ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn

•
•
K
KutsiyatinMSi

PP 79/2021 mengatur tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang berfungsi menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif dari pegawai ASN yang tidak puas dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). BPASN berkedudukan di bawah Presiden dan terdiri dari beberapa menteri sebagai anggotanya. PP ini mengatur tata cara pengajuan keber

1 of 19
Download to read offline
UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN) PP 79/2021
DASAR PEMBENTUKAN Pasal 129 ayat (5) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
PP 79 THN 2021 BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : UPAYA ADMINISTRATIF BAB III : BADAN PERTIMBANGAN ASN BAB IV : HAK KEPEGAWAIAN BAB V : PENDANAAN BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
KEDUDUKAN DAN TUGAS BPASN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden BPASN mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif yang diajukan oleh Pegawai ASN karena tidak puas terhadap Keputusan PPK (Keputusan pemberhentian sebagai PNS dan Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK
ANGGOTA BPASN Menteri PAN dan RB Ketua Kepala BKN Wakil Ketua; Menteri Sekretaris Kabinet Anggota; Jaksa Agung Anggota; Kepala BIN Anggota; Menkumham Anggota; Ketua Dewan Pengurus Nasional KORPRI Anggota.
Peran Keanggotaan 1. Ketua memimpin sidang BPASN 2. Ketua mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat dari anggota 3. Anggota memberikan pertimbangan kepada pimpinan sidang BPASN sesuai TUSI masing-masing 4. Wakil ketua dapat memimpin sidang apabila ketua berhalangan hadir 5. Dalam pelaksanaan sidang BPASN, ketua dapat mengundang instansi lain pemerintah terkait jika dipandang perlu
SEKRETARIAT 1. Dalam pelaksanaan tugas, BPASN dibantu oleh Sekretariat. 2. Sekretariat BPASN dipimpin oleh Kepala Sekretariat BPASN 3. Sekretariat BPASN. dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. 4. Sekretariat BPASN bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BPASN
UPAYA ADMINISTRATIF 1. PNS dapat mengajukan Keberatan kepada PPK atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. 2. PNS dapat mengajukan Keberatan kepada atasan Pejabat atas Keputusan Pejabat. Pegawai ASN dapat mengajukan banding Adminstratif kepada BPASN atas keputusan PPK yang berupa: Pemberhentian sebagai PNS dan Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK KEBERATAN BANDING ADMINISTRATIF
Your Text Here Your Text Here TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS KPTSN PEJABAT
Your Text Here Your Text Here TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS KPTSN PPK SELAIN PEMBERHENTIAN
BANDING ADMINISTRATIF 1. Pegawai ASN dapat mengajukan banding Adminstratif atas keputusan PPK yang berupa: Pemberhentian sebagai PNS dan Pemutusan hubunga perjanjian kerja sebagai PPPK. 2. Diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.dan tembusannya disampaikan kepada PPK. 3. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan PPK yang diterima oleh pegawai ASN. 4. Dalam hal melebihi jangka waktu 14 hari kerja, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima ditandatangani Kepala Sekretariat BPASN. 5. Dalam hal yang diajukan bukan merupakan keputusan PPK yang dapat diajukan Banding Administratif (pemberhentian PNS atau Pemutusan hubungan kerja PPPK) maka dibuatkan surat penetapan tidak dapat menerima Banding Administratif di tandatangani Kepala Sekretariat BPASN.
