際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Penagihan dan Sengketa Pajak

Download as PPTX, PDF
Rahma Anggraeni
Rahma Anggraeni

Penyitaan Pajak

1 of 25
Downloaded 84 times
Kelompok 7 1.Christina Lidya Loise H 2.Gusti Aji Putraga B 3.M. Farhan Rizqullah 4.Rahma Anggraeni PKN STAN BDK Palembang
STP SKPKB SKPKBT dll SPMP/ PENYITAANSPSURAT TEGURAN SPMP JURUSITA + 2 SAKSI BAP SITA BRG BERGERAK & BRG TDK BERGERAK BRG YG DISITA DILARANG: DIPINDAHTANGANKAN DISEWAKAN DIPINJAMKAN DISEMBUNYIKAN DIHILANGKAN DIRUSAK PENYITAAN ATAS REK. BANK & EFEK 7 Hari 21 Hari 2X24 jam Jatuh tempo Dasar Hukum : UU No 19 Tahun 2000 UU No 28 Tahun 2007 PP No 80 Tahun 2007 PMK No 24/PMK.03/2008 PMK No. 85/PMK.03/2010 Langsung,Pos, Ekspedisi/kurir dgn bukti kirim PENCABUTAN SITA` LUNAS PKN STAN BDK PALEMBANG PARATE EXECUTIE DIBERITAHUKAN OLEH JURUSITA PAJAK DIBUAT BAP SP
Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.1 1. Psl 1 angka 14 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 12 PP No.135 tahun 2000. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.2 2. Psl 1 angka 15 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 9 PP No.135 tahun 2000. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.3 3. Psl 1 angka 16 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 10 PP No.135 tahun 2000. PKN STAN BDK PALEMBANG
PKN STAN BDK PALEMBANG 1. Psl 1 angka 14 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 12 PP No.135 tahun 2000. Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada ditangan pihak lain (eg. disewakan atau dipinjamkan)
Dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Pejabat, apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. 1 Dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. 2 1. Pasal 2 PP No.135 tahun 2000. 1. Pasal 4 PP No.135 tahun 2000. PKN STAN BDK PALEMBANG
Barang Bergerak mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yg dipersamakan dgn itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, penyertaan modal pada perusahaan lain Barang Tidak Bergerak tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor tertentu Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik PP yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang penguasaannya pada pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu Sampai dengan nilai barang yg disita DINILAI cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak Hak lain yg dapat disita diatur dengan PP Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal. Terhadap PP Badan dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, PP, pemilik modal, ditempat kedudukan, tempat tinggal dan tempat lain PKN STAN BDK PALEMBANG
1. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. 2. Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita dengan memperhatikan: Contoh : tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya. 1) Jumlah utang pajak, 2) Biaya penagihan pajak, serta 3) Kemudahan penjualannya atau pencairannya. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu, juru sita dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai. PKN STAN BDK PALEMBANG
Terkait Objek sita atas barang-barang tertentu karena sifatnya yang khusus, diberikan pengaturan tersendiri terkait tata cara penyitaannya. Barang-barang tersebut adalah : Perhiasan emas, permata dan sejenisnya Uang tunai termasuk mata uang asing Kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank Surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek Surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek Piutang Penyertaan modal pada perusahaan lain Penyitaan Barang Tidak Bergerak Tanah dan Bangunan PKN STAN BDK PALEMBANG
a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya; b. persediaan makanan & minuman selama 1 bulan; c. perlengkapan PP yang bersifat dinas; d. buku-buku bertalian dengan jabatan/pekerjaan PP; e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan sehari-hari dgn jumlah tidak lebih dari Rp 20.000.000,00; dan f. peralatan penyandang cacat yang digunakan PP dan keluarga yg menjadi tanggungannya Perubahan besarnya nilai peralatan ditetapkan oleh Menteri. g. Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Barang yang disita mudah busuk atau cepat rusak dikecualikan dari lelang c. Pasal 15 UU No. 19/ 1997 yang DIKECUALIKAN DARI PENYITAAN PKN STAN BDK PALEMBANG
d. PENYITAAN BARANG BERGERAK DAN/ BARANG TIDAK BERGERAK Pejabat menerbitkan SPMP 2x 24jam dilunasi Tidak dilunasi PENYITAAN Disaksikan oleh: sekurang-kurangnya 2 orang d Penduduk Indonesia Dikenal jurusita Dapat dipercaya Ditandatangani Jurusita, Penan Pajak, dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita Tidak dilakukan penyitaan Penempelan BAPS Barang Bergerak Barang Tidak Bergerak Disertai segel sita Tanah Bangunan Mobil Motor lunas Pencabutan SIta Tidak lunas Lelang BRG BERGERAK & BRG TDK BERGERAK BRG YG DISITA DILARANG: DIPINDAHTANGANKAN DISEWAKAN DIPINJAMKAN DISEMBUNYIKAN DIHILANGKAN DIRUSAK PENYITAAN ATAS REK. BANK & EFEK Apabila hasil lelang barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak Penyitaan Tambahan PKN STAN BDK PALEMBANG
