ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Penagihan pajak

•Download as PPT, PDF•
•
Wanda Ramadhan
Wanda Ramadhan

penagihan pajak

1 of 18
Downloaded 95 times
pengantar perpajakan penagihan pajak 28/11/20131
Penagihan Pajak PMK No: 24/PMK.03/2008 jo PMK No:85/PMK.03/2010 ï‚—serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita 28/11/20132
Dasar Penagihan Pajak ï‚—Pajak Pusat (PPh, PPN, PPn BM, Bea Masuk, Cukai) ï‚—Pajak Daerah ï‚—Tk I (PKB, Bea Balik Nama KB, Pajak Bahan Bakar, Pajak Pengambilan Air) ï‚—Tk II (Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian C, Pajak Parkir) 28/11/20133
Cara Penagihan Pajak (Pasal 9 ayat 3 UU KUP 1984) • Penagihan Pajak Pasif menggunakan 1) Surat Tagihan Pajak (STP); (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); (3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); (4) Surat Keputusan Keberatan; (5) Surat Keputusan Pembetulan; (6) Putusan Banding; (7) Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan 28/11/20134
Cara Penagihan Pajak (Pasal 9 ayat 3 UU KUP 1984) • Penagihan Pajak Aktif menggunakan 1) Surat Tagihan Pajak (STP); (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); (3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); (4) Surat Keputusan Keberatan; (5) Surat Keputusan Pembetulan; (6) Putusan Banding; (7) Putusan Peninjauan Kembali jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu. 28/11/20135
Tata Cara Penagihan Pajak (PMK 24/2008 jo PMK 85/2010) 1. Surat Teguran: DPP jatuh tempo lewat 7 hari tidak dilunasi. 2. Surat Paksa: Surat Teguran tetap tidak dilunasi dalam 21 hari; dikeluarkan oleh juru sita pajak negara dengan biaya penagihan Rp 50.000 (PNBP). 3. Surat Sita: Utang pajak masih belum dilunasi dalam 2x24jam setelah surat paksa; biaya pelaksanaan sita Rp 100.000 (PNBP). 4. Lelang: Utang pajak masih belum dilunasi dalam 14 hari setelah surat sita maka objek sita akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara. 1 bulan 7 hari 21 hari 2 x 24 jam 14 hari DPP Surat Teguran Surat Paksa Surat Sita Lelang 28/11/20136
Daluwarsa Penagihan Pajak (Pasal 22 ayat 1 UU KUP 1984) ï‚—Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali. 28/11/20137
Hak Mendahulu (Pasal 21 UU KUP 1984) 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. 2. Hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak). 3. (a) WP dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta WP tersebut kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak WP. Kedudukan negara sebagai kreditur preferen sehingga pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. 28/11/20138
Pengecualian Hak Mendahulu (Pasal 21 ayat 3 UU KUP 1984) a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. 28/11/20139
Penagihan Seketika dan Sekaligus (Pasal 20 ayat 2 UU KUP 1984) • Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya atau berniat untuk itu; • Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; • Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk yang lainnya; • Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau • Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 28/11/201310
Penundaan Penagihan akibat Keberatan dan Banding ï‚—Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak 28/11/201311
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) • Dasar hukum UU No.19 tahun 1997 jo UU No.19 tahun 2000 • Penagihan pajak: serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. • Surat paksa: surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 28/11/201312
Pencegahan (Pasal 1 ayat 20 UU PPSP) ï‚—Larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah wilayah negara RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28/11/201313
Ketentuan Pencegahan (Pasal 29 dan 30 UU PPSP) • Atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. • Dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang dilakukan oleh menteri atas permintaan pejabat (Pajak Pusat/Pajak Daerah). • Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya: a. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan; b. Alasan untuk melakukan pencegahan; c. Jangka waktu pencegahan, paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan 28/11/201314
Ketentuan Pencegahan (Pasal 29 dan 30 UU PPSP) • Keputusan pencegahan disampaikan kepada penanggung pajak yang dikenakan pencegahan, menteri Kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan, atasan pejabat yang bersangkutan dan kepala daerah setempat. • Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak WP atau ahli waris. • Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. 28/11/201315
Penyanderaan (Pasal 1 ayat 21 UU PPSP) ï‚—Pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. 28/11/201316
Ketentuan Penyanderaan (Pasal 33 UU PPSP) • Atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. • Dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tk I. • Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya: a. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan; b. Alasan untuk melakukan pencegahan; c. Jangka waktu pencegahan, paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan 28/11/201317
Ketentuan Penyanderaan (Pasal 33 UU PPSP) • Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya: a. Identitas penanggung pajak b. Alasan penyanderaan c. Izin penyanderaan d. Lamanya penyanderaan e. Tempat penyanderaan • Tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilihan umum 28/11/201318