Lanjutan.... 6. PPK harus memberikan tanggapan atas banding administratif kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung tanggal diterimanya tembusan banding administratif 7. Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Admnistratif berdasrkan bukti yang ada 8. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain 9. BPASN wajib mengambil keputusan atas banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonanan Banding Administratif 10.Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui sidang BPASN.
SIDANG BPASN SIDANG 1. Sidang BPASN didahului dengan pra-Sidang BPASN 2. Pra-sidang dipimpin oleh wakil ketua BPASN dihadiri oleh paling paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota BPASN 3. Dalam hal anggota BPASN berhalangan hadir, angggota BPASN dapat menugaskan pejabat lain yang dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 4. Berdasarkan pelaksanaan pra-sidang , Wakil Ketua BPASN merumuskan saran putusan pra-sidang untuk dibawa dalam sidang BPASN. 1. Sidang BPASN dinyatakan sah jika dihadiri oleh ketua dan/atau wakil ketua serta paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota BPASN 2. Dalam hal anggota BPASN berhalangan hadir, angggota BPASN dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya paling rendah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 3. Sidang BPASN dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan PRA-SIDANG
KEPUTUSAN BPASN: • Memperkuat • Memperingan • Memperberat • Memperingan • Mengubah, dan • Membatalkan Keputusan BPASN dapat diajukan gugatan ke PT. TUN Jakarta dlm tempo 90 hari sejak SK diterima
MUTATIS MUTANDIS CPNS TINDAKAN PPK/PEJABAT YG TDK MELAKSANAKAN KEPUTUSAN PPK
“Tindakan PPK" adalah perbuatan PPK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN.
HAK KEPEGAWAIAN PEGAWAI YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF Gaji dan tunjangan tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN Izin melaksanakan tugas diajukan langsung kepada PPK. Penentuan dapat atau tidaknya pegawai ASN melaksanakan tugas, ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja. Dalam hal Pegawai ASN yang belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan Banding Administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai ASN terhitung sejak ahir bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding administratif dihentikan pembayaran gaji dan tunjangannya sampai dengan ditetapkannya keputusan Banding Administratif. Dalam hal pegawai ASN mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan Banding Administratif maka diberhentikan dengan hormat terhitung mulai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan Apabila keputusan banding administratif yang ditetapkan bersifat memperkuat atau memperingan yang berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun maka hak pensiunnya diberikan terhitung mulai tangal 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
KETENTUAN PENUTUP 1 • Keberatan yang telah diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang. menghukum/pejabat yang berwenang menetapkan keputusan:atau • Banding administratif yg telah diterima BAPEK tetapi belum diputus, Penyelesaiannya dilakukan berdasarkan PP ini. 2 • Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku , ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 3 • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..
terimakasih

