際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Paparan menppn -20100427221037__2

K
Kikyou LittleJunior

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 membahas sasaran dan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai visi Indonesia sejahtera, demokratis dan berkeadilan pada tahun 2014. Dokumen ini menjelaskan tema dan prioritas RKP 2011 untuk percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah, serta kebijakan pendanaan untuk mewujudkan rencana tersebut.

1 of 38
Downloaded 28 times
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Jakarta, 5 April 2010
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS OUTLINE SASARAN RPJMN 2010-2014 RANCANGAN TEMA & PRIORITAS RKP TA 2011 KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014 DAN RKP 2011 RENCANA PENYELESAIAN LAMPIRAN : CONTOH PENDANAAN RKP 2011 BERDASARKAN PRIORITAS 2
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SASARAN RPJMN 2010-2014 VISI 2014 : INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN 2010 2011 2012 2013 2014 PERTUMBUHAN (%) 5,5 - 5,6 6,0 - 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7 PENGANGGURAN (%) 7,6 7,3 - 7,4 6,7 - 7,0 6,0 - 6,6 5,0 - 6,0 KEMISKINAN (%) 12,0 -13,5 11,5 - 12,5 10,5 - 11,5 9,5 - 10,5 8,0 - 10,0 TRIPLE TRACK STRATEGY PRO-GROWTH - PRO-JOBS - PRO-POOR
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RANCANGAN TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011 4
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ACUAN PENYUSUNAN TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011 VISI 2014 : INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN ARAHAN RAKER CIPANAS ; DEBOTTLENECKING AKSELERASI ISU LAINNYA : DAN SINERGI PUSAT PERTUMBUHAN : PEMANTAPAN PRIORITAS RPJMN DAERAH KEBIJAKAN PRO POOR; BESERTA TARGETNYA (6,3% DI 2011 DAN JUSTICE FOR ALL DAN MINIMAL 7% DI 2014) PENCAPAIAN MDGS - PROGRAM 100 HARI - INPRES 1/2010 TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RANCANGAN TEMA RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH RKP 2010 RKP 2011 PEMULIHAN PEREKONOMIAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG NASIONAL DAN PEMELIHARAAN BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KESEJAHTERAAN RAKYAT KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH TINGKAT PERTUMBUHAN TINGKAT PERTUMBUHAN Pertumb. Ek. (%) : 5,5 - 5,6 Pertumb. Ek. (%) : 6,0 - 6,3 KUALITAS PERTUMBUHAN KUALITAS PERTUMBUHAN BERKEADILAN menurun Tk. Pengangguran (%) : 7,6 Tk. Pengangguran (%) : 7,3 - 7,4 Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5 Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5 6
KEMENTERIAN PPN/ PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI BAPPENAS ANTARA PUSAT DAN DAERAH PEMANTAPAN TATA KELOLA, a.l. : Seluruh KL sudah memulai reformasi birokrasi Sosialisasi dan Piloting reformasi birokrasi di daerah Harmonisasi regulasi (perda, tataruang, pertanahan) Mempersiapkan ASEAN Community 2015 a.l. dengan memperkuat lembaga-lembaga penjaminan mutu produk dan layanan (seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, memperkuat langkah persiapan lainnya di berbagai K/L). SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH, a.l. : Pelayanan dasar (a.l. pendidikan, kesehatan) Penanggulangan kemiskinan (a.l. PNPM, PKH, KUR) Percepatan pertumbuhan (a.l. penyediaan infrastruktur untuk domestic conectivity, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus)
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur 2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana NEW INITIATIVES : 1. AKSELERASI OUTPUT 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 2. OUTPUT BARU 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 3. KEGIATAN BARU 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA. 8
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014 DAN RKP 2011 9
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014 Upfront loading untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi (Tahun 2010 dan 2011) Di awal pemulihan krisis, pemerintah merupakan stimulan utama, sehingga diperlukan daya dorong belanja yang besar Back log di infrastruktur jika tidak segera diatasi akan menghambat akselerasi pertumbuhan Pemenuhan kontrak kinerja Menteri (P5T) Cukup besar, tidak dapat menumpuk di belakang (Jalan 19.370 Km, listrik 3.000 MW/tahun,dsb) 10
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KEBIJAKAN PENDANAAN RKP 2011 Peningkatan Quality of KEBUTUHAN BESAR -Ekonomi Spending -Kesra Targeted Spending -Polhukam Mengubah untargeted subsidies menjadi belanja yang langsung pada kelompok sasaran Memfokuskan prioritas belanja Menghapuskan never ending projects dan kegiatan reguler yang kurang prioritas Quality Assurance Proses perencanaan, a.l. melalui Trilateral Meeting (Bappenas, Kemenku dan KL terkait) guna mempertajam program dan Penerimaan Pajak kegiatan) Pembiayaan Defisit Proses implementasi, a.l. melalui audit Pinjaman DN (SBN, SUN) Pinjaman LN teknis output dari kegiatan/proyek Penguatan Monev
