3. Harmonisasi Data
Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD): berisi data
daerah yang berupa rekapitulasi angka.
SIPD Online: dalam rangka memenuhi kebutuhan
informasi di tingkat pemerintah pusat.
Terdapat perbedaan kebutuhan data/informasi di tingkat
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat
kelurahan/desa.
Namun bersumber pada data yang sama.
Dibutuhkan harmonisasi pada level struktur data agar
dapat dimanfaatkan secara bersama sesuai kebutuhan
masing-masing.
5. Harmonisasi Data
Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah pusat (lanjutan)
Kebutuhan data hanya sebatas jumlah keseluruhan (rekapitulasi)
6. Harmonisasi Data
Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah provinsi.
Berupa rekapitulasi angka per Kab/Kota.
Ada tambahan field tertentu yang dibutuhkan di tingkat
provinsi.
7. Harmonisasi Data
Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah
kabupaten/kota.
Kebutuhan data sudah lebih detil.
Ada tambahan field tertentu yang dibutuhkan di tingkat Kab/Kota.
Interaksi data lintas sektoral.
8. Harmonisasi Data
Kebutuhan informasi di tingkat kecamatan.
Informasi yang dibutuhkan detil.
Ada interaksi/pertukaran data dengan level di atas dan di
bawahnya.
11. Konsep Pengembangan E-Gov
Definisi e-gov
“upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk
meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan,
memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat
secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada
publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan
pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta
transparan kepada masyarakat.
Tujuan e-gov secara praktis:
1. Peningkatan produktivitas
2. Peningkatan efisiensi
3. Peningkatan pelayanan publik
13. Dimensi kebijakan
Kebijakan TIK: meliputi produk hukum dan dokumen resmi yang
bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK.
Dokumen rencana induk pengembangan TIK, dan diakomodasinya
kebutuhan investasi TIK.
14. Dimensi Kelembagaan
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dlm pemanfaatan TIK yg
diwujudkan dg adanya lembaga yg menangani TIK.
15. Dimensi Infrastruktur
Prasarana yang diperlukan untuk pengembangan dan pemanfaatan
teknologi informasi dalam bentuk peralatan teknologi informasi dan
fasilitas pendukungnya.
18. Dimensi Aplikasi
Perlu adanya skala prioritas aplikasi yg
diperlukan, serta manajemen pengelolaannya.
Kriteria aplikasi antara lain:
1. Dapat bekerja sesuai dengan kondisi
ketersediaan infrastruktur, SDM, dan kebutuhan
yang ada;
2. Berfungsi mendukung proses kerja yang efisien
dengan memanfaatkan TIK secara maksimal;
3. Membawa dampak positif bagi efisiensi dan
efektivitas kualitas layanan;
4. Mampu mengikuti perubahan.
22. Dimensi Perencanaan
Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan
pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata.
Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK,
yaitu mencakup tujuan, manfaat, gambaran kondisi
saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya,
biaya, dan antisipasi di masa yang akan datang.
Proses perencanaan yang mengikuti tata laksana
perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan berkoordinasi dengan mitra yang terkait.
24. Infrastruktur TI Pemprov
Terdiri dari:
Jaringan Fisik intranet Pemprov, yaitu berupa LAN, WAN
dan BTS, yang digunakan untuk koneksi aplikasi lokal.
Jaringan Non Fisik Pemprov, yaitu berupa server yang
mencakup server web, NS, router/DNS, mail, FTP, dan
LPSE.
<< data umkm & koperasi, kebutuhan hanya jumlah keseluruhan
<< plus field jenis umkm/koperasi, kebutuhan adalah jumlah per kab/kota (di bappeda), dan per jenis usaha (di dinas ybs, mis dinas ukam & koperasi prov): untuk menentukan kebijakan … << lintas sektoral <<investasi: berapa rupiah yang diinvestasikan untuk pengembangan ukm, yg disesuaikan dengan jumlah ukm produktif di masing-masing kab/kota
-- naker per usia kerja untuk merencanakan pembinaan -- atau izin usaha
<< plus field nama umkm & koperasi, untuk membantu mengakomodasi pe ndistribusi an bantuan/stimulan/pe mbinaan agar merata dan tepat sasaran .
<< plus field nama, alamat pemilik: dengan tujuan jika ada investor atau peminat ukm ybs << No. KTP : untuk kebutuhan identifikasi pekerjaan << mendukung aplikasi bottom-up