Dalam setiap penyitaan Jurusita Pajak membuat BAPS (min.rangkap 6) ditandatangani oleh Jurusita Pajak, PP, dan saksi-saksi. Dalam hal PP adalah badan maka BAPS ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, PP, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan. Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun PP menolak untuk tanda tangan, dengan menuangkannya dalam BAPS yang ditandatangani oleh Jurusita dan 2 orang saksi. Walaupun PP tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan asalkan salah seorang saksi dari berasal dari Pemda setempat serendah2nya Sekretaris Kelurahan atau Desa. Salinan BAPS dapat ditempelkan pada barang bergerak/tidak bergerak yg disita atau ditempat barang bergerak/tidak bergerak yg disita berada, ditempat umum. Atas barang yang disita ditempel segel sita. PKN STAN BDK PALEMBANG
BAPS DIBUAT PALING SEDIKIT RANGKAP 6: 1) Lembar ke-1 untuk Kepala Seksi Penagihan. 2) Lembar ke-2 untuk ditempelkan pada objek sita. 3) Lembar ke-3 untuk Penanggung Pajak. 4) Lembar ke-4 untuk Instansi terkait. 5) Lembar ke-5 untuk Pengadilan Negeri. 6) Lembar ke-6 untuk arsip Jurusita. Instansi Lain: a) Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar; b) Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar; c) Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar; d) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal. PKN STAN BDK PALEMBANG
Kewajiban JSPN dalam penyitaan: memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita pajak, memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Kewenangan JSPN dalam melaksanakan penyitaan: Memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita ditempat usaha, kedudukan, tempat tinggal PP atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan. Kewenangan tsb dilakukan dengan tetap memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat (Psl 5 ayat 3 UU PSPP). PKN STAN BDK PALEMBANG
Penyitaan Tambahan Penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari 1x sampai jumlah yg cukup untuk melunasi utang pajak. Hasil lelang barang yang telah disita. biaya penagihan pajak & utang Pajak Nilai barang yang disita. biaya penagihan pajak & utang Pajak PKN STAN BDK PALEMBANG
Terhadap barang yg Kepemilikan-nya sudah terdaftar. terhadap barang tidak bergerak yg kepemilikan-nya belum terdaftar. terhadap: -deposito berjangka -tabungan -saldo rekening koran -giro -bentuk lain yg dipersamakan dgn itu dengan pemblokiran terlebih dulu dgn mengacu pada UU Perbankan. Salinan BAPS diserahkan kpd instansi tempat kepemilikan barang terdaftar. Salinan BAPS disampaikan ke Pemda dan PN setempat untuk diumumkan. Terhadap barang bergerak lainnya. Salinan BAPS dilekatkan pada barang ybs atau tempat barang berada. Khusus PKN STAN BDK PALEMBANG
dgn meminta bantuan Pejabat yg wil. kerjanya meliputi tempat objek sita berada dgn meminta bantuan Pejabat yg wil. kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada Menerbitkan SPMP & melaksanakan penyitaan Memberitahukan pelaksanaan SPMP dan mengirim BAPS ke Pejabat yg meminta bantuan Penyitaan thd objek sita Di luar wil. Kerja Pejabat Di dalam wil. Kerja Pejabat, tapi jauh F. OBJEK SITA BERADA DILUAR WILAYAH KERJA PEJABAT (PSL.20 UU PPSP) PKN STAN BDK PALEMBANG
- Salah seorang saksi berasal dari Perda setempat - BAPS ditandatangani Jurusita Pajak & saksi - Harus memuat alasan ketidakhadiran WP - Barang sitaan tidak bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi - Barang sitaan bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi atau disimpan di kantor pejabat Penyitaan thd objek sita g. PENYITAAN TANPA HADIRNYA WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK Penanggung Pajak tidak hadir Penanggung Pajak hadir Penanggung Pajak hadir tetapi menolak menandatangani BAPS Pasal 4 ayat (5) PP No. 135 Tahun 2000 Penyitaan tetap dapat dilaksanakan - BAPS ditandatangani Jurusita Pajak & saksi - Barang sitaan tidak bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi - Barang sitaan bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi atau disimpan di kantor pejabat - Dalam BAPS dijelaskan bahwa penyitaan dihadiri oleh PP namun menolak menandatangani Berita Acara - BAPS ditandatangani Jurusita Pajak & saksi - Barang sitaan tidak bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi - Barang sitaan bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi atau disimpan di kantor pejabat PKN STAN BDK PALEMBANG
