More Related Content
Similar to penanganan-temuan-dan-laporan-pelanggaran-pemilu (1) (2).pptx (20)
Recently uploaded (6)
penanganan-temuan-dan-laporan-pelanggaran-pemilu (1) (2).pptx
- 1. Tindak Pidana Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 DISUSUN OLEH: DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INOLA ANWAR S.IP, M.Pd
- 2. PENGAWASAN MASA TENANG DAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA 1. Berkeliling di wilayah TPS memeriksa apakah terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu. 2.Berkeliling di wilayah TPS mengawasi apakah terdapat praktik pemberian uang/barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. 3. Mengidentifikasi situasi lingkungan TPS yang dapat menggangu persiapan pemungutan suara. Apabila PTPS menemukan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye atau tim kampanye. Maka Pengawas TPS: 1. PTPS segera mengisi Formulir Model A dengan bukti foto atau video 2. melaporkan adanya kegiatan tersebut kepada Pengawas Pemilu Kelurahan dan dituangkan kedalam Formulir Model A hasil Pengawasan Pemilu
- 3. Objek Pengawasan 1. Mencari informasi dengan bertanya kepada KPPS atau pihak yang bertanggungjawab terkait dengan jumlah Surat yang sudah dan belum didistribusikan. 2. Mengawasi dan memastikan langsung penyiapan dan pembuatan TPS satu hari sebelum pemungutan suara tanpa kendala dan gangguan. 3. Mengawasi dan memastikan pembuatan TPS ramah dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas dengan memperhatikan jalan masuk dan keluar, meja kotak, bilik dan tinta serta kondisi jalan menuju TPS. 4. Pengecekan ke lokasi tempat penyimpanan Kotak Suara, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukugan perlengkapan lainnya. 5. Memeriksa Kotak Suara untuk memastikan kotak suara masih dalam kondisi tersegel dan tidak rusak. 6. Jika ditemukan Kotak Suara tidak terkunci/tidak disegel/segel rusak, maka Pengawas TPS: a. Meminta penjelasan Ketua KPPS b. Catat hasil dalam Form Model A Melampirkan bukti berupa Foto/Video c. Laporkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
- 4. secara khusus Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap a. persiapan pemungutan suara b. pelaksanaan pemungutan suara c. persiapan penghitungan suara d. pelaksanaan penghitungan suara e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu mengatur terkait dengan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagai berikut: 1. Dalam hal laporan hasil pengawasan Pengawas TPS terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu, Pengawas TPS menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa. 2. Dalam hal laporan hasil pengawasan Pengawas TPS terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pengawas TPS menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan secara berjenjang.
- 5. 10 jenis tindak pidana pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024
- 6. 1. Keterangan tidak benar untuk pengisian daftar Pemilih Walaupun dalam PKPU No 3 tahun 2022 di sebutkan bahwa pemutakhiran dafatar pemilih berakhir tanggal 21 juni 2023, namuan berdasarkan PKPU NO 25 tahun 2023 tentang Pemunggutan dan Penhitungan suara, maka masih terdapat kegiatan pemutakhiran data pemilih pada daftar pemilih tambahan ( DPTb ) dan daftar Pemilih Khusus ( DPK ) Pasal 199 untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditenhrkan lain dalam Undang-Undang ini. PKPU NO 25 tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Pengitungan suara yang mengatur daftar Pemilih Tambatan ( DPTb ) dan Daftar Pemilih Khusus ( DPK ) yang mana dalam DPTb dan DPK masih dilakukan pencatatan ke dalam daftar Pemilih oleh KPPS pada sata berlangsung Pemungutan suarat di TPS
- 7. 2. Tidak melaksanakan tugas dan wewenang dan kewajiban
- 8. PASAL Ketentuan Pidana Pasal 508 Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah). Pasal 503 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifrkat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 499 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya I (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat l2l dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00,-(dua belas juta rupiah). Pasal 506 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan I (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat(21 dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 9. 3.Menghilangkan Hak Pilih dan Menggagalkan Pemungutan Suara
- 10. 4.Memilih Lebih dari 1 kali atau mengaku sebagai orang lain
- 11. 5. Memberitahu Pilihan kepada orang lain
- 12. 6.Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara - Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang
- 13. 7. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
- 14. 8. Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu
- 16. 10. Pemungutan Suara Ulang
- 17. BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU