ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Paparan RBP OMBUDSMAN RI

•Download as PPTX, PDF•
•
Reformasi Polri
Reformasi Polri
1 of 20
Downloaded 63 times
Jakarta, 12 Februari 2014
DASAR HUKUM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 6 : Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 2
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 7 Ombudsman bertugas: a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f. membangun jaringan kerja; g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 3
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 35 ayat (3) : Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik b. Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4
HASIL YANG DIHARAPKAN (OUT PUT) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 4 : Ombudsman bertujuan : a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 5
SUPERVISI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2013 6
OBYEK SUPERVISI PELAYANAN PUBLIK Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 21 : Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: Dasar Hukum Persyaratan Sistem, mekanisme dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan Sarana,prasarana dan/atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran dan masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastianpelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan m. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan n. Evaluasi kinerja pelaksana a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. 7
Ombudsman Republik Indonesia Temuan-Temuan Pada Pelayanan SIM di Satlantas Yang Memerlukan Perbaikan Temuan Khusus 1. 2. 3. 4. Masih adanya proses untuk mendapatkan SIM tanpa melalui ujian tulis maupun ujian praktek atau tanpa ujian praktek dengan membayar yang melebihi dari ketentuan Keberadaan calo (baik orang luar maupun petugas) yang dapat menguruskan SIM tanpa melalui ujian tertulis maupun ujian praktek Kewajiban melampirkan sertifikat mengemudi bagi pemohon SIM A baru yang biayanya lebih tinggi dari pembuatan SIM A dan diarahkan pada satu tempat tertentu (sekolah mengemudi) Biaya cek kesehatan tanpa diberikan kwitansi dan biaya tersebut tidak diumumkan secara terbuka
Ombudsman Republik Indonesia Temuan-Temuan Pada Pelayanan di SAMSAT Yang Memerlukan Perbaikan Temuan Khusus 1) 2) 3) 4) Masih ada pungutan tidak resmi dalam pengurusan perpanjangan STNK, penerbitan plat nomor dan cek fisik. Terdapat banyak calo (orang luar maupun petugas) dalam pengurusan di SAMSAT. Untuk pengurusan STNK pemohon harus bolak-balik dari Kantor Samsat ke Ditlantas Polda guna memperoleh Nomor Polisi Kendaraan. Adanya pungutan lebih dari Ditlantas Polda kepada dealer tanpa ada tanda terima
LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT SUBSTANSI KEPOLISIAN Tahun 2013 Sumber Data : 1 Januari 2013 – 15 November 2013 10
DINAMIKA JUMLAH LAPORAN / PENGADUAN MASYARAKAT KEPADA OMBUDSMAN RI (Periode Tahun 2011, 2012 dan 2013) 3621 2024 1867 Tahun 2011 Tahun 2011 – 2012 Terdapat kenaikan 8,41% Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2012 – 2013 Terdapat kenaikan 78,9% Catatan : Terdapat kenaikan jumlah pengaduan yang sangat significant pada tahun 2013 sebesar 78,9% dibandingkan tahun sebelumnya (2012) yang hanya sebesar 8,41% BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 11