PROSEDUR PENYITAAN BERDASARKAN JENIS OBJEK PKN STAN BDK PALEMBANG
Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut : a) membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita; b) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita. Psl. 5 ayat (1) PP No.135/2000 PKN STAN BDK PALEMBANG
Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut : a) menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita; b) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; c) menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempeli dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank. Psl. 5 ayat (2) PP No.135/2000 PKN STAN BDK PALEMBANG
PKN STAN BDK PALEMBANG Psl. 5 ayat (3) PP No.135/2000
Psl. 5 ayat (3) PP No.135/2000 PKN STAN BDK PALEMBANG
Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut : a) Pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Dirjen Pajak Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Ketua Bapepam dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai PP, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan; b) Berdasarkan permintaan Dirjen Pajak Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Bapepam dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek PP; Psl. 5 ayat (1) PP No.135/2000 PKN STAN BDK PALEMBANG
c) Kustodian membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan dan disampaikan kepada Dirjen Pajak Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Pemegang Rekening sebagai PP, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan; d) Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas Efek dan atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan; e) Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat BAPS yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, PP dan saksi-saksi; Dalam hal PP tidak hadir, BAPS ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi dan disampaikan kepada PP, dan salinannya disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Kustodian; Psl. 5 ayat (1) PP No.135/2000 PKN STAN BDK PALEMBANG
TERIMA KASIH PKN STAN BDK PALEMBANG

More Related Content

Penagihan dan Sengketa Pajak

  • 1. Kelompok 7 1.Christina Lidya Loise H 2.Gusti Aji Putraga B 3.M. Farhan Rizqullah 4.Rahma Anggraeni PKN STAN BDK Palembang
  • 2. STP SKPKB SKPKBT dll SPMP/ PENYITAANSPSURAT TEGURAN SPMP JURUSITA + 2 SAKSI BAP SITA BRG BERGERAK & BRG TDK BERGERAK BRG YG DISITA DILARANG: DIPINDAHTANGANKAN DISEWAKAN DIPINJAMKAN DISEMBUNYIKAN DIHILANGKAN DIRUSAK PENYITAAN ATAS REK. BANK & EFEK 7 Hari 21 Hari 2X24 jam Jatuh tempo Dasar Hukum : UU No 19 Tahun 2000 UU No 28 Tahun 2007 PP No 80 Tahun 2007 PMK No 24/PMK.03/2008 PMK No. 85/PMK.03/2010 Langsung,Pos, Ekspedisi/kurir dgn bukti kirim PENCABUTAN SITA` LUNAS PKN STAN BDK PALEMBANG PARATE EXECUTIE DIBERITAHUKAN OLEH JURUSITA PAJAK DIBUAT BAP SP
  • 3. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.1 1. Psl 1 angka 14 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 12 PP No.135 tahun 2000. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.2 2. Psl 1 angka 15 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 9 PP No.135 tahun 2000. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.3 3. Psl 1 angka 16 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 10 PP No.135 tahun 2000. PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 4. PKN STAN BDK PALEMBANG 1. Psl 1 angka 14 UU PPSP. jo Pasal 1 angka 12 PP No.135 tahun 2000. Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada ditangan pihak lain (eg. disewakan atau dipinjamkan)
  • 5. Dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Pejabat, apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. 1 Dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. 2 1. Pasal 2 PP No.135 tahun 2000. 1. Pasal 4 PP No.135 tahun 2000. PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 6. Barang Bergerak mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yg dipersamakan dgn itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, penyertaan modal pada perusahaan lain Barang Tidak Bergerak tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor tertentu Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik PP yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang penguasaannya pada pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu Sampai dengan nilai barang yg disita DINILAI cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak Hak lain yg dapat disita diatur dengan PP Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal. Terhadap PP Badan dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, PP, pemilik modal, ditempat kedudukan, tempat tinggal dan tempat lain PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 7. 1. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. 2. Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita dengan memperhatikan: Contoh : tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya. 1) Jumlah utang pajak, 2) Biaya penagihan pajak, serta 3) Kemudahan penjualannya atau pencairannya. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu, juru sita dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai. PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 8. Terkait Objek sita atas barang-barang tertentu karena sifatnya yang khusus, diberikan pengaturan tersendiri terkait tata cara penyitaannya. Barang-barang tersebut adalah : Perhiasan emas, permata dan sejenisnya Uang tunai termasuk mata uang asing Kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank Surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek Surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek Piutang Penyertaan modal pada perusahaan lain Penyitaan Barang Tidak Bergerak Tanah dan Bangunan PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 9. a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya; b. persediaan makanan & minuman selama 1 bulan; c. perlengkapan PP yang bersifat dinas; d. buku-buku bertalian dengan jabatan/pekerjaan PP; e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan sehari-hari dgn jumlah tidak lebih dari Rp 20.000.000,00; dan f. peralatan penyandang cacat yang digunakan PP dan keluarga yg menjadi tanggungannya Perubahan besarnya nilai peralatan ditetapkan oleh Menteri. g. Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Barang yang disita mudah busuk atau cepat rusak dikecualikan dari lelang c. Pasal 15 UU No. 19/ 1997 yang DIKECUALIKAN DARI PENYITAAN PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 10. d. PENYITAAN BARANG BERGERAK DAN/ BARANG TIDAK BERGERAK Pejabat menerbitkan SPMP 2x 24jam dilunasi Tidak dilunasi PENYITAAN Disaksikan oleh: sekurang-kurangnya 2 orang d Penduduk Indonesia Dikenal jurusita Dapat dipercaya Ditandatangani Jurusita, Penan Pajak, dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita Tidak dilakukan penyitaan Penempelan BAPS Barang Bergerak Barang Tidak Bergerak Disertai segel sita Tanah Bangunan Mobil Motor lunas Pencabutan SIta Tidak lunas Lelang BRG BERGERAK & BRG TDK BERGERAK BRG YG DISITA DILARANG: DIPINDAHTANGANKAN DISEWAKAN DIPINJAMKAN DISEMBUNYIKAN DIHILANGKAN DIRUSAK PENYITAAN ATAS REK. BANK & EFEK Apabila hasil lelang barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak Penyitaan Tambahan PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 11. Dalam setiap penyitaan Jurusita Pajak membuat BAPS (min.rangkap 6) ditandatangani oleh Jurusita Pajak, PP, dan saksi-saksi. Dalam hal PP adalah badan maka BAPS ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, PP, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan. Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun PP menolak untuk tanda tangan, dengan menuangkannya dalam BAPS yang ditandatangani oleh Jurusita dan 2 orang saksi. Walaupun PP tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan asalkan salah seorang saksi dari berasal dari Pemda setempat serendah2nya Sekretaris Kelurahan atau Desa. Salinan BAPS dapat ditempelkan pada barang bergerak/tidak bergerak yg disita atau ditempat barang bergerak/tidak bergerak yg disita berada, ditempat umum. Atas barang yang disita ditempel segel sita. PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 12. BAPS DIBUAT PALING SEDIKIT RANGKAP 6: 1) Lembar ke-1 untuk Kepala Seksi Penagihan. 2) Lembar ke-2 untuk ditempelkan pada objek sita. 3) Lembar ke-3 untuk Penanggung Pajak. 4) Lembar ke-4 untuk Instansi terkait. 5) Lembar ke-5 untuk Pengadilan Negeri. 6) Lembar ke-6 untuk arsip Jurusita. Instansi Lain: a) Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar; b) Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar; c) Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar; d) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal. PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 13. Kewajiban JSPN dalam penyitaan: memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita pajak, memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Kewenangan JSPN dalam melaksanakan penyitaan: Memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita ditempat usaha, kedudukan, tempat tinggal PP atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan. Kewenangan tsb dilakukan dengan tetap memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat (Psl 5 ayat 3 UU PSPP). PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 14. Penyitaan Tambahan Penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari 1x sampai