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KOMPOSISI BELANJA NEGARA BELANJA NEGARA BELANJA KL BELANJA K/L 32% BELANJA LAINNYA TRANSFER 11% DAERAH 31% Mengikat Tidak 44% Mengikat 56% PEMBAYARAN BUNGA UTANG SUBSIDI 11% 15% Subsidi Lainnya SUBSIDI Subsidi Kredit 13% Program 3% Porsi Bel Kl 32% Perlu Sinergi Subsidi Pupuk 9% Dengan Bel Daerah (Porsi 31%) Porsi Subsidi 15% Perlu Subsidi Energi Diarahkan Pada Kelompok Sasaran 68% Yang Tepat (Targeted Subsidi Pangan Subsidy), integrasi dengan kegiatan 7% K/L lainnya (policy terpadu)
KERANGKA PENDANAAN RESOURCE ENVELOPE 2011 RPJMN 2010 - 2014 NEW INITIATIVES INDIKASI 2011 (TERGANTUNG KETERSEDIAAN (DEFISIT 1,9% dari PDB) ANGGARAN) ALOKASI PAGU INDIKATIF RKP 2011 KETERSEDIAAN ANGGARAN UNTUK TAHUN 2011 DIPERKIRAKAN SANGAT TERBATAS, PEMENUHAN NEW INITIATIVES DILAKUKAN MELALUI PENAJAMAN PROGRAM DAN REALOKASI DARI PAGU RPJMN
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENDANAAN NEW INITIATIVES Dilaksanakan tahun 2011 sebagai Pagu indikatif RPJMN New Initaitives 2010-2014 untuk tahun 2011 Dilanjutkan tahun 2012 s/d 2014 Kebutuhan New Initiatives REALOKASI : Efisiensi non prioritas, output prioritas RPJMN tetap Sebagian output prioritas RPJMN Kegiatan yang sudah digeser ke tahun-tahun direncanakan dalam RPJMN berikutnya 14
KEMENTERIAN PPN/ RANC ANGAN PAGU INDIKATIF RKP 2011 BAPPENAS (mengikat dan tidak mengikat) (Triliun Rupiah) SUMBER DAYA MANUSIA BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA 2005-2011 - Kem. Pendidikan Nasional - Kem. Agama - Kem. Kesehatan ,450.0 AKSELERASI ,400.0 MELANDAI 121,7 PERTAHANAN DAN KEAMANAN ,350.0 (29,0%) - Kem. Pertahanan - Polri RI ,300.0 103,8 (30,5%) 87,0 109,0 72,5 (27,9%) (33,8%) ,250.0 (17,3%) 75,1 INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, (29,1%) KELAUTAN DAN KEHUTANAN 69,5 ,200.0 59,7 (20,4%) - Kem. PU (19,2%) 58,5 60,0 (18,1%) - Kem. Perhubungan (29,4%) 133,9 52,7 - Kem. ESDM ,150.0 (20,4%) (31,9) - Kem. Pertanian 45,0 81,8 85,5 - Kem. Dalam Negeri 36,0 26,2%) 81,6 (25,1%) (22,0%) - Kem. Kelautan dan Perikanan 59,5 (25,3%) ,100.0(28,2%) (23,1%) - Kem. Kehutanan 33,1 43,8 26,7 PEMERINTAHAN UMUM 28,2 26,1 (26,0%) (21,4%) 18,1 26,1 (6,4%) - Kem. Keuangan (9,0%) (7,7%) 13,5 (7,0%) (8,1%) - Kem. Luar Negeri ,50.0 30,0 (6,6%) 64,6 (23,5%) 52,5 55,2 47,1 55,2 - Mahkamah Agung 41,9 (15,4%) 9,4 (20,4%) 17,7%) (14,6%) (16,2%) (7.4%) (20,5%) - 18,9 (14,8%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perlu akselerasi belanja pemerintah . Bagian terbesar akselerasi tersebut untuk membiayai infrastruktur
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENDANAAN RKP 2011 MEMENUHI KEBUTUHAN TAHUN 2011 DARI PAGU INDIKATIF RPJMN 2010-2014 (BASELINE) KEBIJAKAN BARU 2011 (NEW INITIATIVES)
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH BASELINE RKP 2011 KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH PEMANTAPAN TATA KELOLA Koordinasi Pengembangan Persentase peraturan pelaksanan Menyusun Perda yang Penataan Ruang dan UU KEK yang terselesaikan (80%) mendukung pelaksanaan KEK Pengembangan Wilayah SINERGI PUSAT DAERAH Perluasan areal pertanian Luasan perluasan (519.570 ha) Menyusun perda-perda implementasi UU 41/2001 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pengembangan pelabuhan Jumlah pelabuhan perikanan (973 Pemilihan dan penetapan lokasi perikanan pelabuhan) pelabuhan Pelaksanaan Preservasi dan Jumlah jalan yang ditingkatkan Peningkatan kualitas jalan Peningkatan Kapasitas Jalan dan kapasitasnya (3.977,61 km) konektor Jembatan Nasional Perencanaan tata Ruang Wilayah Jumlah rencana tata ruang yang Penyelesaian RTRW propinsi Nasional telah disinkronkan (33 RTRW) dan RTRW kab/kota Penyelenggaraan Rehabilitasi Fasilitasi dan pelaksanaan - Mengoptimalkan rehabilitasi Hutan rehabilitasi hutan, magrove, gambut kawasan hutan kritis dan DAS; ,rawa, lahan kritis dan hutan kota - Meningkatkan kesejahteraan (642.000 ha) masyarakat sekitar hutan
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH BASELINE RKP 2011 KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN PERANAN DAERAH SINERGI PUSAT DAERAH Penyediaan subsidi Pendidikan Jumlah siswa (44,8 juta siswa) - Penyediaan data siswa dasar dan menengah (BOS) penerima BOS; - Pengawasan pelaksanaan. Bantuan Operasional Jumlah puskesmas (8.608 - Penyediaan data Kesehatan (BOK) puskesmas) puskesmas penerima BOK; - Pengawasan pelaksanaan Pengembangan kebijakan dan Jumlah klinik KB Pemerintah Memperkuat lembaga pembinaan kesertaan ber-KB dan swasta (28.200 klinik KB) pelayanan KB di kab/kota PNPM Mandiri Cakupan penerapan PNPMdan Sinkronisasi kegiatan daerah Penguatan PNPM (9.878 desa; dengan PNPM 5.982 kec dan 80 kab tertinggal)
