Pengantar Hukum Pajak
- 2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Pengertian Pajak
- 3. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 1983 stdtd Undang-undang No 28 Tahun 2007 Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
- 4. Unsur yang melekat pada pengertian Pajak 1. Pajak dipungut berdasarkan undang- undang 2. Sifatnya dapat dipaksakan. 3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung 4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah Pusat atau Daerah 5. Diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah
- 5. RETRIBUSI & SUMBANGAN RETRIBUSI ada kontraprestasi secara langsung pembayaran tersebut ditujukan semata- mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah Ada aturannya SUMBANGAN Yang mendapatkan atau merasakan imbalan/manfaat langsung adalah penerima sumbangan Tidak dipaksakan dan tak ada aturan yang mengharuskan
- 6. Fungsi Pajak Fungsi Utama: Fungsi Penerimaan (Budgetair) Fungsi Mengatur (Regulerent) Fungsi Turunan: Fungsi RedistribusiPemeratan dan keadilan Fungsi Demokrasi dari dan untuk rakyat
- 7. Asas dan dasar Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith ada 4 asas pemungutan: 1. Equality adil dan merata (ability to pay & manfaat) 2. Certainty kepastian hukum 3. Convenience pay as you earn 4. Economy
- 8. Dasar Teori Pemungutan Pajak Teori Asuransi adanya Premi Teori KepentinganPengeluaran Negara u rakyat dibebankan kpd rakyat Teori Gaya Pikulbobot bayar pajak sama Teori Bakti kewajiban pajak mutlak Teori Gaya Belifungsi mengatur u kemaslahatan rakyat
- 9. Kedudukan Hukum Pajak Pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23A (amandemen) yang berbunyi Pajak dan pungutan lainya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang Hukum Publik Rakyat denga Negara Hukum Pidana UU Pengadilan pajak Hukum Perdatalingkungan perdata
- 10. Jenis-jenis Hukum Pajak a. Hukum Pajak Materiil: Memuat Norma-norma yang menerangkan: keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan (subjek pajak), berapa besarnya pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara Pemerintah dan WP
- 11. Lanjutan. b. Hukum Pajak Formal Memuat bentuk/tatacara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan
- 12. Jenis-jenis Hukum Pajak Hukum Pajak Materiil UU PPh UU PPN UU PBB UU BPHTB UU Bea Meterai Hukum Pajak Formal UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa UU Pengadilan Pajak
- 13. Penafsiran dalam Hukum Pajak 1) Penafsiran Historis Sejarah pembuatan UU 2) Penafsiran Sosiologis disesuaikan dg kehidupan masyarakat 3) Penafsiran Sistematikpengaitan dg pasal lain spy jelas 4) Penafsiran Otentikmelihat hal2 yang tlh dijelaskan dlm uu 5) Penafsiran Tata Bahasabunyi kata -kata 6) Penafsiran Analogiskiasan 7) Penafsiran A Contrariolawan dari mslh yg datur
- 14. Perlawanan terhadap pajak Perlawanan Pasif Hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yg berhub dg struktur ekonomi, intelektual,moral dan teknik pemungutan pajak itu sendiri Perlawanan Aktif Tax Avoidance (penghindaran) Tax Evasion (pengelakan) Melalaikan Pajak
- 15. Jenis pajak Menurut Sifatnya Pajak Langsung pembebanan tdk dapat dilimpahkan Contoh: PPh Pajak Tidak Langsung pembebanan dapat dilimpahkan Contoh: PPN
- 16. Jenis pajak Menurut Sasaran/ Objeknya Pajak Subjektif SubjekObjek contoh: PPh Pajak Objektif ObjekSubjek contoh: PBB, BPHTB, PPN dan PPn BM
- 17. Jenis pajak Menurut Pemungutnya Pajak Pusat contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB dan Bea Materai Pajak Daerah contoh: Pajak Parkir, Reklame, BBNKB, Restoran, Hotel, Hiburan dll
- 18. 3 STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK Stelsel Nyata (riil stelsel) Penghasilan nyata,akhir periode Stelsel Fiktif (fictive stelsel)anggapan Ph sama dg sebelumnya Stelsel Campuran
- 19. Sistem pemungutan pajak Official Assessment System Self Assessment System Withholding System
- 20. 3 ASAS UNTUK MEMUNGUT PAJAK Asas Tempat tinggal Asas Kebangsaan Asas Sumber
- 21. Tarif Pajak Tarif Presentase ada 2: 1.Tarif Marginal 2.Tarif Efektif
- 22. Stuktur Tarif Pajak (Pola presentase tarif) Tarif Proporsional/Sebanding% tetap Tarif Progresif: a. Tarif Progresif Progresif b. Tarif Progresif Tetap c. Tarif Progresif Degresif Tarif Degresif Tarif Tetap Tarif Pajak Advalorem mis. Bea masuk Tarif Spesifik
- 23. Hapusnya Utang Pajak disebabkan Pembayaran Kompensasi Daluwarsa Pembebasan Penghapusan