PAPARAN_INSPEKTUR_LARWASDA_2017_06102017.pptx
- 1. Meningkatkan Budaya Integritas untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih SUKOHARJO, 12 OKTOBER 2017
- 2. DASAR PELAKSANAAN UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah PP 12/2017 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Instruksi Mendagri No. 35 tanggal 21 Agustus 1995 tentang Gelar Pengawasan Daerah
- 3. Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP di Provinsi Jawa Tengah. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai upaya mencapai tujuan & sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN; Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yg baik; Akselerasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP. MAKSUD DAN TUJUAN
- 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 12/2017) Memaksimalkan peran opini WTP untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dari KKN Evaluasi pelaksanaan/penyelenggaraan SPIP di Jawa Tengah MODERATOR : INSPEKTUR KOTA SURAKARTA & INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS NARASUMBER
- 5. GARIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH SASARAN: 1. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan; 2. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yg jelas; 3. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran IKM; 4. Terwujudnya kelembagaan PTSP; 5. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan; 6. Terwujudnya peny. pemerintahan bebas dari KKN; 7. Tercapainya LKD opini WTP; 8. Terwujudnya SPIP; 9. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yg mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas. RPJMD PROV. JATENG 2013-2018 (PERDA JATENG No.5/2014) 1. Membangun Jateng berbasis Trisakti Bung Karno berdaulat di bidang Politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan; 2.Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; 3.Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, mboten korupsi, mboten ngapusi; 4.Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan; 5.Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak; 6.Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; 7.Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari
- 6. REKAPITULASI SEMESTER I 2017 Jml LHP (2005- smt 1 2017) Temuan Rekom Sesuai Blm Sesuai Blm di TL Tdk dpt di TL dg alasan sah Jml Jml Jml Jml Jml Jml 41 LHP 586 1.285 1.023 (79,61%) 218 (16,96%) 44 (3,42%) - Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai 872 M 201 M 129 M (64,39%) 71 M (35,58%) 62.2 Jt (0,03%) -
- 7. Hasil pembahasan data TLHP Itjen Kemendagri TA. 2016 (selesai 100%)
- 8. TINDAKLANJUT REKOMENDASI TEMUAN LHP SECARA UMUM TERKAIT PEMBENAHAN ADMINISTRASI / PEMBINAAN TELAH DAPAT DITINDAKLANJUTI OLEH PARA SKPD : 1. PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHP DARI BPK RI DI JAWA TENGAH DENGAN PROGRES SEBESAR 79,61%; 2. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TELAH MENYELESAIKAN SELURUH REKOMENDASI DARI LHP ITJEN KEMENDAGRI .
- 11. HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROV JATENG 2014-2017 URAIAN 2014 2015 2016 2017 1. JUMLAH LHP 155 179 222 48 2. JUMLAH TEMUAN 1.818 2.260 2.115 598 3. JUMLAH REKOMENDASI 2.530 3.101 2.866 954 4. KERUGIAN NEGARA/ DAERAH (Rp.) 3.313.282.504,00 5.913.405.171,00 13.647.828.386,00 1.262.869.470,00
- 12. PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) 2014-2017 URAIAN 2014 2015 2016 2017 1. JUMLAH REKOMENDASI 2.530 3.101 2.866 954 2. TINDAK LANJUT SELESAI 2.047 (80,91%) 2.571 (82,91%) 2.138 (74,60%) 413 (43,29%) 3. DALAM PROSES TL 413 (16,32%) 516 (16,64%) 601 (20,97%) 384 (40,25%) 4. BELUM TINDAK LANJUT 70 (2,77%) 14 (0,45%) 127 (4,43%) 157 (16,46%)
- 13. PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) 2014-2017 URAIAN 2014 2015 2016 2017 1 KERUGIAN NEGARA/ DAERAH DITARIK (Rp.) 3,313,282,504.00 5,913,405,171.00 13,647,828,386.00 1,262,869,470.00 2 DITARIK (Rp.) 3,277,748,126.00 5,898,405,171.00 13,555,544,053.00 1,229,753,716.00 (98,93%) (99,75%) (99,32%) (97,38%) 3 SISA (Rp.) 35,534,378.00 15,000,000.00 92,284,333.00 33,115,754.00 (1.07%) (0.25%) (0.68%) (2.62%)
- 14. KEWAJIBAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN (HP) - APIP/Pemeriksa berkewajiban mengkomunikasikan HP kpd Auditi, Pimpinan dan masy. - Pimpinan Auditi WAJIB melaksanakan saran/rekomendasi HP. - Wakil Gub dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab mengoordinasikan pelaksanaan TLHP (Permendagri 23/2007) SANKSI JIKA TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HP PIDANA (UU 15/2006) DISIPLIN PNS (PP 53/2010) TL HP BPK-RI selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima (UU 15/2006 dan Peraturan BPK-RI No.2/2010). TL HP APIP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima (Permenpan RB No.09/2009).