More Related Content

Paparan inspektur bkn upaya administratif dan bpasn

  • 1. UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN) PP 79/2021
  • 2. DASAR PEMBENTUKAN Pasal 129 ayat (5) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
  • 3. PP 79 THN 2021 BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : UPAYA ADMINISTRATIF BAB III : BADAN PERTIMBANGAN ASN BAB IV : HAK KEPEGAWAIAN BAB V : PENDANAAN BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
  • 4. KEDUDUKAN DAN TUGAS BPASN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden BPASN mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif yang diajukan oleh Pegawai ASN karena tidak puas terhadap Keputusan PPK (Keputusan pemberhentian sebagai PNS dan Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK
  • 5. ANGGOTA BPASN Menteri PAN dan RB Ketua Kepala BKN Wakil Ketua; Menteri Sekretaris Kabinet Anggota; Jaksa Agung Anggota; Kepala BIN Anggota; Menkumham Anggota; Ketua Dewan Pengurus Nasional KORPRI Anggota.
  • 6. Peran Keanggotaan 1. Ketua memimpin sidang BPASN 2. Ketua mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat dari anggota 3. Anggota memberikan pertimbangan kepada pimpinan sidang BPASN sesuai TUSI masing-masing 4. Wakil ketua dapat memimpin sidang apabila ketua berhalangan hadir 5. Dalam pelaksanaan sidang BPASN, ketua dapat mengundang instansi lain pemerintah terkait jika dipandang perlu
  • 7. SEKRETARIAT 1. Dalam pelaksanaan tugas, BPASN dibantu oleh Sekretariat. 2. Sekretariat BPASN dipimpin oleh Kepala Sekretariat BPASN 3. Sekretariat BPASN. dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. 4. Sekretariat BPASN bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BPASN
  • 8. UPAYA ADMINISTRATIF 1. PNS dapat mengajukan Keberatan kepada PPK atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. 2. PNS dapat mengajukan Keberatan kepada atasan Pejabat atas Keputusan Pejabat. Pegawai ASN dapat mengajukan banding Adminstratif kepada BPASN atas keputusan PPK yang berupa: Pemberhentian sebagai PNS dan Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK KEBERATAN BANDING ADMINISTRATIF
  • 9. Your Text Here Your Text Here TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS KPTSN PEJABAT
  • 10. Your Text Here Your Text Here TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS KPTSN PPK SELAIN PEMBERHENTIAN
  • 11. BANDING ADMINISTRATIF 1. Pegawai ASN dapat mengajukan banding Adminstratif atas keputusan PPK yang berupa: Pemberhentian sebagai PNS dan Pemutusan hubunga perjanjian kerja sebagai PPPK. 2. Diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.dan tembusannya disampaikan kepada PPK. 3. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan PPK yang diterima oleh pegawai ASN. 4. Dalam hal melebihi jangka waktu 14 hari kerja, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima ditandatangani Kepala Sekretariat BPASN. 5. Dalam hal yang diajukan bukan merupakan keputusan PPK yang dapat diajukan Banding Administratif (pemberhentian PNS atau Pemutusan hubungan kerja PPPK) maka dibuatkan surat penetapan tidak dapat menerima Banding Administratif di tandatangani Kepala Sekretariat BPASN.
  • 12. Lanjutan.... 6. PPK harus memberikan tanggapan atas banding administratif kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung tanggal diterimanya tembusan banding administratif 7. Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Admnistratif berdasrkan bukti yang ada 8. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain 9. BPASN wajib mengambil keputusan atas banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonanan Banding Administratif 10.Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui sidang BPASN.
  • 13. SIDANG BPASN SIDANG 1. Sidang BPASN didahului dengan pra-Sidang BPASN 2. Pra-sidang dipimpin oleh wakil ketua BPASN dihadiri oleh paling paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota BPASN 3. Dalam hal anggota BPASN berhalangan hadir, angggota BPASN dapat menugaskan pejabat lain yang dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 4. Berdasarkan pelaksanaan pra-sidang , Wakil Ketua BPASN merumuskan saran putusan pra-sidang untuk dibawa dalam sidang BPASN. 1. Sidang BPASN dinyatakan sah jika dihadiri oleh ketua dan/atau wakil ketua serta paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota BPASN 2. Dalam hal anggota BPASN berhalangan hadir, angggota BPASN dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya paling rendah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 3. Sidang BPASN dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan PRA-SIDANG
  • 14. KEPUTUSAN BPASN: • Memperkuat • Memperingan • Memperberat • Memperingan • Mengubah, dan • Membatalkan Keputusan BPASN dapat diajukan gugatan ke PT. TUN Jakarta dlm tempo 90 hari sejak SK diterima
  • 16. “Tindakan PPK" adalah perbuatan PPK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN.
  • 17. HAK KEPEGAWAIAN PEGAWAI YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF Gaji dan tunjangan tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN Izin melaksanakan tugas diajukan langsung kepada PPK. Penentuan dapat atau tidaknya pegawai ASN melaksanakan tugas, ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja. Dalam hal Pegawai ASN yang belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan Banding Administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai ASN terhitung sejak ahir bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding administratif dihentikan pembayaran gaji dan tunjangannya sampai dengan ditetapkannya keputusan Banding Administratif. Dalam hal pegawai ASN mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan Banding Administratif maka diberhentikan dengan hormat terhitung mulai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan Apabila keputusan banding administratif yang ditetapkan bersifat memperkuat atau memperingan yang berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun maka hak pensiunnya diberikan terhitung mulai tangal 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
  • 18. KETENTUAN PENUTUP 1 • Keberatan yang telah diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang. menghukum/pejabat yang berwenang menetapkan keputusan:atau • Banding administratif yg telah diterima BAPEK tetapi belum diputus, Penyelesaiannya dilakukan berdasarkan PP ini. 2 • Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku , ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 3 • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..