INSTANSI TERLAPOR Pemerintah Daerah 43,2% Kepolisian 13,8% Instansi Pemerintah/Kementerian 10,7% Badan Pertanahan Nasional 6,5% BUMN/BUMD 6,3% Lembaga Peradilan 4,8% Kejaksaan 2,8% Perbankan 1,4% Komisi Negara 1,4% Lembaga Pemerintah Non Kementerian 1,2% Lembaga Pendidikan Negeri 0,9% TNI 0,5% Dewan Perwakilan Rakyat 0,4% Lain-lain 6,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Laporan Pengaduan Masyrakat terkait Kepolisian sebesar 13,8% atau sekitar 499 laporan pengaduan BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 12
REKAPITULASI DATA LAPORAN TERKAIT SUBSTNASI KEPOLISIAN / PER- BULAN ( PERIODE 2013) Model Diagram batang 70 61 61 60 54 53 51 49 51 50 41 40 35 35 30 20 8 10 0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov N : 499 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 13
KLASIFIKASI PELAPOR Perorangan/Korban Langsung 66,5% Kuasa Hukum 11,2% Keluarga Korban 6,8% Lembaga Swadaya Masyarakat 5,2% Kelompok Masyarakat 2,6% Media 2,4% Lembaga Bantuan Hukum 2,2% Badan Hukum 0,8% Organisasi Profesi 0,6% Instansi Pemerintah 0,6% Lain-lain 1,0% 0% BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 14
DUGAAN MALADMINISTRASI Penundaan Berlarut 47,5% Penyimpangan Prosedur 12,0% Penyalahgunaan Wewenang 10,4% Tidak Memberikan Pelayanan 9,4% Tidak Kompeten 8,8% Berpihak 5,0% Tidak Patut 3,0% Permintaan Uang, Barang dan… Diskriminasi 0,4% Lain-lain 1,0% 0% BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 2,4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 15
Tingkatan Instansi Kepolisian yang dilaporkan terkait dugaan tindakan Maladministrasi 40% 34,7% 35% 30% 23,6% 25% 19,0% 20% 16,4% 15% 10% 5% 2,8% 2,6% 0,8% 0% Markas Besar Kepolisian Kepolisian Kepolisian Kepolisian Kepolisian Kepolisian RI Daerah Wilayah Kota Wilayah Resort Kota Resort Besar BY: LITBANG OMBUDSMAN RI Kepolisian Sektor 16
PROSENTASE SEBARAN DUGAAN MALDMINISTRASI DI MASING-MASING INSTANSI TERLAPOR Dugaan Kepolisia Maladministrasi n Daerah Kepolisian Resort Kepolisian Resort Kota Kepolisian Sektor 4,0% 6,1% Kepolisian Kepolisian Markas Besar Wilayah Kota Wilayah Kepolisian RI Besar 6,3% Berpihak 5,1% Diskriminasi 0,8% Penundaan Berlarut 50,0% 53,2% 34,1% 46,3% Penyalahgunaan Wewenang 12,7% 10,4% 12,2% 4,2% Penyimpangan Prosedur 7,6% 11,6% 22,0% 10,5% Permintaan Uang, Barang dan Jasa 4,2% 2,3% 1,2% 2,1% Tidak Kompeten 4,2% 10,4% 11,0% 10,5% Tidak Memberikan Pelayanan 12,7% 5,8% 8,5% 11,6% Tidak Patut 1,7% 1,2% 2,4% 7,4% Lain-lain 0,8% 1,2% 1,2% 1,1% BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 7,1% 1,2% Total 5,0% 0,4% 25,0% 35,7% 47,5% 15,4% 25,0% 61,5% 21,4% 10,4% 7,7% 7,1% 12,0% 2,4% 25,0% 7,1% 15,4% 25,0% 8,8% 14,3% 9,4% 7,1% 3,0% 1,0% 17