- 15. PENDING TLHP APIP s.d. TAHUN 2017 SKPD PROV JATENG BIRO KESRA (64 Rekom) DINDIKBUD (47 Rekom) DINAS KAN LUT (21 Rekom) DINAS SOSIAL (19 Rekom) DINAS KESEHATAN (18 Rekom) BPPD (16 Rekom) DINAS LH & KEHUTANAN (10 Rekom) DINPORAPAR (10 Rekom) DINAS TANBUN (3 Rekom) BKD (2 Rekom) DINAKERTRANS (2 Rekom) DINAS NAK KESWAN (2 Rekom) BIRO PEREKONOMIAN (2 Rekom) DINAS PU BMCK (1 Rekom)
- 16. PENDING TLHP APIP s.d. TAHUN 2017 KAB/KOTA SE-JATENG KAB. BREBES (220 Rekom) KAB. PEMALANG (197 Rekom) KAB. BATANG (132 Rekom) KAB. KENDAL (128 Rekom) KAB. WONOSOBO (87 Rekom) KAB. DEMAK (76 Rekom) KAB. KEBUMEN (71 Rekom) KAB. TEMANGGUNG (70 Rekom) KAB. TEGAL (68 Rekom) KAB. MAGELANG (65 Rekom) KOTA TEGAL (49 Rekom) KAB. BLORA (28 Rekom) KAB. SEMARANG (22 Rekom) KAB. WONOGIRI (10 Rekom) KAB. GROBOGAN ( 9 Rekom) KOTA SEMARANG (8 Rekom) KOTA SALATIGA (8 Rekom) KAB. PURWOREJO (6 Rekom) KAB. SRAGEN (1 Rekom)
- 18. DINAS SOSIAL DINAS KOPERASI DAN UKM DINAS TENAGA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 2 3 4 5 6 7
- 20. PEMERIKSAAN 9 KASUS/ KHUSUS TAHUN 2017 PERMOHONAN KEPASTIAN HAK ATAS TANAH GARAPAN YG DIKUASAI SELAMA 32 TH SELUAS 7500 M2 PERMOHONAN KONFIRMASI DAN MENGINGATKAN BUPATI NON AKTIF UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KEDINASAN PENGERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN JAMBAN KOMUNAL TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN AWAL DUGAAN PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG DI LAKUKAN TAUFIK NURHIDAYAT DUGAAN PEMOTONGAN BIAYA PERJALANAN DINAS, PERJALANAN DINAS FIKTIF, MARK UP PENGADAAN BARANG/JASA, GRATIFIKASI DAN PENYALAHGUNAAN KENDARAAN DINAS DUGAAN DUPLIKASI ANGGARAN PADA KEGIATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO KLARIFIKASI TERKAIT BIAYA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA TLOGOREJO KEC.GUNTUR KAB.DEMAK DUGAAN PENYIMPANGAN PROSES LELANG 2 (DUA) PAKET PENINGKATAN JALAN DAN 1 (SATU) PAKET BAHAN MATERIAL JEMBATAN WILAYAH II KAB.CILACAP DUGAAN PUNGLI DI KANTOR PELABUHAN PERIKANAN PANTAI REMBANG PD DINLUTKAN PROV. JATENG SUMBER ADUAN ITJEN KEMENDAGRI SETNEG-RI Menpan RB-RI PROV. JATENG KPK-RI
- 22. 0 50 100 150 200 250 300 2014 2015 2016 2017 40 157 273 259 JUMLAH ADUAN 2014 2015 2016 2017 Per 30 September 2017 10.40% 19.80% 45.54% 3.96% 2.97% 0.99% 5.45% 1.98% 8.91% Penyalahgunaan wewenang Pelayanan Publik Korupsi/Pungli Kepegawaian/Ket enagakerjaan Pertanahan/Peru mahan Hukum/HAM Tatalaksana/Regu lasi Lingkungan Hidup Umum JENIS ADUAN Dugaan korupsi/pungli mendominasi aduan masyarakat Tahun 2017
- 26. 2016 SEBANYAK 172 ORANG PEJABAT SEDANG DALAM PROSES PEMUTAKHIRAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN TAHUN 2017 MENGGUNAKAN E-LHKPN DATA PER 30 SEPTEMBER 2017 2017 SEMUA PEJABAT STRUKTURAL WAJIB LHKPN TELAH MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN (100%) DATA PER AKHIR 2016
- 27. JUMLAH ASN PEMPROV JATENG 44.301 ORANG 13.517 Orang (30,51%) TELAH MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN (per 30 September 2017) KURANGNYA CAPAIAN INI DIAKIBATKAN ADANYA PENINGKATAN JUMLAH ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KARENA ADANYA PERUBAHAN KEWENANGAN
