Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa .ppt
- 1. MATERI 1 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA versi_9.1 1
- 2. DAFTAR ISI TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH PARA PIHAK TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN versi_9.1 2
- 3. SETELAH MATERI INI DISAMPAIKAN, DIHARAPKAN PESERTA MAMPU: Memahami gambaran umum proses pengadaan Memahami prinsip pengadaan barang/jasa Memahami kebijakan, peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa Memahami para pihak terkait pengadaan barang/jasa termasuk tugas ULP dalam pengelolaan dan koordinasi pengadaan barang/jasa Melaksanakan etika pengadaan pada pengadaan barang/jasa Memahami prinsip pengendalian & pengawasan pengadaan barang/jasa Memahami penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang/jasa TUJUAN PELATIHAN versi_9.1 3
- 4. DEFINISI PENGADAAN Pasal 1 Ayat 1 versi_9.1 4
- 5. KEDUDUKAN PENGADAAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN Pemrograman (Programming) Perencanaan (Planning) Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation and maintenance) Penganggaran (Budgeting) Pengadaan (Procurement) : Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (Contract Implementation and payment) Penyerahan pekerjaan/barang (Handover) Perencanaan Pengadaan Pemilihan Penyedia (tender) versi_9.1 5
- 6. Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya BARANG PEKERJAAN KONSTRUKSI DEFINISI BARANG/JASA Pasal 4 versi_9.1 6
- 7. Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) JASA LAINNYA JASA KONSULTANSI DEFINISI BARANG/JASA Pasal 4 versi_9.1 7
- 8. RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I Sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD (termasuk PHLN/PHDN) Pengadaan Barang/Jasa untuk Investasi di lingkungan Bank Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yg akan dipergunakan; Peraturan-peraturan lain dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasal 2 versi_9.1 8
- 9. GARIS BESAR PROSES PBJP KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW) PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT MELALUI SWAKELOLA RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA KEGIATAN PENGADAAN TATA NILAI (PRINSIP DAN ETIKA) PARA PIHAK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL PELELANGAN INTERNATIONAL PINJAMAN/HIBAH LN KEIKUTSERTAAN USAHA ASING KONSEP RAMAH LINGKUNGAN Pasal 106 Ayat (1) DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK versi_9.1 9
- 10. GARIS BESAR PROSES PENGADAAN B/J MELALUI PENYEDIA PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN KONTRAK PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA PERSIAPAN 1. Perencanaan Umum 2. Perencanaan Pelaksanaan 3. Perencanaan Pemilihan 1. Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak 2. Pelaporan Penyerahan B/J 1. Pengumuman 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan 3. Penjelasan 4. Pemasukan Dokumen penawaran 5. Pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran 6. Pengumuman Hasil Evaluasi 7. Sanggah versi_9.1 10
- 11. PERSIAPAN 1. Perencanaan Umum (Identifikasi kebutuhan, anggaran, pemaketan, cara pengadaan, organisasi, KAK) 2. Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan (Kaji ulang RUP, menyusun spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak) 3. Perencanaan Pemilihan (Pengkajian ulang spek dan HPS, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, penyusunan dokumen pengadaan) PERSIAPAN versi_9.1 11
- 12. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA Pengumuman, sanggah dan penetapan pemenang Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca) Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran Penjelasan Lelang Penyampaian Undangan Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pengumuman dan pemasukan Dokumen Kualifikasi Pengumuman Pascakualifikasi versi_9.1 12
- 13. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK Pelaporan dan Penyerahan Barang/Jasa Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN KONTRAK versi_9.1 13
- 14. GARIS BESAR PROSES PENGADAAN B/J MELALUI SWAKELOLA Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Penyerahan Pelaporan & Pertanggung jawaban versi_9.1 14
- 16. Pasal 6 Etika Tertib & Tanggung Jawab Profesional, Mandiri Dan Jujur Tidak saling mem- pengaruhi Menerima dan tanggung jawab Menghindari Conflict Of Interest Mencegah pemborosan Menghindari penyalah- gunaan wewenang Tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan Ketentuan Kode Etik Ahli Pengadaan Ketentuan Good Governance ETIKA PENGADAAN & GOOD GOVERNANCE versi_9.1 16
- 18. KEBIJAKAN UMUM MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI 1 KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM NEGERI 2 PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT 3 PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM 4 PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 5 MENYEDERHANAKAN KETENTUAN DAN TATA CARA 6 Proses Pengadaan Barang/Jasa versi_9.1 18
- 19. KEBIJAKAN UMUM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK 7 MENINGKATKAN PAJAK 8 MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN USAHA NASIONAL, INDUSTRI KREATIF INOVATIF, BUDAYA, DAN HASIL PENELITIAN 9 MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM NEGERI 10 PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK KANTOR PERWAKILAN RI 11 MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA 12 versi_9.1 19
- 20. ORGANISASI PENGADAAN a. PA/KPA b. PPK c. ULP/Pejabat Pengadaan d. PPHP 1 Pengadaan melalui Penyedia a. PA/KPA b. PPK c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan d. PPHP 2 Pengadaan dengan Swakelola Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada organisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran Pasal 7 versi_9.1 20
