ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Paparan Infrastruktur TI
   Pemprov. Kalbar
 pada Sosialisasi SIPD


 Unit PDE Pemprov. Kalbar 2012
      Pontianak, 10 Mei 2012
Pendahuluan

Pokok Bahasan:

 Harmonisasi Data
 Konsep Pengembangan E-gov
 Infrastruktur TI Pemprov
Harmonisasi Data

 Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD): berisi data
  daerah yang berupa rekapitulasi angka.
 SIPD Online: dalam rangka memenuhi kebutuhan
  informasi di tingkat pemerintah pusat.
 Terdapat perbedaan kebutuhan data/informasi di tingkat
  pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
  kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat
  kelurahan/desa.
 Namun bersumber pada data yang sama.
 Dibutuhkan harmonisasi pada level struktur data agar
  dapat dimanfaatkan secara bersama sesuai kebutuhan
  masing-masing.
Harmonisasi Data

 Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah pusat
Harmonisasi Data

 Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah pusat (lanjutan)




 Kebutuhan data hanya sebatas jumlah keseluruhan (rekapitulasi)
Harmonisasi Data

 Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah provinsi.




 Berupa rekapitulasi angka per Kab/Kota.
 Ada tambahan field tertentu yang dibutuhkan di tingkat
  provinsi.
Harmonisasi Data

 Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah
  kabupaten/kota.




 Kebutuhan data sudah lebih detil.
 Ada tambahan field tertentu yang dibutuhkan di tingkat Kab/Kota.
 Interaksi data lintas sektoral.
Harmonisasi Data

 Kebutuhan informasi di tingkat kecamatan.




 Informasi yang dibutuhkan detil.
 Ada interaksi/pertukaran data dengan level di atas dan di
  bawahnya.
Harmonisasi Data

 Kebutuhan informasi di tingkat kelurahan/desa




 Kebutuhan data sangat detil
Harmonisasi Data

 Struktur data: keterkaitan antar data (tabel ukm,
  naker, penduduk, binaan)
Konsep Pengembangan E-Gov
   Definisi e-gov
    “upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk
    meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan,
    memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat
    secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada
    publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan
    pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta
    transparan kepada masyarakat.
   Tujuan e-gov secara praktis:
    1. Peningkatan produktivitas
    2. Peningkatan efisiensi
    3. Peningkatan pelayanan publik
Konsep Pengembangan E-Gov

 Gambar 5 dimensi dalam pengelolaan e-gov
Dimensi kebijakan
 Kebijakan TIK: meliputi produk hukum dan dokumen resmi yang
  bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK.
 Dokumen rencana induk pengembangan TIK, dan diakomodasinya
  kebutuhan investasi TIK.
Dimensi Kelembagaan

 Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dlm pemanfaatan TIK yg
  diwujudkan dg adanya lembaga yg menangani TIK.
Dimensi Infrastruktur
 Prasarana yang diperlukan untuk pengembangan dan pemanfaatan
  teknologi informasi dalam bentuk peralatan teknologi informasi dan
  fasilitas pendukungnya.
Dimensi Infrastruktur
Dimensi Aplikasi
Dimensi Aplikasi

 Perlu adanya skala prioritas aplikasi yg
  diperlukan, serta manajemen pengelolaannya.
 Kriteria aplikasi antara lain:
   1. Dapat bekerja sesuai dengan kondisi
      ketersediaan infrastruktur, SDM, dan kebutuhan
      yang ada;
   2. Berfungsi mendukung proses kerja yang efisien
      dengan memanfaatkan TIK secara maksimal;
   3. Membawa dampak positif bagi efisiensi dan
      efektivitas kualitas layanan;
   4. Mampu mengikuti perubahan.
Dimensi Aplikasi
Dimensi Aplikasi
Dimensi Aplikasi
Dimensi Perencanaan

 Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan
  pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata.
 Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK,
  yaitu mencakup tujuan, manfaat, gambaran kondisi
  saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya,
  biaya, dan antisipasi di masa yang akan datang.
 Proses perencanaan yang mengikuti tata laksana
  perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  dan berkoordinasi dengan mitra yang terkait.
Dimensi Perencanaan
Infrastruktur TI Pemprov

Terdiri dari:

 Jaringan Fisik intranet Pemprov, yaitu berupa LAN, WAN
  dan BTS, yang digunakan untuk koneksi aplikasi lokal.