More Related Content

Penagihan pajak

  • 2. Penagihan Pajak PMK No: 24/PMK.03/2008 jo PMK No:85/PMK.03/2010 ï‚—serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita 28/11/20132
  • 3. Dasar Penagihan Pajak ï‚—Pajak Pusat (PPh, PPN, PPn BM, Bea Masuk, Cukai) ï‚—Pajak Daerah ï‚—Tk I (PKB, Bea Balik Nama KB, Pajak Bahan Bakar, Pajak Pengambilan Air) ï‚—Tk II (Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian C, Pajak Parkir) 28/11/20133
  • 4. Cara Penagihan Pajak (Pasal 9 ayat 3 UU KUP 1984) • Penagihan Pajak Pasif menggunakan 1) Surat Tagihan Pajak (STP); (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); (3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); (4) Surat Keputusan Keberatan; (5) Surat Keputusan Pembetulan; (6) Putusan Banding; (7) Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan 28/11/20134
  • 5. Cara Penagihan Pajak (Pasal 9 ayat 3 UU KUP 1984) • Penagihan Pajak Aktif menggunakan 1) Surat Tagihan Pajak (STP); (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); (3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); (4) Surat Keputusan Keberatan; (5) Surat Keputusan Pembetulan; (6) Putusan Banding; (7) Putusan Peninjauan Kembali jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu. 28/11/20135
  • 6. Tata Cara Penagihan Pajak (PMK 24/2008 jo PMK 85/2010) 1. Surat Teguran: DPP jatuh tempo lewat 7 hari tidak dilunasi. 2. Surat Paksa: Surat Teguran tetap tidak dilunasi dalam 21 hari; dikeluarkan oleh juru sita pajak negara dengan biaya penagihan Rp 50.000 (PNBP). 3. Surat Sita: Utang pajak masih belum dilunasi dalam 2x24jam setelah surat paksa; biaya pelaksanaan sita Rp 100.000 (PNBP). 4. Lelang: Utang pajak masih belum dilunasi dalam 14 hari setelah surat sita maka objek sita akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara. 1 bulan 7 hari 21 hari 2 x 24 jam 14 hari DPP Surat Teguran Surat Paksa Surat Sita Lelang 28/11/20136
  • 7. Daluwarsa Penagihan Pajak (Pasal 22 ayat 1 UU KUP 1984) ï‚—Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali. 28/11/20137
  • 8. Hak Mendahulu (Pasal 21 UU KUP 1984) 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. 2. Hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak). 3. (a) WP dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta WP tersebut kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak WP. Kedudukan negara sebagai kreditur preferen sehingga pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. 28/11/20138
  • 9. Pengecualian Hak Mendahulu (Pasal 21 ayat 3 UU KUP 1984) a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. 28/11/20139
  • 10. Penagihan Seketika dan Sekaligus (Pasal 20 ayat 2 UU KUP 1984) • Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya atau berniat untuk itu; • Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; • Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk yang lainnya; • Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau • Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 28/11/201310
  • 11. Penundaan Penagihan akibat Keberatan dan Banding ï‚—Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak 28/11/201311
  • 12. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) • Dasar hukum UU No.19 tahun 1997 jo UU No.19 tahun 2000 • Penagihan pajak: serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. • Surat paksa: surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 28/11/201312
  • 13. Pencegahan (Pasal 1 ayat 20 UU PPSP) ï‚—Larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah wilayah negara RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28/11/201313
  • 14. Ketentuan Pencegahan (Pasal 29 dan 30 UU PPSP) • Atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. • Dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang dilakukan oleh menteri atas permintaan pejabat (Pajak Pusat/Pajak Daerah). • Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya: a. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan; b. Alasan untuk melakukan pencegahan; c. Jangka waktu pencegahan, paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan 28/11/201314
  • 15. Ketentuan Pencegahan (Pasal 29 dan 30 UU PPSP) • Keputusan pencegahan disampaikan kepada penanggung pajak yang dikenakan pencegahan, menteri Kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan, atasan pejabat yang bersangkutan dan kepala daerah setempat. • Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak WP atau ahli waris. • Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. 28/11/201315
  • 16. Penyanderaan (Pasal 1 ayat 21 UU PPSP) ï‚—Pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. 28/11/201316
  • 17. Ketentuan Penyanderaan (Pasal 33 UU PPSP) • Atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. • Dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tk I. • Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya: a. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan; b. Alasan untuk melakukan pencegahan; c. Jangka waktu pencegahan, paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan 28/11/201317
  • 18. Ketentuan Penyanderaan (Pasal 33 UU PPSP) • Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya: a. Identitas penanggung pajak b. Alasan penyanderaan c. Izin penyanderaan d. Lamanya penyanderaan e. Tempat penyanderaan • Tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilihan umum 28/11/201318