More Related Content
Similar to Paparan Pendampingan Program Prioritas Nasional 2021_240621.pptx (20)
Recently uploaded (11)
Paparan Pendampingan Program Prioritas Nasional 2021_240621.pptx
- 1. BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI POKOK KEBIJAKAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021 Jakarta, 24 Juni 2021 Dr. H. Yusra, M.Pd Kepala Pusat PPMDDTT
- 2. Landasan Regulasi A. Perpres 85 Tahun 2020 ttg Kemendesa PDTT B. Permendesa PDTT No. 15 Tahun 2020 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kemendesa PDTT C. Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2020 ttg uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemendesa PDT D. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 ttg Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa E. Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 ttg Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021 F. Permendesa PDTT Nomor 18 Tahun 2019 ttg Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa dan Perubahannya melalui Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020 E. Kepmendesa PDTT No. 40 Tahun 2021 ttg Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa 2 2 P U S A T P E N G E M B A N G A N & P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A , D T D A N T R A N S M I G R A S I
- 3. Intisari Pendampingan Masyarakat Desa Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyaraktan desa dan pemberdayaan masyarakat desa 3 Amanat UU Desa 3 3 P U S A T P E N G E M B A N G A N & P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A , D T D A N T R A N S M I G R A S I
- 4. 4 Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PERPRES 59/2017) BERKONTRIBUSI SEBESAR 74% TERHADAP PENCAPAIAN SDGS NASIONAL SDGs DESA Adalah pembangunan total atas desa. Desa sebagai Subjek dan Objek Pembangunan Seluruh warga desa harus menjadi pemanfaatnya, tidak ada yang terlewatkan. Kemajuan tiada akan berhenti, melainkan berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang. 4 4 P U S A T P E N G E M B A N G A N & P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A , D T D A N T R A N S M I G R A S I
- 5. Arah Kebijakan Pendampingan Percepatan Pencapaian SDGs Desa 1. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa 2. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 3. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa Pembentukan, Pengembangan dan Revitalisasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama Penyediaan Listrik Desa Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Pendataan Desa Pemetaan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Desa Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Penguatan Ketahanan Pangan Pencegahan Stunting di Desa Pengembangan Desa Inklusif Desa Aman Covid-19 Pendampingan Masyarakat Desa 5 5 P U S A T P E N G E M B A N G A N & P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A , D T D A N T R A N S M I G R A S I
- 6. 6 Kepmendesa PDTT 40 Tahun 2021 ttg Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa: TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pengelolaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; TPP Pusat hingga Desa, TIDAK LAGI BERLAKU spesialisasi masing-masing individu TPP. Seluruh TPP bekerja secara GENERALIS sebagai tim kerja sebagai pendamping dengan kualifikasi dan kompetensi yang sama, yaitu PENDAMPING PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA; Tidak ada lagi Individu TPP yang secara khusus menangani bidang kerja tertentu, seperti infrastruktur, pengembangan kapasitas, ekonomi, pendidikan termasuk Pencegahan Stunting, dll; Kepmendesa 40 Tahun 2021, tidak secara spesifik menyebut Stunting, tetapi menjadi bagian dari fasilitasi dan pendampingan oleh TPPP mengawal prioritas Penggunaan DD, khusus untuk program Prioritas Nasional (termasuk pencegahan stunting di dalamnya) KEDUDUKAN TPP: PLD di Desa sebagai Tenaga Terampil Pemula PD dan PT di Kecamatan sebagai Tenaga Terampil Pelaksana TAPM Kabupaten/Kota sebagai Tenaga Terampil Mahir TAPM Provinsi sebagai Tenaga Terampil Penyelia Pratama TAPM Pusat sebagai Tenaga Terampil Penyelia Madya Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional 6 6 P U S A T P E N G E M B A N G A N & P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A , D T D A N T R A N S M I G R A S I
- 7. 7 Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa Tata Cara Pendampingan 1. Asistensi 2. Pengorganisasian 3. Pengarahan 4. Fasilitasi Desa Penyusunan RKPDes dan APBDes mengakomodir Prioritas Penggunaan DD, yaitu: Pemulihan Ekonomi Nasional, Program Prioritas Nasional (Termasuk Pencegahan Stunting), dan Adaptasi Kebiasaan Baru Desa 7 7 P U S A T P E N G E M B A N G A N & P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A , D T D A N T R A N S M I G R A S I
- 8. 8 Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional Setiap UK I Kemendesa PDTT berhak mendayagunakan TPP, dalam memfasilitasi program dan/atau kegiatan Kementerian, dan program dan/atau kegiatan Kementerian yang dikelola melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa, maupun Pihak Ketiga; UK I Kemendesa PDTT mendayagunakan TPP dalam bentuk: a. diseminasi regulasi, kebijakan, dan norma, standar, prosedur, dan kriteria, b. diseminasi program dan/atau kegiatan, c. bimbingan teknis dan pelatihan masyarakat Desa, d. fasilitasi penguatan partisipasi masyarakat Desa, e. fasilitasi perencanaan program/kegiatan, f. fasilitasi pengelolaan program/kegiatan, dan g. fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pendayagunaan TPP oleh UK I untuk program/kegiatan di luar Tugas Pokok, Rincian Tugas, dan Indikator Kinerja diajukan kepada Menteri, selanjutnya Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas usul pendayagunaan TPP, dan Satker BSPDM menindaklanjuti persetujuan atau penolakan Menteri. 8 8 P U S A T P E N G E M B A N G A N & P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A , D T D A N T R A N S M I G R A S I
- 9. 9 Pengelolaan Pendamping Profesional Rekrutmen Kontrak Kerja (Sentralisasi di Pusat-BPSDM) Pembayaran Honorarium, Bantuan Biaya Operasional, dan Asuransi Peningkatan Kapasitas Sertifikasi Pendayagunaan oleh UK I lainnya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Prioritas Mandat kepada BPSDM 9 9 P U S A T P E N G E M B A N G A N & P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A , D T D A N T R A N S M I G R A S I
- 10. TERIMA KASIH