PAPARAN IZIN LKS di provinsi dki jakarta.pptx
- 1. Penyelenggaraan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Seksi Standardisasi dan Inovasi Layanan Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 2. Dasar Hukum 01 02 Peraturan Menteri Sosial No. 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial 03 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 210 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Pergub Nomor 58 Tahun 2014 04 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 05 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 06 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 47 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3. Pentingnya Pendaftaran LKS Pendaftaran sebagaimana dimaksud memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran. Permensos No. 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Pasal 13 ayat (1) berbunyi: LKS wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- 4. Kewenangan Lingkup wilayah kegiatan LKS mencakup: a. LKS yang lingkup wilayahnya meliputi nasional menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial lebih dari 1 (satu) provinsi. b. LKS yang lingkup wilayahnya meliputi provinsi menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota. c. LKS yang lingkup wilayahnya meliputi kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial pada 1 (satu) kabupaten/kota di provinsi setempat.
- 5. Kewenangan Sesuai Permensos No. 184 Tahun 2011 Pasal 13 ayat (2), pendaftaran LKS diajukan kepada: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi; b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota.
- 6. Penyelenggaraan Izin LKS di DKI Jakarta Merujuk pada: Perda No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pergub No. 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pergub No. 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1. 2. 3. bahwa DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya.
- 7. Kewenangan Pendaftaran LKS yang lingkup wilayah kerjanya berada dalam satu provinsi Diajukan kepada Dinas PMPTSP DKI Jakarta Pendaftaran LKS yang lingkup wilayah kerjanya berada dalam satu Kabupaten/Kota Diajukan kepada UP PMPTSP Kabupaten/Kota Administratif di DKI Jakarta
- 8. Kewenangan Pasal 36 huruf I Permensos 184 Tahun 2011: Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan memberikan izin teknis kepada LKS Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri. Izin Operasional LKS Asing di Provinsi DKI Jakarta dipindahkan kewenangannya ke Kementerian Sosial.
- 9. Persyaratan Kelengkapan Berkas Pendaftaran LKS Sesuai Permensos Nomor 184 Tahun 2011: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 3. struktur organisasi lembaga; 4. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota; 5. nota pendirian yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa, camat, atau bupati/walikota (bagi LKS yang tidak berbadan hukum); atau 6. akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum dan Nomor Pokok Wajib Pajak (bagi LKS yang sudah berbadan hukum).
- 10. Persyaratan Selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, LKS yang akan mendaftar juga harus memiliki: 1. program kerja di bidang kesejahteraan sosial; 2. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan; 3. sumber daya manusia; dan 4. kelengkapan sarana dan prasarana
- 11. Tata Cara Pendaftaran bagi LKS yang Tidak Berbadan Hukum Pemohon mengisi formulir pendaftaran secara elektronik serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan melalui jakevo.jakarta.go.id Pemohon / penanggung jawab melampirkan scan asli KTP elektronik Jika dikuasakan, pemohon melampirkan scan asli Surat Kuasa di atas kertas bermaterai dan KTP elektronik orang yang diberi kuasa. Apabila permohonan ditolak, DPMPTSP / UP PTSP akan memberikan pemberitahuan kepada pemohon DPMPTSP / UP PTSP sesuai kewenangannya menentukan penolakan atau penerimaan permohonan berdasarkan hasil telaahan, penelitian, dan/atau verifikasi; Tim teknis DPMPTSP / UP PTSP memproses permohonan dengan melakukan: 1. telaahan; dan 2. penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen Penolakan didasarkan atas: 1. persyaratan tidak lengkapi; 2. LKS tidak melakukan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;atau 3. LKS bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Apabila permohonan diterima, DPMPTSP / UP PTSP akan menerbitkan surat tanda bukti pendaftaran
- 12. Tata Cara Pendaftaran bagi LKS yang Berbadan Hukum Pemohon mengisi formulir pendaftaran secara elektronik serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan melalui jakevo.jakarta.go.id Pemohon / penanggung jawab melampirkan scan asli KTP elektronik Jika dikuasakan, pemohon melampirkan scan asli Surat Kuasa di atas kertas bermaterai dan KTP elektronik orang yang diberi kuasa. Apabila permohonan ditolak, DPMPTSP / UP PTSP akan memberikan pemberitahuan kepada pemohon DPMPTSP / UP PTSP sesuai kewenangannya menentukan penolakan atau penerimaan permohonan berdasarkan hasil telaahan, penelitian, dan atau verifikasi Tim teknis DPMPTSP / UP PTSP memproses permohonan dengan melakukan: 1. telaahan; dan 2. peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi LKS. Penolakan didasarkan atas: 1. persyaratan tidak lengkapi; 2. LKS tidak melakukan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial Apabila permohonan diterima, DPMPTSP / UP PTSP akan menerbitkan surat tanda bukti pendaftaran
- 13. Penyelenggaraan Izin LKS Biaya Pendaftaran Waktu Penyelesaian Perizinan Penelitian Teknis Lapangan Rp. 0,- 14 Hari Kerja Survey Mandiri
- 14. Zonasi Peruntukkan LKS Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014
- 15. Zonasi Peruntukkan LKS Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014
- 16. Zonasi Peruntukkan LKS Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014
- 18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA TERIMA KASIH
Editor's Notes
- #17: Akun twitter nya apa? Facebook ny apa? Tambah instagram dan nama akun nya Story dari pemohon, di bawah nomer 2