PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 like2,119 views
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kedeputian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan melalui pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berbasis partisipasi, demokrasi, kemandirian dan keberlanjutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pentingnya integrasi sistem dan
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (9)
Similar to PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (20)
![Paparan-_POSYANDU[1].ppt](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/paparan-posyandu1-230504134612-37cc5594-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More from KaisarDatin (7)
Recently uploaded (7)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 1. OPTIMALISASI TUGAS & FUNGSI KEDEPUTIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN KAWASAN UU No.6 Tahun 2014 Pasal 1 (Ayat 12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pasal 2 LATAR BELAKANG INPRES DAERAH TERTINGGAL ( IDT ) No.5 Tahun 1993 Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) Program Pembangunan Kecamatan (PPK)-DN Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaa (P2KP)-PU Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P3K)-Pertanian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)- KL Kelompok Usaha Bersama (KUBE)-Sosial Pasal 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara; demokrasi; kemandirian; partisipasi; Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 3 Pengaturan Desa berasaskan: (rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan pemberdayaan; dan keberlanjutan). Kelompok Usaha Bersama (KUBE)-Sosial Faktor-Faktor: Pendekatan target dan top down Pengabaian nilai-nilai lokal dan bias outsiders Kurang partisipasi Pendekatan kurang holistik Ilusi investasi Implementasi PNPM-Jaring Pengaman Sosial (JPS), sehingga dana revolving tidak maksimal Mentalitas birokrat-proyek Ketidakpastian peran institusi KURANG OPTIMAL
- 2. PEERINTAH UU No.6-2014 PEMERINTAH Support PEMBANGUNAN MASYARAKAT KEMENTERIAN /LEMBAGA SWASTA SEKTOR LAIN koordinasi koordinasi B. ALUR PIKIR KEBIJAKAN PP No.43/2014 KEGIATAN MASYARAKAT MANDIRI suport
- 3. Pembangunan Masyarakat (CD) Pembangunan Digerakkan Masyarakat (CdD) Pembangunan Bertumpu Masyarakat (CbD) STRATEGI Pengetahuan & Pengertian: Apa dan Bagamiana Melaksanaakan Pekerjaan Pengetahuan & Pengertian:Sikap, Tanggapan Pemberdayaan Masyarakat TAHAPAN Perluasan jangkauan (Expansion Program) Pelembagaan & Pembudayaan PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LAMA Modernisasi Teknis Fasilitas Fasilitator BARU Transformatif Kritis Hak Kader Kemampuan & Sasaran: Pelaksanaan program setelah diterima bersama Pembinaan (Maintenance Program) TEK- NOLOGI KESE- HATAN PEN- DIDIKAN EKON- OMI INFRA- STRUKTUR STRATEGI KOMUNIKASI - Penyelenggara Program - Pemangku Kepentingan - Pemanfaat Program PEMANTAUAN & EVALUASI Informasi Umum Partisipasi Masyarakat Representasi Proyek: Fisik Infrastruktur, Ekonomi Pendapatan Kelompok Sasarsan Keuangan Pelatihan/Pengem bangan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Pemda Administrasi PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
- 4. SISTEM INFORMASI DESA & KAWASAN (SIDeKA) KETAHANAN PANGAN IG POTENSI SDA IG KEBENCANAAN IG INFRASTRUKTUR PERTANIAN POTENSI SMBERDAYA SUPPLY & DEMAND IG LAHAN KEDAULATAN PANGAN INFORMASI SISTEM INFORMASI DESA AKSES INFORMASI Pasal 86 (1): akses, kewajiban pemda, data pembangunan & perencanaan desa Kelengkapan Informasi; Akurasi; Realtime; Aksesbilitas dan Efisiensi Pendanaan PUSDATIN-DESA-Kabupaten- Provinsi-PUSAT IG LAHAN PERTANIAN IG PRODUKTIVITAS PANGAN INTENSIFIKASI/ EKSTENSIFIKASI IG TATA RUANG IG STATUS LAHAN KETERSEDIAAN LAHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KAWASAN INFORMASI GEOSPASIAL- BIG Provinsi-PUSAT CD Seri Mencerdaskan Bangsa: Teknologi Tepat Guna Membangun UKM/IKM Daerah/Ketahanan Pangan & Kesehatan(Warung Informasi Teknologi-WARINTEK); Indonesia, Go Open Sources! www.warintek.ristek.go.id; www.igos.web.id AKSES EKONOMI Akses Permodalan Akses Produksi Akses Pasar Akses Informasi
- 5. KOORDINASI INTEGRASI SISTEM KUNCI KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN KAWASAN 1. Integrasi Nilai-Nilai/Prinsip dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, supaya terinternalisasi dalam pelaksanaan kegiatan reguler; 2. Integrasi Mekanisme Pengambilan Keputusan di Musrenbang, sehingga terjadinya proses pengambilan keputusan secara terbuka, patisipatif dan berpihak kepada masyarakat miskin; 3. Integrasi & Koordinasi Mekanisme Proses Perencanaan: Musyawarah Masyarakat Desa (MMD); Musyawarah Antar Desa (MAD); Penyusunan RPJM Desa; Kegiatan tahunan (RKP Desa); Musrenbang Desa & Kecamatan. Kabupaten/Kota. Provinsi, Nasional; 4. Integrasi Mekanisme Pengelolaan Kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, sehingga mempunyai standart pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber (Alokasi Dana Desa, APBD, dll). 5. Integrasi Mekanisme Pertanggungjawaban Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel,sehingga terbangunnya pola standart pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan pembangunan partisipatif di desa. 6. Integrasi Pelaku, sehingga terjadi pelembagaan yang berfungsi ke dalam dan pendayagunakan personil pelaku program oleh lembaga- lembaga reguler (LPMD, Pemerintah Desa, BPD,dll).