- 21. HUBUNGAN KERJA Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundang- undangan di bidang kelembagaan PPHP PPK ULP Proses Pemilihan dan Penetapan Persiapan, Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak Menerima Hasil Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa mengangkat PA/KPA membentuk Menteri/Kepala Daerah versi_9.1 21 PP Para Pihak dalam Proses Pengadaan
- 22. PA / KPA Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD PA (PENGGUNA ANGGARAN) KPA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN) Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD Pasal 8, 9 dan 10 versi_9.1 22 Para Pihak dalam Proses Pengadaan
- 23. TUGAS PA / KPA PA/KPA Tugas Pokok 1. Menetapkan dan mengumumkan RUP. 2. Menetapkan Organisasi Pengadaan. 3. Menetapkan Pemenang Pengadaan: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp 100 Milyar Jasa Konsultansi > Rp 10 Milyar 4. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/PP. 5. Mengawasi pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. 6. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan. Pasal 8, 9 dan 10 versi_9.1 23 Para Pihak dalam Proses Pengadaan
- 24. PPK PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 1 Ayat (7) versi_9.1 24 Para Pihak dalam Proses Pengadaan
- 25. TUGAS PPK PPK Tugas Pokok 1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spesifikasi Teknis, HPS dan Rancangan Kontrak) 2. Menerbitkan SPPBJ dan penandatangan kontrak 3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak 4. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya 5. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan 6. Menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan Pasal 11 versi_9.1 25 Para Pihak dalam Proses Pengadaan
- 26. PERSYARATAN PPK Pasal 12 versi_9.1 26 Para Pihak dalam Proses Pengadaan Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (1) : 1. Memiliki integritas 2. Memiliki disiplin tinggi 3. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas. Persyaratan manajerial sebagai berikut: a. Min. S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 terbatas, maka dapat dijabat oleh pegawai dengan golongan min. setara dengan IIIa) b. punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min. 2 tahun c. mampu bekerja secara kelompok 4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN
- 27. PERSYARATAN PPK Pasal 12 versi_9.1 27 Para Pihak dalam Proses Pengadaan Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (2) : 5. Menandatangani Pakta Integritas 6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara, kecuali untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK 7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, kecuali untuk: a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK, dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan.
- 28. ULP & PP PEJABAT PENGADAAN (PP) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Unit organisasi K/L/D/I yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing Pasal 1 ayat (8) dan ayat (9) versi_9.1 28 Para Pihak dalam Proses Pengadaan
- 29. TUGAS POKOK KEPALA ULP a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP c. Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Kepala K/L/D/I. e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP f. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah Pasal 17 versi_9.1 29 Para Pihak dalam Proses Pengadaan Kepala ULP memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi :
- 30. TUGAS POKJA ULP & PP 1.Mengusulkan perubahan perencanaan teknis 2.Menyusun rencana pemilihan 3.Menetapkan dokumen pengadaan 4.MengusulkanTenaga Ahli 5.Melakukan proses pemilihan penyedia B/J 6.Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Kepala Daerah (PP kepada PA/KPA) 7.Membuat pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA Pasal 17 versi_9.1 30 Pokja ULP / PP memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi : Para Pihak dalam Proses Pengadaan
- 31. POKJA ULP & PP Tugas Pokja ULP 1. Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya di atas Rp 200 juta Jasa Konsultansi di atas Rp 50 juta 2. Menetapkan Penyedia: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 100 Milyar Jasa Konsultansi s.d Rp 10 Milyar 3. Menjawab Sanggah Tugas Pejabat Pengadaan 1. Melaksanakan Pengadaan Langsung 2. Melaksanakan Penunjukan Langsung dengan nilai s.d Rp. 200 juta 3. Melakukan proses e-purchasing Pasal 17 versi_9.1 31 Para Pihak dalam Proses Pengadaan Anggota pokja ULP berjumlah gasal, minimal 3 orang Pejabat Pengadaan ditetapkan 1 orang
- 32. PERSYARATAN KEPALA ULP/ POKJA ULP & PP Pasal 17 versi_9.1 32 Para Pihak dalam Proses Pengadaan Kepala ULP/ Pokja ULP / PP memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1 Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab 2 Memahami keseluruhan pekerjaan 3 Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan 4 Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan 5 Memiliki Sertifikat Keahlian, dikecualikan untuk Kepala ULP 6 Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan
- 33. KEPALA ULP & POKJA ULP Pasal 17 Kepala ULP dan Anggota Pokja ULP DILARANG duduk sebagai: a. PPK; b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c. Bendahara; dan d. APIP versi_9.1 33 Para Pihak dalam Proses Pengadaan
- 34. POKJA ULP / PP Pasal 17 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN POKJA ULP/PP: 1. L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS; 2. Jumlah Pokja ULP disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan; 3. Untuk pekerjaan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian khusus, Pokja ULP dapat dibantu oleh tenaga ahli (Pegawai Negeri atau Swasta). versi_9.1 34 Para Pihak dalam Proses Pengadaan