- 29. PELAPORAN GRATIFIKASI 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2015 2016 2017 40 63 19 13 75 8 JUMLAH LAPORAN NILAI (dlm Jutaan) Data per 30 September 2017 40 LAPORAN NILAI FINANSIAL Rp 13,960,000,- 63 LAPORAN NILAI FINANSIAL Rp 75,913,700,- USD 670 19 LAPORAN NILAI FINANSIAL Rp 8.365.000,-
- 30. PENGHARGAAN KPK RI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG KEPATUHAN PELAPORAN GRATIFIKASI Pada Festival Anti Korupsi 2015 DAN 2016
- 32. TARGET KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROV. JATENG (Sumber: RPJMD Perubahan Prov Jateng 2013-2018)
- 33. Penilaian Maturitas 2016 Berdasarkan HasilPenilaian Tingkat Maturitas SPIP Prov Jateng Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Jateng, Pemprov Jateng memperoleh Level yaitu: Level: 3,023 (beradapadalevelterdefinisi)
- 34. Penghargaan Maturitas SPIP Level 3 34 Penyerahan Piagam Penghargaan Maturitas Level 3 dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah kepada lima kepala daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah, Walikota Surakarta, Bupati Kudus, Bupati Boyolali, dan Bupati Karanganyar.
- 36. 4 1. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP; 2. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu; 3. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan 4. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. PELAKSANAAN Aksi aksi PPK Pemda (format 8 Kolom) 36
- 37. PEMANTAUAN Aksi Mendorong dan memastikan SKPD Pelaksana Aksi PPK Pemda melaksanakan aksi secara tepat waktu sesuai dengan lampiran SE Memastikan kesesuaian laporan dan data dukung pelaksanaan aksi yang akan dilaporkan sebelumdiunggah ke dalam sistem pelaporan INSPEKTORAT PROVINSI & INSPEKTORAT KAB/KOTA dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan PERMENPPN/KaBAPPENASNo.1 Tahun2013 37
- 38. 38 Hasil Verifikasi Aksi PPK Pemda 2017 (B06) Hasil pelaporan B09, terdapat 2 Kabupaten yang tidak melaporkan (Kab. Sragen dan Kab. Temanggung) Apabila ada Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelaporan akan diberikan peringatan tertulis oleh Menteri Dalam Negeri.
- 41. Evaluasi RB (Internal dan Eksternal) 41
- 43. HASIL VALIDASI TIMDA PROV. JATENG DENGAN TIM NASIONAL TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017 SANGAT TINGGI : 23 KAB/KOTA TINGGI : 12 KAB/KOTA 65.71% 34.29% HASIL EKPPD 2017 ST T
- 45. SKPD DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA KATEGORI BB (SANGAT BAIK) Dinas Ketahanan Pangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Koperasi dan UKM
- 47. Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Prov. Jawa Tengah Terbaik / Selesai 100% Kategori SKPD Provinsi Jawa Tengah 1. Dinas ESDM 2. Dinas ARPUS 3. Dinas PERMADES DUKCAPIL 4. Dinas Koperasi dan UKM 5. Dinas PMPTSP 6. Dinas PERINDAG 7. Dinas PU SDA TARU 8. Dinas P3A DALDUK KB 9. Dinas Komunikasi dan Informatika 10.Dinas Perhubungan 11.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12.Dinas Ketahanan Pangan 13.BAPPEDA 14.Badan Penghubung 15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16.BPSDM 17. BPBD 18. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama 19. Biro Hukum 20. Biro Adm.Pembangunan Daerah 21. Biro Organisasi 22. Biro Umum 23. Biro Infrastruktur dan SDA 24. RSUD Moewardi 25. RSUD Kelet 26. RSUD Prof. Dr. Margono soekarjo 27. RSUD Tugurejo 28. RSJD Surakarta 29. RSJD R.M. Soedjarwadi 30. RSJD Dr. Amino Gondhoutomo 31. Sekretariat DPRD 32. Satpol PP
