Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa
- 1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA 10 AHMAD KAMAL JAUHARI 201310170311015 11 MEILENI DEVI UTAMI 201310170311016 12 AUDRIA RAHARDINI 201310170311019
- 2. Latar Belakang membuat makalah Pemerintah yang bersih dan berwibawa Latar Belakang 1. Untuh memenuhi tugas mata kuliah PKN 2. Maraknya oknum pemerintah yang tidak jujur dan terbuka sehingga pemerintah yang bersih dan berwibawa mulai pudar dari bangsa ini, membuat kami tertarik untuk membahasnya.
- 3. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 Ayat 2 Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas2 umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya Pengertian Secara Umum: Pemerintah yang bersih dan berwibawa adalah pemerintah yang selalu memberlakukan dan menunjang nilai-nilai demokrasi serta bebas dari praktik KKN.
- 4. Prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa 1.Partisipasi (Participation) Semua warga negara berhak terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. 2. Penegakan Hukum (Rule of Law) 3. Tranparasi (Transparency) 4. Responsif (Responsivene ss) Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum.
- 5. Sambungan... 5. Orientasi kesepakatan atau Konsensus 6. Keadilan dan Kesetaraan 7. Efektivitas dan Efisiensi 8. Akuntabilitas Asas konsensus adalah bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah Asas kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. pemerintah harus berdaya guna dan berhasil guna Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. 9. Visi Strategis Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang.
- 6. PENINJAUAN PRAKTEK Undang - Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Bab VI Pasal 8 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas2 umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 9 (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk : a. hak mencari. memperoleh. dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan d. hak memperoleh perlindungan hukum
- 7. Kesimpulan Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasilnya. Dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus adanya peran masyarakat. Tanpa adanya peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa mungkin akan sulit untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu pula untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, para pelaku hukum harus berani menindak tegas para pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.