- 35. PPHP Pasal 18 PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan versi_9.1 35 Para Pihak dalam Proses Pengadaan a. Memeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak b. Menerima hasil pengadaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa: Jika memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi: Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan. Tugas Pokok :
- 36. PERSYARATAN KEPALA ULP/ PPHP Pasal 18 versi_9.1 36 Para Pihak dalam Proses Pengadaan PPHP wajib memenuji persyaratan sebagai berikut : 1 Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 2 Memahami isi kontrak 3 Memiliki kualifikasi teknis 4 Menandatangani Pakta Integritas 5 Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara
- 37. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN PENYEDIA BARANG/JASA Pasal 19 PENYEDIA BARANG/JASA Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya versi_9.1 37
- 38. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN PENYEDIA BARANG/JASA Pasal 19 Syarat Penyedia Memiliki ijin usaha; Memiliki pengalaman/kemampuan teknis; Memperoleh sekurangnya satu pekerjaan dalam kurun waktu empat tahun terakhir (dikecualikan bagi yang baru berdiri kurang dari tiga tahun); Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan; Dalam hal kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi; Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang pekerjaan yang sesuai; Memiliki Kemampuan Dasar (KD) bagi usaha non-kecil untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya; Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya; versi_9.1 38
- 39. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN PENYEDIA BARANG/JASA Pasal 19 Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit; Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (syarat ini dikecualikan untuk pengadaan langsung dengan menggunakan bukti pembelian/kuitansi). Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank; Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak; Tidak masuk dalam daftar hitam; Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan Menandatangani Pakta Integritas. versi_9.1 39
- 40. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN PENYEDIA BARANG/JASA Pasal 19 Syarat Penyedia Asing Pengecualian Persyaratan kualifikasi untuk penyedia asing: 1. SKP tidak diperhitungkan 2. Persyaratan Perpajakan tidak diberlakukan 3. Wajib berpengalaman meski baru berdiri kurang dari 3 tahun versi_9.1 40
- 41. Latihan 2 Kebijakan Umum dan Para Pihak versi_9.1 41
- 42. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU No. 31 Tahun 99) versi_9.1 42
- 43. Bagaimana dan dari mana uang-barang- fasilitas hasil korupsi diperoleh? Penyuapan Bribery Penggelapan Emblezzlement Komisi Commission Pemerasan Extortion Penyalah- gunaan wewenang Abuse of Discretion Pilih kasih Favoritism Nepotisme Nepotism Sumbangan Ilegal Illegal Contribution Pemalsuan Fraud KATEGORI KORUPSI versi_9.1 43
- 44. KETENTUAN PENGENDALIAN 1. Pimpinan K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 2. Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada LKPP. 3. Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/ KPA/ PPK/ ULP/ Pejabat Pengadaan/ PPHP/ PPSPM/ Bendahara/ APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 4. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada butir di atas, hanya diberikan hingga tahap penyelidikan. Pasal 115 versi_9.1 44
- 45. KETENTUAN PENGAWASAN Pimpinan K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan menugaskan APIP untuk melakukan audit sesuai ketentuan. Pasal 116 versi_9.1 45
- 46. KETENTUAN PENGADUAN Penyedia/masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP disertai bukti-bukti yang kuat APIP K/L/D/I dan LKPP menindaklanjuti pengaduan tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Jika terdapat indikasi KKN, dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP Pasal 117 versi_9.1 46
- 47. SANKSI Pasal 118 Sanksi administratif dan/atau daftar hitam dan/atau gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana Sanksi administratif dan daftar hitam serta finansial Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi: Perbuatan atau Tindakan Berusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang berwenang untuk melanggar ketentuan Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur proses pengadaan Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar/palsu Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dgalasan ygtdk dpt dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/PP Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak Perbuatan atau Tindakan Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri versi_9.1 47
- 48. SANKSI Pasal 118 Sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000/hari dari harga kontrak atau bagian kontrak Sanksi menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri dan/atau tuntutan ganti rugi Perbuatan atau Tindakan Terlambat menyelesaikan pekerjaan Perbuatan atau Tindakan Konsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi: versi_9.1 48
- 49. SANKSI Pasal 118 Sanksi Administratif, dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana Sesuai Peraturan Perundang-undangan Perbuatan atau Tindakan Adanya pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan Kecurangan dalam pengumuman pengadaan Sanksi membayar bunga terhadap nilai tagihan yang belum dibayar, atau membayar kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak Perbuatan atau Tindakan Melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak (mis.: keterlambatan pembayaran) Perbuatan atau tindakan PPK yang dapat dikenakan sanksi: Perbuatan atau tindakan ULP yang dapat dikenakan sanksi: versi_9.1 49
- 50. Latihan 3 Etika, Korupsi dan Sanksi versi_9.1 50
- 52. versi_9.1 52
Editor's Notes
- #5: Font size di besarkan