BY: LITBANG OMBUDSMAN RI Sumatera Utara 10 9 Sumatera Selatan Sumatera Barat 9 Sulawesi Utara 17 Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah 30 Sulawesi Selatan 1 Sulawesi Barat 6 Riau 5 Papua 33 Nusa Tenggara Timur 7 Nusa Tenggara Barat 7 10 Maluku 13 Lampung 7 Kepulauan Riau 3 Kepulauan Bangka Belitung 9 Kalimantan Timur 5 Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan 13 Kalimantan Barat 47 Jawa Timur 3 Jawa Tengah 40 Jawa Barat 7 Jambi 50 DKI Jakarta 30 DI Yogyakarta 3 Bengkulu 10 Banten 20 Bali Aceh JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2013 BERDASARKAN ASAL TERLAPOR 80 70 70 60 52 48 28 23 15 7 2 0 18
PROSENTASE SEBARAN INSTANSI TERLAPOR DI MASING –MASING PROVINSI PROVINSI TERLAPOR Aceh Bali Banten Bengkulu DI Yogyakarta DKI Jakarta Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung Maluku Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara BY: LITBANG OMBUDSMAN RI Kepolisian Kepolisian Kepolisian Kepolisian Kepolisian Daerah Resort Resort Kota Sektor Wilayah 33,3% 53,8% 14,3% 33,3% 21,7% 25,5% 12,1% 13,5% 20,8% 7,7% 22,2% 33,3% 28,6% 28,6% 20,0% 100,0% 13,3% 66,7% 44,4% 14,3% 23,5% 40,0% 60,0% 55,6% 42,9% 21,4% 66,7% 23,1% 28,6% 66,7% 39,1% 25,5% 100,0% 30,3% 48,1% 43,8% 23,1% 44,4% 42,9% 40,0% 33,3% 33,3% 33,3% 50,0% 32,1% 23,5% 20,0% 20,0% 22,2% 42,9% 41,4% 7,7% 57,1% 15,4% 26,1% 6,4% 13,0% 10,6% 30,3% 15,4% 16,7% 23,1% 24,2% 13,5% 10,4% 46,2% 33,3% 33,3% 14,3% Markas Kepolisian Besar Wilayah Kepolisian Kota Besar RI 33,3% 14,3% 100,0% 42,9% 20,0% 71,4% 28,6% 20,0% 14,3% 23,3% 11,1% 50,0% 42,9% 29,4% 13,3% 20,0% 22,2% 14,3% 20,0% 3,0% 9,6% 8,3% 14,3% 30,0% 11,1% 2,1% 3,6% 23,5% 13,3% 15,7% 3,6% 3,6% 13,3% 1,4% 29,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 19
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan12920, Tel. (021)52960894-95 website : www.ombudsman.go.id 20

More Related Content

Paparan RBP OMBUDSMAN RI

  • 2. DASAR HUKUM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 6 : Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 2
  • 3.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 7 Ombudsman bertugas: a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f. membangun jaringan kerja; g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 3
  • 4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 35 ayat (3) : Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik b. Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4
  • 5. HASIL YANG DIHARAPKAN (OUT PUT) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 4 : Ombudsman bertujuan : a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 5
  • 7. OBYEK SUPERVISI PELAYANAN PUBLIK Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 21 : Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: Dasar Hukum Persyaratan Sistem, mekanisme dan prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan Sarana,prasarana dan/atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran dan masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastianpelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan m. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan n. Evaluasi kinerja pelaksana a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. 7