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH BASELINE RKP 2011 KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN PERTAHAHAN KEAMANAN KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH PEMANTAPAN TATA KELOLA Penyusunan dan Persentasi K/L yang Menyusun Grand pelaksanaan kebijakan melaksanakan secara tuntas Design reformasi reformasi birokrasi (100% tahun 2014) birokrasi di daerah Harmonisasi regulasi Jumlah Perda yang dikaji Pengendalian (9.000 perda) penyusunan perda SINERGI PUSAT - DAERAH Pengembangan Sistem Jumlah penduduk yang Penguatan Administrasi Kependudukan menerima e-KTP (67,29 juta) kelembagaan (SAK) kependudukan di kab/kota sampai kecamatan
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES) PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DI PUSAT DAN MEMULAI DI DAERAH DEBOTTLENECKING : REGULASI : HARMONISASI PERUNDANGAN (SEKTORAL) MAUPUN ISU PERDA BERMASALAH INFRASTRUKTUR : PERCEPATAN PEMBANGUNAN LINTAS SELATAN JAWA DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TERMASUK MERAUKE INTEGRATED FOOD ESTATE (TERUTAMA INFRASTRUKTUR DASAR) KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN ASEAN COMMUNITY 2015 (POLITIK KEAMANAN, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA) PELAKSANAAN HASIL RAKER CIPANAS PENUNTASAN REHAB DAN REKONS SUMATERA BARAT ANTISIPASI HASIL PELAKSANAAN RAKER II PRESIDEN DENGAN PARA MENTERI DAN GUBERNUR MEMANTAPKAN PROGRAM PRO-POOR MEWUJUDKAN SECARA KONGKRIT KEBIJAKAN JUSTICE FOR ALL MEMASTIKAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS MEMPERBESAR DANA ALOKASI KHUSUS (PERKUATAN 14 BIDANG DAK 2010 DAN TAMBAHAN 4 BIDANG BARU) 20
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RENCANA PENYELESAIAN 21
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS AGENDA KERJA RAKORPUS MUSRENBANGPROV MUSRENBANGNAS SIDKAB (5 April) (7 APRIL) (7-18 APRIL) (28 APRIL 1 MEI) PENETAPAN PERTEMUAN 3 RAKER II PERPRES RKP SEB PAGU PIHAK BP.PRESIDEN, (7 MEI) *) INDIKATIF (7-18 APRIL) PARA (6 APRIL) MENTERI DAN GUBERNUR (19 -21 APRIL) *) UU 17/ 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 12 : RAPBN disusun berpedoman pada RKP Pasal 13 : Penyampaian bahan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN yang mencakup Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro, Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dilakukan selambat-lambatnya Pertengahan bulan Mei.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TERIMA KASIH 23
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS LAMPIRAN 24
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Harmonisasi regulasi Jumlah Perda yang dikaji 9000 3,5 Pengembangan Sistem Jumlah penduduk yang 67,29 juta jiwa 6.600*) Administrasi Kependudukan menerima e-KTP berbasis NIK di 191 (SAK) Terpadu dengan perekaman sidik jari kab/kota *) Merupakan perkiraan pendanaan seluruh program (multiyears)
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PENDIDIKAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Penyediaan subsidi Pendidikan Jumlah siswa 44,8 Juta 22.851,9*) dasar dan menengah (BOS) Pendidikan dan Pelatihan Persentase Guru Inti yang 40% 945,1*) Pendidik dan Tenaga Mengikuti Peningkatan Kependidikan Kompetensi dan Profesionalisme Penyediaan Layanan Akademik Jumlah PT 500 Terbaik Dunia 5 2.991,3*) Program Studi Versi THES *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar KESEHATAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Bantuan Operasional Jumlah puskesmas 8608 1.032 Kesehatan (BOK) Pembinaan Upaya Kesehatan Jumlah kota di Indonesia yang 2 79*) Rujukan memiliki RS standar kelas dunia (world class) Pembinaan, Pengembangan Persentase penduduk yang 70,3 153*) Pembiayaan dan Jaminan memiliki jaminan kesehatan Pemeliharaan Kesehatan Pengembangan kebijakan dan Jumlah klinik KB Pemerintah 28200 979,5*) pembinaan kesertaan ber-KB dan swasta *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Kegiatan Penyediaan Subsidi Jumlah siswa SD/SDLB 3,9 Juta 12.255,7*) Pendidikan SD/SDLB Berkualitas sasaran beasiswa miskin PNPM Mandiri Cakupan penerapan PNPM 9878 desa; 14.020,5 dan Penguatan PNPM 5982 kec dan 80 Kab Tertinggal *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PANGAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Perluasan areal pertanian Luasan (Ha) perluasan areal 519.570 3.418 Pengembangan pembangunan Jumlah pelabuhan perikanan 973 791,91 dan pengelolaan pelabuhan perikanan Pengembangan dan Pengelolaan Luas layanan jaringan irigasi 300 ribu 3.300 Jaringan Irigasi, Rawa dan yang direhabilitasi (ha) Jaringan Pengairan Lainnya