 Jaringan Non Fisik Pemprov, yaitu berupa server yang
  mencakup server web, NS, router/DNS, mail, FTP, dan
  LPSE.
Infrastruktur TI Pemprov
 Gambar Topologi Jaringan Fisik dan Non Fisik
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE

More Related Content

Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE

  • 1. Paparan Infrastruktur TI Pemprov. Kalbar pada Sosialisasi SIPD Unit PDE Pemprov. Kalbar 2012 Pontianak, 10 Mei 2012
  • 2. Pendahuluan Pokok Bahasan:  Harmonisasi Data  Konsep Pengembangan E-gov  Infrastruktur TI Pemprov
  • 3. Harmonisasi Data  Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD): berisi data daerah yang berupa rekapitulasi angka.  SIPD Online: dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi di tingkat pemerintah pusat.  Terdapat perbedaan kebutuhan data/informasi di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan/desa.  Namun bersumber pada data yang sama.  Dibutuhkan harmonisasi pada level struktur data agar dapat dimanfaatkan secara bersama sesuai kebutuhan masing-masing.
  • 4. Harmonisasi Data  Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah pusat
  • 5. Harmonisasi Data  Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah pusat (lanjutan)  Kebutuhan data hanya sebatas jumlah keseluruhan (rekapitulasi)
  • 6. Harmonisasi Data  Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah provinsi.  Berupa rekapitulasi angka per Kab/Kota.  Ada tambahan field tertentu yang dibutuhkan di tingkat provinsi.
  • 7. Harmonisasi Data  Kebutuhan informasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota.  Kebutuhan data sudah lebih detil.  Ada tambahan field tertentu yang dibutuhkan di tingkat Kab/Kota.  Interaksi data lintas sektoral.
  • 8. Harmonisasi Data  Kebutuhan informasi di tingkat kecamatan.  Informasi yang dibutuhkan detil.  Ada interaksi/pertukaran data dengan level di atas dan di bawahnya.
  • 9. Harmonisasi Data  Kebutuhan informasi di tingkat kelurahan/desa  Kebutuhan data sangat detil
  • 10. Harmonisasi Data  Struktur data: keterkaitan antar data (tabel ukm, naker, penduduk, binaan)
  • 11. Konsep Pengembangan E-Gov  Definisi e-gov “upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat.  Tujuan e-gov secara praktis: 1. Peningkatan produktivitas 2. Peningkatan efisiensi 3. Peningkatan pelayanan publik
  • 12. Konsep Pengembangan E-Gov  Gambar 5 dimensi dalam pengelolaan e-gov
  • 13. Dimensi kebijakan  Kebijakan TIK: meliputi produk hukum dan dokumen resmi yang bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK.  Dokumen rencana induk pengembangan TIK, dan diakomodasinya kebutuhan investasi TIK.
  • 14. Dimensi Kelembagaan  Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dlm pemanfaatan TIK yg diwujudkan dg adanya lembaga yg menangani TIK.
  • 15. Dimensi Infrastruktur  Prasarana yang diperlukan untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk peralatan teknologi informasi dan fasilitas pendukungnya.
  • 18. Dimensi Aplikasi  Perlu adanya skala prioritas aplikasi yg diperlukan, serta manajemen pengelolaannya.  Kriteria aplikasi antara lain: 1. Dapat bekerja sesuai dengan kondisi ketersediaan infrastruktur, SDM, dan kebutuhan yang ada; 2. Berfungsi mendukung proses kerja yang efisien dengan memanfaatkan TIK secara maksimal; 3. Membawa dampak positif bagi efisiensi dan efektivitas kualitas layanan; 4. Mampu mengikuti perubahan.
  • 22. Dimensi Perencanaan  Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata.  Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK, yaitu mencakup tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, biaya, dan antisipasi di masa yang akan datang.  Proses perencanaan yang mengikuti tata laksana perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan mitra yang terkait.
  • 24. Infrastruktur TI Pemprov Terdiri dari:  Jaringan Fisik intranet Pemprov, yaitu berupa LAN, WAN dan BTS, yang digunakan untuk koneksi aplikasi lokal.  Jaringan Non Fisik Pemprov, yaitu berupa server yang mencakup server web, NS, router/DNS, mail, FTP, dan LPSE.
  • 25. Infrastruktur TI Pemprov  Gambar Topologi Jaringan Fisik dan Non Fisik

Editor's Notes

  1. << data umkm & koperasi, kebutuhan hanya jumlah keseluruhan
  2. << plus field jenis umkm/koperasi, kebutuhan adalah jumlah per kab/kota (di bappeda), dan per jenis usaha (di dinas ybs, mis dinas ukam & koperasi prov): untuk menentukan kebijakan … << lintas sektoral <<investasi: berapa rupiah yang diinvestasikan untuk pengembangan ukm, yg disesuaikan dengan jumlah ukm produktif di masing-masing kab/kota
  3. -- naker per usia kerja untuk merencanakan pembinaan -- atau izin usaha
  4. << plus field nama umkm & koperasi, untuk membantu mengakomodasi pe ndistribusi an bantuan/stimulan/pe mbinaan agar merata dan tepat sasaran .
  5. << plus field nama, alamat pemilik: dengan tujuan jika ada investor atau peminat ukm ybs << No. KTP : untuk kebutuhan identifikasi pekerjaan << mendukung aplikasi bottom-up