  • 8. Ombudsman Republik Indonesia Temuan-Temuan Pada Pelayanan SIM di Satlantas Yang Memerlukan Perbaikan Temuan Khusus 1. 2. 3. 4. Masih adanya proses untuk mendapatkan SIM tanpa melalui ujian tulis maupun ujian praktek atau tanpa ujian praktek dengan membayar yang melebihi dari ketentuan Keberadaan calo (baik orang luar maupun petugas) yang dapat menguruskan SIM tanpa melalui ujian tertulis maupun ujian praktek Kewajiban melampirkan sertifikat mengemudi bagi pemohon SIM A baru yang biayanya lebih tinggi dari pembuatan SIM A dan diarahkan pada satu tempat tertentu (sekolah mengemudi) Biaya cek kesehatan tanpa diberikan kwitansi dan biaya tersebut tidak diumumkan secara terbuka
  • 9. Ombudsman Republik Indonesia Temuan-Temuan Pada Pelayanan di SAMSAT Yang Memerlukan Perbaikan Temuan Khusus 1) 2) 3) 4) Masih ada pungutan tidak resmi dalam pengurusan perpanjangan STNK, penerbitan plat nomor dan cek fisik. Terdapat banyak calo (orang luar maupun petugas) dalam pengurusan di SAMSAT. Untuk pengurusan STNK pemohon harus bolak-balik dari Kantor Samsat ke Ditlantas Polda guna memperoleh Nomor Polisi Kendaraan. Adanya pungutan lebih dari Ditlantas Polda kepada dealer tanpa ada tanda terima
  • 10. LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT SUBSTANSI KEPOLISIAN Tahun 2013 Sumber Data : 1 Januari 2013 – 15 November 2013 10
  • 11. DINAMIKA JUMLAH LAPORAN / PENGADUAN MASYARAKAT KEPADA OMBUDSMAN RI (Periode Tahun 2011, 2012 dan 2013) 3621 2024 1867 Tahun 2011 Tahun 2011 – 2012 Terdapat kenaikan 8,41% Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2012 – 2013 Terdapat kenaikan 78,9% Catatan : Terdapat kenaikan jumlah pengaduan yang sangat significant pada tahun 2013 sebesar 78,9% dibandingkan tahun sebelumnya (2012) yang hanya sebesar 8,41% BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 11
  • 12. INSTANSI TERLAPOR Pemerintah Daerah 43,2% Kepolisian 13,8% Instansi Pemerintah/Kementerian 10,7% Badan Pertanahan Nasional 6,5% BUMN/BUMD 6,3% Lembaga Peradilan 4,8% Kejaksaan 2,8% Perbankan 1,4% Komisi Negara 1,4% Lembaga Pemerintah Non Kementerian 1,2% Lembaga Pendidikan Negeri 0,9% TNI 0,5% Dewan Perwakilan Rakyat 0,4% Lain-lain 6,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Laporan Pengaduan Masyrakat terkait Kepolisian sebesar 13,8% atau sekitar 499 laporan pengaduan BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 12
  • 13. REKAPITULASI DATA LAPORAN TERKAIT SUBSTNASI KEPOLISIAN / PER- BULAN ( PERIODE 2013) Model Diagram batang 70 61 61 60 54 53 51 49 51 50 41 40 35 35 30 20 8 10 0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov N : 499 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 13
  • 14. KLASIFIKASI PELAPOR Perorangan/Korban Langsung 66,5% Kuasa Hukum 11,2% Keluarga Korban 6,8% Lembaga Swadaya Masyarakat 5,2% Kelompok Masyarakat 2,6% Media 2,4% Lembaga Bantuan Hukum 2,2% Badan Hukum 0,8% Organisasi Profesi 0,6% Instansi Pemerintah 0,6% Lain-lain 1,0% 0% BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 14
  • 15. DUGAAN MALADMINISTRASI Penundaan Berlarut 47,5% Penyimpangan Prosedur 12,0% Penyalahgunaan Wewenang 10,4% Tidak Memberikan Pelayanan 9,4% Tidak Kompeten 8,8% Berpihak 5,0% Tidak Patut 3,0% Permintaan Uang, Barang dan… Diskriminasi 0,4% Lain-lain 1,0% 0% BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 2,4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 15