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar INFRASTRUKTUR 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pelaksanaan Preservasi dan Jumlah jalan yang ditingkatkan 3.977,61 13.939,07 Peningkatan Kapasitas Jalan dan kapasitasnya Km Jembatan Nasional Pembangunan dan pengelolaan Panjang km jalur KA baru yang 141,14 km 1.637,72 prasarana KA dibangun termasuk jalur ganda Pembangunan rumah susun Jumlah rusunawa terbangun 100 1.200 sederhana sewa Perencanaan, Pemanfaatan, dan Jumlah rencana tata ruang 33 140,4 Pengendalian Pemanfaatan yang telah disinkronkan Ruang Wilayah Nasional program pembangunannya
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar IKLIM INVESTASI DAN USAHA 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pengelolaan Pertanahan Terlaksananya legalisasi aset tanah 846.193 405,67 Propinsi bidang Pengembangan Sarana Jumlah pasar percontohan (unit) 15 150 Distribusi Perdagangan Pengelolaan pelabuhan strategis Jumlah lokasi yang dibangun dan di 5 800 dan pelabuhan untuk komoditas rehab Penyempurnaan Peraturan Tersusunnya peraturan kompensasi 1 UU 40 Ketenagakerjaan & penetapan PHK, hubungan kerja, Amandemen pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja Koordinasi Pengembangan Persentase peraturan pelaksanan UU 80% 3,9*) Urusan Penataan Ruang dan KEK yang terselesaikan Pengembangan Wilayah *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar ENERGI 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Penyusunan Kebijakan dan Pembangkit, Jaringan dan 37 5.576,75 Program serta Evaluasi Gardu Transmisi pembangkit, Pelaksanakan Kebijakan 4129 Kms dan Ketenagalistrikan 2389 gardu Jaringan dan Gardu 18.091 dan 5.085,45 Distribusi (Kms/MVA) 1.311 Peningkatan pemanfaatan Jumlah kapasitas PLTP 1.419 66,84 energi terbarukan termasuk terpasang energi alternatif geothermal
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Penyelenggaraan Fasilitasi dan pelaksanaan 320.000 HA 1.541,49*) Rehabilitasi Hutan dan rehabilitasi hutan Lahan, dan Reklamasi Hutan Fasilitasi rehabilitasi hutan 120.000 HA mangrove, gambut dan rawa Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis 200.000 HA Fasilitasi pengembangan hutan 2000 HA kota Pengendalian kebakaran Berkurangnya Hotspot di Pulau 36% 275*) hutan Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi Pengelolaan Gempa Bumi Kesinambungan (sustainabilitas) 100% 110,91*) dan Tsunami Ina-TEWS *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pelayanan Angkutan Udara Jumlah rute perintis yang terlayani 118 162,79 Perintis Penyediaan guru untuk Jumlah guru penerima tunjangan 30.000 7.624,4*) seluruh jenjang pendidikan khusus guru Pelaksanaan Pemberdayaan Prosentase desa yang dilayani 100% dan 1.451,37*) dan Pemerataan akses telekomunikasi dan 20% Pembangunan Sarana dan Prosentase desa yang dilayani Prasarana Informatika akses internet *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pengembangan Pengelolaan Jumlah museum yang 30 134,4*) Permuseuman direvitalisasi Pelaksanaan insentif Jumlah paket insentif 120 40 peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah karyasiswa (S-2 dan S-3) 50 s-2 dan 50 Iptek 20 s-3 *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PRIORITAS LAINNYA : KESEJAHTERAAN RAKYAT 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pelayanan Haji dan Umrah Jamaah 210.000 141,4 Pembinaan Olahraga Prestasi Jumlah olahragawan andalan 520 908,6*) nasional Peningkatan PNPM Mandiri Jumlah desa wisata 450 82,5 bidang Pariwisata *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PRIORITAS LAINNYA : PEREKONOMIAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pembinaan Penempatan dan Ratifikasi konvensi buruh Penyiapan 89,9*) Perlindungan TKI Luar Negeri migran dan keluarganya ratifikasi Peningkatan Perlindungan dan Persentase pemberian 100% 108,2*) Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri bantuan hukum ( Advokasi dan lawyer) bagi WNI Pengembangan klaster industri Persentase kesiapan di 3 100% 13,5 berbasis pertanian, oleochemical provinsi *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PRIORITAS LAINNYA : POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Produksi Alutsista Industri dalam Jumlah produksi Alutsista 24% 1.500,0 negeri Industri dalam negeri Pengembangan Alut Kepolisian Jumlah dan jenis peralatan 20% 200,0 Produksi Dalam Negeri utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional. *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.