- 48. Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Prov. Jawa Tengah Terbaik / Selesai 100% Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota PENGHARGAAN AKAN DIBERIKAN KPD PEM KAB/KOTA YG : 1. TLHP 100% SELESAI 2. PENYELESAIAN TLHP < 60 HARI STLH DITERIMANYA LHP 3. MELAKUKAN INPUT MANDIRI DALAM SIMWAS ON-LINE PROV. JATENG 1. KOTA SURAKARTA 2. KOTA PEKALONGAN 3. KOTA MAGELANG 4. KABUPATEN CILACAP 5. KABUPATEN PATI 6. KABUPATEN JEPARA 7. KABUPATEN PEKALONGAN 8. KABUPATEN KUDUS 9. KABUPATEN BOYOLALI 10. KABUPATEN REMBANG 11. KABUPATEN KARANGANYAR 12. KABUPATEN KLATEN 13. KABUPATEN BANJARNEGARA 14. KABUPATEN BANYUMAS 15. KABUPATEN SUKOHARJO 16. KABUPATEN PURBALINGGA KOTA SURAKARTA KABUPATEN BANYUMAS KABUPATEN BOYOLALI
- 52. No. Kab/Kota Dasar Pembentukan 1 Provinsi Jateng SK Gub No. 700.1/8 Tahun 2016 (22 Nov 2016) 2 Kab. Banjarnegara SK Bupati No. 700/1290 Tahun 2016 (22 Des 2016) 3 Kab. Banyumas SK Bupati Nomor 700/867 Tahun 2016 4 Kab. Batang SK Bupati No. 700/592/2016 5 Kab. Blora SK Bupati No. 800/1178/2016 (30 Des 2016) 6 Kab. Boyolali SK Bupati No. 700/623 Tahun 2016 (28 Des 2016) 7 Kab. Brebes SK Bupati Brebes No. 180/635 (20 Des 2016) 8 Kab. Cilacap Kep Bupati Cilacap No. 180/801/14/Tahun 2016 (30 Des 2016) 9 Kab. Demak SK Bupati No. 180/17/Tahun 2017 (11 Jan 2017) 10 Kab. Grobogan SK Bupati No.700/34/2017 Tahun 2017 (5 Jan 2017) 11 Kab. Jepara Kep. Bup. Jepara 733/27 Tahun 2017 12 Kab. Karanganyar Kep Bup KRA No. 700/809 Th 2016 (9 Nov 2016) 13 Kab. Kebumen Kep Bup No. 700/169 Th 2017 14 Kab. Kendal Kep Bup. Kendal No. 700/9/2017 15 Kab. Klaten SK Bupati No. 300/316 Tahun 2016 16 Kab. Kudus SK Bup Kudus No. 713/195 (22 Des 2016) 17 Kab. Magelang Kep Bup Mgl No. 180,182/15/KEP/03/2017 (18 JAN 2017) 18 Kab. Pati SK Bupati Pati No. 130/3798 Tahun 2016 19 Kab. Pekalongan SK Bupati No. 713/378 Tahun 2016 20 Kab. Pemalang SK Bupati No. 1884/714/2016 (9 Nov 2016) 21 Kab. Purbalingga SK Bupati Nomor 712/342 Tahun 2016 (31 Des 2016) 22 Kab. Purworejo Kep Bup No. 180.18/50 Th 2017 (12 Jan 2017) 23 Kab. Rembang SK Bupati No. 700/1567/2016 (30 Nov 2016) 24 Kab. Semarang Kep Bup. No. 700/0691/2016 25 Kab. Sragen SK Bupati No. 800/14/002/2017 26 Kab. Sukoharjo SK Bupati No. 700/1088/Tahun 2016 (29 Des 2016) 27 Kab. Tegal SK Bup Tegal No. 17 Th 2017 (3 Jan 2017) 28 Kab. Temanggung Kep Bup No.710/500 th 2016 29 Kab. Wonogiri Kep Bup Wonogiri No 309/2016 (7 Nov 2016) 30 Kab. Wonosobo Kep Bup Wonosobo No.700/38/2017 (11 Jan 2017) 31 Kota Magelang Kep Wal Mgl No. 700/23/112 Tahun 2017 32 Kota Pekalongan Kep Wal Pkl No. 700/430 Th 2016 33 Kota Salatiga Kep Wal. Sltg 700-05/52/2017 34 Kota Semarang SK Wal Smg No. 700/11 Th 2017 (4 Jan 2017) 35 Kota Surakarta Kep. Wal Surakarta No.356,05/6/1/2017 36 Kota Tegal SK Walikota Tegal No. 700/002/2017 (13 Januari 2017) Sudah semua Kab/Kota 35 Kab/Kota yg membentuk TIM SABER PUNGLI
- 53. SARAN TINDAK LANJUT 1. TUNTASKAN REKOMENDASI LHP TEPAT WAKTU (LEBIH CEPAT LEBIH BAIK); 2. PERKUAT SPIP; 3. TERTIBKAN PELAKSANAAN LHKPN & LHKASN; 4. PASTIKAN PELAPORAN AKSI PPK DI MASING2 DAERAH; 5. LAKUKAN SELF ASSESSMENT PELAKS RB