  • 16. Tingkatan Instansi Kepolisian yang dilaporkan terkait dugaan tindakan Maladministrasi 40% 34,7% 35% 30% 23,6% 25% 19,0% 20% 16,4% 15% 10% 5% 2,8% 2,6% 0,8% 0% Markas Besar Kepolisian Kepolisian Kepolisian Kepolisian Kepolisian Kepolisian RI Daerah Wilayah Kota Wilayah Resort Kota Resort Besar BY: LITBANG OMBUDSMAN RI Kepolisian Sektor 16
  • 17. PROSENTASE SEBARAN DUGAAN MALDMINISTRASI DI MASING-MASING INSTANSI TERLAPOR Dugaan Kepolisia Maladministrasi n Daerah Kepolisian Resort Kepolisian Resort Kota Kepolisian Sektor 4,0% 6,1% Kepolisian Kepolisian Markas Besar Wilayah Kota Wilayah Kepolisian RI Besar 6,3% Berpihak 5,1% Diskriminasi 0,8% Penundaan Berlarut 50,0% 53,2% 34,1% 46,3% Penyalahgunaan Wewenang 12,7% 10,4% 12,2% 4,2% Penyimpangan Prosedur 7,6% 11,6% 22,0% 10,5% Permintaan Uang, Barang dan Jasa 4,2% 2,3% 1,2% 2,1% Tidak Kompeten 4,2% 10,4% 11,0% 10,5% Tidak Memberikan Pelayanan 12,7% 5,8% 8,5% 11,6% Tidak Patut 1,7% 1,2% 2,4% 7,4% Lain-lain 0,8% 1,2% 1,2% 1,1% BY: LITBANG OMBUDSMAN RI 7,1% 1,2% Total 5,0% 0,4% 25,0% 35,7% 47,5% 15,4% 25,0% 61,5% 21,4% 10,4% 7,7% 7,1% 12,0% 2,4% 25,0% 7,1% 15,4% 25,0% 8,8% 14,3% 9,4% 7,1% 3,0% 1,0% 17
  • 18. BY: LITBANG OMBUDSMAN RI Sumatera Utara 10 9 Sumatera Selatan Sumatera Barat 9 Sulawesi Utara 17 Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah 30 Sulawesi Selatan 1 Sulawesi Barat 6 Riau 5 Papua 33 Nusa Tenggara Timur 7 Nusa Tenggara Barat 7 10 Maluku 13 Lampung 7 Kepulauan Riau 3 Kepulauan Bangka Belitung 9 Kalimantan Timur 5 Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan 13 Kalimantan Barat 47 Jawa Timur 3 Jawa Tengah 40 Jawa Barat 7 Jambi 50 DKI Jakarta 30 DI Yogyakarta 3 Bengkulu 10 Banten 20 Bali Aceh JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2013 BERDASARKAN ASAL TERLAPOR 80 70 70 60 52 48 28 23 15 7 2 0 18
  • 19. PROSENTASE SEBARAN INSTANSI TERLAPOR DI MASING –MASING PROVINSI PROVINSI TERLAPOR Aceh Bali Banten Bengkulu DI Yogyakarta DKI Jakarta Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Lampung Maluku Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara BY: LITBANG OMBUDSMAN RI Kepolisian Kepolisian Kepolisian Kepolisian Kepolisian Daerah Resort Resort Kota Sektor Wilayah 33,3% 53,8% 14,3% 33,3% 21,7% 25,5% 12,1% 13,5% 20,8% 7,7% 22,2% 33,3% 28,6% 28,6% 20,0% 100,0% 13,3% 66,7% 44,4% 14,3% 23,5% 40,0% 60,0% 55,6% 42,9% 21,4% 66,7% 23,1% 28,6% 66,7% 39,1% 25,5% 100,0% 30,3% 48,1% 43,8% 23,1% 44,4% 42,9% 40,0% 33,3% 33,3% 33,3% 50,0% 32,1% 23,5% 20,0% 20,0% 22,2% 42,9% 41,4% 7,7% 57,1% 15,4% 26,1% 6,4% 13,0% 10,6% 30,3% 15,4% 16,7% 23,1% 24,2% 13,5% 10,4% 46,2% 33,3% 33,3% 14,3% Markas Kepolisian Besar Wilayah Kepolisian Kota Besar RI 33,3% 14,3% 100,0% 42,9% 20,0% 71,4% 28,6% 20,0% 14,3% 23,3% 11,1% 50,0% 42,9% 29,4% 13,3% 20,0% 22,2% 14,3% 20,0% 3,0% 9,6% 8,3% 14,3% 30,0% 11,1% 2,1% 3,6% 23,5% 13,3% 15,7% 3,6% 3,6% 13,3% 1,4% 29,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 19
  • 20. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan12920, Tel. (021)52960894-95 website : www.ombudsman.go.id 20