More Related Content

Paparan menppn -20100427221037__2

  • 1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Jakarta, 5 April 2010
  • 2. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS OUTLINE SASARAN RPJMN 2010-2014 RANCANGAN TEMA & PRIORITAS RKP TA 2011 KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014 DAN RKP 2011 RENCANA PENYELESAIAN LAMPIRAN : CONTOH PENDANAAN RKP 2011 BERDASARKAN PRIORITAS 2
  • 3. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SASARAN RPJMN 2010-2014 VISI 2014 : INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN 2010 2011 2012 2013 2014 PERTUMBUHAN (%) 5,5 - 5,6 6,0 - 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7 PENGANGGURAN (%) 7,6 7,3 - 7,4 6,7 - 7,0 6,0 - 6,6 5,0 - 6,0 KEMISKINAN (%) 12,0 -13,5 11,5 - 12,5 10,5 - 11,5 9,5 - 10,5 8,0 - 10,0 TRIPLE TRACK STRATEGY PRO-GROWTH - PRO-JOBS - PRO-POOR
  • 4. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RANCANGAN TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011 4
  • 5. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ACUAN PENYUSUNAN TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011 VISI 2014 : INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN ARAHAN RAKER CIPANAS ; DEBOTTLENECKING AKSELERASI ISU LAINNYA : DAN SINERGI PUSAT PERTUMBUHAN : PEMANTAPAN PRIORITAS RPJMN DAERAH KEBIJAKAN PRO POOR; BESERTA TARGETNYA (6,3% DI 2011 DAN JUSTICE FOR ALL DAN MINIMAL 7% DI 2014) PENCAPAIAN MDGS - PROGRAM 100 HARI - INPRES 1/2010 TEMA DAN PRIORITAS RKP 2011
  • 6. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RANCANGAN TEMA RKP 2011 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH RKP 2010 RKP 2011 PEMULIHAN PEREKONOMIAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG NASIONAL DAN PEMELIHARAAN BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KESEJAHTERAAN RAKYAT KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH TINGKAT PERTUMBUHAN TINGKAT PERTUMBUHAN Pertumb. Ek. (%) : 5,5 - 5,6 Pertumb. Ek. (%) : 6,0 - 6,3 KUALITAS PERTUMBUHAN KUALITAS PERTUMBUHAN BERKEADILAN menurun Tk. Pengangguran (%) : 7,6 Tk. Pengangguran (%) : 7,3 - 7,4 Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5 Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5 6
  • 7. KEMENTERIAN PPN/ PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI BAPPENAS ANTARA PUSAT DAN DAERAH PEMANTAPAN TATA KELOLA, a.l. : Seluruh KL sudah memulai reformasi birokrasi Sosialisasi dan Piloting reformasi birokrasi di daerah Harmonisasi regulasi (perda, tataruang, pertanahan) Mempersiapkan ASEAN Community 2015 a.l. dengan memperkuat lembaga-lembaga penjaminan mutu produk dan layanan (seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional, memperkuat langkah persiapan lainnya di berbagai K/L). SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH, a.l. : Pelayanan dasar (a.l. pendidikan, kesehatan) Penanggulangan kemiskinan (a.l. PNPM, PKH, KUR) Percepatan pertumbuhan (a.l. penyediaan infrastruktur untuk domestic conectivity, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus)
  • 8. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur 2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana NEW INITIATIVES : 1. AKSELERASI OUTPUT 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 2. OUTPUT BARU 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 3. KEGIATAN BARU 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA. 8
  • 9. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014 DAN RKP 2011 9
  • 10. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KEBIJAKAN PENDANAAN RPJMN 2010-2014 Upfront loading untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi (Tahun 2010 dan 2011) Di awal pemulihan krisis, pemerintah merupakan stimulan utama, sehingga diperlukan daya dorong belanja yang besar Back log di infrastruktur jika tidak segera diatasi akan menghambat akselerasi pertumbuhan Pemenuhan kontrak kinerja Menteri (P5T) Cukup besar, tidak dapat menumpuk di belakang (Jalan 19.370 Km, listrik 3.000 MW/tahun,dsb) 10
  • 11. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KEBIJAKAN PENDANAAN RKP 2011 Peningkatan Quality of KEBUTUHAN BESAR -Ekonomi Spending -Kesra Targeted Spending -Polhukam Mengubah untargeted subsidies menjadi belanja yang langsung pada kelompok sasaran Memfokuskan prioritas belanja Menghapuskan never ending projects dan kegiatan reguler yang kurang prioritas Quality Assurance Proses perencanaan, a.l. melalui Trilateral Meeting (Bappenas, Kemenku dan KL terkait) guna mempertajam program dan Penerimaan Pajak kegiatan) Pembiayaan Defisit Proses implementasi, a.l. melalui audit Pinjaman DN (SBN, SUN) Pinjaman LN teknis output dari kegiatan/proyek Penguatan Monev