jumlah yg cukup untuk melunasi utang pajak. Hasil lelang barang yang telah disita. biaya penagihan pajak & utang Pajak Nilai barang yang disita. biaya penagihan pajak & utang Pajak PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 15. Terhadap barang yg Kepemilikan-nya sudah terdaftar. terhadap barang tidak bergerak yg kepemilikan-nya belum terdaftar. terhadap: -deposito berjangka -tabungan -saldo rekening koran -giro -bentuk lain yg dipersamakan dgn itu dengan pemblokiran terlebih dulu dgn mengacu pada UU Perbankan. Salinan BAPS diserahkan kpd instansi tempat kepemilikan barang terdaftar. Salinan BAPS disampaikan ke Pemda dan PN setempat untuk diumumkan. Terhadap barang bergerak lainnya. Salinan BAPS dilekatkan pada barang ybs atau tempat barang berada. Khusus PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 16. dgn meminta bantuan Pejabat yg wil. kerjanya meliputi tempat objek sita berada dgn meminta bantuan Pejabat yg wil. kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada Menerbitkan SPMP & melaksanakan penyitaan Memberitahukan pelaksanaan SPMP dan mengirim BAPS ke Pejabat yg meminta bantuan Penyitaan thd objek sita Di luar wil. Kerja Pejabat Di dalam wil. Kerja Pejabat, tapi jauh F. OBJEK SITA BERADA DILUAR WILAYAH KERJA PEJABAT (PSL.20 UU PPSP) PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 17. - Salah seorang saksi berasal dari Perda setempat - BAPS ditandatangani Jurusita Pajak & saksi - Harus memuat alasan ketidakhadiran WP - Barang sitaan tidak bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi - Barang sitaan bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi atau disimpan di kantor pejabat Penyitaan thd objek sita g. PENYITAAN TANPA HADIRNYA WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK Penanggung Pajak tidak hadir Penanggung Pajak hadir Penanggung Pajak hadir tetapi menolak menandatangani BAPS Pasal 4 ayat (5) PP No. 135 Tahun 2000 Penyitaan tetap dapat dilaksanakan - BAPS ditandatangani Jurusita Pajak & saksi - Barang sitaan tidak bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi - Barang sitaan bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi atau disimpan di kantor pejabat - Dalam BAPS dijelaskan bahwa penyitaan dihadiri oleh PP namun menolak menandatangani Berita Acara - BAPS ditandatangani Jurusita Pajak & saksi - Barang sitaan tidak bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi - Barang sitaan bergerak, penyimpanan dititipkan kepada aparat yang menjadi saksi atau disimpan di kantor pejabat PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 19. Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut : a) membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita; b) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita. Psl. 5 ayat (1) PP No.135/2000 PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 20. Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut : a) menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita; b) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; c) menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempeli dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank. Psl. 5 ayat (2) PP No.135/2000 PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 21. PKN STAN BDK PALEMBANG Psl. 5 ayat (3) PP No.135/2000
  • 22. Psl. 5 ayat (3) PP No.135/2000 PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 23. Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut : a) Pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Dirjen Pajak Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Ketua Bapepam dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai PP, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan; b) Berdasarkan permintaan Dirjen Pajak Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Bapepam dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek PP; Psl. 5 ayat (1) PP No.135/2000 PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 24. c) Kustodian membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan dan disampaikan kepada Dirjen Pajak Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Pemegang Rekening sebagai PP, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan; d) Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas Efek dan atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan; e) Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat BAPS yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, PP dan saksi-saksi; Dalam hal PP tidak hadir, BAPS ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi dan disampaikan kepada PP, dan salinannya disampaikan kepada Ketua Bapepam dan Kustodian; Psl. 5 ayat (1) PP No.135/2000 PKN STAN BDK PALEMBANG
  • 25. TERIMA KASIH PKN STAN BDK PALEMBANG