Pemerintahan di indonesia
- 2. Home Created By : M. Sayyid Syauqi
- 3. Created By : M. Sayyid Syauqi 1. Sistem pemerintahan Indonesia Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing. Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan. Indonesia pernah menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia dari 1945-sekarang.
- 4. Created By : M. Sayyid Syauqi 1. Sistem pemerintahan Indonesia 1. Tahun 1945-1949 SistemPemerintahan : Presidensial Semulasistem pemerintahanyangdigunakan adalah presidensialtetapi sebabkedatangan sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presidenno X tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekusaaan dimanakekuasaan eksekutif dipegangolehPerdanaMenteri makasistempemerintahan indonesiamenjadi SistemPemerintahan Parlementer.
- 5. 2. Tahun1949-1950 SistemPemerintahan: Quasy Parlementer Bentuk pemerintahan Indonesiasaat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga sistem pemerintahanyang digunakanadalah parlementer. Namun karenatidak seluruhnyaditerapkan makaSistem Pemerintahan saat itudisebut Quasy Parlementer 1. Sistem pemerintahan Indonesia Created By : M. Sayyid Syauqi
- 6. 1. Sistem pemerintahan Indonesia 3. Tahun 1950-1959 Sistem Pemerintahan: Parlementer Created By : M. Sayyid Syauqi
- 7. 1. Sistem pemerintahan Indonesia 4. Tahun1959-1966 SistemPemerintahan: Presidensial Presidenmengeluarkan Dekrit Presiden1959yang isinya 1. TidakberlakunyaUUDS1950 dan berlakunyakembali UUD 1945. 2. PembubaranBadan Konstitusional 3. MembentukDPR sementaradan DPAsementara Created By : M. Sayyid Syauqi
- 8. 1. Sistem pemerintahan Indonesia 5. Tahun 1966-1998 SistemPemerintahan: Presidensial Presidensial adalahsistempemerintahan dimana negara tersebut di pimpin olehpresiden Created By : M. Sayyid Syauqi
- 9. (Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945) Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Created By : M. Sayyid Syauqi
- 10. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). 2. Sistem Konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas Created By : M. Sayyid Syauqi
- 11. Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun juga memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil. Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sebuahpemerintahan yang konstitusional(berdasarkan konstitusi). Pemerintahan yang konstitusional adalah yang didalamnya terdapat pembatasan kekusaaan dan jaminan hak asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 1999,2000,2001,2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud. Created By : M. Sayyid Syauqi
- 12. 3. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Created By : M. Sayyid Syauqi
- 13. 3. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut; Created By : M. Sayyid Syauqi
- 14. 3. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen Dengan demikian, ada perubahan-perubahan barudalamsistempemerintahan Indonesia. Hal itudiperuntukandalammemperbaiki sistempresidensial yang lama. Perubahan barutersebut, antara lainadanyapemilihan secaralangsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberiankekuasaanyanglebihbesar kepadaparlemenuntuk melakukanpengawasandan fungsi anggaran. Created By : M. Sayyid Syauqi