  • 12. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KOMPOSISI BELANJA NEGARA BELANJA NEGARA BELANJA KL BELANJA K/L 32% BELANJA LAINNYA TRANSFER 11% DAERAH 31% Mengikat Tidak 44% Mengikat 56% PEMBAYARAN BUNGA UTANG SUBSIDI 11% 15% Subsidi Lainnya SUBSIDI Subsidi Kredit 13% Program 3% Porsi Bel Kl 32% Perlu Sinergi Subsidi Pupuk 9% Dengan Bel Daerah (Porsi 31%) Porsi Subsidi 15% Perlu Subsidi Energi Diarahkan Pada Kelompok Sasaran 68% Yang Tepat (Targeted Subsidi Pangan Subsidy), integrasi dengan kegiatan 7% K/L lainnya (policy terpadu)
  • 13. KERANGKA PENDANAAN RESOURCE ENVELOPE 2011 RPJMN 2010 - 2014 NEW INITIATIVES INDIKASI 2011 (TERGANTUNG KETERSEDIAAN (DEFISIT 1,9% dari PDB) ANGGARAN) ALOKASI PAGU INDIKATIF RKP 2011 KETERSEDIAAN ANGGARAN UNTUK TAHUN 2011 DIPERKIRAKAN SANGAT TERBATAS, PEMENUHAN NEW INITIATIVES DILAKUKAN MELALUI PENAJAMAN PROGRAM DAN REALOKASI DARI PAGU RPJMN
  • 14. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENDANAAN NEW INITIATIVES Dilaksanakan tahun 2011 sebagai Pagu indikatif RPJMN New Initaitives 2010-2014 untuk tahun 2011 Dilanjutkan tahun 2012 s/d 2014 Kebutuhan New Initiatives REALOKASI : Efisiensi non prioritas, output prioritas RPJMN tetap Sebagian output prioritas RPJMN Kegiatan yang sudah digeser ke tahun-tahun direncanakan dalam RPJMN berikutnya 14
  • 15. KEMENTERIAN PPN/ RANC ANGAN PAGU INDIKATIF RKP 2011 BAPPENAS (mengikat dan tidak mengikat) (Triliun Rupiah) SUMBER DAYA MANUSIA BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA 2005-2011 - Kem. Pendidikan Nasional - Kem. Agama - Kem. Kesehatan ,450.0 AKSELERASI ,400.0 MELANDAI 121,7 PERTAHANAN DAN KEAMANAN ,350.0 (29,0%) - Kem. Pertahanan - Polri RI ,300.0 103,8 (30,5%) 87,0 109,0 72,5 (27,9%) (33,8%) ,250.0 (17,3%) 75,1 INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, (29,1%) KELAUTAN DAN KEHUTANAN 69,5 ,200.0 59,7 (20,4%) - Kem. PU (19,2%) 58,5 60,0 (18,1%) - Kem. Perhubungan (29,4%) 133,9 52,7 - Kem. ESDM ,150.0 (20,4%) (31,9) - Kem. Pertanian 45,0 81,8 85,5 - Kem. Dalam Negeri 36,0 26,2%) 81,6 (25,1%) (22,0%) - Kem. Kelautan dan Perikanan 59,5 (25,3%) ,100.0(28,2%) (23,1%) - Kem. Kehutanan 33,1 43,8 26,7 PEMERINTAHAN UMUM 28,2 26,1 (26,0%) (21,4%) 18,1 26,1 (6,4%) - Kem. Keuangan (9,0%) (7,7%) 13,5 (7,0%) (8,1%) - Kem. Luar Negeri ,50.0 30,0 (6,6%) 64,6 (23,5%) 52,5 55,2 47,1 55,2 - Mahkamah Agung 41,9 (15,4%) 9,4 (20,4%) 17,7%) (14,6%) (16,2%) (7.4%) (20,5%) - 18,9 (14,8%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perlu akselerasi belanja pemerintah . Bagian terbesar akselerasi tersebut untuk membiayai infrastruktur
  • 16. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENDANAAN RKP 2011 MEMENUHI KEBUTUHAN TAHUN 2011 DARI PAGU INDIKATIF RPJMN 2010-2014 (BASELINE) KEBIJAKAN BARU 2011 (NEW INITIATIVES)
  • 17. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH BASELINE RKP 2011 KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH PEMANTAPAN TATA KELOLA Koordinasi Pengembangan Persentase peraturan pelaksanan Menyusun Perda yang Penataan Ruang dan UU KEK yang terselesaikan (80%) mendukung pelaksanaan KEK Pengembangan Wilayah SINERGI PUSAT DAERAH Perluasan areal pertanian Luasan perluasan (519.570 ha) Menyusun perda-perda implementasi UU 41/2001 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pengembangan pelabuhan Jumlah pelabuhan perikanan (973 Pemilihan dan penetapan lokasi perikanan pelabuhan) pelabuhan Pelaksanaan Preservasi dan Jumlah jalan yang ditingkatkan Peningkatan kualitas jalan Peningkatan Kapasitas Jalan dan kapasitasnya (3.977,61 km) konektor Jembatan Nasional Perencanaan tata Ruang Wilayah Jumlah rencana tata ruang yang Penyelesaian RTRW propinsi Nasional telah disinkronkan (33 RTRW) dan RTRW kab/kota Penyelenggaraan Rehabilitasi Fasilitasi dan pelaksanaan - Mengoptimalkan rehabilitasi Hutan rehabilitasi hutan, magrove, gambut kawasan hutan kritis dan DAS; ,rawa, lahan kritis dan hutan kota - Meningkatkan kesejahteraan (642.000 ha) masyarakat sekitar hutan
  • 18. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH BASELINE RKP 2011 KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN PERANAN DAERAH SINERGI PUSAT DAERAH Penyediaan subsidi Pendidikan Jumlah siswa (44,8 juta siswa) - Penyediaan data siswa dasar dan menengah (BOS) penerima BOS; - Pengawasan pelaksanaan. Bantuan Operasional Jumlah puskesmas (8.608 - Penyediaan data Kesehatan (BOK) puskesmas) puskesmas penerima BOK; - Pengawasan pelaksanaan Pengembangan kebijakan dan Jumlah klinik KB Pemerintah Memperkuat lembaga pembinaan kesertaan ber-KB dan swasta (28.200 klinik KB) pelayanan KB di kab/kota PNPM Mandiri Cakupan penerapan PNPMdan Sinkronisasi kegiatan daerah Penguatan PNPM (9.878 desa; dengan PNPM 5.982 kec dan 80 kab tertinggal)
