau realisasi kontribusi Jamkes pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam Kompilasi Berita Acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota kurang dari 37,5% Jika hasil rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan Pemda menunjukkan jumlah realisasi jaminan kesehatan daerah termasuk di dalamnya pemotongan Pajak Rokok melebihi realisasi kontribusi penerimaan Pajak Rokok, BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dapat melakukan kesepakatan untuk: 1. menambah jumlah kepesertaan dalam program jaminan kesehatan dimaksud; dan 2. memperhitungkan sebagai jaminan kesehatan tahun berikutnya tanpa mengurangi jumlah kontribusi minimal 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen). Hasil pemotongan penerimaan Pajak Rokok yang telah disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban Jaminan Kesehatan untuk pemerintah daerah yang bersangkutan. Pasal 28 Pasal 26
- 11. Earmark Pajak Rokok 100% Penerimaan Pajak Rokok 50% earmark untuk: 1.- pelayanan kesehatan untuk masyarakat 2.- penegakan hukum (Pasal 25 ayat (4) PP KUPDRD) 37,5% dari penerimaan Pajak Rokok sebagai kontribusi dukungan program Jamkes masyarakat (Pasal 24 ayat (3) PMK 143/2023) 12,5% dapat digunakan untuk penegakan hukum 50% bebas penggunaannya Kegiatan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang paling sedikit berupa: a. sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan b. operasi pemberantasan rokok ilegal. Juknis diatur oleh Dirjen BC Petunjuk teknis ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Earmark Ketentuan mengenai Pajak Rokok atas rokok elektrik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 Penutup Pasal 37 Pasal 39
- 12. Alokasi Pajak Rokok TA. 2024 1. Proporsi estimasi penerimaan pajak Rokok untuk provinsi Tahun Anggaran 2024; 1. Provinsi Bengkulu menerima estimasi Pajak Rokok sebesar Rp.169.897.189.367 untuk 1 tahun anggaran 2024 (4 triwulan); 1. Pemprov Bengkulu telah menghitung proporsi distribusi kepada Pemkab/Pemkot mempedomani Pergub Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran DBH Pajak; 1. Pajak Rokok disalurkan kepada sebesar 70% Pemkab/Pemkot dgn memperhitungkan rasio jumlah penduduk kab/kota dgn jumlah penduduk provinsi; 1. Dari 70% tersebut, dibagi 30% rata per kab/kota dan 70% berdasarkan jumlah penduduk;
- 13. Alokasi Pajak Rokok TA. 2024
- 14. PEMERINTAH DAERAH PERAN KEMENDAGRI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Poros Pemerintahan Politik Dalam Negeri SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS pelayanan & pemberdayaan masyarkat pembangunan daerah Demokrasi penegakan hukum dan kesatuan bangsa Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden. Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI Koordinasi antar K/L secara terpadu Melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis. POROS Pemerintahan & Politik Dalam Negeri Tentang Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional Pasal 373 UU NO.23 TAHUN 2014 UU NO.23 TAHUN 2014 Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas: a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasal 8 ayat (2) UU NO.23 TAHUN 2014 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang: a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU NO.23 TAHUN 2014 Pasal 91) 14 b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. @ditjenbinakeuda keuda.kemendagri.go.id
- 15. Evaluasi Raperda APBD Membuat RANPERKADA Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu Pengesahan GUBERNUR SESUAI dgn UU Tdk Disempurnakan GUBERNUR usul ke MENDAGRI, Selanjutnya MENDAGRI usul Ke MENKEU utk dilakukan Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Transfer Umum KDH menetapkan PERKADA ttg APBD KDH menetapkan PERDA ttg APBD & PERKADA ttg Penjabaran APBD Penyempurnaan KEPUTUSAN GUB TIDAK sesuai dgn UU PEMBAHASAN BERSAMA RANPERDA APBD GUBERNUR melakukan evaluasi untuk menguji kesesuaian APBD dengan: ketentuan PUU; kepentingan umum; RKPD, KUA, dan PPAS; dan RPJMD. Tidak setuju Setuju Disampaikan dlm wkt 3 hari evaluasi paling lambat 15 hari Berkoordinasi dengan MENDAGRI Disampaikan dlm wkt 15 hari paling lambat 30 hari paling lama 7 hari MENDAGRI Berkoordinasi dengan MENKEU paling lambat tgl 31 Desember GUBERNU R disampaikan kembali paling lambat 7 hari
- 16. Evaluasi Raperda APBD DOKUMEN a.surat Kada perihal permohonan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan kada tentang penjabaran APBD kepada Gubernur; b.surat Kada perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; c. nota kesepakatan KUA dan PPAS; d.surat Kada perihal penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; e.persetujuan bersama antara Kada dan DPRD terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD; f. RPJMD; g.risalah rapat; h.nota keuangan; i. pengantar nota keunagan; j. tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD; k. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan kebijakan pemerintah pusat; l. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD; m.tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan; n. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan; o. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan p.dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi dokumen tambahan Pasal 6
- 17. Evaluasi Raperda APBD 1. BPKD; 2. Bappeda; 3. Biro Hukum 4. SKPD terkait. Koordinasi dengan dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam rangka evaluasi APBD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM EVALUASI
- 18. Evaluasi Raperda APBD Dalam hal diperlukan, Gubernur melalui BPKD dapat meminta penjelasan kepada Bupati/Walikota mengenai rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan kada tentang penjabaran APBD yang dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. PERMINTAAN PENJELASAN
- 19. Evaluasi Raperda APBD Hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh gubernur dengan melampirkan keputusan pimpinan DPRD dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi. Tindak lanjut hasil evaluasi, disampaikan kepada Biro Hukum sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register. Terkait dengan mekanisme pemberian nomor registrasi perda, maka sesuai ketentuan Pasal 26 Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Raperda APBD, berlaku ketentuan pemberian nomor registrasi perda yang diatur pada Pasal 101 Permendagri 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diberikan Noreg TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
- 20. Evaluasi Raperda APBD Dokumen pendukung terdiri dari atas: a. draft final keputusan kada tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD; b. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat; c. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD; d. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan; e. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan; f. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan g. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. Konsultasi dilaksanakan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD. PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM EVALUASI APBD KABUPATEN/KOTA
- 21. Evaluasi Raperda APBD Hasil konsultasi, merupakan salah satu bahan pertimbangan gubernur dalam menetapkan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD Pelaksanaan konsultasi, dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM EVALUASI APBD KABUPATEN/KOTA Dalam hal hasil konsultasi tidak ditindak lanjuti oleh gubernur, Menteri memberikan teguran tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- 22. Evaluasi Raperda APBD Pengesahan atas rancangan Perkada tentang APBD dilaksanakan dalam hal: a. Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD; dan b. Daerah belum memiliki DPRD. PENGESAHAN ATAS RANCANGAN PERKADA TENTANG APBD Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD serta penetapan hasil evaluasi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengesahan rancangan Perkada tentang APBD dan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak rancangan Perkada tentang APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan benar