  • 19. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH BASELINE RKP 2011 KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN PERTAHAHAN KEAMANAN KEGIATAN INDIKATOR (KELUARAN) PERANAN DAERAH PEMANTAPAN TATA KELOLA Penyusunan dan Persentasi K/L yang Menyusun Grand pelaksanaan kebijakan melaksanakan secara tuntas Design reformasi reformasi birokrasi (100% tahun 2014) birokrasi di daerah Harmonisasi regulasi Jumlah Perda yang dikaji Pengendalian (9.000 perda) penyusunan perda SINERGI PUSAT - DAERAH Pengembangan Sistem Jumlah penduduk yang Penguatan Administrasi Kependudukan menerima e-KTP (67,29 juta) kelembagaan (SAK) kependudukan di kab/kota sampai kecamatan
  • 20. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES) PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DI PUSAT DAN MEMULAI DI DAERAH DEBOTTLENECKING : REGULASI : HARMONISASI PERUNDANGAN (SEKTORAL) MAUPUN ISU PERDA BERMASALAH INFRASTRUKTUR : PERCEPATAN PEMBANGUNAN LINTAS SELATAN JAWA DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TERMASUK MERAUKE INTEGRATED FOOD ESTATE (TERUTAMA INFRASTRUKTUR DASAR) KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN ASEAN COMMUNITY 2015 (POLITIK KEAMANAN, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA) PELAKSANAAN HASIL RAKER CIPANAS PENUNTASAN REHAB DAN REKONS SUMATERA BARAT ANTISIPASI HASIL PELAKSANAAN RAKER II PRESIDEN DENGAN PARA MENTERI DAN GUBERNUR MEMANTAPKAN PROGRAM PRO-POOR MEWUJUDKAN SECARA KONGKRIT KEBIJAKAN JUSTICE FOR ALL MEMASTIKAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS MEMPERBESAR DANA ALOKASI KHUSUS (PERKUATAN 14 BIDANG DAK 2010 DAN TAMBAHAN 4 BIDANG BARU) 20
  • 21. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RENCANA PENYELESAIAN 21
  • 22. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS AGENDA KERJA RAKORPUS MUSRENBANGPROV MUSRENBANGNAS SIDKAB (5 April) (7 APRIL) (7-18 APRIL) (28 APRIL 1 MEI) PENETAPAN PERTEMUAN 3 RAKER II PERPRES RKP SEB PAGU PIHAK BP.PRESIDEN, (7 MEI) *) INDIKATIF (7-18 APRIL) PARA (6 APRIL) MENTERI DAN GUBERNUR (19 -21 APRIL) *) UU 17/ 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 12 : RAPBN disusun berpedoman pada RKP Pasal 13 : Penyampaian bahan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN yang mencakup Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro, Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dilakukan selambat-lambatnya Pertengahan bulan Mei.
  • 23. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TERIMA KASIH 23
  • 24. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS LAMPIRAN 24
  • 25. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Harmonisasi regulasi Jumlah Perda yang dikaji 9000 3,5 Pengembangan Sistem Jumlah penduduk yang 67,29 juta jiwa 6.600*) Administrasi Kependudukan menerima e-KTP berbasis NIK di 191 (SAK) Terpadu dengan perekaman sidik jari kab/kota *) Merupakan perkiraan pendanaan seluruh program (multiyears)
  • 26. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PENDIDIKAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Penyediaan subsidi Pendidikan Jumlah siswa 44,8 Juta 22.851,9*) dasar dan menengah (BOS) Pendidikan dan Pelatihan Persentase Guru Inti yang 40% 945,1*) Pendidik dan Tenaga Mengikuti Peningkatan Kependidikan Kompetensi dan Profesionalisme Penyediaan Layanan Akademik Jumlah PT 500 Terbaik Dunia 5 2.991,3*) Program Studi Versi THES *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
  • 27. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar KESEHATAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Bantuan Operasional Jumlah puskesmas 8608 1.032 Kesehatan (BOK) Pembinaan Upaya Kesehatan Jumlah kota di Indonesia yang 2 79*) Rujukan memiliki RS standar kelas dunia (world class) Pembinaan, Pengembangan Persentase penduduk yang 70,3 153*) Pembiayaan dan Jaminan memiliki jaminan kesehatan Pemeliharaan Kesehatan Pengembangan kebijakan dan Jumlah klinik KB Pemerintah 28200 979,5*) pembinaan kesertaan ber-KB dan swasta *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
  • 28. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Kegiatan Penyediaan Subsidi Jumlah siswa SD/SDLB 3,9 Juta 12.255,7*) Pendidikan SD/SDLB Berkualitas sasaran beasiswa miskin PNPM Mandiri Cakupan penerapan PNPM 9878 desa; 14.020,5 dan Penguatan PNPM 5982 kec dan 80 Kab Tertinggal *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
  • 29. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PANGAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Perluasan areal pertanian Luasan (Ha) perluasan areal 519.570 3.418 Pengembangan pembangunan Jumlah pelabuhan perikanan 973 791,91 dan pengelolaan pelabuhan perikanan Pengembangan dan Pengelolaan Luas layanan jaringan irigasi 300 ribu 3.300 Jaringan Irigasi, Rawa dan yang direhabilitasi (ha) Jaringan Pengairan Lainnya
  • 30. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar INFRASTRUKTUR 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pelaksanaan Preservasi dan Jumlah jalan yang ditingkatkan 3.977,61 13.939,07 Peningkatan Kapasitas Jalan dan kapasitasnya Km Jembatan Nasional Pembangunan dan pengelolaan Panjang km jalur KA baru yang 141,14 km 1.637,72 prasarana KA dibangun termasuk jalur ganda Pembangunan rumah susun Jumlah rusunawa terbangun 100 1.200 sederhana sewa Perencanaan, Pemanfaatan, dan Jumlah rencana tata ruang 33 140,4 Pengendalian Pemanfaatan yang telah disinkronkan Ruang Wilayah Nasional program pembangunannya
  • 31. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar IKLIM INVESTASI DAN USAHA 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pengelolaan Pertanahan Terlaksananya legalisasi aset tanah 846.193 405,67 Propinsi bidang Pengembangan Sarana Jumlah pasar percontohan (unit) 15 150 Distribusi Perdagangan Pengelolaan pelabuhan strategis Jumlah lokasi yang dibangun dan di 5 800 dan pelabuhan untuk komoditas rehab Penyempurnaan Peraturan Tersusunnya peraturan kompensasi 1 UU 40 Ketenagakerjaan & penetapan PHK, hubungan kerja, Amandemen pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja Koordinasi Pengembangan Persentase peraturan pelaksanan UU 80% 3,9*) Urusan Penataan Ruang dan KEK yang terselesaikan Pengembangan Wilayah *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
  • 32. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar ENERGI 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Penyusunan Kebijakan dan Pembangkit, Jaringan dan 37 5.576,75 Program serta Evaluasi Gardu Transmisi pembangkit, Pelaksanakan Kebijakan 4129 Kms dan Ketenagalistrikan 2389 gardu Jaringan dan Gardu 18.091 dan 5.085,45 Distribusi (Kms/MVA) 1.311 Peningkatan pemanfaatan Jumlah kapasitas PLTP 1.419 66,84 energi terbarukan termasuk terpasang energi alternatif geothermal
  • 33. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Penyelenggaraan Fasilitasi dan pelaksanaan 320.000 HA 1.541,49*) Rehabilitasi Hutan dan rehabilitasi hutan Lahan, dan Reklamasi Hutan Fasilitasi rehabilitasi hutan 120.000 HA mangrove, gambut dan rawa Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis 200.000 HA Fasilitasi pengembangan hutan 2000 HA kota Pengendalian kebakaran Berkurangnya Hotspot di Pulau 36% 275*) hutan Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi Pengelolaan Gempa Bumi Kesinambungan (sustainabilitas) 100% 110,91*) dan Tsunami Ina-TEWS *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
  • 34. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pelayanan Angkutan Udara Jumlah rute perintis yang terlayani 118 162,79 Perintis Penyediaan guru untuk Jumlah guru penerima tunjangan 30.000 7.624,4*) seluruh jenjang pendidikan khusus guru Pelaksanaan Pemberdayaan Prosentase desa yang dilayani 100% dan 1.451,37*) dan Pemerataan akses telekomunikasi dan 20% Pembangunan Sarana dan Prosentase desa yang dilayani Prasarana Informatika akses internet *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
  • 35. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pengembangan Pengelolaan Jumlah museum yang 30 134,4*) Permuseuman direvitalisasi Pelaksanaan insentif Jumlah paket insentif 120 40 peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah karyasiswa (S-2 dan S-3) 50 s-2 dan 50 Iptek 20 s-3 *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
  • 36. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PRIORITAS LAINNYA : KESEJAHTERAAN RAKYAT 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pelayanan Haji dan Umrah Jamaah 210.000 141,4 Pembinaan Olahraga Prestasi Jumlah olahragawan andalan 520 908,6*) nasional Peningkatan PNPM Mandiri Jumlah desa wisata 450 82,5 bidang Pariwisata *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
  • 37. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PRIORITAS LAINNYA : PEREKONOMIAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Pembinaan Penempatan dan Ratifikasi konvensi buruh Penyiapan 89,9*) Perlindungan TKI Luar Negeri migran dan keluarganya ratifikasi Peningkatan Perlindungan dan Persentase pemberian 100% 108,2*) Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri bantuan hukum ( Advokasi dan lawyer) bagi WNI Pengembangan klaster industri Persentase kesiapan di 3 100% 13,5 berbasis pertanian, oleochemical provinsi *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.
  • 38. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH PENDANAAN RKP 2011 Rp Miliar PRIORITAS LAINNYA : POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 2011 KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN PAGU Produksi Alutsista Industri dalam Jumlah produksi Alutsista 24% 1.500,0 negeri Industri dalam negeri Pengembangan Alut Kepolisian Jumlah dan jenis peralatan 20% 200,0 Produksi Dalam Negeri utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional. *) Merupakan pagu total untuk pencapaian seluruh indikator didalam kegiatan ini.